demo sdtoto

Legenda manusia ikan besar

Uji Coba 1 Juni Batal, Pemerintah Tegur Operator Bayar Tol Tanpa Setop******

Direktur Utama PT RoatexIndonesia Toll System Musfihin Dahlan mengaku mendapat peringatan pertama dari pemerintah terkait uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF).

Hal ini, dikarenakan uji coba MLFF atau sistem jalan tol nontunai nirsentuh yang harusnya dilaksanakan di Bali pada 1 Juni batal.

"Kami sudah mendapatkan peringatan pertama dari pemerintah. Mungkin nanti akan peringatan kedua, peringatan ketiga mungkin pemerintah akan ambil keputusan," kata Musfihin di Gedung BEI, Selasa (30/5).

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

Kontraktor belum bisa men-deliverke kami sistem yang akan diimplementasikan ke kami. Kenapa mereka belum bisa? Karena memang dalam proses pengerjaan atau pengembangan sistem ini antara Indonesia terutama anggota board manajemen Roatex dengan kontraktor dan manajemen Hungaria berbeda pandangan," ujarnya.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.

[Gambas:Video CNN]

Kehormatan dan Kebaikan dari Pembantu Istana

Nelayan Sebut Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Lebih Buruk dari Mega******

Ketua Umum Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai aturan baru Presiden Jokowi soal izin eksploitasi dan ekspor pasir lautlebih buruk jika dibandingkan dengan yang dikeluarkan pada era Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, saat era Megawati, ekspor pasir laut sempat dihentikan sementara demi mengendalikan dampak buruk atau negatif eksploitasi pasir laut bagi lingkungan, nelayan dan pembudidayaan ikan.

Namun, pada era Jokowi, aturan itu malah dicabut sehingga ekspor pasir laut diizinkan lagi. Pihaknya curiga, dalih pencabutan aturan itu tak semulia sebagaimana diatur dalam aturan yang baru diterbitkan Jokowi; mengendalikan sedimentasi laut.  

Ia menambahkan Jokowi tidak sepantasnya menerbitkan aturan itu. Pasalnya, di masa lalu, ekspor pasir laut telah merugikan negara jutaan dolar.

Tak hanya itu, ekspor pasir laut juga banyak merusak lingkungan. Atas dasar itulah, ia meminta Jokowi membatalkan aturan izin ekspor pasir laut tersebut.

"Penambangan pasir laut menjadi tidak terkendali dan merusak lingkungan laut dan pesisir, mengancam kehidupan nelayan, dan menguntungkan negara lain," katanya. 

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Banjir Transaksi, IHSG Malah Loyo ke 6.633 Imbas 419 Saham Kebakaran******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.633 pada Rabu (31/5). Indeks saham melemah 3,16 poin atau minus 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp29,52 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 75,58 miliar saham. Nilai transaksi ini meningkat ketimbang hari sebelumnya yang hanya 20,87 miliar saham senilai Rp9,23 triliun.

Pada penutupan kali ini, 152 saham menguat, 419 terkoreksi, dan 171 lainnya stagnan. Terpantau sembilan dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor energi yang loyo 2,09 persen.

Tak jauh beda, bursa saham Eropa kompak kebakaran. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,38 persen, indeks CAC 40 di Prancis anjlok 0,74 persen, dan indeks DAX di Jerman amblas 0,43 persen.

Sedangkan bursa Amerika ditutup bervariasi. Indeks S&P 500 stagnan, indeks NYSE minus 0,56 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,32 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi tingkat dewa

Batal Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop Berawal dari Kisruh Manajemen******

Manajemen perusahaan penyedia atau operator teknologi bayar toltanpa setop alias Multi Line Free Flow (MLFF) PT Roatex IndonesiaToll System kisruh. 

Informasi itu diungkap oleh Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan. Ia mengatakan karena kisruh itu, rencana uji coba teknologi bayar tol tanpa setop yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya kepada wartawan di Kantor Roatex, Selasa (30/5).

Katanya, kontraktor dan manajemen dari Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di Hungaria diterapkan bulat-bulat di Indonesia.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. 

Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta. 

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya. 

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal.

Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz.

Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan.

"Proyek ini terus berjalan, dengan hubungan yang erat dengan BPJT serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Tentu saja ada sedikit keterlambatan dalam jadwal, tetapi di satu sisi ini "normal" dalam proyek-proyek besar seperti ini," katanya.

Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

Jungler hutan super di kota

Pemkot Setujui Operasional Terminal Petikemas Jayapura Seminggu Penuh******

Pemerintah Kota Jayapura mendukung langkah Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan waktu operasional pelabuhan 24 jam 7 hari di Terminal Petikemas Jayapura (TPK Jayapura). Penyesuaian waktu operasional penuh selama seminggu ini untuk kelancaran arus logistik di wilayah Indonesia Timur.

