kedai69

Legenda manusia pertama

Adhi Karya Kejar Tol Sigli******

PT Adhi Karya (Persero) Tbk atau ADHI sebagai BUMNkonstruksi akan merampungkan dua seksi jalan tol Sigli - Banda Aceh pada Desember tahun ini.

"ADHI sebagai kontraktor pelaksana Tol Sigli - Banda Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan kedua seksi ini di akhir Desember dengan kualitas terbaik," ujar Direktur Operasi I ADHI Suko Widigdo dikutip dari Antara, Jumat (21/10).

Suko mengatakan kedua seksi jalan tol yang akan terselesaikan yaitu seksi 5 Blang Bintang - Kutobaro sepanjang 7,3 km dengan progres konstruksi 91,4 persen dan seksi 6 Kutobaru - Simpang Baitussalam sepanjang 5,01 km dengan progres konstruksi telah mencapai 82,4 persen.

Jika tol tersebut rampung, artinya Adhi Karya telah menyelesaikan lima seksi dari total enam seksi jalan.

Sebelumnya total nilai kontrak pekerjaan Tol Sigli - Banda Aceh sebesar Rp8,2 triliun dan hingga saat ini perusahaan telah menerima pembayaran sebesar Rp5,7 triliun.

Seiring dengan diselesaikannya kedua ruas tersebut, perusahaan akan menerima kembali pembayaran progres pada akhir tahun 2022.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mewanti-wanti untuk tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dalam konstruksi Tol Sigli - Banda Aceh.

"Tebing-tebing yang ada langsung dihijaukan lagi, ditanami kembali. Jika tidak diperlukan, jangan menebang pohon-pohon yang ada, sehingga kondisi alam tidak terganggu. ADHI harus bisa tetap menjaga keberlanjutan lingkungan," kata Basuki.

Pembangunan Tol Sigli - Banda Aceh (Sibanceh) merupakan salah satu ruas utama (backbone) Jalan Tol Trans Sumatra yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) demi mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Aceh.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Komunitas Konsumen Desak Kemenkes Ungkap Merek Obat Berbahaya******

Ketua Komunitas KonsumenIndonesia (KKI) David Tobing mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan daftar nama produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk senyawa etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas.

"KKI mendesak Kemenkes juga segera publikasi nama-nama obat sirop mana yang mengandung bahan berbahaya, maupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan kepada pengguna obat (konsumen), terlebih lagi obat- obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," ujar David dalam keterangan resmi, Jumat (21/10).

Dalam hal ini, ia mengapresiasi sikap BPOM yang mengumumkan lima obat sirop dengan kandungan senyawa EG yang melebihi ambang batas. Namun mereka tetap meminta pemerintah mempublikasikan 15 dari 18 obat yang dinyatakan Kemenkes mengandung senyawa (EG).

"Hal ini perlu agar tidak meresahkan anak dan orang tua si anak yang merupakan konsumen pengguna obat," ujarnya.

Sementara itu, Forum Advokat Peduli Anak (FAPA) menyampaikan bahwa penemuan kandungan berbahaya dalam obat tidak boleh sampai mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Maka dari itu, jangan sampai pembatasan obat sirop yang tidak jelas dan akurat informasinya justru malah mengabaikan kesehatan anak yang sedang membutuhkan obat-obatan dalam bentuk sirup yang belum ada penggantinya," ujar perwakilan FAPA, Maria Ardiningtyas.

FAPA berharap Kemenkes dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sehingga para orangtua dapat mendapatkan informasi resmi mengenai obat sirop yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut anak.

Selain itu, FAPA juga mengimbau adanya obat-obatan pengganti obat sirup secara gratis sebagai bentuk perlindungan anak.

"Amanat Pasal 45B dari UU Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang anak, dengan harus melakukan aktivitas yang melindungi anak," tegas Maria.

Adapun lima obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan BPOM:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Kemenkop UKM Sanksi 4 PNS Pelaku Pelecehan Seksual******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjatuhkan sanksi terhadap empat PNSpelaku pelecehan seksual.

Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim menyebutkan keempat pelaku itu adalah WH yang merupakan PNS golongan 2C, ZP yang berstatus CPNS, serta MF dan NN yang merupakan tenaga honorer.

"Kami menjatuhkan sanksi berupa status non job, pemberhentian pekerjaan, pada 14 Februari 2020 untuk pelaku MF dan 24 Febuari 2020 untuk pelaku NN atas pelanggaran dugaan tindak asusila," ujar Arif dalam konferensi pers, Senin (24/10).

Arif menjelaskan kejadian pelecehan seksual terjadi pada saat Kemenkop UKM mengadakan rapat di luar kantor (RDK) di Bogor, Jawa Barat, pada 5-6 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan kegiatan RDK hari pertama selesai, korban (ND) dan tujuh pegawai lainnya, termasuk keempat pelaku, keluar hotel sekitar pukul 23.30 WIB untuk makan di restoran.

Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur dan kembali ke hotel pada 6 Desember sekitar pukul 04.00 WIB.

"Setelah kembali ke hotel terjadi dugaan tindak asusila yang dilakukan oleh empat orang peserta," ujar Arif.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima aduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. ND didampingi Biro Kepegawaian kemudian membuat laporan ke Polres Bogor.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Namun, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku pada 5 Maret dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," terang Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kemenkop UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Kotak peralatan dewa super

Kemenkop UKM Blak******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkap soal kasus pelecehan seksualyang terjadi di antara para pegawainya (PNS). Kejadian tersebut terjadi di Bogor, Jawa Barat, pada 2019.

Sekretaris KemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan kejadian bermula saat kementerian menggelar rapat di luar kantor (RDK) di Bogor pada 5 hingga 6 Desember 2019. Pada 5 Desember pukul 23.30 WIB, korban (ND) beserta tujuh pegawai lainnya, termasuk empat pelaku, pergi keluar hotel di mana RDK berlangsung.

Mereka makan di salah satu restoran. Usai makan, mereka mencari hiburan malam di sekitar Cibubur. Mereka kemudian kembali ke hotel pada 6 Desember pukul 04.00 WIB.

Keempat pelaku tersebut adalah WH, ZP, MF, NN. WH merupakan PNS golongan 2C, ZP adalah CPNS, MF dan NN merupakan tenaga honorer.

Pada 20 Desember 2019, Kepala Biro Umum Kemenkop UKM menerima pengaduan dari orang tua ND terkait pelecehan seksual yang dialami sang anak. Orang tua ND sendiri juga bekerja di Unit Eselon III Kemenkop UKM.

Setelah itu, Biro Kepegawaian mendampingi ND melaporkan keempat korban ke Polres Kota Bogor. Sementara itu, Biro Kepegawaian memanggil pelaku untuk memintai keterangan.

Pada 13 Februari 2020, polisi melakukan penahanan kepada keempat pelaku. Sehari kemudian, Kemenkop UKM menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

"MF dan NN tenaga honorer langsung diputus kontraknya," ujar Arif.

Sementara ZP dan WH diberikan sanksi berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun.

Di sisi lain, ND mengajukan surat pengunduran diri pada 3 Maret 2020. KemenkopUKM kemudian mencarikan pekerjaan untuknya di tempat lain.

Pada 5 Maret, polisi menangguhkan penahanan keempat pelaku dan dilakukan upaya perdamaian antara keluarga korban dan pelaku. Pada 13 Maret 2020, dilangsungkan pernikahan antara ZP dan ND (korban).

"Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban dan terduga pelaku untuk diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Pihak Kepolisian menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: S.PPP/813.b/III/RES.1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020," ujar Arif.

Pada tanggal 31 Maret 2020, orang tua ND mengirimkan surat kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, yang menyatakan telah dilakukan mediasi dan menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Pihak ND kemudian disebut mencabut laporan kepolisian dan kasus ini dianggap selesai.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Jokowi Sebut Pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular Capai 99 Persen******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan Pelabuhan Tanjung Ular di kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mencapai 99 persen.

