petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

akun slot gacor 2023

slot gacor online 42Jutaan kata 41899Orang-orang telah membaca serialisasi

《akun slot gacor 2023》

Jokowi lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR baru Rabu pagi******

Jokowi lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR baru Rabu pagi
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. ANTARA/HO-Kementerian ATR/BPN/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Tadi malam, Mas AHY sudah bertemu Bapak SBY yang baru tiba di Cikeas, untuk memohon doa restu dalam tugas yang baru sebagai Menteri ATR/Kepala BPN," kata Ossy melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Dia mengatakan SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan.

Menurut Ossy, SBY tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas dari perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa Presiden Widodo akan melantik Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Rabu hari ini.

"Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara,” ujar Ari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku******

Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku
Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) memasang seni instalasi memperingati empat tahun menghilangnya buronan KPK Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:884d slot

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
ion77
slot gampang maxwin 2022
rtp spin707
petetoto
slot maxwin new member
top win slot
turbo slot 777
situs maxwin malam ini
gelora4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 asiabet338
Bab 2 link main slot 88
Bab 3 hoki slot 77
Bab 4 slot online terbaik dan terpercaya
Bab 5 erek58
Bab 6 petir 88 slot
Bab 7 taxi4d
Bab 8 bocoranadminjarwo
Bab 9 uangslot88
Bab 10 gocengqq
Bab 11 asli maxwin
Bab 12 info akun slot gacor hari ini
Bab 13 link slot 88
Bab 14 situs slot yang gampang maxwin
Bab 15 situs slot server nuke gaming
Bab 16 kapaljudi777
Bab 17 lobby111
Bab 18 jagoan69
Bab 19 fortune228
Bab 20 mexwin138
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7805bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Saya orang suci

slot tergacor dan terpercaya
Jokowi lantik Hadi sebagai menko polhukam dan AHY jadi menteri ATR
Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta Menteri ATR/Kepala BPN, oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan serta Agus Harimurti Yudhoyono sebagai menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Pelantikan Hadi dan AHY itu dilakukan secara bersamaan sesuai Keputusan Presiden Nomor 34 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tanggal 20 Februari 2024.

Dalam kesempatan itu, Hadi dan AHY menjalani proses pengambilan sumpah jabatan dengan dipandu Jokowi.

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Hadi dan AHY saat bersamaan menyatakan sumpah jabatan mengikuti ucapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sebelumnya, Hadi Tjahjanto merupakan menteri ATR/kepala BPN; sedangkan menko polhukam dijabat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku pelaksana tugas.

Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021 yang kemudian ditugaskan oleh Presiden Jokowi menjadi menteri ATR/kepala BPN sejak Juni 2022.

Sementara itu, AHY, yang merupakan putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memulai karier di militer dengan masuk Akademi Militer (Akmil) tahun 1997.

Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu lulus Akmil tahun 2000 dengan predikat terbaik dan meraih Bintang Adi Makayasa.

Semasa penugasan di militer, AHY menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh tiga gelar pascasarjana program master, yakni dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, tahun 2006; Universitas Harvard, Amerika Serikat, tahun 2010; serta Universitas Webster, Amerika Serikat, tahun 2015.

Baca juga: Gerindra apresiasi penunjukan AHY sebagai Menteri ATR

AHY menjalani karier militer hingga pangkat mayor infanteri, sebelum dia memutuskan mundur dari TNI pada akhir tahun 2016 untuk serius terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang ayah.

AHY pertama kali terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017.

Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat dan diberi tugas sebagai komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pileg 2019.

Pada 15 Maret 2020, AHY didaulat menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2020-2025 usai mendapatkan dukungan dari 34 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Baca juga: AHY tiba di Istana Negara untuk jalani pelantikan sebagai Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Wukong membaca obrolan pribadi

limit kredit awal akulaku
Wapres: Kemiskinan tersisa 2,5 persen dari target di tahun ini
Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) dan Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menggelar rapat terbatas membahas perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2/2024). Wapres menyampaikan berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 itu angka kemiskinan ditargetkan berada di angka 6,5 sampai 7,5 persen. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih menyisakan sekitar 2,5 persen dari target yang ditetapkan berakhir di tahun ini.   

