cara bayar tagihan kredivo lewat shopee

Quanqingshanhe

Setelah 30 September, Tarif Maksimal Naik LRT Rp20 Ribu******

Kementerian Perhubungan menyebut tarif promo naik LRT Jabodebek Rp5.000 akan diberikan sampai dengan akhir September ini. 

Setelah itu, masyarakat yang naik LRT akan dikenakan tarif maksimal Rp20 ribu untuk seluruh lintasan. Informasi itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. 

"Setelah September ini, kami akan berlakukan skema tarif maksimal Rp 20 ribu untuk seluruh lintas pelayanan, namun tetap kami buka opsi untuk pemberlakuan promo dengan skema lain jika ada masukan lebih lanjut," sebut Adita dalam keterangan resminya, Kamis (7/9).

Ia mengatakan untuk meningkatkan kualitas itu, Kementerian Perhubungan dan sejumlah pemangku kepentingan mengevaluasi proses operasional LRT Jabodebek yang dilaksanakan sejak 28 Agustus 2023.

Adita merinci beberapa hasil evaluasi. Pertama,soal jumlah penumpang.

Data yang masuk ke Kementerian Perhubungan, hingga Rabu (6/9) sore, jumlah penumpang yang telah dilayani oleh LRT Jabodebek mencapai 331.947 orang. Menurut Adita, hasil evaluasi ini menunjukkan animo masyarakat untuk mencoba LRT Jabodebek tinggi.

Dari animo itu, Adita berharap kehadiran moda transportasi ini dinikmati oleh lebih banyak masyarakat.

"Alhamdulillahsejauh ini feedbackyang kami terima relatif positif, meski ada beberapa catatan yang perlu kami evaluasi terkait operasional LRT Jabodebek," tutur Adita dalam keterangan resminya Kamis (8/9).

Kedua, soal masukan masyarakat. Adita mengatakan terkait dengan evaluasi ini pihaknya dan pemangku kepentingan lain sedang melakukan tindak lanjut.

"Ada 4 (empat) gangguan utama yang telah kami terima laporannya, yaitu terkait pintu kereta, layar informasi penumpang, kelistrikan, hingga sistem operasi yang tengah ditangani oleh INKA, Divisi LRT Jabodebek dari PT KAI, serta stakeholder terkait, dan ditargetkan selesai awal September hingga akhir Oktober," lanjut Adita.

Lebih lanjut, Adita menuturkan bahwa saat ini terdapat 12 rangkaian kereta (trainset) yang dioperasikan dan siap melayani penumpang.

[Gambas:Video CNN]

Jumlah rangkaian kereta ini secara bertahap akan ditambahkan hingga keseluruhan rangkaian kereta yang berjumlah 31 dioperasikan, dengan formasi 27 rangkaian dioperasikan untuk melayani penumpang, 2 rangkaian dilakukan perawatan berat, dan 2 rangkaian disiagakan sebagai cadangan.

"Dengan jumlah rangkaian tersebut, untuk saat ini LRT Jabodebek akan dioperasikan dari pukul 05.00 WIB hingga 18.58 WIB dengan headway 10-20 menit," ungkap Adita.

Adita optimis bahwa ke depan LRT Jabodebek dapat dioperasikan sesuai dengan pola operasi ideal dengan jam operasi lebih lama dan headway hingga 4-8 menit ketika keseluruhan rangkaian kereta sudah dijalankan secara bertahap sehingga masyarakat diharapkan dapat terus memantau jadwal LRT Jabodebek ini.

Sang pangeran sedang bertani di langit

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

Apple Kehilangan Rp3.068 T 2 Hari Usai Dengar China Larang Iphone******

Saham Appleturun 2,9 persen pada Kamis (7/9) setelah mendengar kabar Chinaakan memperluas larangan penggunaan iPhone ke lembaga dan perusahaan yang didukung pemerintah.

Masalah itu membuat mereka kehilangan sekitar US0 miliar atau Rp3.068,76 triliun (Kurs Rp15.343 per dolar AS).

Mengutip CNN Business, Jumat (8/9), Apple (AAPL) mencatat penurunan harian terbesar dalam lebih dari sebulan pada Rabu (6/9) lalu. 