"Sudah selesai 99 persen tinggal finishingakhir dan kita harapkan dengan Pelabuhan Tanjung Ular ini nanti mobilitas barang, utamanya CPO, utamanya timah, bisa melalui Pelabuhan Tanjung Ular ini," kata Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Ular, Kepulauan Babel, dikutip dari Antara, Kamis (20/10).

Jokowi mengatakan dengan pelabuhan itu, produk-produk dari Bangka Belitung akan bisa bersaing dengan produk lainnya.

"Pengelola sementara oleh Kementerian Perhubungan karena ini pelabuhan pengumpan ini bisa dihibahkan ke pemda, tapi harus kita sertai dulu agar pengelolaannya baik," kata Budi Karya.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa Kemenhub akan mundur bila manajemen dari pemda dinilai sudah siap.

"Di awal memang manajemen oleh Kementerian Perhubungan kemudian nanti pemda dampingi, apabila dirasa sudah siap kementerian mundur diambil alih pemerintah daerah, saya rasa yang baik memang di setiap pelabuhan seperti itu karena memang ini pelabuhan pengumpan," ungkap Presiden Jokowi.

Pelabuhan Tanjung Ular terletak di Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, saat ini dalam masa pembangunan.

Pelabuhan tersebut memiliki dermaga seluas 80 x 10 meter dan diharapkan pada akhir 2022 seluruh pekerjaan dapat diselesaikan untuk memperlancar konektivitas barang/logistik.

Pelabuhan Tanjung Ular juga dengan kemampuan menampung sampai dengan 1500 Gros Ton (GT), kedalaman dan kapasitas pelabuhan yang dibuat 30 meter.

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

Viral, Dugaan Pencurian Kabel KAI di Surabaya******

Kabel telekomunikasi milik PT KAI(Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya diduga dicuri. Hal itu terekam dalam sebuah video yang viraldi media sosial.

Dalam video berdurasi hampir dua menit, seorang pengendara motor tanpa nomor polisi, hendak mencuri satu rol kabel di perlintasan kereta api, Jalan A Yani sisi frontage Siwalankerto, Surabaya.

Video itu direkam oleh warga sekitar yang memergoki aksi pria itu. Warga sempat menegur pria tersebut, tapi terduga pelaku tak menghiraukan.

"Iyo kabele tak gowo. Kon ngelaporno aku, kon tak pateni (iya kabelnya saya bawa. Kalau sampai melaporkan saya ke polisi, kamu saya bunuh)," kata pelaku kepada warga.

PT KAI Daop 8 Surabaya membenarkan akasi itu. Mereka sudah melaporkan tindakan pencurian prasarana perkeretaapian berupa kabel udara telekomunikasi ukuran 20 core dengan panjang kurang lebih 350 meter ke Polsek Wonocolo.

"Kami laporkan ke Polsek Wonocolo, Sabtu (22/10), untuk proses penyelidikan dan penangkapan pelaku pencurian," kata Manager Humas KAI Daop 8, Luqman Arif, Minggu (23/10).

Kuqman mengatakan pencurian itu mengakibatkan gangguan alat komunikasi antar stasiun di Stasiun Wonokromo, dan juga dari Stasiun Wonokromo ke pos jaga perlintasan sebidang antara Stasiun Wonokromo-Stasiun Waru.

"Bahwa dampak dari perbuatan yang dilakukan oknum tesebut sangat membahayakan perjalanan kereta api karena peralatan komunikasi yang terganggu merupakan alat bantu pengamanan perjalanan kereta api," terang dia.

KAI Daop 8, kata Luqman, mendukung upaya pengungkapan kasus tersebut dan berharap pelaku segera tertangkap dan dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Kanit Reskrim Polsek Wonocolo AKP Ristitanto menuturkan laporan itu tekah diterima pihaknya. Saat ini, polisi tengah melekakukan penyelidikan.

"Benar, yang melapor PT KAI. Masih lidik," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]