rtp gacor77

Pedang itu menembus sembilan langit

Hotman Paris Ungkap Alasan Jokowi Murka soal Kenaikan Pajak Hiburan******

Pengacara kondangHotman Paris mengungkap alasan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah soal kenaikan pajakhiburan 40-75 persen.

Hotman mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Klaim ini disampaikan Hotman usai menggeruduk kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Dia ditemani Inul Daratista dan para pebisnis di sektor jasa hiburan lainnya yang keberatan dengan kenaikan pajak hiburan itu.

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Hotman mengutip Pasal 101 UU HKPD. Kendati, beleid tersebut tak merinci pemda berhak tak patuh dengan aturan pajak 40-75 persen, namun bisa memberikan insentif fiskal.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

"Cuma ada masalah gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana, pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," tambah dia.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Hotman menyebut skema ini bukan menunda implementasi UU HKPD. Akan tetapi, ia menegaskan para pengusaha hiburan tetap mengacu pada tarif pajak lama, di mana pemda bisa tak mengikuti UU HKPD berdasarkan SE mendagri.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana untuk mengklarifikasi klaim Hotman. Namun, yang bersangkutan belum memberi tanggapan hingga berita ini tayang.

bintang parkour

Korban Mati Laka 14 Orang di Parung Panjang, Warga 'Teriak' ke DPR******

Sejumlah warga Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendatangi Komisi V DPR RI untuk menyuarakan aspirasi terkait buruknya fasilitas jalanraya di wilayah tersebut, Senin (22/1).

Mereka juga menyampaikan belasan  korban tewas akibat kecelakaan di Parung Panjang.

Ishak, salah seorang warga sekaligus ketua Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) mengatakan kerusakan jalan di Parung Panjang tak lepas dari aktivitas tambang.

"Setiap hari kami kena macet hampir 1 jam mau berangkat kerja, belum pulang. Saya anggap sehari bisa 2 jam mengorbankan waktu," kata Ishak.

Menurutnya, jalan sepanjang 19 kilometer (km) itu sangat tidak layak dilalui. Ishak menjelaskan panjang tronton yang melintas rata-rata 10 meter hingga 12 meter. Sedangkan, lebarnya mencapai 2,5 meter.

Sementara, lebar jalan di Parung Panjang tak sampai 7 meter. Artinya, jalan sudah terlalu sempit sehingga sulit dilewati kendaraan warga.

Di sisi lain, Ishak pun tak bisa menyalahkan para sopir. Sebab, mereka pun hanya mencari nafkah dari situ.

"Kita lebih beruntung dari mereka (sopir), makanya kita enggak layak mencaci mereka. Karena itu, saya katakan lagi, pemerintah yang salah! Pemerintah tak mau memikirkan nasib masyarakat di Parung Panjang," tutur Ishak dengan suara meninggi.

Ia merasa was-was saban anak dan istrinya berkendara untuk bekerja dan sekolah. Pasalnya, jalanan yang berlubang dan dilalui kendaraan besar kerap memakan korban.

Berdasarkan catatan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, 14 orang meninggal dunia karena terlibat kecelakaan di wilayah parung Panjang sepanjang 2023. Kecelakaan itu kebanyakan karena truk atau angkutan khusus tambang. Bahkan, untuk 2024 yang belum genap berjalan satu bulan, kecelakaan di jalur maut itu sudah menelan 2 korban jiwa.

"Selama ini kami bayar pajak, Pak. Tapi bapak lihat di sana nyawa enggak ada harganya. Saya benci dengan pemerintah ini. Kami dari Parung Panjang ke Ibu Kota enggak jauh," ucapnya.

Karena jalan itu adalah jalan provinsi, Ishak mengatakan selama ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang sudah datang ke lokasi, tetapi hanya mencatat dan merancang solusi.

Terlepas dari angka kecelakaan, Ishak mengatakan warga Parung Panjang banyak yang terkena penyakit paru-paru atau ispa. Penyakit ini menjangkiti karena debu pertambangan yang kerap terhisap warga.

"Kami yang datang ke sini kalau mau bapak periksa, kami punya penyakit paru-paru karena setiap hari kami menghisap debu," katanya.

Berdasarkan data dari Puskesmas Parung Panjang, pengidap ispa terus meningkat. Pada 2021, penderitanya mencapai 136 orang dan per Desember 2023 ada 299 orang.

Warga lainnya bernama Saiful mengatakan di Kampung Salimah ada satu rumah anak yatim. Ia menyebut mayoritas dari orang tua mereka adalah kuli ganjur atau pengangkut batu. Rata-rata para kuli itu meninggal karena terkena penyakit paru-paru imbas menghirup debu.

