petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

dolantogel

pola gacor caishen wins 346Jutaan kata 240544Orang-orang telah membaca serialisasi

《dolantogel》

Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan******

Mahfud ceritakan pertemuan dengan Presiden Jokowi tak ada ketegangan
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers usai menyampaikan permohonan pengunduran diri dari Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (1/2/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menceritakan pertemuan dirinya dengan Presiden RI Joko Widodo saat menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan menteri di Istana Merdeka Jakarta, Kamis.

"Saya dengan Pak Jokowi tadi bergurau aja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apa pun itu," kata Mahfud saat ditemui awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Mahfud mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang berlangsung selama 10 menit itu banyak diisi dengan gurauan.

Saat menyerahkan surat pengunduran diri, Mahfud menilai pembicaraan substansi surat itu selesai dalam waktu yang singkat, dan lebih banyak bergurau dengan Presiden.

Calon wakil presiden nomor urut tiga itu juga mengungkapkan bahwa pembicaraan dilakukan dengan penuh kekeluargaan, bahkan keduanya bicara dari hati ke hati.

Mahfud mengaku bahwa ia dengan Presiden Jokowi saling bercerita ketika dirinya diangkat sebagai Menko Polhukam pada Oktober 2019.

Presiden Jokowi pun menyebut Mahfud Md sebagai Menko Polhukam yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.

Namun karena situasi politik yang berkembang di tengah Pemilihan Presiden 2024, ia merasa harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

"Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik, saya memang harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada hal yang lain," kata Mahfud.
Baca juga: Presiden sebut Mahfud Menko Polhukam terlama menjabat di kabinetnya
Baca juga: Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri
Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
​​​​​​​Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi sebut RI baik******

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi sebut RI baik-baik saja
Perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat (tengah) membacakan maklumat Alumni Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia di Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Sekelompok alumni dan akademisi yang tergabung dalam Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja dan tengah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang sehat.

"Dengan ini kami menyatakan Indonesia baik-baik saja dan sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis," kata perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat membacakan maklumat di Jakarta, Jumat.

Maklumat tersebut disampaikan dalam hal menanggapi dinamika politik terkini terkait beberapa civitas academica, dengan simbol kampus dan perguruan tinggi, menyatakan Indonesia darurat kenegarawanan.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, civitas academica dinilai harus mematuhi keputusan hukum di Indonesia.

Selain itu, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia juga mengatakan bahwa institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis.

"Apa pun yang sudah menjadi keputusan Hukum di Indonesia, seyogianya dipatuhi sebagai warga negara apalagi sebagai civitas academica kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga," kata Kun.

Berikutnya, mereka meminta civitas academica perguruan tinggi Indonesia tetap mengawal demokrasi.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi

"Kami meminta pihak-pihak civitas academica di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional," tutur Kun.

Menindaklanjuti maklumat tersebut, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia membuat satuan tugas (satgas) guna mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia ini terdiri dari 17 orang, yakni Kun Nurachadijat dari UI, Tommy Rahaditia dari Universitas Trisakti, Alfian Usman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Afriyan dari Universitas Pancasila, dan Sriharyati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Kemudian, Adi Baba dari Universitas Bung Karno (UBK), Mochammad Ichwam Hamzah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Handiyono dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Oscar ZP dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dan Miko Vernandi dari Universitas Brawijaya.

Berikutnya, Subhan Hadil dari Universitas Jayabaya, Chaeruddin Affan dari Universitas Jenderal Soedirman, Iza Zulmeiyah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arie dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Agung dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ririen dari Institut Teknologi Indonesia (ITI), dan Timmy Rorimpandey selaku alumni Bulungan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar******

Ini film Indonesia berbiaya di atas Rp60 miliar
Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
Jakarta (ANTARA) - Hasil riset dari PwC Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menunjukkan sejumlah film Indonesia berbiaya produksi di atas 4 juta Dolar AS atau setara Rp60 miliar.

