paito 6d hk 398Jutaan kata 113954Orang-orang telah membaca serialisasi
《salak 2d togel》
Teten Akui Tak Bisa Intervensi Kenaikan Tarif Layanan di Marketplace******
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengaku tak bisa mengintervensi kenaikan tarif layananyang ditetapkan sejumlah marketplacesaat ini.
Menurutnya, jika pemerintah mengintervensi soal tarif layanan, maka akan berpengaruh pada kondisi pasar.
"Yang banyak dikeluhkan itu soal kenaikan tarif. saya kira itu memang pemerintah nggak bisa masuk ke wilayah itu karena kalau pemerintah masuk ke situ, misalnya membatasi tarif komisinya berapa persen, kalau pemerintah ke situ akan mengganggu pasar," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (26/12).
"Supaya mereka tetap bisa kompetitif, supaya mereka bisa menghitung HPP harga pokok penjualan, UMKM mestinya kalau sudah jualan di online dia tidak lagi ada biaya sewa," ucapnya.
Teten menegaskan kementeriannya akan berfokus pada pasar dalam negeri, utamanya menutup keran impor untuk memberikannya pada produk-produk dalam negeri. Ia juga memastikan akan mengurasi, mendampingi, dan membantu proses pembiayaan UMKM yang bergerak ke arah ekspor.
Lebih jauh, ia mengaku tengah mengajukan revisi pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam revisi Permendag ini, pasar akan dilindungi dari produk impor dan mengutamakan produk dalam negeri.
Lihat Juga :Jokowi Akan Larang Penjualan Rokok Batangan |
"Pak Presiden sudah mengarahkan kita semua supaya ada pembatasan agar produk-produk luar tidak menyerbu marketplace," ucapnya.
Salah satu yang akan diusulkan Kementerian Koperasi adalah pembatasan retail online. Menurutnya, kemudahan retail online dalam mengirimkan barang tidak diikuti dengan aturan atau terpenuhinya standar nasional Indonesia (SNI). Beberapa barang impor bahkan tidak memiliki izin edar BPOM.
Teten meminta agar retail online harus memiliki perusahaan fisik di Indonesia sebelum menjual produknya secara online. Selain itu, ia meminta agar Permendag ini mengatur batasan harga terhadap produk yang diimpor. Meskipun saat ini batasan harga itu masih dalam diskusi.
"Kita bukan mau melarang mereka berjualan di sini tapi kita ingin ada playing field yang sama," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Cuaca Ekstrem, Satu Pesawat Gagal Terbang di Bandara Pattimura******
PT Angkasa Pura I melaporkan satu pesawat gagal terbang di BandaraInternasional Pattimura Ambon, Maluku, Selasa (27/12). Humas PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon Aditya Narendra mengatakan pesawat yang sempat gagal terbang adalah Lion Air dengan nomor penerbangan JT881
Pesawat ini akan terbang dari Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar (UPG).
"Hanya satu penerbangan yang delay," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia, Selasa (27/12) sore.
Pesawat baru terbang pukul 16:37 WIT setelah seluruh penumpang diminta untuk mempersilahkan menuju pintu keberangkatan dan naik kea tas tangga pesawat.
"Ini sedang siap berangkat, sedang proses take off," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Petugas Prakiraan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteologi Pattimura Klas II Ambon Warjo menuturkan cuaca ekstrem di Maluku masih berpotensi terjadi 2-3 hari ke depan. Peringatan cuaca ekstrem dikeluarkan jika terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba seperti terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat dan petir dan angin kencang.
Ia mengimbau warga yang tinggal di lereng gunung, bantaran sungai, pesisir pantai maupun yang hendak melaksanakan aktivitas berkenderaan agar tetap waspada jika ada perubahan cuaca secara tiba-tiba.
Menurutnya, cuaca ekstrem masih berpeluang terjadi sampai malam pergantian tahun baru 2023.
"Kami meminta warga untuk meng-updateinformasi BMKG atau menghubungi BMKG yang tersebar di beberapa wilayah di Maluku," ucap Warjo.
