slot gila gacor

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Jokowi Pangkas Modal Inalum Rp48 T Demi Bentuk Usaha Tambang Baru******

Presiden Jokowimengurangi nilai penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atawa Inalumsebesar Rp48,74 triliun.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium.

Mengutip beleid tersebut pada Jumat (9/12), pengurangan PMN itu adalah untuk mengembangkan ekosistem bisnis dan industri pertambangan yang lebih optimal dan efisien. Selain itu, juga untuk melanjutkan kebijakan pemerintah dalam holding pertambangan.

"Bahwa dalam rangka pembentukan strategic holdingsebagai mana dimaksud dalam huruf b, perlu terlebih dahulu dilakukan pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pertambangan," demikian bunyi beleid tersebut.

Lebih rinci, pengurangan PMN itu terdiri dari 15,61 miliar saham Seri B pada PT Aneka Tambang Tbk, 4,84 miliar saham Seri B pada PT Timah Tbk, 7,49 miliar saham Seri B pada PT Bukit Asam Tbk, dan 21.300 saham PT Freeport Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Adapun beleid tersebut telah ditetapkan dan diundangkan pada 8 Desember 2022.

Pengurangan PMN ini menjadikan kepemilikan saham Inalum pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia beralih menjadi saham milik negara pada PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Selanjutnya, pengalihan saham itu pun mengakibatkan kepemilikan saham negara pada PT Aneka Tambang Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp1,56 triliun. Jumlah itu terdiri dari 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai sebesar Rp100 dan 15,61 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp1,56 triliun.

Sementara itu untuk kepemilikan PT Timah Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp242,05 miliar yang terdiri atas 1 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal sebesar Rp50 dan 4,84 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp50 atau sebesar Rp242,05 miliar.

Untuk kepemilikan PT Bukit Asam Tbk menjadi sebesar 65 persen atau sebesar Rp749 miliar yang terdiri atas 5 saham Seri A dwi warna dengan nilai nominal Rp100 atau sebesar Rp500 dan 7,49 miliar saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp100 atau sebesar Rp749 miliar.

Sedangkan, kepemilikan PT Freeport Indonesia menjadi sebesar 5,62 persen atau sebesar US,13 juta yang terdiri atas 21.300 saham dengan nilai nominal sebesar US0 .

Kepemilikan saham negara itu mengakibatkan status PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara, Inalum tidak lagi memiliki saham PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Freeport Indonesia.

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Daftar Terbaru 50 Orang Terkaya di Indonesia versi Forbes 2022******

Forbes merilis daftar terbaru 50 orang terkaya di Indonesia 2022. Dalam daftar tersebut nama Hartono bersaudara masih bertengger di posisi nomor wahid sebagai orang super tajir di Indonesia.

Mengutip Forbes, Jumat (9/12), total kekayaan Budi dan Michael Hartonoini tercatat tembus US,7 miliar atau Rp744,12 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Pundi-pundi kekayaan kakak beradik ini melonjak salah satunya karena IPO induk Blibli, Global Digital Niaga, yang meraup Rp8 triliun pada November lalu.

Berikut daftar 50 orang terkaya di RI versi Forbes:

1. R. Budi Hartono dan Michael Hartono: US$ 47,7 miliar
2. Tuck Kwong rendah: US$ 12,1 miliar
3. Keluarga Widjaja: US$ 10,8 miliar
4. Sri Prakash Lohia: US$ 7,7 miliar
5. Anthoni Salim: US$ 7,5 miliar 
6. Chairul Tanjung: US$ 5,2 miliar 
7. Prajogo Pangestu: US$ 5,1 miliar
8. Boenjamin Setiawan: US$ 4,8 miliar
9. Tahir dan keluarga: US$ 4,2 miliar
10. Djoko Susanto: US$ 4,1 miliar