Film yang masuk kategori film beranggaran besar ini seperti Buya Hamka (2023), Foxtrot Six (2019), Trilogi Merdeka (2011), The Raid 2: Berandal (2014) dan Gunung Emas Almayer (2014).

"Film lebih dari sekadar komoditas, pendanaan stabil diperlukan," kata Kepala Riset dan Ekonomi PwC Indonesia Denny Irawan di Jakarta, Kamis (1/2) malam.

Baca juga: Film nasional berpotensi berkembang di era layanan streaming

Film beranggaran rendah biasanya merupakan produksi independen, dengan anggaran berkisar 7.000 Dolar AS sampai 66.000 Dolar AS atau Rp100 juta sampai Rp1 miliar.

Umumnya, biaya produksi film berkisar 140.000 Dolar AS sampai 1.600.000 Dolar AS atau Rp2 miliar sampai Rp25 miliar.

Produser di Indonesia secara umum mengalokasikan 10 sampai 20 persen dari total anggaran untuk kegiatan pemasaran.

Di Indonesia, terdapat skema pendanaan dari pemerintah dalam bentuk subsidi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah meluncurkan skema hibah untuk mendukung produksi film nasional serta kegiatan promosi dan distribusi internasional melalui Dana Abadi Kebudayaan Indonesia.

Baca juga: Dua insentif modal produksi film agar sineas produktif

Dana Abadi Kebudayaan Indonesia telah mengalokasikan 10 juta Dolar AS sebagai dana pendamping one-to-one untuk mendukung proyek film produksi bersama.

Ada juga dana abadi pendidikan sebesar 8 miliar Dolar AS atau Rp127 triliun untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan perfilman dan Dana Indonesiana yang didirikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Keuangan senilai 215 juta Dolar AS atau Rp3 triliun untuk peningkatan skala bisnis di industri layar.

Lalu riset juga menampilkan apa saja usaha yang diklasifikasikan sebagai industri layar. Klasifikasi baku lapangan usaha industri (KBLI) bisa dilihat dalam gambar tabel berikut:
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal
 
Publikasi penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Jakarta, Kamis (1/2/2024) malam. ANTARA/Abdu Faisal​​​​


​​​​Denny menyampaikan bahwa ketiadaan definisi tunggal yang diterima secara universal selama ini di Indonesia tentang "industri layar" menyebabkan keterbatasan dalam klasifikasi dan analisis usaha industri tersebut.

Kondisi itu juga menghadirkan tantangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan untuk industri tersebut.

Baca juga: Film "Heartbreak Motel" akan gunakan tiga format produksi

Sehingga kajian literatur dan perbandingan dari berbagai negara perlu ditetapkan untuk menjaga fokus penelitian yang dilakukan PwC Indonesia bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Penelitian yang bertajuk "Dampak Ekonomi Industri Layar di Indonesia - Sebuah Peluang" itu pun menunjukkan KBLI dalam dua lampiran halaman 36 sampai 40.

Untuk melihat isi lengkap riset tersebut, pembaca bisa mengakses secara bebas dengan klik laman berikut.

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:server thailand gacor parah

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
link gacor hari ini slot
erek erek kucing melahirkan
erek erek kuburan 2d
link judi gacor
maxim178
toto7788
erek bergambar
web slot tergacor
qslot
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara pinjam uang di neo bank
Bab 2 slot resmi terpercaya gacor
Bab 3 slot cepat maxwin
Bab 4 situs online slot
Bab 5 cicil barang di akulaku
Bab 6 jam gacor olympus 2023 terbaru
Bab 7 prediksi togel sgp hari ini 2023
Bab 8 bet365mx
Bab 9 liputantoto
Bab 10 slot terbaik saat ini
Bab 11 situs gacor slot hari ini
Bab 12 situs slot gacor hari ini pragmatic play
Bab 13 slot yang lagi gacor
Bab 14 agen situs judi slot
Bab 15 pelita4d
Bab 16 mantap slot vip
Bab 17 kartuvipqq
Bab 18 zeuskeren
Bab 19 key4d rtp
Bab 20 cara menambah tenor kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9024bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Jimat kecil vitalitas

