5unsur3

keris123 540Jutaan kata 204745Orang-orang telah membaca serialisasi

《5unsur3》

Lebanon siap hadapi perang lawan Israel******

Teheran (ANTARA) - Menteri Tenaga Kerja Lebanon Moustafa Bayram menyatakan negaranya siap menghadapi kemungkinan konflik militer dengan Israel setelah serangan Israel meluas ke wilayah perbatasan Israel-Lebanon.

Bayram mengatakan keputusan akhir akan ditentukan di medan perang dan menegaskan Lebanon siap menghadapi perang apa pun yang melibatkan negaranya.

"Kami tidak menyerang siapa pun, namun kami berhak menjawab setiap agresi. Kami siap merespons semua agresi yang mungkin kami hadapi dan kami siap menghadapi perang apa pun yang terjadi," kata dia seperti dilaporkan kantor berita Palestina Sama.

Baca juga: Perang Gaza meluas, Kemlu siapkan strategi evakuasi WNI di Lebanon

Bayram menepis ancaman Israel akan membunuh Sekjen Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah, namun menandaskan Hizbullah menanggapi serius ancaman itu dann akan mengambil segala langkah guna melindungi para pemimpinnya.

Pekan lalu Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengingatkan bahwa serangan Israel terhadap negaranya akan memperparah konflik kawasan sehingga memicu perang yang menyeret seluruh kawasan.

Pasukan Israel dan Hizbullah hampir setiap hari baku tembak sejak Israel melancarkan perang habis-habisan di Jalur Gaza mulai 7 Oktober lalu.

Baca juga: Menhan Israel: Aksi balasan telah dilakukan di Irak

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023

Polda Papua sesalkan ricuh saat pengantaran jenazah LE ke Koya Tengah******

Jika terjadi aksi lanjutan setelah pemakaman, kami tidak akan segan untuk melakukan tindakan tegas.

Sentani (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyesalkan insiden kericuhan saat pengantaran jenazah Lukas Enembe dari Sentani Kabupaten Jayapura hingga ke Koya Tengah Kota Jayapura.

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri dalam rilis yang diterima ANTARA di Sentani, Kamis, menyebutkan sejumlah insiden terjadi selama pengantaran jenazah ke rumah duka Koya Tengah.

"Kejadian tersebut terutama terjadi di beberapa wilayah seperti di depan Sekolah Teologia Atas Injili (STAKIN) Sentani dan beberapa titik lokasi lainnya," katanya.

Menurut Kapolda, pihaknya mencatat beberapa insiden selama pelaksanaan penyerahan jenazah kepada pihak keluarga terdapat 14 korban luka, termasuk Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, delapan aparat keamanan, dan lima warga setempat.

"Selain itu, juga ada satu mobil yang dibakar, lima kendaraan rusak berat, tiga bangunan, dan sekitar 25 perumahan mengalami kerusakan serta pembakaran," ujarnya.

Hingga saat ini, kata dia, total kerugian masih dalam tahap penghitungan. Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun yang turut menjadi korban luka dinyatakan stabil. Namun, korban akan menjalani pengobatan lebih lanjut di Jakarta.

"Hingga saat ini massa penjemput sudah sampai ke kediaman almarhum yang terletak di Koya Tengah, dan kami terus melakukan pengawalan terhadap massa tersebut," kata Kapolda.

Insiden yang terjadi ini, kata Irjen Pol. Mathius, sangat disayangkan karena masyarakat mengekspresikan kesedihan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki bersama.

"Momen ini seharusnya menunjukkan cinta kasih anak-anak kepada orang tuanya, dan saya sangat menyayangkan kejadian seperti ini yang seharusnya tidak terjadi," ujarnya.

Ia berharap agar tidak ada lagi aksi kericuhan serupa dan meminta masyarakat menunjukkan duka dengan cara yang benar sesuai dengan budaya anak Papua, tanpa merugikan atau mengganggu keamanan serta kenyamanan masyarakat lainnya.

"Kami memberikan toleransi selama pengantaran jenazah. Namun, jika terjadi aksi lanjutan setelah pemakaman, kami tidak akan segan untuk melakukan tindakan tegas," kata Kapolda Irjen Pol. Mathius.

Kapolda juga mengingatkan kepada masyarakat pendatang untuk menjaga kedamaian dan tidak mengambil langkah-langkah yang merusak suasana kerukunan di tanah Papua.

