joki188

Bepergian dengan Dewa Kematian

Daftar Komisaris BUMN yang Mundur Usai Masuk Timses Capres******

Sejumlah komisaris BUMNmengajukan pengunduran diri untuk masuk ke dalam tim sukses (timses) pasangan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulangga berharap komisaris yang terlibat dalam tim kampanye capres cawapres bisa mundur dari posisinya.

"Tapi yang pasti kami berharap komisaris-komisaris yang memang terlibat dalam tim kampanye, itu bisa mundur dari komisaris BUMN. Karena kan kita harapkan terkait dengan ketentuan komisaris dan direksi kan enggak boleh terlibat dalam tim kampanye pilpres ataupun dalam kampanye legislatif juga, semua lah, itu kan enggak boleh terlibat," jelas Arya di Kementerian BUMN, Senin (27/11).

Arya memastikan nama-nama tersebut sudah tak menjadi komisaris BUMN.

Berikut daftar komisaris BUMN yang masuk timses capres:

1. Andi Gani Nena Wea

Andi Gani telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden komisaris PT PP (Persero). Ia memutuskan untuk fokus sebagai Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD setelah mundur dari PT PP.

Pria yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) itu mundur setelah sembilan tahun menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan pelat merah konstruksi tersebut.

Sejak dirinya menjadi komisaris utama, PT PP telah menuntaskan berbagai proyek pembangunan yang krusial. Mulai dari Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, beberapa ruas Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, Tol Samarinda-Balikpapan, Bandara Internasional Yogyakarta, dan lainnya.

2. Eko Sulistyo

Eko Sulistyo mengundurkan diri sebagai komisaris PT PLN (Persero) untuk fokus menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.

"Saya baru ditunjuk kemarin. Jadi saya per hari ini akan urus surat pengunduran dari Komisaris PT PLN ke BUMN. Mohon doa restunya," kata Eko, dikutip dari Antara.

Eko Sulistyo sebelumnya menjabat sebagai Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan.

Eko juga dikenal sebagai orang yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak meniti karir di Solo sebagai konsultan dinas tata ruang Kota Surakarta.

3. Anggawira

Anggawira menyatakan pengunduran diri sebagai presiden komisaris PT Krakatau Pipe Industries (KPI) karena ingin fokus bergabung dalam Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas).

Salah satu petinggi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga merupakan ketua umum DPP Repnas yang telah mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Selain menjabat sebagai ketum DPP Repnas, Anggawira juga mengemban tugas sebagai wakil komandan tim pemilih muda (Fanta) di TKN Prabowo-Gibran. Dalam tim tersebut, Anggawira dipercaya sebagai wakil komandan yang memiliki tugas untuk mengelola pemilih muda.

4. Rosan Roeslani

Selain mundur dari jabatan wamen BUMN, Rosan Roeslani juga mengundurkan diri dari kursi wakil komisaris utama PT Pertamina (Persero). Mundurnya Rosan dikonfirmasi pada hari yang sama setelah ia diberhentikan dengan hormat dari Kementerian BUMN.

"Beliau (Rosan) sudah ajukan surat pengunduran diri sebagai wakomut Pertamina. Tadi pagi terima suratnya," kata Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada CNNIndonesia.com.

5. Budiman Sudjatmiko

Nama selanjutnya yang mundur dari perusahaan pelat merah adalah Budiman Sudjatmiko. Eks politikus PDI Perjuangan itu tak lagi menjabat sebagai komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V atau PTPN V.

Langkah ini diambil Budiman usai ditunjuk sebagai anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 pada Senin (6/11). Ia langsung melapor ke Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (8/11) untuk mengajukan pengunduran diri.

"Surat pengunduran diri akan saya tujukan ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (Erick Thohir) dan direktur utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku rapat umum pemegang saham," ucap Budiman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Selain kepada Menteri BUMN Erick dan Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani, Budiman mengirim tembusan surat resign itu kepada Direktur PTPN V Jatmiko Krisna Santosa dan Komisaris Utama PTPN V Fauzi Yusuf.

6. Muhammad Arief Rosyid Hasan

Muhammad Arief Rosyid Hasan melepas jabatan komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI) usai ikut gerbong Prabowo-Gibran. Arief didapuk sebagai komandan pemilih muda dalam struktur timses tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 itu mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris perusahaan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Hadad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," ujarnya, dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Grandmaster Dewa Super

Kemenhub Kaji Usulan Moeldoko Bangun Stasiun Whoosh di Kopo******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal ikut mengkaji usulan Kepala Staf Kepresidenan (KSP)Moeldoko yang meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whooshdi Kopo, Bandung, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan usulan itu masih tahap kajian.

Menurutnya, jika kelak stasiun Whoosh dibangun di Kopo, maka harus ada stasiun lain yang ditutup. Stasiun yang ditutup itu bisa saja Stasiun Tegalluar Kabupaten Bandung atau Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Meski demikian, ia mengatakan kalau pembangunan stasiun di Kopo bisa memberikan layanan kepada para penumpang, Kemenhub bakal mendukung.

Risal pun mengatakan rencana pembangunan stasiun di Kopo bakal berada dekat dengan gerbang tol. Selain itu, ia juga mengklaim pemerintah sudah punya lahan di sana.

"Iya (dekat gerbang Tol Kopio), tapi tetap harus kami kaji," ucap Risal.

Ia menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian dari Moeldoko dan PT KCIC. Sebab, usulan itu berasal dari mereka.

"Kami lihat hasil kajian mereka, mereka yang mengusulkan menyajikan itu," jelas Risal.