[Gambas:Video CNN]
(sai/pta)Label:link slot gacor akun baru、899sport、kupon gosend
Terkait:prediksihk、cara nyicil hp di lazada、qqindah、cara pola maxwin、kapten77、slot inter、trik menang gates of olympus、situs web gacor、jedar88、bulan 77 slot
bab terbaru:masterplay99(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.
Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.
"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.
Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).
Lihat Juga :BreadTalk Ganti Nama Jadi MAKO |
KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.
"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.
Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.
"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.
Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.
Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Pemerintah berencana untuk membedakantarif KRL bagi orang miskin dan kaya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tak akan ada kenaikan tarif KRL saat ini. Namun, akan diberlakukan tarif baru bagi orang kaya tanpa melalui sistem subsidi.
Menurutnya, sistem subsidi ini diberlakukan untuk memastikan bahwa yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah orang yang tepat. Masyarakat dengan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Saat ini yang menggunakan tarif KRL tarifnya hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, harusnya tarif aslinya sekitar Rp10 ribu - Rp15 ribu.
Kerenanya, dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi orang kaya akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.
Untuk itu pemerintah akan menerbitkan kartu baru guna membedakan profil penumpang agar rencana pemberlakuan sistem subsidi ini berjalan dengan lancar.
"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," jelasnya.
Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.
Kendati demikian, rencana tersebut mendapat sejumlah penolakan. Beberapa pengamat menilai langkah tersebut tak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong angkutan umum demi menekan kemacetan jalan.
Pengamat Transportasi dan Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna tegas menyebut rencana perbedaan tarif KRL melenceng dari hakikatnya sebagai angkutan umum.
"Jadi kalau (tarif) orang kaya dinaikkan maka KRL tidak bersifat inklusif lagi. Justru adanya PSO ini membantu mengurangi kemacetan dan jadi daya tarik orang kaya naik KRL ke tempat kerja," ungkap Yayat.
[Gambas:Video CNN]
Menteri PerdaganganZulkifli Hasan sempat menolak impor beras karena data beras suplus hingga 7 juta ton, sebagaimana yang diungkap oleh Kementerian Pertanian (Kementan) berdasarkan data BPS. Ia bahkan mengaku telah dua kali menolak rencana impor dalam dua rapat terbatas (ratas) kabinet.
Namun di sisi lain, Perum Bulog menyatakan bahwa stok cadangan beras mereka hanya tersisa 500 ribu ton, dari stok ideal 1,2 juta ton. Di saat yang bersamaan, harga beras di pasaran juga terus meningkat, bahkan peningkatannya mencapai hampir Rp1.000 per kg.
"Beras itu naik Rp100 perak saja pengaruhnya inflasi tinggi sekali. Apalagi naik Rp1.000. Bahkan dari Rp1.000 itu Pak Harto jatuh. Jadi kalau beras itu menyangkut hajat hidup orang banyak, sangat strategis," kata Zulhas dalam webinar Polemik Impor Beras di Akhir Tahun yang digelar ICMI, dikutip dari Antara, Selasa (27/12).
"Kita carilah beras, beli Rp10 ribu/kg, tidak ada juga. Itu sudah minggu kedua. Mau beli gabah Rp6 ribu/kg juga tidak ada karena belum panen, mana ada gabah. (Harga) beras masih naik terus karena orang tahu stok Bulog sedikit, confidence(kepercayaan) pasar terganggu," kata Zulhas.
Di tengah kondisi harga beras semakin tinggi dan pasokan yang tidak kunjung ada itulah akhirnya Presiden Jokowi memutuskan impor beras.
Lihat Juga :Warga Karimunjawa Teriak Stok Pertalite Habis |
"Akhirnya satu bulan mencari beras tidak ada, Bulog harus operasi pasar, tinggal 300 ribu stoknya. Akhirnya diputuskanlah kepada mendag, impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton beras sampai Januari 2023," imbuhnya.
Zulhas menuturkan telah meminta Bulog untuk menghabiskan pasokan mereka untuk operasi pasar guna menekan kenaikan harga beras yang hingga saat ini masih cenderung naik. Permintaan itu disampaikan lantaran pasokan beras impor akan segera datang.