slot paling gacor bulan ini
Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi sebut RI baik-baik saja
Perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat (tengah) membacakan maklumat Alumni Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia di Jakarta, Jumat (2/2/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Sekelompok alumni dan akademisi yang tergabung dalam Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam kondisi yang baik-baik saja dan tengah melaksanakan pemilihan umum (pemilu) yang sehat.

"Dengan ini kami menyatakan Indonesia baik-baik saja dan sedang dalam proses demokrasi pemilihan umum yang sehat dan demokratis," kata perwakilan Universitas Indonesia (UI) Kun Nurachadijat membacakan maklumat di Jakarta, Jumat.

Maklumat tersebut disampaikan dalam hal menanggapi dinamika politik terkini terkait beberapa civitas academica, dengan simbol kampus dan perguruan tinggi, menyatakan Indonesia darurat kenegarawanan.

Ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara harus tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, civitas academica dinilai harus mematuhi keputusan hukum di Indonesia.

Selain itu, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia juga mengatakan bahwa institusi perguruan tinggi tidak seharusnya melakukan manuver politik praktis.

"Apa pun yang sudah menjadi keputusan Hukum di Indonesia, seyogianya dipatuhi sebagai warga negara apalagi sebagai civitas academica kampus yang terbiasa dalam lingkup pendidikan ilmiah. Tidak sepantasnya menilai sesuatu dari sudut pandang politik praktis, apalagi melakukan manuver politik praktis juga," kata Kun.

Berikutnya, mereka meminta civitas academica perguruan tinggi Indonesia tetap mengawal demokrasi.

Baca juga: Civitas academica UI minta pemilu bebas intimidasi

"Kami meminta pihak-pihak civitas academica di pelbagai kampus seluruh Indonesia untuk tetap pada koridornya mengawal demokrasi yang sehat dan konstitusional," tutur Kun.

Menindaklanjuti maklumat tersebut, Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia membuat satuan tugas (satgas) guna mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Alumni dan Akademisi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Se-Indonesia ini terdiri dari 17 orang, yakni Kun Nurachadijat dari UI, Tommy Rahaditia dari Universitas Trisakti, Alfian Usman dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Afriyan dari Universitas Pancasila, dan Sriharyati dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Kemudian, Adi Baba dari Universitas Bung Karno (UBK), Mochammad Ichwam Hamzah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Handiyono dari Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Oscar ZP dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), dan Miko Vernandi dari Universitas Brawijaya.

Berikutnya, Subhan Hadil dari Universitas Jayabaya, Chaeruddin Affan dari Universitas Jenderal Soedirman, Iza Zulmeiyah dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Arie dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Agung dari Universitas Islam Indonesia (UII), Ririen dari Institut Teknologi Indonesia (ITI), dan Timmy Rorimpandey selaku alumni Bulungan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Raja Naga Douluo Dalu 3

akun judi slot terpercaya
Hujan deras, Jalan DI Panjaitan banjir hingga lebih 50 cm
Sejumlah kendaraan tengah melintas di jalan yang terendam banjir di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim.
Seharusnya dirapikan gorong-gorongnya
Jakarta (ANTARA) - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta menyebabkan ruas jalan di Jalan DI Panjaitan pada kedua arah, baik Kecamatan Makasar maupun Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, menyebabkan banjir hingga lebih 50 sentimeter (cm), Senin sore.
Akibatnya, sejumlah sepeda motor mogok karena nekat melintas di jalan yang terendam banjir tersebut.