"Berdasarkan perhitungan Badan Statistik Nasional pada 2023 angka kemiskinan nasional mencapai 9,36 persen, sementara target Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 6,5 sampai 7,5 persen," kata Wapres Ma'ruf saat memimpin rapat tingkat menteri terkait perkembangan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis. 

Dikatakan Ma'ruf, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan capaian target pengentasan kemiskinan di tahun ini sekitar 2,5 persen.

Untuk itu, Wapres meminta adanya masukan serta gambaran riil perencanaan melalui rapat tersebut mengingat sisa waktu yang tinggal 7 hingga delapan bulan lagi menuju tenggat capaian target.  

"Jadi waktunya tak panjang lagi," katanya. 

Ia mengatakan pemerintah perlu menghadirkan serangkaian kebijakan khusus melalui program di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dukungan nonpemerintah untuk mencapai 7,5 persen angka kemiskinan di 2024.  

"Untuk kemiskinan ekstrem kita harus mengupayakan target mencapai 0 persen, apakah kita 0 bulan atau 0 koma, nanti saya minta laporan dari Pak Menko," katanya.

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma'ruf juga melaporkan berbagai capaian kinerja pemerintah dalam lima tahun terakhir untuk menanggulangi masalah kemiskinan, mulai dari perluasan bantuan sosial, inovasi program pendapatan masyarakat melalui kebijakan pasar tenaga kerja, hingga memobilisasi perlindungan sosial di saat pandemi COVID-19.

"Sampai akhirnya kita sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10 persen," katanya.

Sejumlah tantangan yang mengemuka dalam rapat tersebut, di antaranya ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyaluran, serta bergulirnya program bantuan bagi keluarga prioritas yang berada di tingkat terendah strata kesejahteraan.  

Sejumlah menteri yang hadir dalam agenda rapat tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki.

Baca juga: Pemerintah genjot percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem

Baca juga: Menkeu: Alokasi transfer ke daerah naik tangani kemiskinan ekstrem

Baca juga: Wapres: Kepala daerah berperan krusial capai target kemiskinan ekstrem

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

kegelapan ekstrem

bunga di easycash
Uganda gunakan teknologi digital untuk konservasi satwa liar
Ilustrasi - Uganda sudah bergerak untuk menggunakan teknologi digital guna meningkatkan upaya-upaya konservasi satwa liar dan telah membuahkan hasil yang baik, kata seorang pejabat senior pada Selasa (20/2/2024). ANTARA/Xinhua/pri.
Kampala (ANTARA) - Menteri Pariwisata, Margasatwa dan Kepurbakalaan Uganda Tom Butime mengatakan bahwa negara tersebut sudah bergerak untuk menggunakan teknologi digital guna meningkatkan upaya-upaya konservasi satwa liar dan telah membuahkan hasil yang baik.

"Teknologi digital mengubah strategi konservasi satwa liar konvensional secara signifikan. Ketika kita menghadapi berbagai tantangan konservasi yang disebabkan oleh manusia, inovasi digital seperti drone, pelacakan menggunakan satelit (satellite tracking), kode batang (barcode) DNA, dan media sosial menjadi sangat relevan dengan praktik konservasi satwa liar saat ini," ujar Tom Butime, di Kampala, Selasa (20/2).

Menteri tersebut mengatakan bahwa semua teknologi ini meningkatkan pemahaman terkait perilaku satwa liar, melacak perdagangan dan penyelundupan satwa liar ilegal, memprediksi ancaman terhadap keanekaragaman hayati, dan menginformasikan strategi konservasi yang efektif.

"Ketika kita mengakui peran penting mereka, sangat penting untuk memastikan sinergi yang mulus dan kolaborasi lintas disiplin dengan semua pemangku kepentingan bagi transformasi digital satwa liar," ujarnya.

Dia melontarkan pernyataan tersebut menjelang peringatan Hari Margasatwa Sedunia 2024, yang akan diselenggarakan pada 3 Maret dengan mengusung tema "Menghubungkan Manusia dan Planet: Menjelajahi Inovasi Digital dalam Konservasi Satwa Liar" (Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation).

Butime mengatakan bahwa peringatan hari tersebut akan berfokus pada peningkatan kesadaran terkait penerapan teknologi digital dan intervensi untuk mendorong konservasi satwa liar dan berbagi dampak positif yang muncul terhadap ekosistem serta mata pencaharian di Uganda.

