rtp newplay88

Di seluruh langit

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Mata Dharma Tertinggi

Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo******

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkap rencana yang bakal dilakukan pada Hotel Sultan setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco. Direktur Utama PT Indobuildco adalah Pontjo Sutowo.

Menurut Rakhmadi, setelah sengketa ini beres PPK GBK bakal merevitalisasi kawasan tersebut.

"Revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/5).

Ia belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai opsi pengelolaan Hotel Sultan apakah akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Menurutnya, belum ada putusan mengenai hal itu.

Lihat Juga : JPMorgan PHK 1.000 Karyawan First Republic Bank

Kemensetneg sebelumnya telah menegaskan pengambilalihan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan telah didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

"Perlu kami sampaikan bahwa semua fakta dan argumen yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK-1) tanggal 23 November 2011," jelas Setya, Sabtu (18/3).

Menurut Setya, putusan PK-1 tersebut telah dikuatkan melalui penolakan atas tiga permohonan PK yang diajukan oleh PT Indobuildco yaitu PK-2 tanggal 19 Desember 2014, PK-3 tanggal 4 Desember 2020, dan PK-4 tanggal 21 Juni 2022.

Kemensetneg dalam hal ini PPKGBK menurutnya telah menyambut baik konsistensi MA dalam menerbitkan empat Putusan PK yang berdampak pada terselamatkannya aset negara strategis.

Kemudian, Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang telah dinyatakan sah oleh Majelis PK MA kembali digugat oleh Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo ke PTUN dengan perkara nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Proses gugatan ini masih berjalan di PTUN hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

Profil Erwin Aksa yang Polisikan Rommy PPP soal Cek Bodong Rp35 M******

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menjadi sorotan setelah melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy ke kepolisian. Ia tidak terima dengan pernyataan Rommy soal cek bodong.

Erwin merasa sangat dirugikan dengan tudingan Rommy. Politisi sekaligus pengusaha ini mengaku langsung dihubungi pihak bank dan berbagai kliennya karena cap sebagai penipu imbas pernyataan Rommy tersebut.

Lantas, siapakah Erwin Aksa?

Setelah lulus Erwin bergabung dengan perusahaan milik sang ayah, Aksa Mahmud, yakni Bosowa Corporation. Pada 2006 ia pun diangkat menjadi komisaris utama Bosowa.

Bosowa merupakan salah satu grup yang memiliki banyak gurita bisnis. Bidang bisnis tersebut mulai dari otomotif, semen, pertambangan, energi, jasa keuangan, properti, dan pendidikan.

Erwin juga merupakan keponakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). Ayah Erwin, Aksa Mahmud, merupakan adik ipar JK.

Lihat Juga : Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender

Erwin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada periode 2015-2020.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada periode 2008-2011. Ia mendapatkan 104 dukungan pemilih dari 165 suara yang sah pada pemungutan suara di Musyawarah Nasional Hipmi ke-13 di Nusa Dua, Bali.

Rommy mengaku pernah ditipu Erwin Aksa lewat cek bodong bernilai Rp35 miliar. Ia mengaku dihalang-halangi Erwin saat mencairkan cek tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rommy dalam siniar Total Politik.

Erwin menjelaskan persoalan cek itu terjadi saat Pemilihan Gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan 2018. Saat itu, Erwin memberi cek agar PPP memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo.

Cek diberikan, PPP pun memberikan rekomendasi, dan pasangan Agus-Tanribali bisa mendaftar pilgub. Erwin mengaku urusannya selesai sampai di situ.

Ia mengaku tak paham apa yang dimaksud Rommy dengan cek bodong. Selain tak tahu-menahu kelanjutan dari lobi tersebut, Erwin berkata tak pernah berkomunikasi dengan Rommy.

"Kalau memang bodong, dia yang melaporkan saya ke polisi, bukan kebalikannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Kemendag Tak Beri Sanksi 7 Produsen Minyak Goreng yang Didenda KPPU******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak akan mengenakan sanksi tambahan bagi tujuh perusahaan yang didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sebab, dalam hal ini Kemendah hanya bertugas untuk memastikan stok dan harga minyak goreng di pasar aman dan terkendali.