"Kita minta Bulog agar berasnya dihabiskan saja untuk operasi pasar agar bisa menekan harga yang sekarang terus masih naik. Masih cenderung naik nih, belum turun-turun harga beras. Saya minta dihabiskan. Toh nanti Februari kan beli. Bulog masih takut-takut karena nggak ada pengalaman kayak kita kan. Kalau kita kan sudah biasa pertarungan lapangan, jadi biasa," katanya.
Lihat Juga :Viral Monopoli Taksi Halim, Lebih Mahal dan Kena Surcharge Bandara |
Pada kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan impor beras yang dilakukan pemerintah hanya berlangsung hingga panen raya pada Februari sampai Maret 2023.
Zulhas mengatakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan tiba maksimal Januari 2023.
"Impor 200 ribu ton dan 300 ribu ton itu sampai Januari (2023). Impor 200 ribu ton Desember (2022) tapi baru masuk 70 ribu ton. Akan masuk lagi Januari (2023). Saya bilang sampai Januari. Februari, Maret jangan impor lagi karena mau panen," kata Zulhas.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirberencana memangkas peraturan menteri (permen) BUMN dari semula 45 menjadi 3 aturan saja.
Ia ingin menyederhanakan birokrasi di lingkungan Kementerian BUMN dan BUMN lewat OmnibusPermen BUMN.
"Deregulasi ini akan mewujudkanless bureaucracymelalui penyederhanaan dan konsolidasi Peraturan Menteri BUMN," ujar Erick dalam keterangan persnya, Rabu (28/12).
"Dalam beberapa kesempatan, saya sering bertanya ke direksi mana yang baca 45 Permen, saya yakin tidak ada. Dengan hanya tiga Permen, para direksi akan lebih mudah memahami dan juga mengimplementasikannya," ucapnya.
Kementerian BUMN sedang mengadakan uji publik terkait rancangan deregulasi permennya. Masyarakat juga dapat memberikan masukan melalui jdih.bumn.go.id hingga akhir 2022.
Lihat Juga :Berminat Buka Gerai Mixue? Siapkan Modal Rp800 Juta untuk Jadi Mitra |
"Uji publik yang dilakukan secara hybridtersebut merupakan bagian proses deregulasi Permen BUMN yang ditargetkan dapat dituntaskan di akhir tahun ini," kata Erick.
Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setyawan mengatakan OmnibusPermen BUMN akan terkait dengan tata kelola dan transaksi signifikan BUMN, organ dan sumber daya manusia BUMN, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.
Menurutnya, banyak isu yang diperbarui dalam deregulasi Permen BUMN, mulai dari penilaian terhadap dewan komisaris, syarat pemilihan auditor eksternal, pengelolaan arsip, dan keterbukaan informasi publik.
Regulasi baru juga akan mengatur kewajiban BUMN terhadap perlindungan data pribadi, laporan keuangan gabungan BUMN, kewenangan Menteri BUMN dalam pembinaan BUMN, dan pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (whistleblowing system).
Dengan adanya penyusunan Permen BUMN, Wahyu mengatakan semua peraturan menteri yang eksisting akan dicabut.
"Namun nantinya akan kita atur ada aturan peralihan terkait masa berlaku efektifnya Peraturan Menteri BUMN, yang disesuaikan dengan proses yang ada," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/dzu)Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.
Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.
Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.
"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.
Lihat Juga :Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet |
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.
Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.
"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.
Lihat Juga :Dirjen KA Kemenhub Blak-blakan soal Tarif KRL 'Orang Kaya' |
Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.
Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.
Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.
"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.
Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.
Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.
"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.
Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.
Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.
"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.
Lihat Juga :Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet |
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.
Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.
"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.
Lihat Juga :Dirjen KA Kemenhub Blak-blakan soal Tarif KRL 'Orang Kaya' |
Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.
Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.
Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.
"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.
Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.
Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.
"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
《salak 2d togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jumpapokerHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《salak 2d togel》bab terbaru。