Moeldoko meminta KCIC membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat. Ia mengusulkan hal tersebut karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berhenti di Kota Bandung.

Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.

Oleh karena itu, Moeldoko bersikeras pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk mengkaji rencana ini. Ia ingin pembangunan stasiun di Kopo bisa memberi dampak positif bagi warga sekitar.

"Demi kenyamanan penumpang, kereta sebaiknya tidak hanya berhenti di Stasiun Padalarang dan Tegalluar," tegasnya dikutip dariAntara.

Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapa stakeholder terkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.

Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat memupuk kegilaan

Erick Targetkan Merger AP I dan AP II Rampung Desember 2023******

Menteri BUMN Erick Thohir menargetkan merger atau penggabungan PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II) bisa rampung Desember 2023.

Ia mengatakan penggabungan dua perusahaan pelat merah itu demi meningkatkan industri pariwisata di Tanah Air.

Apalagi, kata Erick, lonjakan penumpang di Bandara Soekarno Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sudah membeludak.

Di sisi lain, destinasi pariwisata di Indonesia pun kian berkembang. Erick mencontohkan destinasi itu seperti Labuan Bajo dan Mandalika.

"Jadi mau enggak mau harus kita terus tingkatkan karena ini (industri pariwisata) sebagai income ke depan," kata Erick.

Lebih lanjut Erick menuturkan penggabungan AP I dan AP II pun sudah dilakukan dengan mencopot Muhammad Awaluddin yang telah menjalani penugasan sebagai Direktur Utama AP II pada periode 2016 - 2023.

Awaluddin sendiri digantikan oleh Wendo Asrul Rose sebagai Plt Direktur Utama AP II. Karena pencopotan Awaluddin merupakan bagian dari langkah penggabungan perusahaan, Erick mengatakan kelak Awaluddin akan pendapat posisi lain di Angkasa Pura.

"Itu (pencopotan Awaluddin) konsep dari merger AP I dan AP II seperti kami menggabungkan Pelindo. Karena kami ingin meningkatkan efisiensi. Nanti Pak Awal ada tempatnya," ucap Erick.

Penggabungan AP I dan AP II juga merupakan langkah Erick untuk reformasi di BUMN. Erick menekankan Kementerian BUMN bakal merampingkan perusahaan pelat merah menjadi 30 BUMN.

Ia mengatakan akan terus melakukan terobosan, termasuk dengan mendorong blueprint atau cetak biru konsolidasi BUMN 2024-2034.

"Kami dorong lagi, apa terobosan yang kami lakukan, kami mau punya blueprint 2024-2034 di mana konsolidasi BUMN dari 108 menjadi 41, menjadi 30, supaya kami punya BUMN yang besar-besar dan sehat," jelasnya beberapa waktu lalu.

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Luhut Ungkap Perubahan Prabowo Dibanding 40 Tahun Lalu******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan bercerita beberapa hari lalu dijenguk Menteri Pertahanan yang juga calon presiden Prabowo Subianto.

Usai dijenguk, Luhut mengungkapkan beberapa kesan dan pesannya terhadap Prabowo. Terkait kesan, Ia mengatakan Prabowo yang merupakan adik kelasnya sewaktu di militer tidak banyak berubah dibanding 40 tahun lalu. 

"Yang berubah hanyalah sekarang pembawaan beliau lebih riang dan santai. Saya merasa mungkin ini efek dari bergaul dengan banyak anak muda, apalagi pasangannya sekarang adalah Mas Gibran yang terbilang masih muda juga," katanya dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan Kamis (23/11) seperti dikutip.

Sementara terkait pesan, ia mengatakan membangun Indonesia butuh kerja keras dan waktu panjang.

"Saya katakan kepada beliau bahwa membangun negeri ini tidak cukup hanya 5 tahun saja, butuh waktu yang panjang. Maka dari itu perbedaan pendapat dan pilihan diantara kita itu sah-sah saja, yang penting persatuan antar sesama anak bangsa harus selalu kita jaga bersama," imbuh Luhut.

Selain bernostalgia tentang masa-masa ia menimba ilmu bersama di luar negeri hingga mendirikan Detasemen 81/Anti Teror, Luhut juga menjelaskan kepada Prabowo terkait berbagai kebijakan strategis di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),

"Dan beliau tampak begitu tertarik, termasuk kami berbicara mengenai program-program unggulan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang perlu dilanjutkan dan disempurnakan jika kelak beliau diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia," lanjutnya.

Luhut pun berpesan kepada Menteri Pertahanan itu, "Jalankanlah negeri ini bersama orang-orang yang profesional di bidangnya, Wo."

"Pak Prabowo saya kira sudah sangat paham maksud ucapan saya itu. Bahwa menjadi negara yang kuat dan maju butuh lebih dari sekedar sumber daya alam yang melimpah, tetapi sebuah teamwork yang penuh dengan pemikiran-pemikiran brilian dan inovatif, yang mau bersatu untuk mewujudkannya," pungkas Luhut.

[Gambas:Instagram]

Perdamaian di akhir dunia

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Nona yang luar biasa

Zulhas Lapor ke Jokowi soal Rencana Penataan Perdagangan Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan kratom.

Kratom sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman yang masuk dalam golongan I kategori narkotika. Selama ini kratom diperbolehkan ekspor ke luar negeri, salah satu pasarnya adalah Amerika Serikat (AS).

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Kemudian naik menjadi US,16 juta dengan volume ekspor 4,25 juta ton pada 2020. Lalu, pada 2021 nilai ekspor kratom kembali naik menjadi US,22 juta dengan volume 4,37 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

[Gambas:Video CNN]