situs slot game terbaru

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Zulhas Rapat dengan Jokowi soal Banjir Produk Impor Sore Ini******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan rapat bersama Presiden Jokowipada sore ini (3/10) untuk membahas barang imporyang membanjiri RI.

"Nanti sore saya akan rapat dipimpin Pak Presiden untuk memperhatikan fenomena sekarang banjirnya barang-barang impor di pusat-pusat perdagangan," katanya di Pusat Grosir Cililitan, Selasa (3/9).

Zulhas mengatakan Jokowi meminta agar jajarannya harus memperhatikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pasalnya 90 persen dari pelaku usaha adalah UMKM.

"Kalau kita mau jadi negara maju di 2040, memang kita harus menguasai ekspor," katanya.

Pemerintah berupaya membendung banjir barang impor yang sudah membunuh UMKM di dalam negeri. Zulhas menyebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan  mengeluarkan larangan jual barang impor di bawah US0 atau setara Rp1,54 juta untuk skema cross border di e-commerce.

Larangan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Zulhas mengatakan jika ditemukan e-commerceyang menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta, pihaknya akan melayangkan surat teguran hingga sanksi penutupan.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucapnya di Kantor Presiden Senin (25/9).

[Gambas:Video CNN]

Planet terbelah menjadi dua

Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas menyebut kasus korupsi di kementeriannya tidak hanya soal minyak goreng dan gula yang ramai belakangan ini.

"Memang masalah-masalah hukum, ada kasus minyak goreng, garam, ada juga masalah besi, ada juga gula yang buntutnya masih sampai sekarang," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Ia pun mengenang masa-masa awal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri perdagangan, yakni pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, 'badai' memang selalu menerpa Kemendag sejak awal dirinya dilantik.

"Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus yang banyak," tuturnya.

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," sambungnya.

Ia menegaskan masalah distribusi dan pengadaan bahan pokok kini sudah bisa teratasi. Ia mengklaim persediaan bapok selalu aman, termasuk di berbagai hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Di lain sisi, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Kunjungi Tanah Abang, Zulhas Beri Uang ke Pedagang******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berkunjung ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk meninjau langsung pedagangUMKM sekaligus berbelanja di pasar tersebut. 

Pantauan CNNIndonesia.com, Zulhas mengunjungi sejumlah pedagang untuk berbincang mengenai penjualan. Namun usai berbincang ia membagikan uang ke pedagang dengan dalih membeli barang.

Zulhas mendatangi salah satu toko Fakhri Baju Batik yang menjual sejumlah baju batik asal Solo, Jawa Tengah. Ia kemudian memborong satu kodi baju untuk dibagikan kepada awak media dan para pengunjung.

"Ini Rp50 ribuan pak," jawab pedagang.

"Rp50 ribu ya kan? Ada 10 biji enggak? Saya beli 10 biji buat teman-teman wartawan, 10 biji nanti buat bapak-bapak lewat dikasih," kata Zulhas.

Selain itu ia bergeser ke pedagang lain. Zulhas kemudian menghampiri salah satu pedagang baju, dan meminta baju warna biru untuk diberikan kepada pengunjung.

"Saya minta warna biru ya Rp800 ribu ya. Nanti kasih ibu-ibu aja ya," kata Zulhas.

Saat dikonfirmasi terpisah, Zulhas mengaku sudah menjadi kebiasaan dia ke pasar untuk berbelanja, bukan untuk bagi-bagi uang.

"Ya saya kalau ke pasar belanja. Bayangin tuh tokonya kamu udah keinjek injek ada yang tasnya kegencet," kata dia saat ditanya alasan bagi-bagi uang ke pedagang.

"Jadi kita datang belanja. Saya juga kalau ke pasar beli. Beli sayurannya, beli ikannya, paling tidak yang kita lewat tadi terganggu itu dia tidak rugi paling tidak," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Plaza Atrium Senen Dijual, Siapa Pemiliknya?******

PT Cowell Development Tbk atau COWL resmi menjual Plaza Atrium Senen pada 16 Agustus 2023 lalu.

Mengutip website resmi perusahaan, COWL merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pengembangan properti kelas menengah hingga atas.

COWL awalnya didirikan pada 25 Maret 1981 dengan nama PT Internusa Artacipta. Perusahaan ini terus menerus memberikan dan menciptakan produk-produk unik dan berkualitas untuk memenuhi permintaan pasar.

Selama bertahun-tahun, Perusahaan telah melakukan proyek-proyek berkualitas tinggi. Perusahaan memulai proyek pertamanya pada 1984 dengan mengembangkan Melati Mas Residence (sebelumnya dikenal sebagai Villa Melati Mas), properti residensial yang terletak di Serpong, South Tangerang. Selama beberapa tahun berikutnya, Perusahaan memperluas cakupannya ke proyek pengembangan apartemen dan gedung komersial.