"Meskipun beberapa aparat keamanan menjadi korban, saya menegaskan bahwa kami tetap berkomitmen untuk melakukan pengamanan dan pengawalan hingga pemakaman selesai agar massa dapat kembali ke rumah masing-masing dengan aman," ujarnya.

Baca juga: Jenazah Lukas Enembe disambut hela-hili Suku Sentani di Jayapura
Baca juga: Kapolri: Kericuhan saat arak-arakan Lukas Enembe berhasil dikendalikan

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Label：paling gacor、slot gacor vip cambodia、gagah4d

Terkait：slot pulsa tanpa potongan gacor、fafafa slot demo、rajabola99、pinjaman online legal tenor panjang、gacor 500 slot、joker gaming 88、omiqq、rtp slot88、pinjam 50 juta、pinjol termurah

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：gacor93（2024-06-28）

Perbarui waktu：2024-06-28

Daftar bab terbaru

joker123 terbaru

judi slot paling gacor

raja paito

slot gacor rekomendasi

mojok34

jp paus hk malam ini

macaslot

situs download game pc bajakan aman

erek33

game onlineBacaan TerkaitMore+

Kronik Aslan: Kesulitan

youtube shorts bisa dapat uang

Kapolri pimpin upacara kenaikan pangkat 22 perwira tinggi******

lima Brigjen menjadi Irjen dan 17 Kombes naik menjadi Brigjen

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport Polri, Sabtu, Jakarta, sebanyak 22 perwira tinggi di mana terdapat lima brigadir jenderal (brigjen) naik menjadi inspektur jenderal (Irjen) dan 17 komisaris besar (kombes) naik menjadi brigjen.

Dalam upacara Korps Raport Polri jelang akhir tahun itu, Kapolri juga menaikkan pangkat ratusan perwira menengah yakni sebanyak 211 Ajun Komisaris Besar Poliri (AKBP) menjadi kombes.

"Bapak Kapolri siang tadi memimpin upacara kenaikan pangkat atau Korps Raport 22 Pati, lima Brigjen menjadi Irjen dan 17 Kombes naik menjadi Brigjen dan juga 211 Kombes," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis.

Ramadhan mengatakan kenaikan pangkat para pati dan pamen sudah disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor:123/Polri/THN 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kenaikan Pangkat Golongan Pati dan Keputusan Presiden Nomor 120 dan 121/Polri/2023 tentang Kenaikan Pangkat ke Kombes.

“Kenaikan pangkat para pati dan pamen yang mendapatkan promosi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2864/XXI/KEP/2023, ST/2865/XII/KEP/2023 dan ST/2866/XII/KEP/2023,” kata Ramadhan.

Baca juga: Kapolri pastikan penanganan kasus "smelter" di Morowali terus berjalan
Baca juga: Kapolri merotasi lima PJU dan satu Kapolres di Polda Papua Barat
Baca juga: Kapolri lakukan rotasi sejumlah perwira menengah Polda Metro Jaya

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2023

Jungler hutan super di kota

arena88slot

Bawaslu: Pemanggilan Pj Gubernur Jateng tunggu pengumpulan bukti******

Semarang (ANTARA) - Komisioner Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah Rofiuddin mengatakan bahwa pemanggilan Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran netralitas, masih menunggu pengumpulan bukti-bukti.

“Soal kemudian meminta klarifikasi atau memanggil Pj, kita masih menunggu hasil dari sisi yang kita kumpulkan dan belum diputuskan apakah perlu memanggil atau tidak karena hari ini kita masih melakukan proses penelusuran lebih lanjut,” katanya di Semarang, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Rofiuddin menanggapi progres penanganan polemik video rekaman Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana menyambut kedatangan Calon Presiden Prabowo Subianto saat hendak menghadiri kegiatan partai di Kota Semarang beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan, Bawaslu Jateng telah melihat foto dan video yang dimaksud dalam konteks untuk memastikan apakah memenuhi unsur pelanggaran netralitas atau tidak.

Menurut dia, Bawaslu Jateng sampai hari ini masih dalam proses kumpulkan bukti-bukti apakah ada unsur pelanggaran atau tidak.

“Soal nanti memenuhi unsur pelanggaran atau tidak tentu harus diputuskan melalui pleno tingkat pimpinan Bawaslu Jateng, maka dari sisi itu kita anggota hati-hati dalam memutuskan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak,” ujarnya.

Dalam rekaman video tersebut, Nana terlihat berdiri di antara tim pemenangan Prabowo diantaranya, Ketua Tim Kampanye Daerah Jateng Prabowo-Gibran, Kukrit Suryo Wicaksono, termasuk petinggi Partai Gerindra seperti Sekjen Ahmad Muzani dan Andre Rosiade yang merupakan anggota Dewan Pembina.