11. Bachtiar Karim dan keluarga: US$ 4 miliar.
12. Jogi Hendra Atmadja dan keluarga: US$ 3,95 miliar.
13. Wijono dan Hermanto Tanoko dan keluarga: US$ 3,65 miliar.
14. Susilo Wonowidjojo dan keluarga: US$ 3,5 miliar.
15. Garibaldi Thohir dan keluarga: US$ 3,45 miliar.
16. Theodore Rachmat: US$ 3,3 miliar.
17. Martua Sitorus: US$ 3,1 miliar.
18. Sukanto Tanoto: US$ 2,9 miliar.
19. Eddy Kusnadi Sariaatmadja dan keluarga: US$ 2,4 miliar.
20. Ciliandra Fangiono: US$ 2,2 miliar.

21. Dewi Kam: US$ 2 miliar.
22. Peter Sondakh: US$ 1,9 miliar.
23. Otto Toto Sugiri: US$ 1,88 miliar.
24. Bambang Sutantio: US$ 1,85 miliar.
25. Edwin Soeryadjaya dan keluarga: US$ 1,8 miliar.
26. Putera Sampoerna dan keluarga: US$ 1,7 miliar.
27. Keluarga Hamami: US$ 1,6 miliar.
28. Arini Subianto dan keluarga: US$ 1,5 miliar.
29. Mochtar Riady dan keluarga: US$ 1,45 miliar.
30. Irwan Hidayat dan keluarga: US$ 1,35 miliar.

31. Kiki Barki: US$ 1,3 miliar.
32. Eddy Sugianto: US$ 1,27 miliar.
33. Keluarga Ciputra: US$ 1,25 miliar.
34. Soegiarto Adikoesoemo: US$ 1,22 miliar.
35. Jerry Ng: US$ 1,2 miliar.
36. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono: US$ 1,12 miliar.
37. Murdaya Poo: US$ 1,11 miliar.
38. Husodo Angkosubroto dan keluarga: US$ 1,1 miliar.
39. Hary Tanoesoedibjo: US$ 1,09 miliar.
40. Husain Djojonegoro dan keluarga: US$ 1,08 miliar.

41. Ghan Djoe Hiang: US$ 1,07 miliar.
42. Winarko Sulistyo: US$ 1,06 miliar.
43. Manoj Punjabi: US$ 1,05 miliar.
44. Marina Budiman: US$ 1,04 miliar.
45. Haryanto Tjiptodihardjo: US$ 1,02 miliar.
46. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto dan keluarga: US$ 1 miliar.
47. Alexander Tedja: US$ 955 juta.
48. Sjamsul Nursalim: US$ 940 juta.
49. Eddy Katuari dan keluarga: US$ 930 juta.
50. Han Arming Hanafia: US$ 885 juta.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Enam Wajah Baru Hiasi Daftar Orang Terkaya di Indonesia******

Enam wajah baru menghiasi daftar 50 orang terkayadi Indonesia versi Forbes. Antara lain Dewi Kam, Ghan Djoe Hiang, Eddy Sugianto, Bambang Sutantio.

Tiga di antara enam miliarder baru tersebut menghasilkan kekayaannya dari bisnis batu bara. Seperti, Dewi Kam yang 10 persen sahamnya di Bayan Resources. Dewi Kam tercatat memiliki kekayaan US miliar atau setara Rp31,2 triliun.

Kemudian, Ghan Djoe Hiang, pemilik Baramulti Group yang didirikan oleh mendiang suaminya Athanasius Tossin Suharya. Dia tercatat menjadi orang terkaya ke-41 di Indonesia dengan kekayaan sebesar US,07 miliar atau setara Rp16,6 triliun.

Bambang Sutantio tak mau ketinggalan. Ia berhasil menduduki peringkat ke-24 orang terkaya di Indonesia setelah sukses membawa Cisarua Mountain Dairy (Cimory) melantai di bursa saham. Cimory merupakan produsen susu dan makanan olahan.

Tahun lalu, Cimory berhasil membukukan penjualan sebesar US3 juta atau meroket 120 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan itu membuat pundi-pundi Bambang jadi gemuk dengan total kekayaan US,85 miliar atau setara Rp28,8 triliun.

