sarang777

slot bank 980Jutaan kata 941312Orang-orang telah membaca serialisasi

《sarang777》

KPU Sorsel musnahkan kelebihan surat suara pada H******

Sorong Selatan (ANTARA) - Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) memusnahkan kelebihan surat suara untuk Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, Pemilu Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, hingga Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sorsel pada H-1 pencoblosan Pemilu 2024, Selasa.

Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan Muhammad Rusdi di Sorsel, Selasa, mengatakan bahwa pemusnahan surat suara ini penting karena terdapat kelebihan surat suara pada Pemilu 2024.

Rusdi lantas memerinci kelebihan surat suara, yakni surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI sebanyak 9 lembar, berikutnya 476 surat suara DPR RI, 6 lembar surat suara DPD RI.

Selain itu, kata dia, ada kelebihan surat suara yang ikut dimusnahkan sebanyak 55 lembar surat suara DPRD Provinsi Papua Barat Daya dan 1.458 surat suara DPRD Kabupaten Sorong Selatan.

Dari jumlah surat suara DPRD,  tercatat 1.458 lembar yang terdiri atas Daerah Pemilihan (Dapil) 2 sebanyak 64 lembar, Dapil 3 sebanyak 216 lembar, dan Dapil 4 sebanyak 7 lembar.

"Surat suara yang dimusnahkan tersebut sebelumnya diisi dalam lima dus, selanjutnya dibakar dan disaksikan langsung oleh Kapolres Sorong Selatan AKBP Gleen Rooi Molle," ujarnya.

Pejabat lainnya yang hadir dalam acara pemusnahan tersebut, antara lain, anggota KPU Provinsi Papua Barat Daya Muhamad Gandhi Sirajudin bersama Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan Yonece Kambu.

KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 37.715 pemilih terdiri atas 19.959 laki-laki dan 17.756 perempuan yang tersebar di 200 TPS pada 15 distrik dan 122 kelurahan.

Baca juga: KPU Sorsel mulai distribusikan logistik Pemilu 2024
Baca juga: KPU Sorsel: Daerah pesisir pantai jadi prioritas distribusi logistik

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir******

Tangerang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan adanya pemungutan dan pencoblosan ulang pada masing-masing tempat pemungutan suara(TPS) yang terdampak bencana banjir.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja  di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa rekomendasi itu diberikan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan surat suara pemilu.

"Biasanya akan ada pemungutan susulan, ini sebagai langkah antisipasi," katanya.

Menurut dia, bencana banjir merupakan fenomena alam yang sulit diprediksi. Meski demikian Bawaslu dan KPU sudah melakukan pemetaan dari indeks kerawanan pemilu.

"Untuk pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama," ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah mendapat informasi rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan ada beberapa TPS yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara susulan.

Seperti terjadi di TPS yang ada di kawasan Puri Bintaro Indah, karena memang sempat mundur lantaran banjir. Namun, beranjak siang genangan surut.

"Alhamdulillah sudah surut, mulai pada berdatangan," kata dia.

Diketahui, ada sebanyak beberapa TPS di wilayah Tangerang Selatan terdampak bencana banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu (14/02) dini hari.

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie pun langsung meninjau lokasi tempat pemungutan suara yang terendam banjir tersebut.

"Saya mendapatkan laporan di wilayah Pondok Aren ada kurang lebih 16 TPS yang harus ditunda," katanya.

Menurutnya, genangan banjir meluap dari aliran kali yang berada di belakang pemukiman sekitar. Ada satu sisi sungai belum diturap itu segera diprogramkan di Tahun Anggaran 2024 ini.

"Kurang lebih 200 meter tapi di luar itu saya minta perbaikan pondasi-pondasi dari tanggul karena dikhawatirkan terjadi rembesan-rembesan air," ujarnya.

Untuk menangani hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengerahkan petugas BPBD dan sejumlah peralatan pompa menyedot air.
Baca juga: KPU Jaktim beri tambahan waktu pencoblosan bagi TPS terdampak banjir
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: 34 TPS di Kota Tangerang terdampak banjir

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：togel hk4d keluaran hari ini 2022、aman slot login、mimpi ular angka jitu

Terkait：slot gacor 88、slot lagi gacor malam ini、pinjaman online yang pasti diterima、slot resmi terbaru、gampangwd、rtp slot pola gacor、slot gacor qris、cara pinjam di danamas、situs logo slot、situs judi slot 888

---

---

bab terbaru：pinjaman kredivo tidak disetujui（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26