Diketahui lokasi video rekaman itu adalah Lanumad Ahmad Yani Semarang pada Sabtu (9/12), dimana saat itu di Stadion Jatidiri Semarang digelar acara HUT Ke-9 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, serta Capres Prabowo Subianto.

Baca juga: PDIP minta Bawaslu usut Pj Gubernur Jateng sambut Prabowo
Baca juga: Bawaslu Jateng dalami video Pj Gubernur Jateng sambut Prabowo Subianto
Baca juga: Pj Gubernur Jateng klarifikasi potongan foto bersama timses capres

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023

Masakan dari dunia lain

judi slot gacor triofus

OIKN sebut 15 investor bakal groundbreaking di IKN awal tahun 2024******

Di tahun 2024 kami akan mengawali dengan grounbreaking lagi yang kemungkinan dilaksanakan antara Januari - Februari dan sudah terdapat 15 investor....

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan sebanyak 15 investor dalam negeri akan melakukan groundbreaking pada awal tahun 2024 di Nusantara.

"Di tahun 2024 kami akan mengawali dengan grounbreaking lagi yang kemungkinan dilaksanakan antara Januari - Februari dan sudah terdapat 15 investor yang dalam pipeline yang menyiapkan diri," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam media briefing daring di Jakarta, Jumat.

Agung menambahkan, rencana groundbreaking pada awal 2024 tersebut merupakan upaya dan komitmen untuk mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan cerdas.

"Ini menunjukkan bahwa kami akan terus bergerak cepat di 2024 dengan groundbreaking untuk mewujudkan IKN sebagai kota hijau dan cerdas," katanya.

Baca juga: OIKN: Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara jadi acuan pembangunan IKN

Sebanyak 15 pihak yang berencana untuk melakukan groundbreaking pada awal tahun depan berasal dari dalam negeri dan terdiri dari lembaga negara, konsorsium, yayasan, dan investor swasta.

Groundbreaking itu terdiri dari dua jenis yakni groundbreaking proyek ramah lingkungan (green project) dan groundbreaking yang dilakukan investor swasta serta lembaga negara.

Untuk green project akan dilakukan groundbreaking proyekbotanical gardenoleh Konsorsium Nusantara dan peluncuran Pulau Suaka Orang Utan oleh Yayasan Arsari Djojohadikusumo.

Kemudian untuk rencanagroundbreaking lembaga negara dan investor swasta pada awal 2024, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait proyek pembangunan gedung kantor, proyek gedung kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), proyek gedung BPJS Kesehatan, proyek gedung kantor PLN, proyek perkantoran/bank Mandiri, proyek hotel dari Jambuluwuk, proyek hotel bintang 5 dan convention center dari Royal Golden Eagle (RGE), dan groundbreaking proyek mixed usedIndogrosir.

Kemudian rencana groundbreaking proyekhunian hijau, hotel dan lapangan golf dari Ciputra, proyek perkantoran/bank BCA, proyek showroom furniture, lalu groundbreaking proyek kawasan pergudangan Sinar Primera, dan groundbreaking proyek mixed useddari GrandLucky Superstore.

OBaca juga: OIKN akan meluncurkan rencana induk pengelolaan Kehati IKN pada 2024

UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa pembangunan IKN menjadi mesin penggerak perekonomian bagi Kalimantan dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan IKN menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023

Pedang membuktikan langit

situs slot original

KSP: Aduan Moeldoko soal Tempo bentuk penghormatan kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan aduan yang diajukan oleh Kepala KSP Jenderal TNI Purn. Moeldoko soal opini yang dimasukkan Tempo ke dalam majalah edisi Minggu (24/12) yang diduga melanggar kode etik pers merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers.

"Intinya yang dilakukan Pak Moeldoko adalah penghormatan terhadap kebebasan pers dengan mengadukan soal ini kepada Dewan Pers," kata Plt. Deputi IV KSP Rawanda Wandy Tuturoong ketika ditemui di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu.

Di dalam aduan, Moeldoko mengaku tidak terima dengan tulisan Tempo yang menyatakan dirinya merupakan "bekingan" atau orang yang menunggangi mobil listrik Wuling karena adanya konflik kepentingan tertentu.

Padahal, mantan Panglima TNI itu hanya ingin melindungi pengguna mobil listrik dengan mengajukan pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling tipe GB/T. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengakselerasi penguatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagaimana aturan yang berlaku di Tanah Air.

