pusat betting 365

Berasal dari negeri asing

Meta Kembali PHK Karyawan, Sasar Unit Pembuat Silikon******

Meta, selaku induk perusahaan Facebook, kembali mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemecatan dilakukan pada Rabu (5/10) terhadap unit divisi Reality Labs yang berfokus pada pembuatan silikon khusus.

Karyawan mengetahui kabar PHK dari unggahan di forum diskusi internal Meta Workplace pada Selasa (3/10). Unggahan itu mengatakan karyawan akan diberitahu tentang status mereka di perusahaan pada Rabu pagi.

Namun, belum diketahui berapa karyawan di unit silikon yang disebut Facebook Agile Silicon Team (FAST) itu yang akan terkena PHK.

Unit FAST sendiri memiliki sekitar 600 karyawan yang berupaya mengembangkan chipkhusus untuk melengkapi perangkat Meta agar dapat melakukan tugas unik dan beroperasi lebih efisien.

Pada Maret lalu, Meta juga telah mengumumkan PHK terhadap 10 ribu karyawan hingga akhir Mei 2023.

"Secara keseluruhan, kami berharap untuk mengurangi ukuran tim kami sekitar 10 ribu orang dan menutup sekitar 5 ribu posisi terbuka tambahan yang belum kami rekrut," kata Mark Zuckerberg di Facebook, dikutip dari CNN Business, Rabu (15/3).

Pada November 2022, Meta juga mengumumkan mem-PHK sekitar 13 persen dari tenaga kerjanya atau 11 ribu karyawan. PHK tersebut menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Zaman Hebat Senjata Ajaib

Mungkinkah Mimpi Buruh UMP 2024 Naik 15 Persen Terkabul?******

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi perdebatan panas menjelang akhir tahun. Perbedaan pandangan  soal berapa besaran kenaikan menjadi salah satu alasannya.

UMP pada umumnya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, dan pemerintah) menggelar serangkaian pembahasan dan pertemuan. Aksi protes hingga demo turun di jalan juga hampir selalu mewarnai penetapan besaran UMP setiap tahunnya.

September silam, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Selasa (12/9).

Mirah mengungkapkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang oleh Mahkamah Konstitusi RI dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kenaikan upah minimum di Indonesia menjadi sangat kecil dan tidak manusiawi.

Berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, sambung Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 hanya rata-rata 1,09 persen.

Sementara untuk kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023, Kementerian Ketenagakerjaan justru menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, di mana kenaikan UMP dibatasi tidak boleh melebihi 10 persen. Secara rata-rata, kenaikan UMP 2023 hanya 7,50 persen.

Menanggapi tuntutan pekerja tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) baru-baru ini memberi sinyal UMP akan naik di 2024, meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Kendati demikian, ia berharap keputusan tersebut tak diprotes oleh pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10).

Namun, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 lantaran sampai saat ini masih terus dihitung. Ia mengatakan keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Anwar pun menambahkan kemungkinan kenaikan tak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Di sisi lain, salah satu pihak pengusaha menyebut UMP 2024 sulit naik sampai 15 persen.

"Dengan kondisi ekonomi saat ini apakah dunia usaha memiliki kemampuan menaikkan UMP sampai 15 persen, sesuatu yang tidak mungkin," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/10).

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Lantas apakah mungkin UMP 2024 bisa naik hingga 15 persen seperti tuntutan pekerja?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira tak menampik kemungkinan kenaikan UMP mencapai lebih dari 9 persen tahun depan. Namun, ia mengatakan untuk mencapai hal tersebut, perlu perubahan formulasi di dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Bhima menjelaskan formulasi upah minimum saat ini ditambah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika inflasi berkisar 4 persen pada 2024 dan pertumbuhan ekonomi berkisar 5 persen, maka menetapkan upah minimum lebih dari 9 persen bisa saja terjadi.

"Tapi formulasi upah minimum ini kan juga punya tujuan sebenarnya, yakni untuk mendorong kenaikan daya beli masyarakat. Jadi usulannya bisa aja, usulan 15 persen," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/10),

Bhima menilai kenaikan upah minimum mencapai 15 persen sebenarnya bisa mewujudkan apa yang diharapkan pemerintah; membuat pendapatan masyarakat menjadi minimal Rp10 juta per bulan pada 2045.