Dukungan waktu operasional tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Dinas Perhubungan Kota Jayapura nomor: 550/324 tanggal 25 Mei 2023 perihal persetujuan pelaksanaan kegiatan 24 jam/7hari di Pelabuhan Jayapura.

Dalam surat tersebut, Pemkot Jayapura menyesuaikan waktu kerja di pelabuhan pada hari minggu yang sebelumnya dimulai pukul 13:00 WIT menjadi pukul 08:00 WIT.

"Pemerintah Kota Jayapura c.q. Dinas Perhubungan Kota Jayapura menyetujui pelaksanaan operasional bongkar muat pada hari minggu yang selama ini dimulai pukul 13:00 WIT dimajukan menjadi pukul 08:00 WIT," demikian kutipan surat Dinas Perhubungan Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Plt. Dinas Perhubungan Nikanor Andit.

Sementara itu, menindaklanjuti penetapan tersebut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura menerbitkan surat edaran nomor:UM.006/6/16/KSOP.JRA/2023 tentang pelaksanaan kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal 24 jam/7 hari di Pelabuhan Jayapura.

Karena itu, dengan penyesuaian waktu kerja, menurut Slamet, bongkar muat dapat diselesaikan lebih cepat dan kapal dapat langsung berlayar menuju tujuan selanjutnya.

"Selama ini ada waktu untuk menunggu kurang lebih 8-9 jam dimana kegiatan bongkar muat benar-benar terhenti pada hari minggu, biasanya kegiatan berhenti minggu dini hari pada pukul 04:00 WIT dan baru mulai lagi pukul 13:00 WIT," terang Slamet.

Slamet menambahkan seluruh asosiasi dan pengguna jasa di pelabuhan mendukung langkah penyesuaian waktu operasional di pelabuhan. Bahkan, pemerintah kota juga mengapresiasi kinerja pelabuhan yang semakin meningkat.

Slamet menyebut kinerja bongkar muat pada 2021 berkisar 26 boks setiap jam (B/S/H), kini berkisar rata-rata 32 boks setiap jam. Salah satu kapal yang dikelola pelayaran SPIL bahkan menyelesaikan bongkar muat peti kemas sebanyak 650 boks dalam waktu kurang lebih 11 jam.

"Kinerja operasional sudah semakin baik, kapal SPIL rata-rata 5 kali kedatangan di TPK Jayapura dengan rata-rata muatan 600-800 boks," tambahnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Indonesian National Shipowners' Association atau INSA Jayapura itu berharap iklim kerja dan kolaborasi yang sudah berjalan dengan baik di lingkungan Pelabuhan Jayapura dapat terus berlangsung dengan baik. Dengan demikian dapat berdampak pada kegiatan operasional yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas di Jayapura dan sekitarnya.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengapresiasi keputusan pemerintah Kota dalam mendukungan langkah penyesuaian jam kerja di TPK Jayapura.

Menurutnya hal tersebut adalah wujud kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pihak untuk kebermanfatan bersama. Pihaknya akan menjaga amanah tersebut dengan terus melakukan transformasi untuk meningkatkan kinerja operasional dan pelayanan TPK Jayapura.

"Kami meyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak khususnya Pemerintah Kota Jayapura dan KSOP Kelas II Jayapura yang telah mendukung penyesuaian waktu kerja di TPK Jayapura," pungkasnya.

Penyihir itu datang dari jauh

Menaker Wajibkan Perusahaan Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmewajibkan seluruh perusahaan membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksualdi tempat kerja.

Kewajiban ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Lihat Juga : Komnas Perempuan Catat 457.895 Kasus Kekerasan Sepanjang 2022

Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja akan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diatur dalam syarat kerja di perusahaan berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Disebutkan juga, pihak-pihak yang dapat mengadukan kekerasan seksual di tempat kerja adalah korban, keluarga korban, rekan kerja korban, serta pihak terkait lainnya.

Lihat Juga : Bareskrim Ambil Alih Kasus Bos Perusahaan Ajak Karyawan Staycation

Pengaduan bisa disampaikan kepada satgas yang dibentuk perusahaan; dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota/provinsi; serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa jika terbukti bersalah, maka pengusaha dapat memberikan sanksi kepada yang diadukan berupa: pertama, surat peringatan tertulis; kedua, pemindahan atau penugasan ke divisi/bagian/unit kerja lain; ketiga, mengurangi atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kemewahannya di perusahaan; keempat, pemberhentian sementara; kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK).