situs receh gacor 676Jutaan kata 514384Orang-orang telah membaca serialisasi
《betting slot login》
Nezar harap platform digital sambut positif Perpres "Publisher Rights"******
"Kita berharap tidak ada respons negatif ya, karena sebelum ini ditetapkan kita mengutamakan dialog dengan semua pemangku kepentingan," ujar Nezar dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang digelar daring, Jumat.
Nezar menjelaskan bahwa regulasi ini, yang juga sering disebut sebagai Perpres Publisher Rights, dibentuk dengan melibatkan banyak pihak, termasuk platform digital dan penerbit, hingga akhirnya menemukan titik kesamaan.
Baca juga: Komite independen awasi implementasi Perpres "Publisher Rights"
Oleh karena itu, kata dia, ketika Perpres tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo, semua pihak, termasuk platform digital dan perusahaan pers, memberikan gestur yang positif.
"Ada kelemahan dan ada kelebihannya dari Perpres ini tapi semuanya kelihatannya bisa menerima," kata Nezar.
Lebih lanjut Wamen Nezar mengatakan bahwa dalam Pasal 19 pada Perpres itu disebutkan bahwa regulasi tersebut baru berlaku enam bulan setelah disahkan.
Artinya, masih terdapat cukup waktu bagi semua pihak untuk membaca secara detail Perpres tersebut, menginternalisasi, dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan.
"Jadi bukan berarti kita tunggu enam bulan lagi baru berunding, tapi perundingan sudah dimulai pada hari-hari ini dan semua mencoba menyesuaikan sehingga kita harapkan begitu enam bulan semuanya sudah bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan," pungkas dia.
Baca juga: Sekali lagi tentang urgensi Perpres "Publisher Rights"
Perpres Publisher Rights ditetapkan dan diundangkan di Jakarta, 20 Februari 2024. Peraturan itu dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara pelaku industri media massa lokal dan perusahaan platform digital guna memastikan disrupsi digital tidak sampai menggerus industri media massa konvensional.
Selain itu, regulasi tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendukung jurnalisme berkelanjutan. Perpres Publisher Rights telah digagas sejak tiga tahun lalu. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait telah membahas peraturan yang berkaitan dengan kerja sama perusahaan media dan platform digital. Melalui perpres ini, diharapkan tersedia payung hukum yang menjadi acuan kerja sama antara perusahaan pers dan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas yang jauh dari konten-konten negatif.
Baca juga: Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******
Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.
Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.
“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.
Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.
Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.
Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.
Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).
Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).
Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.
“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.
Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan
Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******
Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.
Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.
"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).
Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.
"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.
Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.
Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.
"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.
"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.
"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:cekislot、agus admin slot、pinjaman online yang aman dan bunga rendah
Terkait:suhu slot gacor、dunia gacor777、sering wd、angka jitu pasti tembus、situs slot via pulsa、acegaming888、trik fafafa jp、cara belanja tokopedia dengan kredivo、wayang79、prediksi togel bbfs
bab terbaru:arenaslot99(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Hasil tangkapan ikan tongkol nelayandi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Banda Acehmeningkat tajam beberapa waktu belakangan ini hingga membuat harganya turun drastis.
Jika hari biasanya ikan tersebut per kilogramnya mencapai Rp15 ribu - Rp20 ribu, namun kini dihargai Rp3.000 sampai Rp4.000.
Seorang pedagang ikan di Lampulo, Abdul mengatakan kondisi itu terjadi sejak beberapa hari terakhir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Aliman membenarkan hasil tangkapan nelayan jenis ikan tongkol di Lampulo meningkat tajam. Bahkan katanya, tangkapan per hari bisa sampai 100 ton.
Akibatnya harga ikan tongkol mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari pantauan pihaknya, harga ikan tongkol hari ini rata-rata Rp3.000-4.000/kg. bahkan bisa lebih rendah lagi jika kualitas ikannya kurang baik.
"Harga ikan tongkol anjlok akibat jumlah tangkapan yang sangat banyak dari biasanya, sehingga tidak semuanya mampu diserap pasar, khususnya yang jenis Deho," kata Aliman kepada wartawan.
Sementara untuk pasar lokal baik untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan unit pengolahan ikan yang menggunakan bahan baku ikan tongkol juga tidak mampu menyerap seluruhnya.
Apalagi cold storageyang ada di kawasan PPS Kutaraja Lampulo semua sudah full.