Dari segi perhitungan, Bhima mengatakan jika cita-cita ini mau tercapai, maka kenaikan upah bersih (dikurangi inflasi) harus mencapai sekitar 6 persen.

"Jadi kalau ditambah inflasi, berarti harus di atas 10 persen di 2024 kalau mau cepat sebelum 2045 terjadi kenaikan pendapatan Rp10 juta per bulan," lanjut dia.

Ia menyebut kenaikan upah minimum buruh tak akan mengurangi kesempatan kerja. Bhima menegaskan bahwa anggapan tersebut sudah lama dibantah.

"Yang terjadi justru ketika upah minimumnya naik, maka ini akan mendorong masyarakat belanja lebih banyak. Jadi kalau buruh upahnya naik, terutama melebihi inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dia akan langsung membelanjakan uangnya untuk membeli barang-barang hasil industri dalam negeri. Dan itu juga akan meningkatkan permintaan sisi industri manufaktur," jelas Bhima.

Alasannya, lanjut dia, karena kenaikan upah minimum akan menjadikan patokan bagi pekerja di atas upah minimum untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi lagi.

Ia juga mengatakan kenaikan upah minimum yang tinggi bisa menjadi solusi untuk mendapatkan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Dan kita bertumpu sebagian besar ekonomi dari konsumsi rumah tangga atau bertumpu di ekonomi domestik tahun depan, di tengah kondisi ekspor yang sedang menurun, maka solusinya memang bisa dari sisi upah minimum yang naiknya relatif tinggi," jelasnya.

Untung Rugi UMP 2024 Naik Sampai 15 Persen

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]

Dua bintang besar

Jokowi Pamer Harga Beras di RI Lebih Murah daripada Negara Tetangga******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harga beras di Indonesia lebih murah daripada harga beras di negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Jokowi menyebut kenaikan harga beras ini terjadi imbas kebijakan sejumlah negara yang memutuskan untuk menghentikan ekspor beras.

Lihat Juga : Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali

"Harga beras di kita masih di angka Rp10.800 sampai 13.000. Tapi ingat di negara negara tetangga kita saja harganya sudah sangat tinggi," ujarnya.

"Misalnya di Singapura, rata-rata harganya sudah Rp21.600. Di Brunei, harganya sudah mencapai rata-rata Rp37.000. Di tetangga yang deket, yang gandeng dengan kita, Timor Leste, harganya Rp20.000," lanjtunya.

Lihat Juga : Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi

Namun, Jokowi tak menampik harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir selaras dengan tren harga pangan dunia.

"Kita masih Rp10.800 sampai Rp13.000. Tapi memang harganya naik. Tapi harga globalnya memang seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi pun menyebut pemerintah akan terus berupaya mengendalikan harga beras di Indonesia. Ia pun mengaku senang kepada relawan yang hadir meski tahu harga beras naik tetapi tetap ceria.

"Kita akan terus berusaha menekan agar harga terus kembali turun dan menjadi normal kembali," ujarnya.

Penyihir Ekstradimensi

Rhenald Kasali: Mega Proyek Transportasi Publik Punya Manfaat Luas******

Pakar Ekonomi dan Bisnis, Profesor Rhenald Kasali, menilai mega proyek transportasi publik di Indonesia tidak perlu balik modal. Menurutnya, pembangunan tersebut memiliki ragam keuntungan, termasuk branding daerah dan pemerataan pembangunan.

Dalam Sesi 3 Hub Talks bertajuk 'Transformasi Transportasi Indonesia' di Hub Space 2023, Jumat (29/9), Rhenald mengatakan bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki manfaat yang jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan.

"Bicara mengenai transportasi, hampir semua berbeda pendapat. Masing-masing berpikir menurut disiplin ilmu masing-masing. Misalnya, ada yang mengatakan sampai kiamat pun kereta cepat nggak akan balik modal," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Rabu (4/10).

Rhenald pun menerangkan pembangunan infrastruktur dan transportasi umum sebagai sarana penghubung ini bisa menjadi bagian dari brandingdaerah maupun negara. Misalnya, yang dilakukan oleh Singapura melalui Terminal Jewel di Bandara Changi Singapura.

"Bandingkan dengan Singapura, ada Terminal Jewel. Saya tanya orang sana, banyak yang marah ini terminal atau mal. Tapi itu diperlukan untuk membangun kepada dunia bahwa mereka punya kemampuan membuat sesuatu yang bagus, itu branding," tutur Rhenald.

