slot gacor siang hari ini

Buku keinginan

Bloomberg Diklaim Ingin Akuisisi Wall Street Journal & Washington Post******

Michael Bloomberg, pemilik Bloomberg LP, diklaim ingin mengakuisisi Wall Street Journaldari Murdoch's News Corp, atau Washington Postdari Amazon.com milik Jeff Bezos

Demikian dikutip dari situs berita Axios, Jumat (23/12).

Sementara itu, mengutip dari Reuters, berdasarkan sumber kantor berita tersebut, sejauh ini Bloomberg belum menghubungi Rupert Murdoch untuk membahas kemungkinan pembelian Dow Jones dan surat kabar andalannya Wall Street Journal.

Lihat Juga : EDUKASI KEUANGANMelihat Jebakan yang Perlu Dipelototi Sebelum Membeli Produk Asuransi

Sebelumnya diberitakan upaya mengakuisisi surat kabar besar telah menarik minat Bloomberg sebelumnya, termasuk New York TimesdanFinancial Times.

Sumber Reutersmengatakan akuisisi bentuk apa pun diklaim akan memberi miliarder berusia 80 tahun itu properti media raksasa untuk memublikasikan agenda politiknya seperti menangani perubahan iklim, atau mempromosikan undang-undang senjata yang lebih ketat.

Hal itu pun diamini akademisi dari sekolah bisnis Universitas Columbia, Eli Noam.

"Akuisisi Bloomberg atas [Washington Post] belum tentu hanya keputusan bisnis. Mike B adalah seorang pembuat kebijakan/politik, walikota, kandidat presiden, dan akuisisi semacam itu akan memberikan alat untuk memengaruhi kebijakan publik Washington," kata Eli Noam, profesor emeritus di sekolah bisnis Universitas Columbia.

Bloomberg pernah menjadi wali kota tiga periode New York City. Dia juga pernah sempat ingin maju pemilihan Presiden 2020 dari Partai Demokrat.

Menurut perhitungan Forbes, Bloomberg adalah orang terkaya ke-12 di dunia, dengan perkiraan kekayaan bersih US,8 miliar.

Penggabungan dengan Wall Street JournalatauDow Jonesakan menciptakan raksasa data dan berita keuangan sehingga memperkuat cengkeraman Bloomberg pada industri sambil menarik pengawasan dari regulator antimonopoli.

Axios memberitakan bahwa Bloomberg melihat Dow Jones, juga penerbit Barron's dan MarketWatch, sebagai pilihan ideal. Namun, tak menutup kemungkinan Bloomberg akan pula membeli Washington Post seandainya Bezos tertarik untuk menjualnya.

Juru bicara Bloomberg L.P. menolak laporan tersebut dan menyebutnya sebagai spekulasi. "Tidak ada yang perlu dikomentari," katanya.

Sementara itu, Dow Jonestidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Michael Bloomberg dan Bezos juga tidak segera menanggapi permintaan komentar. Juru bicara Rupert Murdoch pun menolak untuk memberikan komentar.

Lihat Juga : Waspada Iklan Penipuan Berkedok Tawaran Upgrade Fitur BI FAST

badai jenius

Luhut Sebut E******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebut proyek e-Katalogsebagai salah satu sarang korupsi.

"Jadi kita enggak usah cari yang mana macam korupsi, itu salah satu tempat korupsi, sarangnya," tegas Luhut di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Jakarta, Selasa (20/12).

Menurut Luhut, perputaran yang di sana sangatlah besar mencapai Rp1,6 triliun.

Menurutnya, perlu ada perbaikan dalam proyek e-Katalog agar keuangan segera membaik.

"Jadi bapak ibu sekalian, dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin" tegas Luhut.

Selain itu, penerapan digitalisasi di Indonesia yang optimal juga bisa meminimalisir korupsi. Sehingga KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Luhut menuturkan tidak akan ada yang bisa melakukan kecurangan dalam sistem yang dilakukan secara digital.

Salah satu yang dibanggakan oleh Luhut adalah integrasi sebanyak 14 pelabuhan yang kini sudah menerapkan sistem digital.

"Sekarang 14 pelabuhan di tanah air itu sudah terintegrasi dengan digital," tutur Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pembunuh Setan

Kemenhub Sebut KCIC Belum Beri Data Lengkap soal Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum lengkap untuk mengajukan perpanjangan masa konsesi kereta cepatJakarta Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

"Belum lengkap. Kami masih menghimpun juga terhadap data-data juga kenapa bisa nambah, apa masalah konsesinya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal di Stasiun Gambir, Kamis (22/12), dikutip dari detikcom.

Risal mengatakan Kemenhub masih harus mempelajari pengajuan penambahan masa konsesi kereta cepat yang diajukan KCIC.

"Kembali lagi pada data yang mereka kirim. Kalau mereka (KCIC) belum kirim data untuk kami bisa menghitung ulang, mungkin tidak jadi konsesikan tambah waktu 80 tahun, ya kami menunggu itu," jelasnya.

Sebelumnya, KCIC meminta Kemenhub memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenue sebelumnya berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

Hutan belantara fantasi

Kemenhub Sebut KCIC Belum Beri Data Lengkap soal Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum lengkap untuk mengajukan perpanjangan masa konsesi kereta cepatJakarta Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

"Belum lengkap. Kami masih menghimpun juga terhadap data-data juga kenapa bisa nambah, apa masalah konsesinya," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal di Stasiun Gambir, Kamis (22/12), dikutip dari detikcom.