Banjir tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di dua arah itu tersendat.
Untuk menghindari kedalaman air, beberapa pengendara yang melintas mengambil sisi jalan paling kanan, yang lebih tinggi permukaannya. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan Cipinang Cimpedak, Kecamatan Jatinegara, M Taufik menjelaskan, saat ini air perlahan mulai surut.

Baca juga: Hujan deras, banjir terjadi di lima RT DKI Jakarta "Tadi kan awalnya selutut orang dewasa, sekarang udah hampir semata lagi. Alhamdulillah, tadi perkiraan sempat di atas 50 cm, paling tinggi, surut perlahan sekarang," jelas Taufik.
Ketinggian air, kata dia, juga terjadi di kedua arah, baik sisi di wilayah Kecamatan Jatinegara maupun Kecamatan Makasar.
“Iya dua arah banjirnya kiri kanan, yang satu kanan itu arah dari Tanjung Priok ke Cililitan yang kiri dari arah Cililitan ke Tanjung Priok," ucapnya.
Salah satu pengendara motor, Igo mengaku sepeda motormya mogok karena memaksakan melintas di jalan yang terendam banjir.
"Saya melintas dari arah dari Condet ke Rawamangun, motor saya mati karena banjir lumayan tinggi ada di atas 50 cm," ujarnya.

Baca juga: Hingga Jumat malam, dua ruas jalan masih banjir di Jaktim Dia berharap pemerintah daerah dapat segera mencari solusi terkait hal tersebut.
"Seharusnya dirapikan gorong-gorongnya, banyakin karyawan untuk lingkungan untuk mengatur ini, karena terganggu banget mau kerja juga tidak bisa jadi karena terhambat," ujarnya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

penyedia sistem

akun slot gampang menang
Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang
Tangkapan layar - Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas/am.
Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.


Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

77 slot gacor
Yusril tanggapi kabar dirinya gantikan Mahfud MD
Pakar Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra (ANTARA/Kasmono-Apriliansyah)
Belitung (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan soal kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Sampai saat ini saya belum tahu soal itu," katanya di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.

Hal ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama Pj Bupati Belitung, Yuspian beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Ia mengaku sampai saat ini belum tahu menahu soal dirinya yang disebut-sebut akan menggantikan  Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Saya hanya mendengar kabar saja kalau lebih lanjutnya saya belum tahu," ujarnya.

Yusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.

"Setiap reshufflekabinet selalu dibilang Yusril akan menjadi ini dan menjadi itu, namun kenyataannya tidak menjadi apa-apa," katanya

Ia menambahkan, sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan  Mahfud MD.

"Belum ada, kita tunggulah perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Muncul dua nama yang disebut-sebut akan menggantikan sosok Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie.
 

Pewarta: Kasmono
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Pedang Terbalik

situs slot gacor hari ini 2022
Erick Thohir dan Pelatih Shin tepis isu akan tangani timnas lain
Arsip foto - Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kanan) berjabat tangan dengan pelatih timnas Shin Tae-yong (kiri) saat menemui pemain Timnas Indonesia U-23 di hotel sebelum bertanding melawan Vietnam di final Piala AFF U-23 2023 yang akan digelar di Rayong Provincial Stadium, Sabtu (26/8/2023). Erick ingin meringankan beban di pundak pemain agar bisa bermain lepas di partai puncak nanti. ANTARA FOTO/HO/PSSI/aww.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Pelatih timnas senior Shin Tae-yong menepis isu bahwa arsitek tim asal Korea Selatan itu akan menangani timnas negara lain.

Erick mengatakan bahwa kontrak Pelatih Shin akan diperpanjang hingga 2027, dengan syarat timnas dapat dibawa ke babak delapan besar Piala Asia U-23 yang akan dimainkan di Qatar mulai 15 April mendatang.

“Sebelum kontraknya habis, saya sudah memperpanjang sampai bulan Juni. Dengan parameter diperpanjang sampai 2027, bila ada dua keberhasilan yang kita lakukan sama-sama,” kata Erick di Jakarta, Sabtu.

