erek erek 91 2d

slot gacor bet 200 perak 271Jutaan kata 444525Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek 91 2d》

Produsen mobil China catat lonjakan penjualan di Januari******

Changchun (ANTARA) - Produsen mobil terkemuka China, FAW Group Co., Ltd., melaporkan lonjakan penjualan kendaraan dalam dua bulan pertama tahun ini, membawa perusahaan tersebut mencatatkan awal yang baik untuk 2024.

Penjualan mobil FAW Group menembus 448.000 unit dalam dua bulan pertama 2024, naik 17,7 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurut produsen mobil tersebut.

Dari total penjualannya, Hongqi, merek mobil yang berada di bawah naungan FAW Group, menyumbang 65.300 unit sendiri, naik sebesar 37,56 persen (yoy). Hongqi berencana meluncurkan lebih banyak model kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) tahun ini, yang akan semakin meningkatkan penjualannya.

FAW Group merupakan perusahaan milik negara China dan berkantor pusat di Changchun, ibu kota Provinsi Jilin, China timur laut. Perusahaan ini telah memproduksi dan menjual lebih dari 54 juta unit kendaraan selama lebih dari enam dekade.


 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri: Rakornas Satpol PP untuk mencari solusi bersama******

Padang (ANTARA) - Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Amran menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP menjadi ajang untuk mencari solusi bersama terhadap tantangan kerja ke depan. "Kita menyadari bahwa personel di berbagai daerah memiliki permasalahan masing-masing. Melalui Rakornas ini, kita harapkan setiap daerah dapat berbagi pengalaman, dan saling belajar untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang," katanya di Padang, Sabtu. Ia mengatakan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas tingkat Nasional di Padang. Amran juga mengingatkan personel Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan terus meningkatkan komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Baca juga: Satpol PP segel minimarket di Gegerkalong Bandung karena langgar Perda

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas Sementara itu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengapresiasi peran Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia, yang selama ini terus berupaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di tengah kehidupan masyarakat. "Kita patut berbangga dan mengapresiasi peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga trantibum, terlebih selama pelaksanaan Pemilu serentak Februari 2024 yang proses serta tahapannya masih berlangsung sampai hari ini," katanya. Ia menyebut peran Satpol PP dan Satlinmas juga sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan agenda demokrasi lainnya, yaitu Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 nanti. Oleh karena itu, kesiapsiagaan personel Pol PP dan Linmas sangat dibutuhkan. "Tidak lama lagi, masyarakat juga akan memilih 545 kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kami meyakini, tentunya seluruh personel telah berpengalaman dalam menjaga trantibum. Namun demikian, jangan sampai lengah," katanya.*

Baca juga: Satpol PP patroli rutin guna kenyamanan wisatawan di Labuan Bajo

Baca juga: Legislator minta Satpol PP dan dinas terkait kelola sampah APK

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：kenangan4d、nyalabet、server thailand bet 100 perak

Terkait：kilat77slot、situs slot yang lagi gacor hari ini、erek erek uang koin、cara mengklaim voucher shopee、online slot gacor、king4d alternatif、erek erek 2d ular、kumpulan situs judi slot online terpercaya 2022、melatislot、slot gacor terbaru

---

---

bab terbaru：waw4d（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08