togelcamboja

Naruto: Dewa Kota

Respons Sampoerna Usai 586 Ha Lahan Disegel KLHK Imbas Karhutla******

PT Sampoerna Agro Tbk merespons penyegelan lahan perusahaan seluas 586 hektare oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buntut kebakaran hutandan lahan (karhutla).

"Areal perkebunan Sampoerna Agro yang disegel oleh KLHK hanya areal bekas terbakar di Estate Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Sedangkan areal Sampoerna Agro yang lainnya tidak terdampak," kata Head of Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/10).

"Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi perkebunan perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Ini menyebabkan api yang berasal dari luar perkebunan perseroan merambat masuk ke dalam areal perkebunan perseroan," sambung Stefanus.

Namun, ia menekankan Sampoerna Agro terus siaga menghadapi dampak El Nino tersebut. Stefanus berjanji mengerahkan segala upaya mengatasi bencana ini.

"Perseroan memiliki standar operasional prosedur (SOP), sistem monitoring, peralatan, dan personel yang ditugaskan khusus untuk penanganan karhutla," tegas Stefanus.

"Di samping itu, perseroan telah menyiapkan mitigasi dalam mengatasi terjadinya kebakaran, seperti water management system dengan menyediakan ketersediaan sumber daya air yang cukup pada musim kemarau serta melakukan optimalisasi peran dari Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan lahan seluas 586 hektare milik perusahaan asal Singapura itu dilakukan demi mencegah meluasnya dampak kebakaran. Namun, KLHK bakal menindak tegas penanggung jawab usaha jika terbukti terjadi kesengajaan.

Berdasarkan data KLHK, emiten berkode SGRO itu menguasai Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan tersebut seluas 1.200 hektare. Dengan kata lain, hampir separuh dari HGU milik Sampoerna Agro terbakar.

"Perusahaan yang terbukti lalai atau dengan sengaja membakar hutan dan lahan diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar, sesuai pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Rasio.

Selain lahan milik PT Sampoerna Agro, KLHK juga menyegel 11 lahan perusahaan lain, seperti PT KS 25 hektare, PT BKI 200 hektare, PT SAM 30 hektare, PT RAJ 1.000 hektare, PT WAJ 1.000 hektare, PT LSI 30 hektare, dan PTPN VII 86 hektare.

Lalu, lahan lain yang disegel berada di Desa Kedaton, Kabupaten OKI, Sumsel seluas 1.200 hektare serta PT SAI 568 hektare. Ada juga lahan milik PT TPR dan PT BHP yang masih dalam perhitungan luasan terbakar.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

IHSG Diprediksi Merah Imbas Rupiah Melemah******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Kamis (12/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih berusaha berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajar.

Namun, gelombang tekanan masih akan membayangi pergerakan indeks hingga beberapa waktu mendatang mengingat sentimen negatif yang berasal dari luar negeri.

Melihat berbagai sentimen tersebut, William memperkirakan IHSG hari ini dapat mencapai level 6.789 sebagai level resistancedan 6.978 sebagai support-nya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi penguatan.

"IHSG masih ditutup di atas garis SMA-60 dan kini sedang menguji resisten Fibonacci 6967, dimana penembusan di atas level ini akan membuka jalan bagi IHSG untuk melanjutkan penguatan menuju 7.016," katanya.

IHSG ditutup di level 6.931 pada Rabu (11/10). Indeks saham menguat 9,56 poin atau 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,1 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 274 saham menguat, 238 terkoreksi, dan 241 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Naga kebanggaan satu generasi

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setan mengganggu langit

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan yang berbeda

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.

Sanatorium Sanjie

Zulhas Klaim TikTok Shop Sudah Ikhlas Dilarang Jualan di RI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim TikTok Shop sudah ikhlas dengan kebijakan pemerintah melarang mereka berjualan di RI.

Keikhlasan itu katanya, diketahui dari surat yang telah dikirimkan TikTok kepadanya. Dalam surat itu, Zulhas mengklaim TikTok sudah siap mematuhi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dengan begitu, TikTok Shop berjanji tidak akan berjualan dan bertransaksi lagi.

Zulhas mengatakan akan memeriksa social commerceyang masih melanggar Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Ia mengatakan tidak akan memberikan kelonggaran.

"Nanti kami cek. Enggak ada kelonggaran. Berlaku sudah (Permendag Nomor 31 Tahun 2023)," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan TikTok menerima larangan pemerintah untuk berjualan dan bertransaksi. Hal itu disampaikan langsung oleh CEO TikTok Shou Zi Chew.

"Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Di sisi lain, Luhut meyakini pelarangan TikTok Shop di Indonesia tidak akan mengganggu investasi perusahaan China tersebut. Ia juga menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok.

"TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukan perdagangan dengan media sosial," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]