Maklum, China adalah pasar asing terbesar bagi produk Apple. Penjualan perusahaan tersebut di China mewakili sekitar seperlima dari total pendapatan perusahaan tahun lalu.

Apple tidak mengungkapkan penjualan iPhone menurut negara. Tetapi analis di firma riset TechInsights memperkirakan penjualan iPhone di China lebih banyak daripada di Amerika Serikat pada kuartal terakhir tahun kemarin.

Apple juga memproduksi sebagian besar iPhone-nya di pabrik-pabrik di China.

Perusahaan yang berbasis di Cupertino, California, juga memainkan peran penting dalam ekonomi Beijing, tulis Brandon Nispel, seorang analis di KeyBanc Capital, pada Rabu.

"Karena itu, perusahaan ini secara historis dianggap relatif aman di China dari pembatasan pemerintah. Larangan yang dilaporkan ini menghadirkan pertanyaan penting, apakah pemerintah sedang mengubah sikapnya?" Kata Brandon.

Wall Street Journal melaporkan China telah melarang penggunaan iPhone untuk pejabat pemerintah pusat dan manajer telah memberi tahu staf tentang larangan tersebut melalui grup obrolan atau pertemuan.

[Gambas:Video CNN]

Pada Kamis kemarin, Bloomberg melaporkan bahwa larangan tersebut telah diperluas ke perusahaan yang didukung oleh negara, termasuk raksasa energi PetroChina.

Perusahaan itu diketahui mempekerjakan jutaan pekerja dan mengendalikan sebagian besar ekonomi China.

Analis di Bank of America menulis dalam catatannya, larangan iPhone ini datang setelah peluncuran smartphone flagship high-end baru oleh produsen Tiongkok Huawei. "Timingnya menarik," ujar analis itu.

Jiang Pingchuan Su Yan

Satgas Disiapkan, Teten Singgung TikTok Medsos dan Shop di China Beda******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. 

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.

"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" sambungnya.

Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.

"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.

Teten mengatakan akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi pada Kamis (14/9) besok.

Sebelumnya, Teten sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga kini panggilan tersebut belum berbuah hasil.

"Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.

Teten pun berpendapat jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi.

Lihat Juga : TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RI

"Menurut saya pengaturannya bukan pengaturan secara elektronik aja, tapi bea masuk juga harus diatur," ucap Teten.

"Jadi ini sedang kita siapkan, Pak Presiden sudah menugaskan, kami juga sedang menyiapkan. Jadi memang kita perlu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) enggak cukup, kita perlu ada national policy mengenai digital economy," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.

"Memang ada harmonisasi terkait dengan Permendag 50 (Tahun 2020). Jadi Permendag 50 itu sedang dibicarakan secara detail dan komprehensif. Terkait detail baik itu dari mulai sisi perizinannya, harganya, barangnya, sampai juga kepada mekanisme membeli dan menjual," kata Jerry.

Sementara itu, TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.

"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Progres Istana Presiden******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) menyampaikan bahwa pembangunan istana presiden dan gedung pemerintahan di Ibukota Nusantara (IKN) selesai sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2024.

"Saat ini progres pembangunan Istana presiden RI dan gedung-gedung pemerintahan untuk batch satu sudah mencapai 46 persen lebih," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah Selasa (12/9) seperti dikutip dari Antara.

Begitu juga dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan lainnya seperti empat gedung kementerian koordinator, yang juga ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2024.

Sedangkan, realisasi pembangunan gedung kantor Presiden sebesar 27, 525 persen, penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap II mencapai 92,250 persen,

Sementara itu, pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator satu 12,78 persen, kementerian koordinator tiga 10,429 persen dan kementerian koordinator empat 15,135 persen.

Presiden Jokowi mengatakan upacara detik-detik Proklamasi HUT RI ke-79 akan mulai dilakukan di IKN Nusantara Kalimantan Timur.

"Insya Allah. Tahun depan sudah di IKN. Kita lihat nanti," kata presiden.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Surgawi Segala Alam

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya