petir77

Pegadaian Lotere Wanjie

Sebulan Jelang Puasa, Harga Beras Premium di Pasar Kompak Naik******

Harga beras di pasar tradisional dan ritel modern terpantau naik dalam sepekan terakhir. 

Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (21/2), harga beras premium merek Ramos dijual Rp12 ribu per kilogram (kg), naik dari Rp10 ribu per kg pada pekan lalu.

Kemudian, beras merek Pandan Wangi dijual Rp20 ribu per kg, naik dari Rp15 ribu dari pekan lalu.

Sedangkan beras merek Sania kemasan 5 kg harga tetap di Rp64 ribu per karung. 

Di Indomaret Tendean, Jakarta Selatan, hanya tersisa beras merek Setra Wangi kemasan 5 kg dengan harga Rp64 ribu.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras baik untuk kualitas bawah, medium, maupun super naik per Selasa (21/2).

Beras kualitas bawah I naik ke Rp12 ribu per kg. Padahal pada 14 Februari harga beras kualitas bawah I masih Rp11.950 per kg.

Harga beras kualitas bawah II juga naik ke Rp11.650 ribu per kg. Padahal sebelumnya harga beras kualitas bawah II masih Rp11.600 per kg.

Begitu juga dengan beras kualitas medium I juga naik. Di DKI Jakarta, dihargai Rp14.950 per kg dan di Yogyakarta Rp14 ribu per kg.

Selanjutnya, harga beras medium II rata-rata di kisaran Rp13.050 per kg. Kemudian, harga beras super I juga naik dari Rp14.450 per kg menjadi Rp14.600 per kg.

Harga beras super II juga naik dari Rp14.050 per kg menjadi Rp14.100 per kg. Di DKI Jakarta beras super II dihargai Rp15.250 per kg, di Jawa Barat Rp13.350 per kg, di Banten Rp14.650 per kg, dan di Yogyakarta Rp13.750 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Rencana perjalanan cepat

Putar Otak Erick Benahi Dana Pensiun BUMN yang Minus Rp10 T******

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti arahan Menteri BUMNErick Thohir terkait uji tuntas pengelolaan dana pensiun BUMN. Instruksi penyehatan muncul lantaran pengelolaan dana pensiun perusahaan pelat merah minus Rp9,8 triliun per 2021.

Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi komitmen Erick dalam kaitannya agenda penyehatan dana pensiun perusahaan BUMN.

Aestika mengklaim saat ini kinerja dana pensiun BRI sangat memuaskan dengan rasio kecukupan dana per Januari 2023 di angka 104,99 persen dan hasil usaha yang meningkat sebesar 12 persen (yoy). Adapun total asetnya mencapai Rp25 triliun.

"Tentu kami siap menjalankan arahan Pak Menteri BUMN, kami juga terus memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun kami sehat," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Sebelumnya, Erick mengungkapkan pengelolaan dana pensiun BUMN minus Rp9,8 triliun per 2021. Ia khawatir kondisi tidak sehat itu menjadi bom waktu bagi BUMN jika tidak diintervensi.

"Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2) lalu.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga Rp50,2 T

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, hal itu tidak terdeteksi.

Ia juga menaruh perhatian pada pengelolaan investasi yang menggunakan dana pensiun. Ia tak ingin kasus penempatan investasi bodong terulang kembali seperti pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kami nggak ingin investasi dapen (dana pensiun) ini dilakukan investasi bodong lagi," ujarnya.

Oleh karena itu, Erick memerintahkan semua BUMN agar melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun masing-masing perusahaan sejak September 2022. Ia meminta agar agenda penyehatan dana pensiun masuk dalam kontrak manajemen.

Selain itu, perusahaan juga harus menjadikan transformasi dana pensiun yang bermasalah sebagai prioritas.

"Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru," jelasnya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Perlu pengewasan ketat dari menteri BUMN hingga OJK

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Ribuan Karyawan Amazon Bikin Petisi Tolak Kebijakan Kerja dari Kantor******

Ribuan karyawan Amazonmendesak CEO Andy Jassy untuk mempertimbangkan kembali perintah kembali bekerja di kantor (work from office/WFO). Mereka membuat petisi untuk menolak kebijakan ini.

Jassy mengumumkan Amazon meminta kepada seluruh pegawainya untuk bekerja dari kantor setidaknya tiga hari dalam seminggu mulai 1 Mei mendatang.

Dilansir dari CNBC, Jassy dan timnya atau biasa disebut Tim-S memutuskan lebih mudah untuk karyawan berkolaborasi jika mereka bekerja dari kantor. Termasuk untuk memperkuat budaya perusahaan.

Sejumlah staf membuat channel di Slack untuk mengadvokasi kebebasan bekerja dari mana saja. Setidaknya, hampir 14 ribu karyawan telah bergabung dengan channel ini.

Mereka juga menyusun petisi yang ditujukan kepada Jassy dan Tim-S untuk membatalkan kebijakan baru itu. Menurut mereka, kebijakan itu berlawanan dengan posisi Amazon selama ini berkaitan dengan keragaman, inklusi, perumahan yang terjangkau, keberlanjutan, dan fokus menjadi perusahaan terbaik di dunia.

"Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, meminta Amazon untuk melindungi peran dan statusnya sebagai pemimpin ritel dan teknologi global dengan segera membatalkan kebijakan RTO dan mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari jarak jauh atau lebih fleksibel. Jika mereka memilih untuk melakukannya, sebagaimana diizinkan oleh tim dan peran pekerjaan mereka," menurut draf petisi tersebut.

Namun, juru bicara Amazon merujuk kembali ke posting blog Jassy tentang panduan kembali ke kantor.

Para karyawan pun merujuk pernyataan Jassy yang mengungkapkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua orang, Jessy pun sempat memuji keuntungan bekerja dari jarak jauh.

"Banyak karyawan mempercayai pernyataan ini dan merencanakan kehidupan di mana perusahaan mereka tidak akan memaksa mereka untuk kembali ke kantor. Perintah RTO menghancurkan kepercayaan mereka pada para pemimpin Amazon," bunyi draf petisi tersebut.

Banyak karyawan yang pindah selama pandemi atau dipekerjakan untuk peran jarak jauh khawatir tentang bagaimana kebijakan baru akan memengaruhi mereka.

Terlebih, jumlah pekerja Amazon membengkak selama tiga tahun terakhir, dan mempekerjakan lebih banyak karyawan di luar pusat teknologi utamanya seperti Seattle, New York, dan California Utara. Hal ini dilakukan untuk distribusi tenaga kerja yang lebih baik.

Namun, Amazon belum membahas ketentuan soal perpindahan karyawan jarak jauh agar sesuai dengan aturan ini. Meskipun, Jassy mencatat bahwa akan ada minoritas kecil pengecualian terhadap kebijakan baru tersebut.

Petisi tersebut juga mengutip data internal yang menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan lebih suka bekerja dari jarak jauh, tetapi disertai dengan opsi sinkronisasi bulanan di kantor. Paling tidak, karyawan lebih suka bekerja di kantor paling banyak satu hingga dua hari seminggu.

Ini juga menunjukkan penelitian soal pekerjaan jarak jauh meningkatkan produktivitas, memungkinkan perusahaan seperti Amazon untuk mengurangi biaya, dan menarik serta mempertahankan talenta terbaik.

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Lebih Mahal dari Daging, Harga Cabai Capai Rp140 Ribu per Kg di Kupang******

Harga cabai merah melonjak ke Rp140 ribu per kg di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kenaikan ini dipicu menurunnya tingkat produksipetani. Lonjakan ini membuat cabai merah lebih mahal dibandingdaging ayam.

Kenaikan ini dibenarkan Direktur Pemasaran Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang Maxi Nomleni. Menurutnya, sejak Senin (13/2) lalu, harga cabai menyentuh Rp14o ribu per kg setelah naik Rp30 ribu sampai Rp40 ribu per kg. 

"Memang ada kenaikan (harga) yang sangat signifikan untuk cabai. Kenaikan di kisaran Rp30 ribu hingga Rp40 ribu per kg," kata Maxi kepada CNNIndonesia, Kamis (16/2) lalu.

"Karena saat ini musim penghujan, jadi para petani sementara menanam dan panen berkurang. Akibatnya harga melonjak naik hingga lebih mahal dari daging ayam," ujarnya.

Dia menjelaskan sebagai langkah penanganan pihaknya akan memberikan subsidi yang bersumber dari anggaran penanganan inflasi. Subsidi akan diberikan kepada para distributor atau para penjual cabai merah di pasar.

"Contohnya pemasok membeli dari petani seharga Rp10 ribu per kg, lalu dijual Rp15 ribu per kg, maka pemerintah akan (memberi) subsidi Rp5.000 agar harganya tidak melonjak seperti sekarang," ujarnya.

Lihat Juga : Moratorium Izin Koperasi Simpan Pinjam Dilanjut Hingga April 2023

Ia membantah tingginya harga cabai lantaran ada permainan harga di lapangan. Pasalnya, fenomena ini terjadi nyaris setiap tahun ketika produksi petani turun.

Dari pantauanCNNIndonesiadi Pasar Oebobo, Kupang, banyak pedagang yang memilih tidak menjual cabai merah karena harganya yang tinggi. Selain itu, cabai tidak bisa bertahan lama serta memiliki risiko rusak lebih tinggi.

"Kita tidak berani jual (cabai) karena harga naik gila-gilaan. Jika tidak laku karena harga mahal dengan kondisi cabai gampang rusak, maka kita pasti rugi," ujar Irvan, salah seorang pedagang.

Menurut Irvan, kenaikan ini sudah terjadi sejak dua minggu lalu.

Sementara di Pasar Kasaih Naikoten I, beberapa pedagang mengaku harga cabai mulai merangkak turun. Jika sebelumya dijual dengan harga Rp140 ribu per kg, saat ini sudah turun ke Rp120 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

KPPU Medan Periksa 3 Distributor, Minyakita Dijual Sepaket Margarin******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Medan memanggil distributor minyak goreng curah merek Minyakita. Pemanggilan ini untuk mendalami dugaan penjualan bersyarat atau tying agreementMinyakita dengan margarine merk Fitri di pasar tradisional Kota Medan.

Dalam pemeriksaan itu, dihadiri PT FRI selaku distributor 1 dari PT BKP, PT VAL selaku distributor 2 dan Koordinator sales dari PT VAL.

"Dari keterangan koordinator PT VAL pemaketan itu dilakukan oleh sales yang ada di bawah koordinasinya dan merupakan inisiatif dari sales. Pemaketan dilakukan agar dapat menjual produk margarine yang kurang laku untuk mendapatkan insentif lebih dari distributor," kata Kepala Kanwil I Medan, Ridho, Sabtu (18/2).

Menurut Ridho dari temuan KPPU, Minyakita produksi BKP dijual sepaket dengan margarine merk Fitri yang juga produksi PT BKP. Dampak dari penjualan paket ini adalah pedagang eceran akan mengkompensasi risiko kerugian dari produk margarine yang belum tentu laku dengan menaikkan harga jual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Tentunya hal ini akan merugikan konsumen dan tidak tercapainya program pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menjaga inflasi," ucap Ridho.

Fakta lain yang terungkap adalah pihak distributor sejak Desember 2022 telah mengalami kesulitan dalam memperoleh produk Minyakita dari produsen. Bahkan saat ini kondisi masih belum ada pasokan baru lagi.

Lihat Juga : Jokowi Cek Pasar Wonokromo Surabaya: Minyakita Ada tapi Tak Melimpah

"KPPU menunggu PT VAL melengkapi data yang diminta oleh KPPU untuk memastikan bahwa memang benar perilaku tying in bukan merupakan perintah dari distributor," ungkapnya.

Ridho menambahkan KPPU juga tetap akan melakukan pengawasan terkait penjualan Minyakita di tingkat pedagang eceran.

"Apabila masih ditemukan praktik serupa, maka akan dilakukan pendekatan dari sisi penegakan hukum," bebernya.

Minyakita merupakan minyak goreng yang disubsidi pemerintah. Dari perspektif persaingan usaha penjualan bersyarat atau tying agreement dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.