“Kemarin alhamdulillah 16 besar (Piala Asia) lolos. Tinggal kita tunggu lagi apakah kita bisa lolos kejuaraan AFC U-23. Delapan besarnya. Dan saya pikir Coach Shin Tae-yong profesional,” tambahnya.

Baca juga: Skuad Garuda bertekad cetak sejarah tembus 16 besar Piala Asia

Pelatih Shin pada Minggu juga telah memberikan pernyataan bahwa dirinya memang sempat ditawari untuk melatih pihak lain, namun ia masih ingin bertahan di Indonesia.

“Memang selama saya jabat pelatih timnas Indonesia, sering ada tawaran. Tetapi mungkin seperti sebelumnya kita lihat sampai tahun 2023, maksudnya akhir tahun ya jadi sudah ada kontrak juga. Jadi tidak ada pikiran pergi ke negara lain juga. Dan memang selama turnamen kali ini pun memang ada tawaran, tetapi saya sama sekali tidak ada tertarik,” ujar Pelatih Shin.

“Dan ada juga isu-isu bahwa saya bisa bayar denda kontrak, tapi sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Dan selama menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin, dan saat ini pun sering bertemu dengan Pak Erick untuk diskusi dan membicarakan perkembangan sepak bola Indonesia dan perpanjangan kontrak sampai 2027,” tambahnya.

“Saya tidak pernah tertarik satu persen pun untuk menjabat sebagai pelatih kepala negara lain. Jadi semoga tidak ada kesalahpahaman,” tegas mantan pelatih timnas Korea Selatan itu.

Sebelumnya, Pelatih Shin melalui salah satu media Korea Selatan, sempat menyebut bahwa dirinya pernah didekati sejumlah federasi negara lain. Hal itu yang kemudian memantik diskusi mengenai masa depannya di timnas Indonesia, terutama setelah membawa Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia.

Baca juga: Erick Thohir temui dua petinggi AFF bahas persiapan Piala AFF
Baca juga: Erick imbau netizen bisa saling menghargai saat berkomentar ke timnas

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Pengawal batin Jinyi

slot sering jp
Komisi II minta penyelenggara pemilu antisipasi masalah DPT ganda
Arsip Foto - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2023). ANTARA/Melalusa Susthira K/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menekankan agar KPU, Bawaslu, dan seluruh pemangku kebijakan terkait segera mengambil langkah antisipasi potensi masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda untuk Pemilu 2024.

"Saya berharap kepada KPU dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan pembenahan terhadap potensi pemilih ganda yang diekspos oleh berbagai media masa," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Sumatera Barat, Selasa (31/1).

Dia menilai pembenahan potensi pemilih ganda harus dilakukan secara tuntas sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari, dan tidak lagi terjadi di berbagai Kabupaten Kota dan Provinsi di Indonesia.

Guspardi juga menegaskan pentingnya peran pengawasan secara keseluruhan dalam mewujudkan Pemilu yang adil dan demokratis.

Menurut dia, Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu di Sumatera Barat, terlebih di seluruh Indonesia.

“Kami melakukan kunjungan ini tentu dalam rangka memastikan bagaimana kesiapan serta persiapan yang dilakukan KPU dan jajaran lainnya untuk pelaksanaan Pemilu. Kami berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan terutama menjelang Pemilu 2024," ujarnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut menurut dia, juga dilakukan evaluasi yang membahas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama kunjungan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Sumatera Barat.

Dia mengatakan kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Barat merupakan bagian dari upaya nyata untuk menjaga integritas dan kredibilitas Pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Melalui dialog dan evaluasi, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.
Baca juga: Komisi II DPR: Usut tuntas OTT anggota KPU Padang Sidempuan
Baca juga: Komisi II: Sirekap bukan sistem resmi penghitungan suara Pemilu
Baca juga: Anggota Komisi II: KPU harus selidiki seksama dugaan kebocoran data

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024