"Kita nggak ada kebijakan untuk memberi sanksi. Itu ranah KPPU. Jadi itu bukan ranahnya Kemendag. Kita tusinya melihat ketersediaan di pasar. Selama harga dan ketersediaan ada, itu ranah kita," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Sebelumnya, KPPU menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada tujuh perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng pada 2022.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

Berikut daftar 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar tersebut:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Petugas deportasi dari semua bidang

Bantah Klaim DPR, BPKP Tetap Tak Rekomendasikan Impor KRL******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menepis klaim DPR soalimpor KRL bekas Jepang jadi dilakukan 2023 ini, di mana hanya tinggal menunggu satu kali rapat untuk memutuskan impor.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari hasil review rencana impor KRL tersebut. Ia menegaskan tidak tahu menahu soal rapat final yang dimaksud.

"Review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut). Setahu saya nggak ada. Kami cuma menunggu tidak lanjut review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya. Mengenai rapat-rapat itu, bukan saya bantah, tetapi sepengetahuan saya nggak ada," jelasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

"Sorry, kata lobi-lobi saya hapus dulu. Namanya BPKP ini update internal, kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah kepresidenan, saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Nggak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," tutur Azwad.

Namun, Azwad menekankan tidak ada perubahan rekomendasi dari hasil temuan awal. Ia menyebut BPKP tetap tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Review kami masih itu, kami tunggu apa tindak lanjutnya mereka," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

Kendati begitu, Andre tak menegaskan kapan rapat final tersebut berlangsung. Ia juga tidak menyinggung soal sikap-sikap kementerian/lembaga (K/L) lain, selain Kementerian BUMN.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilang Insyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran ucapan Andre, tetapi keduanya belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Profil Sigit Djokosoetono, Bos Blue Bird yang Nyamar Jadi Sopir Taksi******

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk (BIRD) Sigit Djokosoetono tengah menjadi sorotan lantaran menyamar sebagaisopir taksi. Momen menjadi sopir Blue Bird itu Sigit unggah di instastory Instagram pribadinya @sigitdjokosoetono.

Ia mengenakan seragam perusahaannya dan berkeliling Jakarta mencari penumpang. Ia juga membagikan pengalaman berkenalan dengan penumpang.

Haus juga nih siang-siang adem hari ini padahal... Udah 6 tamu naik. Kelewat 2 orderan, bukan rezeki," tulis Sigit, sembari menyertakan foto sedang sedang minum di belakang kemudi taksi, Rabu (24/5).

Mengutip berbagai sumber, Sigit Priawan Djokosoetono ditunjuk sebagai direktur Bluebird Group Holding sejak 2012. Ia kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Blue Bird Tbk berdasarkan hasil pertemuan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) pada 2021.

Sebelumnya ia menjabat sebagai manajer operasi senior dari 2001 hingga 2007. Ia kemudian menjabata sebagai wakil predisen perusahaan Central Operations dari 2007 hingga 2012.

Sekarang Sigit juga memegang beberapa jabatan penting di cabang-cabang Blue Bird Group seperti Komisaris PT Pusaka Prima Transport sejak 2001, PT Prima Sarijati Agung sejak 2002, PT Silver Bird sejak 2003, PT Pusaka Buana Utama sejak 2010, PT Pusaka Niaga Indonesia sejak 2010, dan PT Pusaka Bumi Transportasi sejak 2012.

Ia juga memegang jabatan sebagai direktur presiden PT Pusaka Nuri Utama sejak 1997 dan PT Luhur Satria Sejati Kencana sejak 2012.

Dari sisi pendidikan, Sigit merupakan lulusan Universitas Trisakti pada 1983 dan Master Administrasi Bisnis dari Simon School of Business University of Rochester, New York, United States pada 1997.

[Gambas:Video CNN]