viosslot 35Jutaan kata 147669Orang-orang telah membaca serialisasi
《online dapat duit》
Gus Ipul: Pengikut Rais A'am dan ketum bergerak menangkan Prabowo******
"Jadi, jangan salahkan PBNU jika sekarang pengikut Rais A’am dan Ketua Umum ini bergerak akibat pernyataan yang disampaikan Prof. Nadirsyah Hosen,” kata Gus Ipul dalam keterangan diterima di Surabaya, Selasa.
Sebelumnya, Gus Nadir, sapaan Prof. Nadirsyah Hosen menyampaikan bahwa PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, padahal PBNU tidak pernah memberikan arahan, kecuali pemetaan politik dengan pilihan diserahkan masing-masing.
Gus Nadir secara blak-blakan menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya.
Bahkan, menurut Gus Nadir, arahan untuk memberikan dukungan ke pasangan calon nomor urut 2 ini disampaikan langsung oleh Rais A’am PBNU KH. Miftachul Achyar dan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Dia mengatakan pernyataan Prof. Nadirsyah ini memantik dan mengungkit para pengikut Rais A’am dan Ketua Umum PBNU untuk benar-benar memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi mereka bergerak ini dampak dari pernyataan Prof Nadirsyah, karena PBNU tidak pernah menyampaikan atau merilisnya. Dan gerakan ini meluas, karena pengikut Rais A’am dan Ketua Umum PBNU ini banyak sekali,” tutupnya.
KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Walhi sesalkan debat cawapres tak singgung pulau kecil dan pesisir******
"Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis," kata Aminullah.
Baca juga: Prasetyo: Debat harusnya soal visi-misi, bukan saling serang
Dia mengungkapkan bahwa dari seluruh pembasahan dalam debat calon wakil presiden itu, Walhi sulit menemukan arah pemulihan lingkungan hidup yang menyentuh aspek fundamental. Walhi memberikan catatan kepada seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membangun strategi pemulihan lingkungan hidup dan menahan laju kerusakan ekologi secara holistik yang mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Walhi ingin agar ketiga pasangan calon pemimpin masa depan Indonesia itu meluruskan paradigma bahwa pengelolaan sumber-sumber agraria, termasuk mengatasi ketimpangan penguasaan agraria, harus mencakup wilayah perkotaan, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Pihaknya juga ingin agar mereka mengakui nelayan dan perempuan nelayan sebagai subjek pengelola sumber-sumber agraria, sehingga mengatasi ketimpangan pengelolaan dan penguasaan agraria yang saat ini masih bias darat. "Tidak menganggap wilayah perkotaan dan warta kota hanya sebatas objek akumulasi kapital dan mengesampingkan tata kelola kota yang adil dan berkelanjutan dengan memastikan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan," kata Aminullah.
Baca juga: BRIN: Penerapan B35 selaras dengan misi negara menuju NZE pada 2060
Baca juga: Pakar nilai belum seluruh praktik desa wisata diterapkan dengan baik
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Label:dadunation、slot dana、game gacor malam ini
Terkait:liga slot login、dunia maxwin、link slot nexus gacor、buku mimpi d2、jenis slot online、pola pola maxwin olympus、situs slot japan、super slot88、cara pengajuan limit akulaku、ibuqq
bab terbaru:pulsa777(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Ya termasuk itu (salam dua jari) juga nanti urusan Bawaslu sajaJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan persoalan salam dua jari yang terlihat dari mobil iring-iringan Presiden saat melintas di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Senin (22/1), merupakan urusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menilai.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Masa gini enggak boleh, gitu enggak bolehJakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
Belum saya lihat, tapi feeling saya akan berdampak kurang pasJakarta (ANTARA) - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai kenaikan pajak hiburan akan berdampak dan mengganggu iklim investasi. Kenaikan pajak hiburan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKDP), yang menyebutkan bahwa pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. "Rasa-rasanya begitu (mengganggu investasi), tapi buktinya baru akan diterapkan kan. Belum saya lihat, tapi feelingsaya akan berdampak kurang pas," katanya dalam paparan realisasi investasi 2023 di Jakarta, Rabu. Bahlil mengaku penerapan pajak hiburan tentu akan mengganggu minat investasi. Ia pun menyebut telah meminta agar ketentuan tersebut ditunda agar bisa dikaji lebih lanjut. "Menurut saya yang dulu pernah merasakan fasilitas pajak hiburan, mahal juga. Nggak ada orang yang masuk kalau mahal begini," katanya. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan bahwa kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) khususnya pada kategori kesenian dan hiburan dilakukan dalam rangka pengendalian kegiatan tertentu. Namun, karena dinilai memberatkan dan dikeluhkan pelaku usaha, pemerintah memutuskan segera menerbitkan surat edaran yang berisi soal insentif fiskal termasuk keringanan dalam penerapan tarif pajak hiburan khusus sebesar 40-75 persen. "Dapat kami sampaikan bahwa (pemerintah) daerah bisa memberlakukan pajak lebih rendah dari 40 atau 70 persen sesuai dengan daerah masing-masing," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (19/1). Airlangga menjelaskan bahwa tarif pajak hiburan bisa diterapkan lebih rendah karena sejumlah ketentuan dalam pasal-pasal UU HKPD memberi ruang akan pengurangan itu.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
《online dapat duit》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,paito virginia dayHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《online dapat duit》bab terbaru。