"Banyak tempat di parung panjang yang profesinya kuli ganjur. Ini tidak menutup kemungkinan mereka terkena dampak sama, yaitu ispa," kata dia.

Saiful menuturkan masalah truk tambang yang bermuatan melebihi kapasitas juga menjadi momok bagi para warga karena truk kerap jatuh dan menimpa pengendara lain.

Tak hanya itu, truk dengan muatan lebih itu juga kerap kehilangan kendali. Pada Desember 2023, seorang ibu dan anak tewas tertimpa truk yang kehilangan kendali itu.

"Hal-hal seperti ini yang harus dapat perhatian serius dari pemerintah dan DPR sebagai wakil kami yang berkewajiban menyuarakan aspirasi kami," tutur Saiful.

Di satu sisi, Komisi V DPR RI yang menerima para warga Parung Panjang itu cuam satu orang, yakni Mulyadi, fraski Gerindra. Pihaknya langsung menerima para warga Parung Panjang dengan tujuan memotong tata cara penyerapan aspirasi.

Ia mengatakan permasalahan jalan di Parung Panjang sebenarnya ranah pemerintah provinsi karena itu jalan provinsi. Namun, ia merasa masalah itu sudah berjalan lama dan segera diatasi.

"Saya coba menyambungkan masalah jalan provinsi ke nasional. Maka kehadiran bapak-bapak di sini, kami terima biar disegerakan," kata Mulyadi.

[Gambas:Video CNN]

Saya mendengar angin bertiup

Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Kurang Pas******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal pajak hiburan yang naik menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Ia mengaku kaget dengan kenaikan pajak tersebut. Pasalnya, kebijakan itu bisa menghambat investasi di Tanah Air.

"Saya juga kaget pajak hiburan ini. Memang ini akan mengganggu. Feeling saya akan berdampak yang kurang pas," kata Bahlil dalam dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

Karenanya, pemerintah menunda penerapan kenaikan pajak hiburan seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

"Pak Luhut, Pak Menko, saya, sudah menyampaikan di-hold (ditunda) dulu, jangan dulu dilakukan, masih membutuhkan kajian," imbuhnya.

Kenaikan pajak hiburan diprotes oleh sejumlah pihak termasuk pengacara Hotman Paris. Ia mengklaim kebijakan itu membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Bahlil Buka Suara soal Maruarar Sirait Ikut Jadi Investor IKN

Klaim ini disampaikan Hotman usai 'menggeruduk' kantor Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto untuk meminta solusi terkait kenaikan tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Dari minggu lalu, Pak Jokowi, presiden, tidak dilaporkan detail dan beliau marah. Ini informasi saya dapat minggu lalu. Sejak itulah saya gencar bikin video-video (protes)," ucap Hotman di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

"Akhirnya Jumat (19/1) lalu rapat kabinet dipimpin Presiden (Jokowi) dan disepakati bahwa pemerintah daerah boleh kembali ke tarif pajak lama, bahkan mengurangi juga boleh," sambungnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi lantas memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menerbitkan surat edaran (SE). Aturan yang dimaksud Hotman adalah SE Nomor 900.1.131.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali pada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi undang-undang, jadi bukan perintah Jokowi ini ya," klaim Hotman.

Berdasarkan audiensi dengan Airlangga dan SE mendagri, Hotman mengimbau kepada para pemerintah daerah tak mengerek tarif pajak hiburan.

"Presiden pun sangat marah atas tarif pajak yang sangat tinggi tersebut dan dengan SE mendagri tersebut intinya boleh kembali pada tarif pajak yang lama. Bahkan, mengurangi pun boleh. Tapi kami mengharapkan kembali ke yang lama sudah cukup," jelas Hotman.

Di lain sisi, Hotman menegaskan Presiden Jokowi tidak berani mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk menunda atau membatalkan aturan pajak hiburan 40 persen.

"Karena saya berkali-kali usul Perppu, tapi Jokowi tidak berani mengeluarkan Perppu. Karena kalau dihitung semuanya bayar pajak 100 persen sama saja membunuh perusahaan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Apakah Anda suka bermain game?

Kemenkeu Was******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khawatir ada permainanspekulandalam pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Oleh karena itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu berharap streamline proyek-proyek di IKN tidak terlalu lama. Hal ini bisa membuat proses ganti rugi lahan jadi lebih akurat.

"Karena semakin lama itu (streamline proyek IKN) nanti ruas-ruas berikutnya pasti ada spekulan-spekulan, yang akhirnya harganya (harga tanah) makin tinggi karena spekulan sudah bermain di situ. Jadinya, penetapan lokasi (penlok) itu jangan terlalu lama, segera kita bayarkan (ganti untung pembebasan lahan)," kata ⁠Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto usai Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).

