limit pengguna baru kredivo

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

LKPP Bekukan 16 Ribu Produk Impor, Terbanyak Alkes******

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membekukan 16 ribu produk impor di e-katalog, paling banyak berupa alat kesehatan (alkes).

Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Yulianto Prihandoyo menyebut pembekuan dilakukan demi mendorong pembelian barang dan jasa buatan Indonesia.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kementerian/lembaga (K/L) membeli produk-produk lokal.

"Tentu produk-produk impor tetap boleh tayang (di e-katalog), tapi ter-freeze tidak bisa dibeli. Ini cara kami memastikan dan memberi ruang lebih agar produk-produk dalam negeri terbeli," imbuhnya.

Pernyataan Yulianto itu ada dalam diskusi Road to Business Matching Tahap VI - Indonesia Catalogue Expo and Forum (BM VI - ICEF) yang akan digelar Agustus nanti.

Ia bahkan mewanti-wanti kementerian/lembaga yang mencoba mengakali pengadaan barang dan jasa.

Selain pengamatan langsung LKPP, Yulianto menegaskan ada inspektorat hingga auditor yang ikut memantau transaksi di e-katalog.

Lihat Juga : Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 kg 700 Ribu Tabung

Kehadiran inspektorat dan auditor adalah hasil kerja sama LKPP dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Harapannya, e-katalog bisa lebih terpercaya.

"Di dunia sudah transparansi ini, sistem yang transparan bisa ditelusuri. Saya sampaikan pesan, jangan coba main-main! Mudah sekali teman-teman aparat tahu siapa, ke mana, dan seterusnya," tegas Yulianto.

"Di katalog kita sudah siapkan fitur lapor. Kami mengundang teman-teman pengguna katalog untuk rajin melaporkan, dari sana kita dapat macam-macam. Titik lemah korupsi itu konon katanya enggak bisa kalau jemaah, bareng-bareng, pasti ada yang enggak kebagian. Yang enggak kebagian (korupsi) silakan lapor dan seterusnya. Intinya kita punya banyak data untuk menjaga supaya belanja negara aman," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Menantikan kedatangan Anda kembali

Nasib WSBK dan MotoGP di Tangan Erick Thohir******

Nasib penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dan MotoGP di Sirkuit Mandalika di tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan Erick telah mengimbau pihaknya agar melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah WSBK akan dihapus atau tetap dipertahankan.

Terlebih, ini adalah proses bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga tak bisa diputuskan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang.

Menurutnya, evaluasi tak hanya dilakukan untuk WSBK dan MotoGP tapi juga seluruh event internasional yang menjadi penugasan ITDC, terutama yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika.

"Tidak hanya WSBK, semua kita evaluasi. MotoGP juga. Apa yang harus baru, apa yang mungkin ditunda digeser dimunculkan," imbuhnya.

Troy menekankan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai nasib WSBK dan MotoGP dan event lainnya. Pasalnya, evaluasi dari semua aspek seperti, teknis, marketing, promosi, hingga multiplier efek harus betul-betul dikaji.

"Semua masih proses evaluasi, kalau ditanya apakah batal apa tidak, ini proses. Proses evaluasi panjang nggak sehari dua hari. Apalagi, kita BUMN tidak boleh rugi tapi kita harus memberikan dampak. Betul penugasan, tapi penugasan kan harus dihitung secara untung ruginya. Jadi kami lakukan evaluasi, tak hanya WSBK, semuanya," ujar Troy.

Di tempat yang sama, Direktur InJourney Maya Watono mengingatkan penyelenggaraan ajang balap internasional di Mandalika memberikan dampak positif pada perekonomian dan promosi Indonesia di mata dunia.

"Kalau kita lihat MotoGP, multiplier economic impactdari MotoGP Rp3,57 triliun dari satu event. Jadi kita jangan lihat hanya satu event seperti ini, tapi event itu memberikan impact ekonomi dan multiplier effect yang luar biasa untuk masyarakat NTB, dan juga untuk Indonesia sebagai awareness," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Grandmaster Dewa Super

Waspada Banjir Produk China, Teten Bentuk Satgas Penindak Barang Impor******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bakal membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor, termasuk dari China.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," kata Teten saat menghadiri Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Teten menjelaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) sudah dibahas sejak lama.

Pembahasan beleid itu bahkan saat Muhammad Lutfi masih menjadi menteri perdagangan. Namun, revisi beleid untuk melindungi produk dalam negeri itu tak kunjung rampung.

"Sekarang harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya (revisi permendag). Kemarin waktu rapat kabinet di Istana dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten.

Selain itu, ia ingin pemerintah menetapkan batasan minimum harga barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Menurutnya, angka US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) adalah patokan ideal, di bawah itu kudu dilarang.

Lihat Juga : Langka di Medan, Bobby Minta Pertamina Jamin Pasokan LPG 3 Kg

Teten ogah jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, apalagi yang bisa diproduksi di tanah air. Menurutnya, UMKM lokal sudah mahir membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegasnya.

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tutup Teten.

[Gambas:Video CNN]

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Aset Jaminan Utang BUMN Istaka Karya Dilelang Demi Bayar Utang Vendor******

Menteri BUMNErick Thohir bakal lelang aset jaminan utangmilik PT Istaka Karya (Persero) melalui Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) demi membayar para vendor yang berasal dari beragam UMKM.

Keputusan itu diambil karena masalah dengan para vendor itu belum terselesaikan sejak 2013. Istaka Karya sendiri telah diputuskan pailit oleh pengadilan pada 2022 lalu.