Saat ini, portofolio Perusahaan terdiri dari lima properti residensial, yaitu Melati Mas Residence, Serpong Park, Serpong Terrace, Laverde, dan Borneo Paradiso, serta gedung-gedung berlantai banyak seperti Westmark, The Oasis, dan Lexington Residence. The Oasis dan Borneo Paradiso dikembangkan dengan konsep gabungan, yang menggabungkan residensial, komersial, dan fasilitas pendukung dalam satu area yang luas.

Lihat Juga : ANALISISMungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?

Sayangnya, saat ini COWL berpotensi delisting dari pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah masa suspensi transaksi sahamnya sudah mencapai tiga tahun.

Suspensi sementara atas transaksi saham COWL ditetapkan pada 13 Juli 2020 berdasarkan pengumuman nomor Peng-SPT-00016/BEI.PP3/07-2020 dan Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.

Tak hanya itu, perdagangan saham COWL juga telah dihentikan oleh BEI atau di suspensi di seluruh pasar efek setelah perseroan tersebut mendapat permohonan pernyataan pailit keuangan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan diputus pailit.

Akibat kondisinya yang pailit, COWL memutuskan resmi menjual Plaza Atrium Segitiga Senen pada 16 Agustus 2023 lalu.

Informasi penjualan itu diumumkan melalui keterangan perusahaan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pengumuman itu menyebut eksekusi terhadap hak pengelolaan gedung Plaza Atrium Segitiga Senen oleh PT Euro Tanada selaku pemegang jaminan atas fasilitas yang diberikan oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk dan Qatar National Bank (Q.S.C) Singapore Branch.

"Berdasarkan Akta Perjanjian Penyerahan Piutang (Cessie) antara QNB Indonesia, Tbk dan Qatar National Bank (Q.S.C) Singapore Branch dengan PT Euro Tanada No. 49 tanggal 27Maret 2023 dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H.,M.Kn notaris di Jakarta Selatan," bunyi pengumuman tersebut.

Akibat penjualan itu, revenue atau pendapatan Cowell berkurang signifikan.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Zulhas Dicurhati Pedagang: Harga Grosir Rp7 Ribu, TikTok Shop Rp4 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memantau Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9). Pasar tekstil yang kerap disebut terbesar di Asia Tenggara ini saat ini lesu imbas dari social commerceseperti TikTok Shop. 

Di pasar ini, Zulhas mengaku di-curhati oleh salah seorang pedagang suvenir. Dari pedagang ini, Zulhas tahu bahwa harga yang dijual di TikTok Shop bisa lebih murah hingga hampir separuhnya.

"Jadi ini di grosir beli harganya Rp7 ribu, TikTok bisa jual Rp4ribu, separo," kata Zulhas.

"Enam bulan pelanggan (tanah abang) habis. Habis itu dia naikkan ke harga normal," kata Zulhas di Tanah Abang, Kamis (28/9).

Terkait persaingan yang tidak sehat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) megeluarkan sejumlah larangan seperti melarang e-commerce menjual barang impor dengan harga di bawah US0 atau sekitar Rp1,5 juta. Selain itu barang dari luar melalui e-commerce juga harus punya sertifikasi halal dan kelayakan untuk dijual.

Zulhas  tak melarang barang dari luar negeri bisa masuk ke Indonesia lewat e-commerce. Namun ada batas minimum harga barang yang dijual, juga sertifikasi Halal atau kelayakan barang yang dijual.

"Makannya diatur US0 kemudian kita atur-atur lagi yang impor itu harus sama-sama yang di sini kalo makanan ada POM-nya, halal atau tidak kalaubeautyharus ada jaminan aman," kata Zulhas. 

Lihat Juga : TikTok Shop Punya Waktu Sepekan Buat Setop Jualan dan Layani Transaksi

Ia menjelaskan barang-barang impor yang masuk lewat TikTok Shop itu tak memiliki sertifikat layak. Bahkan jika yang dijual itu makanan, tak memiliki sertifikat halal.

"Tidak ada sertifikat layak, kalau makanan halal tidak ada sertifikat halal atau tidak, berbahaya (barangnya) atau tidak, kan mestinya ada," tuturnya.

Ia menilai praktik perdagangan itu tak adil karena tidak melalui aturan yang sesuai. Terlebih, kata dia, barang-barang seperti kain batik hingga makanan seperti pisang goreng juga masuk ke Indonesia lewat TikTok Shop.

Lihat Juga : Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

Zulhas mengaku tak ingin penjual di dalam negeri seperti UMKM tergerus oleh barang-barang murah yang berasal dari luar negeri.

Ia menjelaskan UMKM di dalam negeri memiliki rantai pasokan yang panjang dalam menjual produk. Artinya, banyak sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

"Jadi, satu toko itu bisa berapa rantai orang kerja dan penghidupan," tuturnya.