nusa8et

Super Kamudo

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

Mendag Tak Bisa Buru******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tak ingin terburu-buru dalam menerbitkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 (Permendag 50/2020) tentang ketentuan perdagangan melalui sistem elektronik.

"Ini bukan soal lama dan cepat, ini kan soal yang bagus ya dan akan melibatkan seluruh kementerian terkait," ujar Zulkifli seusai mengunjungi Gudang Ekspor Shopee di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (30/8).

Saat ini, Permendag 50/2020 masih dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penyusunan beleid itu, pihaknya banyak masukan dari berbagai pelaku usaha, lokapasar, dan asosiasi terkait.

"Jangan sampai jadi baru dua minggu, diubah lagi. Oleh karena itu, kami beri kesempatan juga kepada e-commerce untuk memberikan masukan-masukan," terangnya.

Revisi beleid itu bertujuan untuk melindungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak penjualan produk-produk luar negeri di social commerce dengan harga sangat murah.

Beberapa revisi yang diusulkan, pertama, penjualan produk lokapasar dan platform digital atau social commerce harus melalui izin dan pengenaan pajak yang sama.

Platform digital tidak diperbolehkan menjadi produsen atau menghasilkan barangnya sendiri. Sebagai contoh, social commerceseperti TikTok Shop dilarang untuk membawa barangnya langsung dari negara afiliasinya.

Usulan kedua, harga minimum barang impor sebesar US0. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya produk-produk dengan harga sangat murah yang dapat mengganggu keberlanjutan UMKM dalam negeri.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki sebelumnya mengatakan Indonesia harus segera membuat regulasi yang mengatur perdagangan digital sebelum banyak pelaku UMKM yang gulung tikar.

Ia menilai, jika tidak diatur, masuknya produk impor dengan harga miring akan sangat berdampak pada penjualan UMKM lokal.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

IHSG Berbalik Menguat ke 6.980 Sore Ini******

Indeksharga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.980 pada Selasa (19/9). Indeks saham naik 44,23 poin atau plus 0,64 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,18 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,50 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 278 saham menguat, 243 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor basic yang terbang 2,55 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas layu. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 0,87 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,31 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan lesu 0,60 persen.

Namun, bursa saham Eropa dominan perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,20 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,25 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,06 persen.

Serupa dengan Eropa, bursa Amerika mayoritas ditutup hijau. Indeks S&P 500 bangkit 0,07 persen, indeks NYSE turun 0,13 persen, dan indeks NASDAQ Composite merangkak 0,01 persen.

[Gambas:Video CNN]

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

Luhut: Orang Barat Tak Perlu Ajari RI soal Climate Change******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyentil sikap negara-negara barat yang dinilai terlalu mengajari Indonesia soal perubahan iklim.

Luhut menegaskan Indonesia sudah dalam jalur yang tepat dalam upaya penanganan perubahan iklim. Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah bagi generasi Indonesia nantinya.

"Kalau kita bicara climate change, orang-orang barat ini kan suka merasa dia yang paling tahu semua. Saya selalu bilang, enggak perlu ajari kami. Kami tahu kok, dan mengerti soal itu. Kan kan punya tanggung jawab juga kepada generasi Indonesia," tutur Luhut dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Road to AIS Forum 2023, Senin (25/9).

Menurutnya, Indonesia telah membuktikan keseriusan dalam mengatasi perubahan iklim. Contohnya, selama empat tahun ini Indonesia telah berhasil menurunkan sampah yang masuk ke laut.

"Indonesia ini kaya banget. Kita buktikan kita satu negara yang selama empat tahun ini berhasil menurunkan jumlah plastik garbage di laut 39 koma sekian persen. Indonesia, lho. Itu bukan kita yang bilang, yang bilang UN (PBB)," kata Luhut.

Ia juga menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak memproses sampah di darat. Hal ini tentu berdampak terhadap berkurangnya sampah di laut.

"Negara mana di dunia yang bisa melakukan replanting mangrove sampai 600 ribu hektare sampai tahun depan? Enggak ada," terang Luhut.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

Luhut juga menyinggung tingkat kebakaran hutan di Indonesia yang terus menurun setiap tahun.