"Sementara untuk harga ikan jenis lainnya terpantau masih normal. Seperti ikan tuna, cakalang, kembung, dencis, dan dungon tidak mengalami perubahan harga yang berarti, harganya relatif stabil," ucapnya.
Ia mengaku melimpahnya produksi ikan tongkol ini tidak hanya terjadi di Aceh, tapi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Boeing mengakui kesalahan dan akan bertanggung jawab dalam insiden lepasnya jendela pesawat Alaska Airlines yang hampir membawa bencana pada Jumat (5/1) lalu.
Kepala Eksekutif Boeing Dave Calhoun bersumpah bakal melakukan "transparansi penuh" dalam proses investigasi.
"Kami akan mendekati orang nomor satu ini dengan mengakui kesalahan kami," kata Calhoun kepada para karyawan pada pertemuan keselamatan yang diadakan setelah pendaratan darurat, seperti dikutip AFP, Rabu (10/1).
Calhoun, yang menduduki jabatan teratas Boeing pada Januari 2020, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB), yang sedang menyelidiki insiden tersebut.
"Saya percaya setiap langkah yang mereka ambil, dan mereka akan mencapai kesimpulan."
Regulator AS dengan Federal Aviation Administration telah melarang terbang 171 pesawat 737 MAX 9 dengan konfigurasi yang sama dengan jet Alaska Airlines.
Panel yang terkena dampak, yaitu penutup pintu, digunakan untuk mengisi pintu keluar darurat yang tidak diperlukan di pesawat.
Pada Senin malam, penyelidik NTSB menyatakan bagian itu tidak ditempel dengan benar.
Kemudian, Selasa kemarin, FAA mengatakan pihaknya masih bekerja sama dengan Boeing untuk menyelesaikan instruksi inspeksi rinci untuk pesawat yang dilarang terbang.
"Boeing menawarkan versi awal instruksi kemarin yang kini mereka revisi karena masukan yang diterima sebagai tanggapan," terang FAA
Setelah menerima versi revisi instruksi dari Boeing, FAA akan melakukan peninjauan menyeluruh..
Boeing mengatakan pihaknya telah menghubungi pelanggan dan FAA mengenai persyaratannya.
"Sebagai bagian dari proses tersebut, kami melakukan pembaruan berdasarkan masukan dan persyaratan mereka," kata juru bicara Boeing.
[Gambas:Video CNN]
PT Lion Mentari Airlines aliasLion Airdikabarkan bakal go public di pasar modal Indonesia. Lewat penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), maskapai ini mengincar dana segar hingga US0 juta atau setara Rp7,77 triliun (asumsi kurs Rp15.556 per dolar AS).
Dilaporkan oleh Bloomberg, Jumat (12/1), Lion Air tengah bekerja sama dengan para konsultan dalam sebuah penawaran mengenai IPO tersebut yang berpotensi terlaksana pada akhir 2024.
Para sumber menyebut Lion Air bakal menawarkan saham dengan bidikan dana di rentang US0 juta hingga US0 juta. Namun hingga saat ini, belum terdapat rincian waktu pelaksanaan IPO maupun informasi mengenai jumlah dan harga saham perdana.
Jika terealisasi, listing Lion Air akan menjadi salah satu dorongan besar bagi pasar pencatatan saham di Indonesia.
Sebelumnya, Lion Air pernah berencana IPO pada 2014. Kala itu, perusahaan manargetkan untuk mengumpulkan hingga US miliar lewat IPO.
Sayangnya, rencana IPO di 2014 pun kandas. Kemudian pada 2016 wacana tersebut kembali tertunda karena kondisi pasar yang lesu.
IPO Lion Air pun kembali mengemuka pada awal 2019. Lion Air menjajaki IPO sebagai upaya untuk mengatasi kecelakaan pesawat pada Oktober 2018, yang menewaskan semua 189 orang di dalam salah satu pesawat Boeing 737 Max.
Namun, rencana tersebut kembali gagal karena perjalanan udara terhenti saat Covid-19 melanda.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).
Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.
ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Saya memberikan apresiasi karena Pemkab Bangka melalui dinas berwenang karena cukup baik dalam mengelola kearsipan yang merupakan dokumen pentingSungailiat (ANTARA) - Direktur Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Sertifikasi Arsip Nasional RI (ANRI) Andi Abubakar memberikan apresiasi ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka dalam mengelola kearsipan karena dianggap cukup baik.
Pewarta: Kasmono
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
《betting slot login》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot 888Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《betting slot login》bab terbaru。