"Perayaan ini akan menyoroti perangkat teknologi baru dan perkembangan terkait untuk melengkapi upaya-upaya Uganda dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mengoptimalkan manfaat dari hewan dan tumbuhan liar," ujar menteri itu.

Butime mengatakan bahwa upaya-upaya konservasi saat ini semakin membuahkan hasil positif, dengan populasi satwa yang terus meningkat.

Dia juga mengatakan bahwa antara tahun 1983 dan 2021, jumlah kerbau telah meningkat dari 25.000 ekor menjadi 44.163 ekor, sedangkan jumlah gajah meningkat dari 2.000 ekor menjadi 7.975 ekor, dan jerapah meningkat dari 350 ekor menjadi 2.072 ekor.

Demikian pula dengan jumlah gorila gunung yang meningkat dari 320 ekor menjadi 459 ekor antara tahun 1999 dan 2022

"Diperlukan lebih banyak upaya untuk menghentikan ancaman-ancaman seperti perburuan liar, pembunuhan balas dendam, deforestasi, dan perambahan habitat satwa liar. Beberapa ancaman ini terus memengaruhi spesies-spesies penting seperti simpanse dan singa," tuturnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Tenglong Melahap Langit

bandardewaqq
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Foto tangkapan layar hasil sementara real cout KPU RI untuk hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Kota Medan, Sumatera Utara, ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pesta Kematian Para Dewa

slot88jp pro
Pengamat: Pasar saham akan "rally" saat Fed pangkas suku bunga
Karyawan melihat layar pergerakan perdagangan saham saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2024 di Jakarta, Selasa (2/1/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Kalau The Fed belum menurunkan suku bunga, kita pikir BI belum bisa menurunkan suku bunga acuannya
Jakarta (ANTARA) - Praktisi pasar modal Hans Kwee mengatakan pasar saham Indonesia akan semakin rally (naik signifikan) setelah nantinya bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed memangkas tingkat suku bunga acuannya.

"Marketakan lebihrally lagi ketika Federal Reserve mulai menurunkan suku bunga. Jadi, sekarang pasar cuma menantikan potensi penurunan tingkat suku bunganya," ujar Hans saat dihubungi oleh ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia memperkirakan The Fed masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya di level 5,25- 5,5 persen dalam The Federal Open Market Committee (FOMC)terdekat pada 19- 20 Maret 2024 mendatang.

Seiring dengan itu, menurutnya, Bank Indonesia (BI) juga masih akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya di level 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Selasa (20/2/2024) dan Rabu ini.

"Pasar ekspektasi bahwa Federal Reserve itu masih akan menahan suku bunga. Dan, kalau The Fed belum menurunkan suku bunga, kita pikir BI belum bisa menurunkan suku bunga acuannya," ujar Hans.

Ia menjelaskan alasan The Fed masih akan menahan tingkat suku bunga acuannya, di antaranya karena data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS meningkat 0,3 persen pada Januari 2024, setelah naik 0,2 persen pada Desember 2023.

Secara tahunan, CPI meningkat 3,1 persen pada Januari 2024, menyusul kenaikan 3,4 persen pada Desember 2023.

Kemudian, data penjualan ritel AS tercatat turun dari sebelumnya 0,4 persen menjadi minus 0,8 persen, sehingga pasar berspekulasi akan ada harapan bank sentral AS melakukan pemangkasan suku bunga dalam beberapa bulan ke depan.

Pada Kamis (22/2/2024) ini, bank sentral AS The Fed akan merilis risalah rapat Federal Open Market Committee atau FOMC Minutes, yang diharapkan bisa menjadi petunjuk bagi pasar mengenai kebijakan The Fed ke depan, terutama mengenai kapan pemangkasan suku bunga.

Baca juga: IHSG melemah ikuti bursa kawasan Asia dan global
Baca juga: IHSG ditutup menguat seiring bank sentral China pangkas suku bunga
Baca juga: OJK: Pasar saham Indonesia menguat di tengah perlambatan ekonomi dunia

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Karier Pesawat Dandy

daftar judi slot gacor
KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI
Ilustrasi - Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.

"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.

Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi

Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024