"Kita punya sekarang, kalau potensial, clean energi 3.600 gigawatt, termasuk solar panel," kata dia lebih lanjut.

Ia menegaskan Indonesia juga cukup cepat dalam melakukan upaya-upaya tersebut.

"Slowlyenggak juga, kita cukup cepat," tegas dia.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

TV LED 50 Inch di Transmart Full Day Sale Mulai dari Rp4,9 Jutaan******

Lagi cari televisi baru untuk di rumah? Nah, pas banget! Beli di Transmart aja ya besok.

Soalnya, Transmart akan menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja pada Selasa (29/8).

Lihat Juga : Kejutan Transmart Gak Abis-abis, Full Day Sale Ada Lagi 29 Agustus

Harganya ntuk pembelian TV LED 50" UHD Smart. Diskonnya hampir 40 persen dari harga normal Rp7,99 juta per unit.

Kalau mau lebih besar lagi ada juga nih diskon untuk pembelian TV LED 65" UHD Smart aneka merek mulai dari Rp7,67 juta per unit. Diskonnya juga enggak kalah besar dari harga normal Rp11,2 juta per unit.

Wah untung besar deh pokoknya kalau beli TV di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja. Makanya jangan sampai kelewatan ya!

Seluruh diskon ini dapat dinikmati dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Selain TV, ada juga diskon untuk pembelian bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik. Semua diskonnya dijamin besar-besaran!

Yuk langsung mampir ke gerai Transmart terdekat dan buru diskon TV di Full Day Sale: Merdeka Belanja!

Ciptakan kerajaan besar

Menhub Singgung Double Standard AS******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyentil Amerika Serikat(AS) dan Uni Eropa (UE) yang kerap merecoki larangan ekspor nikelIndonesia.

Budi menyebut Indonesia dulu selalu dianaktirikan oleh dunia. Namun, saat ini Indonesia menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara anggota G20.

Menurutnya, kini Indonesia mulai dipandang di kancah global. Salah satu alasannya karena keteguhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam melarang ekspor bijih nikel dan menggarap hilirisasi di tanah air.

"Dulu nikel ore dibawa dari Sulawesi ke luar (negeri), mentah, tidak diapa-apakan, keluar. Sehingga kita enggak dapat apa-apa," katanya dalam Seminar Nasional Strategi Green Financing Sektor Transportasi untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

"Saat kita mau pintar sedikit, terlepas dari negara tertentu (pemain hilirisasi di Indonesia), sudah ada developmentnikel ore menjadi aluminium, baterai, dan sebagainya. Fairenggak kalau Eropa atau Amerika men-judgekita enggak boleh bangun (hilirisasi) sendiri? Kan anak SD juga tahu itu (AS-UE melarang Indonesia hilirisasi) enggak benar," imbuh Budi.

Budi mengklaim keberanian tersebut menjadi cerminan untuk mengambil berbagai keputusan penting di Kementerian Perhubungan, meski berisiko.

"Negara lain men-judgekita salah, mereka double standard, itu gak benar. Ini tugas yang berat bagi kita untuk melaksanakan itu semuanya," tegasnya.

Di lain sisi, ia menyinggung soal pendanaan hijau untuk transportasi yang berkeadilan. Menurutnya, dua hal tersebut saling tarik-menarik.

Budi mengatakan green financingpasti mahal. Sementara itu, transportasi yang berkeadilan berarti mengharuskan pemerintah mensubsidi tarif.

Ia menegaskan selama ini 30 persen duit negara yang diterima Kemenhub digunakan untuk subsidi transportasi, baik di darat, laut, udara, hingga kereta api. Oleh karena itu, Budi meminta kerja sama banyak pihak, termasuk para pakar dalam pengembangan transportasi massal.

"Kita harus yakin inilah konsep ultimate yang harus dimiliki minimal para pakar dulu dan juga pengamat. Kalau kita bikin transportasi massal jangan komentar-komentar (buruk) gitu. Tapi kemarin saya berhasil ajak beberapa (di uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodebek) yang komentar-komentar, akhirnya (mereka bilang) 'Ya keren', ikut keren juga," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]