"Kalau kita melihat hanya dari ilmu ekonomi keuangan, itu enggak balik modal. Padahal ada ilmu lain juga yang harus dipakai, harus ada brandingjuga dong," sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kritik juga pernah datang saat Presiden RI, Joko Widodo, memulai pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Lampung hingga ujung Sumatera. Dilihat dari bidang ekonomi, ia mengatakan saat itu banyak yang menilai pembangunan JTTS belum waktunya.

"Tapi ketika melakukan pembangunan ekonomi itu bukan sekadar fungsional. Ada aspek lain, yaitu keadilan, pemerataan. Apakah saudara sebagai orang Lampung, Palembang, Bengkulu tidak merasa 'kenapa hanya Pulau Jawa semua yang dibangun?'" ucap Rhenald.

"Kalau dibangun di Jakarta saja, itu bakal ada masalah keadilan. Jadi keterhubungan itu penting. Bagaimana pelabuhan dibangun, kereta api dibangun, ini membanggakan melihat prestasi dan negeri ini lebih dihormati," imbuhnya.

Sebagai informasi, Hub Talk Sesi 3 ini dimoderatori langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, dan Komedian, Cak Lontong. Selain diisi oleh paparan Owner Rumah Perubahan Rhenald Kasali, hadir pula Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, dan CEO Pertamina International Shipping Yoki Firnandi.

Adapun kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, 29 September hingga 1 Oktober 2023 di JCC Senayan Jakarta ini dimeriahkan oleh Hub Expo, Hub Awards, Hub Music, Hub Tawa, serta Hub Travel x KAI Expo.

Sebagai informasi, Hub Space X KAI Expo 2023 dipersembahkan oleh Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan detikcom. Acara ini didukung oleh Lion Air Group, PT KCIC, Gojek, MRT, Electrum, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Gapura Angkasa, GoTo, JIIPE KEK Gresik, Pertamina International Shipping, Bluebird Group, Angkasa Pura II, PT MOS (Multi Ocean Shipyard).

Didukung juga oleh Celebes Railway Indonesia (CRI), CRRC, Gapura Angkasa, PT Pelabuhan Tiga Bersaudara, Meratus Line, Angkasa Pura I, INSA, PT KAI, PT ASDP, Biro Klasifikasi Indonesia, Jasa Raharja, Pertamina Patra Niaga, PT ASDP, LRT, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, PT Kreta Indo Artha, PT Ambang Barito Nusapersada, Astra Group (ISUZU, BMW, Daihatsu), Wuling, Grab, DAMRI, INKA, PT EMB-INVI dan Toyota.

tuan perak

Mendagri ke Pemda soal Stabilitas Harga Pangan: Jangan Cuma Rapat******

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mengimbangi upaya pemerintah pusat dalam upaya mengendalikan inflasidan menjaga stabilitas harga pangan.

Hal itu ia sampaikan saat pemerintah daerah meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GMP) di Kementan, Jakarta Selatan, Senin (16/10). Tito mendukung penuh gerakan itu.

Namun, ia meminta daerah fokus pada penyediaan bahan pokok sampai diterima oleh masyarakat dengan harga benar-benar murah.

"Arahannya ke pejabat kepala daerah mayoritas skema itu betul-betul fisiknya (pangan murah). Evaluasi dan persiapan itu harus lebih kecil anggarannya," imbuh Tito.

Selain itu, Tito meminta pemda lebih tanggap memanfaatkan dana-dana untuk pengendalian inflasi. Ia menyebut pejabat daerah bisa menggunakan anggaran dari dana reguler untuk pangan, pertanian, hingga dinas sosial.

Tito mengatakan telah meneken surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT). Tito paham selama ini pemda kerap takut menggunakan anggaran.

"Saya sudah membuat surat edaran beberapa waktu lalu yang bisa menjadi dasar hukum bagi rekan-rekan menggunakan belanja tidak terduga untuk penanganan inflasi. Jadi, tidak dalam keadaan emergency, karena saya tahu teman-teman di daerah terkunci kata-kata keadaan darurat," tutur Tito.

"Kami sudah koordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan rekan-rekan jangan ragu koordinasi dengan kejaksaan supaya jangan sampai nanti diperiksa karena menggunakan anggaran BTT untuk gerakan pangan murah, di mana mengendalikan inflasi sebenarnya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]