Adapun sejumlah aturan yang ia sebutkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden terkait dengan tugas pokok dan fungsinya hingga Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan.

"Intinya di dalamnya ini, ada editorialnya Tempo sebagai karya jurnalistik. Dalam editorialnya pun, kami sudah pelajari bahwa editorialnya ada karya jurnalistik yang bisa diadukan dalam SOP Dewan Pers sebagai jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik," ucap dia.

Atas keberatannya itu, Moeldoko kemudian mendatangi Dewan Pers pada hari Rabu untuk memasukkan aduan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jadi, semua itu ada landasan hukum dan tata kelolanya. Kira-kira itu secara garis besar," katanya.

Pada hari Minggu (24/12), Tempo menerbitkan sebuah opini dalam majalahnya yang bertajuk Beking Mobil Listrik Wuling dengan sampul depan yang menggambarkan Moeldoko memegang pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling.

Dalam tajuk opini yang ada di halaman 92 tersebut, Tempo menulis bahwa Moeldoko diduga mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk mengakomodasi alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai dengan standar.

Hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan publik akibat adanya konflik kepentingan dalam suatu organisasi.

Baca juga: KSP Moeldoko adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers
Baca juga: Polri minta media lapor bila ada oknum tak netral

Kelahiran Kembali dan Pencerahan Hunyuan

minimal pinjaman kredivo

KPK tahan seorang penyuap gubernur Maluku Utara******

Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan seorang dari pihak swasta selaku kontraktor penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), yakni Kristian Wuisan (KW).

"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KW untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan 12 Januari 2024 di Rutan KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.

Tersangka KW ditangkap oleh tim penyidik KPK di Desa Gosoma, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, pada Sabtu (23/12).

Penangkapan Kristian Wuisan tersebut merupakan pengembangan kasus terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gani Kasuba.

KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan tujuh tersangka, termasuk Abdul Gani dan Kristian.

Baca juga: KPK bawa tiga pejabat dan satu staf Pemprov Maluku Utara ke Jakarta

Lima tersangka lainnya adalah Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), dan pihak swasta Stevi Thomas (ST).

Ali menjelaskan konstruksi perkara berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran yang bersumber dari APBD.

Abdul Gani Kasuba selaku gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH, DI, dan RA untuk melapor terkait berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Ranga Ranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI, dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Salah satu kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW. Selain itu, ST juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan yang melewati perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Baca juga: KPK tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya, KW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

teramat

cara pasang bbfs 5 digit

KH Marzuki hormati keputusan PBNU soal pemberhentian dari Ketua PWNU******

"Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati. Maka secara struktural, kami sebagai kader NU tentu menerima secara keorganisasian,"

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar yang diberhentikan dari jabatannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan menghormati keputusan tersebut.

KH Marzuki di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan bahwa ia telah menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, pada Kamis (28/12) sore.

"Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati. Maka secara struktural, kami sebagai kader NU tentu menerima secara keorganisasian," kata Kiai Marzuki.

Ia menjelaskan, terkait dengan alasan pemberhentian dirinya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur melalui Surat Keputusan PBNU No.274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023 tentang Pemberhentian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, ia mengaku belum mengetahui.

Namun, meskipun tidak mengetahui secara pasti alasan pemberhentian tersebut, ia tetap menghormati keputusan itu. Ia berharap, cara seperti itu hanya terjadi pada dirinya, dan bukan untuk orang lain.

"Kami tidak tahu dalam konteks apa diberhentikan, tidak tahu. Tapi sebagai keputusan, kami menghormati, menerima," katanya.

Ia menambahkan, juga tidak mengetahui apakah pemberhentian dirinya tersebut juga terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia menegaskan bahwa selama ini pihaknya bersikap netral terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami tidak tahu, apa kesalahan saya. Sejak ada penetapan Pilpres, semua saya ajak untuk netral. PBNU instruksi secara umum netral, instruksi itu yang kami pegang," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Marzuki Mustamar telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis 2024.

"Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada," kata Amin Said dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Kamis (28/12).

Amin Said menyebut pemberhentian tersebut merupakan masalah internal organisasi.

Menurut Amin Said karena bersifat biasa, maka semua pihak diminta tidak perlu membesar-besarkan masalah pemberhentian KH Marzuki tersebut.

《5unsur3》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，sirajaqqHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《5unsur3》bab terbaru。