Ia mengatakan LMAN mengalokasikan Rp3,34 triliun untuk pembebasan lahan proyek-proyek di IKN. Hingga 2023, sudah dikucurkan sebanyak Rp1,42 triliun, dengan rincian Rp1,01 triliun untuk akses jalan dan Rp415,88 miliar lainnya dipakai buat kawasan inti IKN.

"Kendala (pembebasan lahan) di lapangan itu banyak sekali. Karena ketika pejabat pembuat komitmen (PPK) mengajukan permohonan, kita cek lagi. Kita pastikan dia (pemilik lahan) yang benar-benar berhak, itu kadang KTP-nya gak jelas akhirnya jadi tertunda-tunda," ungkapnya.

"Kalau proyek biasa 6 bulan setelah penlok dibayarkan (ganti untung), di IKN 3 bulan setelah penlok bisa dibayarkan. Kalau sudah sampai penlok itu sudah dikunci. Kalau sudah dikunci, tanah gak boleh dipindah tangankan, tetap harus jadi PSN di atasnya," tandas Rustanto.

Di lain sisi, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menyebut pemerintah keroyokan membebaskan lahan untuk proyek strategis nasional (PSN) era Presiden Joko Widodo, termasuk IKN Nusantara.

Basuki menegaskan pembebasan lahan dalam setiap PSN bukan hanya karya LMAN. Ia mengatakan ada kerja sama dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

"Misal, Kementerian ATR/BPN mereka di depan, mengidentifikasi lokasi, ngurusin tanahnya yang mana saja, dan sebagainya. Kemudian, Kementerian PUPR jelas pemilik dari proyek itu. Ada lagi Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang melakukan penilaian atas berapa sih nilai tanah di situ. Ada teman-teman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Kemenko Perekonomian yang mengkoordinir ini semua," cerita Basuki.

"Jadi, memang ini suatu pekerjaan yang dikeroyok secara bergotong royong, sama-sama. Tidak akan mungkin terbangun jalan tol, bendungan, dan lain-lain kalau tidak ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak tadi," imbuhnya.

Bos LMAN itu merinci pihaknya sudah merealisasikan Rp18,20 triliun untuk pembebasan lahan berbagai macam proyek Jokowi selama 2023. Capaian ini meningkat 13,45 persen dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16,40 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

Besok Sepeda Listrik di Transmart Lebih Murah, Diskon Mulai Rp1,5 Juta******

Cari-cari sepeda listrik yang bagus tapi harganya murah? Coba cek unitnya di Transmart. Mumpung besok (21/1) Transmart Full Day Sale kembali lagi dengan diskon gedeannya untuk sepeda listrik.

Transmart bahkan kasih diskon sepeda listrik sampai jutaan rupiah. Gak percaya? Coba simak daftarnya berikut.

Lihat Juga : Belanja Hemat di Transmart, Diskon 20% Tiap Hari untuk Produk Fresh

Kemudian, sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex dari harga normal Rp7.200.000, diskon jadi Rp5.472.000 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.728.000.

Sementara sepeda listrik Pacific E-Bike Vertex khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp7.500.000, diskon jadi Rp5.760.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.740.000.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart. Selamat berburu diskon di Transmart Full Day Sale besok!

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Airlangga Jamin Kucuran Dana untuk LPDP Tak Disetop; Hanya Diperluas******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak akan disetop.

"(Program maupun sumber) LPDP tidak disetop. Hanya LPDP akan diperluas," kata Airlangga di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, dikutip detikcom,Selasa (23/1).

Airlangga mengatakan opsi penggunaan dana LPDP nantinya akan diperluas. Misalnya untuk program Prakerja dan tourism fund atau dana abadi pariwisata yang rencananya dikelola LPDP.

Wacana disetopnya kucuran dana ke LPDP diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat ditemui di Istana Kepresidenan, Selasa (16/1). Menurutnya, tujuan penyetopan itu agar dana bisa dialihkan ke program pendidikan yang lebih urgent dan prioritas.

"Mungkin kita setop dulu. Jadi, anggaran pendidikan 20 persen nanti sepenuhnya bisa digunakan untuk membenahi pendidikan, termasuk riset dan alokasi pengembangan pendidikan perguruan tinggi bisa ditingkatkan," ujarnya.

Muhadjir menyebut LPDP sudah memiliki dana abadi Rp136 triliun. Menurutnya, imbal hasil dari perputaran dana itu cukup untuk membiayai LPDP.

[Gambas:Video CNN]