mpo900

Kode Istri Militer

IHSG Diprediksi Lesu Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Kamis (7/12) ini.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG saat ini kembali menguji level konsolidasi wajar. Sekaligus sedang menguji kemampuan untuk dapat bertahan di angka 7.000 ke atas.

Tapi tekanan akan tertahan oleh kestabilan perekonomian dalam negeri.

Karena sentimen itu, ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.954 dan resistance7.123 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, KLBF, HMSP, ASRI, PWON, SMRA, dan TBIG.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG cenderung berada dalam konsolidasi tetapi masih berpeluang untuk melanjutkan penguatan menuju 7.174 apabila IHSG masih berada di atas 7.047.

"Hari ini IHSG bisa retest level7.047 karena membentuk candle shooting starpada Rabu," katanya.

IHSG ditutup di level ditutup di level 7.087 pada Rabu (6/12) sore. Indeks saham melemah 13,45 poin atau 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp16,45 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 44,14 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 221 saham menguat, 355 saham terkoreksi, dan 191 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

Zulhas Dorong Industri Kelapa Lampung Jadi Penggerak Ekonomi******

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menilai industri kelapa di Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi. Pasalnya, kelapa memiliki turunan olahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dalam acara 59th ICC Session & Ministerial Meeting di Bandar Lampung, Selasa (5/12), ia menyampaikan diperlukan langkah strategis guna mewujudkan sektor kelapa yang berkelanjutan.

"Bersamaan dengan upaya peningkatan harga kelapa untuk menyejahterakan petani, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mencapai sektor kelapa berkelanjutan yang mencakup perbaikan menyeluruh, baik di tingkat hulu maupun hilir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, hilirisasi juga dibutuhkan untuk mendorong daya saing produk turunan dari kepala.

"Di tingkat hilir, perlu pula dikembangkan produk-produk turunan kelapa yang inovatif, bernilai tambah dan berdaya saing," ungkap dia.

Menurutnya, kedua hal tersebut diperlukan agar industri kepala bisa berkelanjutan dan memberikan efek positif kepada masyarakat.

"Hal ini penting guna mewujudkan sektor kelapa yang berkelanjutan dan menyejahterakan petani," pungkasnya.

Sebagai informas, ICC merupakan organisasi kerja sama antarnegara penghasil kelapa yang diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa.

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

Tahun Ini Jadi Periode 'Kepunahan dan Kiamat' Startup******

Tahun ini menjadi periode 'kepunahan' bagistartup teknologi. Perusahaan manajemen ekuitas Catra melaporkan setidaknya tahun ini ada 543 startup bangkrut.

Dalam catatan Catra, sepanjang 2023 nyaris 20 persen startupmengumpulkan dana dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Kemudian, semakin banyak startup yang bangkrut pada kuartal III-2023.

Pitchbook melaporkan pendanaan modal ventura untukstartupturun lebih dari setengahnya sejak tahun lalu di seluruh dunia. Lalu, angka penggalangan dana tahunan untuk 2023 sedang menuju level terendah sejak 2015.

Buruknya kondisi ini membuat beberapa orang menyebut tren ini sebagai momentum kepunahan startup. Padahal, dulunya perusahaan-perusahaan rintisan ini mudah menggalang uang. AdacWeWork, yang mengumpulkan dana US miliar, Convoy yang menghasilkan SU0 juta. Kini, keduanya mengajukan pailit.

"Sejumlah besar modal masih terperangkap di startuptahap akhir dan tahap pertumbuhan ventura yang ragu-ragu untuk bertaruh apakah kinerja keuangan mereka dapat bertahan dari pengawasan ketat publik," demikian temuan laporan PitchBook, dikutip CNN Business, Jumat (8/12).

Para investor yang dulu mengucurkan miliaran dolar AS untuk mendanai perusahaan-perusahaan rintisan tampak tidak senang dengan fenomena ini.

Lihat Juga : TKN soal Kubu AMIN Kritik Hilirisasi: Tom Lembong Tak Tahu Nikel

Selama bertahun-tahun sebelumnya para pemodal ventura, angel investor hingga miliarder menggelontorkan uangnya ke perusahaan startupteknologi. Valuasi atau nilai perusahan pun melonjak sehingga bermunculam unicorn, sebutan bagi startup bernilai US miliar atau lebih.

Namun, kini dengan tingkat suku bunga tinggi, kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan krisis perbankan, ada kekurangan dana bagi startup baru. Mereka sulit mendapat dana segar.

Bagi investor, ada opsi lain untuk menginvestasikan uangnya. Mereka menaruh uang di instrumen investasi berisiko lebih kecil, tetapi memberikan imbal hasil lebih baik dibanding startup.

Meskipun pendanaan startupdan exit strategykemungkinan masih terbatas pada 2024, para analis mengatakan masih ada beberapa tanda menjanjikan di masa depan.

Manajer investasi Allve Allan Park menilai pendanaan AI dan bioteknologi masih relatif kuat. Lalu, penawaran saham perdana (IPO) perlahan-lahan meningkat kembali.

Meski begitu, ia memberikan catatan. Katanya, bagi manajer modal ventura dan investor, 2023 adalah tahun yang penuh tantangan.

"Dan belum tentu merupakan tahun yang baik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Seminari Super: Matahari Besar di Langit

Zulhas Dukung Womenpreneur Indonesia: Perempuan Kunci Sukses Bangsa******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan dukungan kepada para perempuan muda Indonesia yang menjadi pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa perempuan memegang peran kunci dalam kesuksesan suatu bangsa dan peradaban.

Hal ini disampaikan Zulhas dalam pidatonya pada Pelantikan Kepengurusan Badan Otonom Womenpreneur Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Periode 2023-2025 di The Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (6/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan 90 persen usaha di Tanah Air didominasi oleh UMKM. Dari jumlah tersebut, 65 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

"Saya bisa seperti ini karena perempuan, ibu saya. Waktu itu beliau usianya 24 tahun, saya usia 6 tahun. Sebelum saya masuk sekolah dasar ibu saya buka usaha kecil-kecilan di kampung. Saya dilatih, jaga warung, tutup warung, mulai hitung uang," kenang Zulhas.

"Itulah yang jadi bekal. Oleh karena itu, peran perempuan itu luar biasa. Saya lihat Womenpreneur ini, saya datang karena penting sekali acaranya," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Zulhas turut menyatakan bahwa Kemendag siap membantu para pelaku usaha muda, khususnya yang tergabung dalam Womenpreneur BPP HIPMI.

"Kemendag terbuka. Apa yang diperlukan dari kami, kami siap membantu," tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dan Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Melissa Hamid. Hadir pula istri Menteri Investasi/BKPM Sri Suparni Bahlil dan istri Menparekraf RI Nur Asia Uno.

Tian Yun Xian Yuan

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.

Wu Po Jiu Huang

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.