Secara keseluruhan, Forbes mencatat total kekayaan kolektif 50 orang terkaya di Indonesia tembus US0 miliar atau Rp2.811 triliun. Angkanya naik dari tahun lalu yang hanya US2 miliar.

Peningkatan tersebut dikarenakan 22 orang terkaya mencatat pertumbuhan harta. Seperti Hartono bersaudara yang membukukan kekayaan US,7 miliar atau naik US,1 miliar dibandingkan 2021 lalu.

Kekayaan Hartono bersaudara meningkat pesat setelah salah satu usaha kelompoknya PT Global Digital Niaga atau Blibli, melakukan IPO pada November lalu.

Selain Hartono bersaudara, harta taipan Low Tuck Kwong juga melesat nyaris lima kali lipat karena bisnis batu baranya laris manis di tengah krisis energi global.

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

BUMN Ramai******

Kementerian BUMNberencana melakukan penawaran umumsahamperdana (IPO) empat anak BUMNpada 2023 mendatang.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury merinci empat perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk meningkatkan ketahanan energi.

Kemudian, Palm Co dan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) untuk mendukung ketahanan pangan.

Dari sisi energi, Kementerian BUMN berupaya meningkatkan cadangan migas nasional, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, seiring dukungan untuk mengurangi emisi karbon.

Sedangkan dari ketahanan pangan, IPO anak usaha BUMN berupaya melanjutkan hilirisasi industri kimia dan peningkatan tingkat ketersediaan pupuk guna mendongkrak produktivitas pertanian.

Hilirisasi industri sawit juga dilakukan karena masih minimnya CPO untuk produksi minyak goreng BUMN.

"Kami harap hilirisasi industri kelapa sawit termasuk pengembangan industri minyak goreng, serta penambahan kapasitas biosolar melalui produksi (campuran biosolar) POME dan FAME diproduksi Palm Co," ujarnya.

Berikut rincian IPO empat anak BUMN:

[Gambas:Video CNN]

1. Pertamina Geothermal Energy (PGE)

Merupakan salah satu perusahaan energi panas bumi terbesar di dunia berdasarkan total kapasitas terpasang yang mencapai 672 megawatt.

Perusahaan sedang menyampaikan usulan rentang harga IPO kepada OJK. Berdasarkan laporan keuangan per 2021 pendapatan PGE mencapai US9 juta dengan EBITDA margin 78,7 persen.

2. Pertamina Hulu Energi (PHE)

Merupakan subholding upstream PT Pertamina (Persero) yang memiliki produksi dan eksplorasi migas terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi Pertamina.

IPO PHE diharapkan dapat membantu mendorong nilai perusahaan Pertamina mencapai US0 miliar pada 2024. PHE mencatat pendapatan US,7 miliar dengan EBITDA US miliar. Adapun rencana belanja modal perusahaan setiap tahun berkisar Rp60 triliun-Rp90 triliun.

3. Palm Co

Merupakan subholding bidang sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Saat ini Kementerian BUMN masih menyelesaikan penggabungan beberapa anak usaha produsen kelapa sawit di bawah entitas Palm Co. Targetnya, peraturan pemerintah (PP) terkait penggabungan selesai pada akhir tahun ini.

Rencana IPO Palm Co diharapkan mulai dilakukan pada kuartal II 2023 dan tercatat di pasar modal pada kuartal III 2023.

4. Pupuk Kaltim

Merupakan anak usaha Pupuk Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki kapasitas terpasang 6,5 juta ton per tahun dari total kapasitas Pupuk Indonesia 21,1 juta ton per tahun.

Rencananya, hasil IPO Pupuk Kaltim untuk meningkatkan kapasitas ekspansi pengembangan pabrik urea di Papua dan Papua Barat, juga pengembangan pupuk Amorea di kawasan Maluku, dan akselerasi industri kimia.

Porter dari kedua dunia

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]