Rencananya pada 4 Agustus mendatang, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kurator, dan kreditur akan mengumumkan penyelesaian utang ke vendor UMKM dan kreditur lainnya, termasuk progres pelelangan aset milik Istaka Karya.

Ia pun menuturkan Kementerian BUMN akan menuntaskan masalah Istaka Karya. Erick janji akan bekerja keras agar persoalan yang ditinggalkan Istaka Karya dan menimpa para UMKM serta vendor-vendor pembangunan infrastruktur diselesaikan melalui proses Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Istaka Karya punya catatan menggarap berbagai proyek infrastruktur yang melibatkan banyak UMKM dan vendor-vendor pembangunan. Salah satunya, Proyek Jalan Tol Ir Sedyatmo pada 2007-2008.

Proyek itu belum dibayar Istaka Karya sejak 2011. Perusahaan ini pernah dikenakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dinyatakan homologasi sehingga utang-utang Istaka Karya dikonversi menjadi saham pada 2013.

Namun pada 2022, Istaka Karya diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Istaka Karya resmi dibubarkan pada Maret 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023.

Meski demikian, Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN-PPA terus membantu mencarikan solusi terbaik.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Teten Jajaki Kerja Sama Indonesia dan Jepang di Bidang Perikanan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bertemu dengan sejumlah perusahaan perikanan terbesar di Jepang, termasuk Marusen Suisan dan Nagasaka Unagi Farm, dalam kunjungannya ke Jepang. Ia pun melihat ada potensi kerja sama yang dapat digarap antara Indonesia dan Jepang di bidang pengolahan hasil perikanan.

"Kita bisa menjajaki kemungkinan kolaborasi teknologi untuk meningkatkan kualitas dan keragaman produk olahan seafood, seperti saus untuk campuranseafooddan asinan ikan. Kemitraan ini dapat menghasilkan keuntungan bersama, memanfaatkan keahlian masing-masing untuk menciptakan produk yang inovatif dan ramah pasar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8).

Teten menjelaskan, produksi perikanan tangkap di Indonesia, khususnya perikanan laut, tumbuh 2,23 persen, dan perairan umum darat 2,71 persen pada 2020. Selain itu, perdagangan bilateral untuk produk perikanan Indonesia juga cukup menggembirakan, dengan perkiraan nilai ekspor sebesar US,24 miliar, dan volume sebesar 1,22 juta ton pada 2022.

Selain itu, dia juga mengeksplorasi potensi kerja sama dengan Nagasaka Unagi Farm dalam budidaya sidat di Indonesia. Sidat adalah komoditas yang menjanjikan untuk ekspor, dan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi dengan bantuan teknologi canggih dari Jepang.

"Jepang, sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama di sektor perikanan dan pasar yang signifikan untuk produk perikanan, khususnya sidat, menjadi salah satu negara yang peluangnya sangat baik untuk kita ajak kerja sama terkait ini," katanya.

Kunjungan ke Nagasaka Unagi Farm ini menurutnya memberikan pelajaran yang besar, terutama dari sisi kemajuan luar biasa yang dibuat Jepang dalam budidaya sidat melalui penggunaan teknologi canggih. Dia melihat potensi besar untuk bekerja sama dalam mendorong pengembangan budidaya sidat di Indonesia.

"Dengan mengadopsi kemajuan teknologi serupa dan membangun bisnis inkubator ternak, kami dapat meningkatkan produksi sidat dan memenuhi permintaan pasar luar negeri secara efektif," kata Teten.

Kolaborasi ini diharapkan dapat merevolusi sektor akuakultur di Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Kerja sama ini juga memperkuat hubungan perdagangan antara kedua negara dan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia yang sangat besar.

Tidak hanya itu, Teten juga menemukan peluang kerja sama di bidang makanan halal. Kunjungannya ke Sariraya, pelopor bisnis makanan halal Indonesia di Jepang, memberikan wawasan tentang pentingnya sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Indonesia untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar internasional.

Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah terbesar keempat di dunia, dan produk halal dengan sertifikasi dapat meningkatkan kepercayaan dunia terhadap ekspor Indonesia. Melalui kerja sama dengan Sariraya, Teten berharap dapat memfasilitasi ekspor produk makanan dan minuman halal ke Jepang dan pasar internasional lainnya.

"Dengan memanfaatkan keahlian kedua belah pihak, kita dapat memperkuat posisi produk halal Indonesia di pasar global," tegasnya.

Kerja sama ini diharapkan membuka peluang baru bagi pertumbuhan dan kemakmuran kedua negara, serta meningkatkan peran Indonesia sebagai pemain utama di pasar sidat global dan pasar makanan halal internasional.

"Dengan kolaborasi yang solid, mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi kedua bangsa kita," pungkas Teten penuh semangat.

biksu perang terakhir

Zulhas Sebut Eropa Tak Adil soal UU Anti Deforestasi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai Uni Eropa(UE) tidak adil terkait Undang-undang (UU) Anti Deforestasi.

Pasalnya, regulasi itu akan mengganggu ekspor beberapa produk RI yang dianggap berdampak pada kelestarian hutan seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet. Padahal, RI tidak pernah melarang UE mengekspor produknya ke Tanah Air.

"Indonesia tidak pernah melawan produk-produk Uni Eropa. Walaupun kita ini mayoritas muslim, itu impor wine, alkohol banyak. Dan itu saya mengatakan betapa tidak adilnya," katanya dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Kemudian membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Lalu, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan WTO. Kemudian mendukung perbaikan sistem terkait lingkungan dan keberlanjutan data dan menjalankan kebijakan yang berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan UU Anti Deforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS).

Ia menyebut UU Anti Deforestasi membuat produksi tujuh komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulationyang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]