Risal mengatakan Kemenhub masih harus mempelajari pengajuan penambahan masa konsesi kereta cepat yang diajukan KCIC.

"Kembali lagi pada data yang mereka kirim. Kalau mereka (KCIC) belum kirim data untuk kami bisa menghitung ulang, mungkin tidak jadi konsesikan tambah waktu 80 tahun, ya kami menunggu itu," jelasnya.

Sebelumnya, KCIC meminta Kemenhub memperpanjang konsesi KCJB dari 50 tahun menjadi 80 tahun. Permohonan perpanjangan konsesi ini telah dilayangkan KCIC lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022 ke Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah.

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenue sebelumnya berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

novel tulang debu

Dalih Bulog, Stok Beras Pemerintah Tipis Gegara Harga BBM Naik******

Perum Bulog mengungkapkan salah satu alasan stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah September lalu.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengaku mulanya stok CBP pada Juli 2022 masih tersedia 1,2 juta ton. Perkiraan ini dianggap cukup hingga akhir tahun.

Namun, setelah pengumuman kenaikan BBM, harga beras tiba-tiba meningkat. Pasalnya, biaya operasional untuk pengiriman beras juga ikut meningkat.

Pasokan CBP yang dikeluarkan untuk KPSH sepanjang Agustus-Desember pun mencapai 200 ribu ton.

"Kebijakan BBM juga kenaikan pada waktu itu, harga beras meningkat, tiba-tiba terjadi kenaikan permintaan CBP untuk KPSH sampai dengan 214 ribu ton," kata Epi dalam seminar daring, Jumat (23/12).

Padahal, jika dibandingkan sebelum Agustus, rata-rata penyaluran beras untuk KPSH hanya 500-1.000 ton per hari atau 20ribu-30 ribu ton per bulan. Perhitungan itu yang membuat Bulog menduga stok 1,2 juta ton masih cukup hingga akhir tahun.

Secara rinci, Bulog menyalurkan CBP untuk KPSH pada Juli kurang dari 50 ribu ton. Namun, pada Agustus, angka itu meningkat hingga lebih dari 200 ribu ton.

"Dengan 1,2 juta ton sampai dengan bulan Juli, maka Agustus-Desember dalam waktu lima bulan (sebenarnya) kita cuman butuh sekitar 150 ribu ton saja untuk keluar. Artinya, stok akhir kita masih cukup, karena pada saat panen gadu berikutnya Agustus-September kita masih bisa menyerap," jelas Epi.

Melihat kondisi krisis tersebut, Bulog pun membeli gabah dalam negeri. Sayangnya saat Bulog hendak membeli gabah, terjadi kenaikan harga di tingkat petani dan pengepul. Terlebih, periode November-Desember terjadi defisit produksi.

Akhirnya, pemerintah pun menugaskan Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton beras untuk cadangan hingga akhir tahun. Lebih jauh, untuk menghindari krisis serupa terjadi, Epi mengaku Bulog sudah membeli stok pada panen raya mendatang.

"Kita sudah membeli stok yang banyak pada saat panen raya. Sudah bisa membeli sekitar 550 ribu ton pada saat panen Maret, April, Mei. Sampai sekarang Insyaallah pengadaan kita nanti targetnya 1 juta ton, sedikit lagi kita dapat. Sekitar 10 ribu ton lagi untuk bisa masuk ke dalam pengadaan cadangan beras pemerintah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Xuantian dalam Tarian Dewa dan Setan

Pengusaha Was******

Asosiasi Pengusaha Bauksitdan Bijih Besi Indonesia (APB3I) khawatir puluhan juta ton produksi bauksit tidak terserap oleh industri jika ekspor dilarang.

Pelaksana Harian Ketua Umum APB3I Ronald Sulistianto mengungkapkan 2 smelter yang beroperasi saat ini hanya mampu menyerap 12 juta ton bauksit untuk proses pengolahan dalam satu tahun.

Padahal, rata-rata tiap perusahaan memiliki rencana kerja dan acuan belanja (RKAB) produksi hingga 2 juta ton bauksit tiap tahun. Artinya, produksi bauksit dari 28 perusahaan setidaknya 56 juta ton.

Konsekuensinya, sekitar 44 juta ton tidak bisa diolah di dalam negeri.

"Dari produksi total per tahun, hanya bisa diserap 12 juta dari 2 smelter yang ada. Sehingga masih ada sisa bauksit yang tidak bisa dijual atau tidak bisa diapa-apakan setelah diproduksi," kata Ronald.

Menurutnya, saat ini sangat sulit untuk perusahaan bauksit memiliki smelter masing-masing. Salah satunya, karena tidak mudah mendapat kepercayaan dari investor.

Selain itu, pengusaha smelter sulit mendapat pendanaan dari bank dalam negeri. Ia mengaku selama ini pengajuan pendanaan kepada himpunan bank milik negara (Himbara) selalu ditolak.

"Bank kita aja yang tahu persis di dalam rumah kita sendiri gimana, kendala kita apa, nggak mau (investasi untuk smelter), apalagi kita meyakinkan bank asing," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya memutuskan untuk melarang ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua, meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, meningkatkan penerimaan devisa. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

Jokowi mengatakan larangan ekspor itu dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat kebijakan larangan ekspor nikel terhadap ekonomi domestik sejak diberlakukan Januari 2020.

[Gambas:Video CNN]