situs 138 slot

slot depo bonus 100 106Jutaan kata 525255Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs 138 slot》

Sebanyak 450 korban banjir Cilacap sudah kembali ke rumah******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 450 orang korban banjir di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dipastikan selamat dan sudah mulai kembali ke rumah masing-masing pada Sabtu siang.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Bayu Prahara dalam siaran daring Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Bayu menjelaskan, ratusan orang korban itu merupakan warga dari tiga rukun tetangga (RT) di Desa Bantarsari. Mereka sebelumnya terpaksa diungsikan oleh tim gabungan setelah rumah masing-masing digenangi banjir setinggi lebih dari 60 centimeter.

Banjir yang menggenangi pemukiman penduduk ditimbulkan akibat hujan intensitas sangat lebat 100-150 mm per jam selama lima jam yang mengguyur Cilacap, kemarin malam (Jumat, 1/3).

Baca juga: BMKG: Waspadai potensi rob di pesisir selatan Jateng-DIY pada 5-11 Mei

Baca juga: BPBD lakukan asesmen terhadap dampak banjir di Cilacap

Pusdalops BPBD Cilacap mengkonfirmasi setidaknya 100 rumah warga rusak ringan akibat terkena hempasan luapan Sungai Cimeneng yang tak mampu menampung debit air hujan.

Dampak kerusakan yang dialami oleh warga tersebut juga semakin diperparah akibat jebolnya tanggul pembatas Sungai Cimeneng dengan pemukiman.

Bayu memastikan tidak ada korban jiwa dan perbaikan tanggul yang jebol pun bisa cepat diatasi oleh petugas gabungan sehingga air bisa cepat surut dan korban dapat kembali ke rumahnya.

Kendati demikian, tim gabungan dari unsur BPBD, TNI, Polri, dan perangkat desa masih berupaya melakukan pembersihan di lingkungan warga dengan melakukan kerja bakti massal.

Selain itu, BPBD Cilacap juga telah mengirimkan logistik berupa makanan dan mendirikan dua lokasi dapur umum yang dibuka sejak kemarin. Dapur umum didirikan di Balai Desa yang mampu menyiapkan makanan sebanyak 400-700 porsi untuk warga dan petugas gabungan.

Supaya banjir tidak berulang ia memastikan, BPBD telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Banjar untuk melakukan perbaikan permanen pada tanggul dan pemeliharaan aliran Sungai Cimeneng.*

Baca juga: BMKG: Hujan ekstrem picu banjir di Kota Cilacap

Baca juga: BPBD: Banji rob masih berpotensi terjadi di pesisir selatan Cilacap

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur******

"Harus dilengkapi dengan pasukan tempur dan personil yang mempunyai kemampuan pemukul karena orientasinya bukan lantamal lagi,"

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai naiknya predikat beberapa pangkalan utama angkatan laut (lantamal) menjadi komando daerah maritim (kodamar) harus diiringi dengan perbaikan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM)

"Tentu harus ada perbaikan fasilitas-fasilitas di bidang komando dan pengendalian," kata Khairul saat dihubungi di ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kodamar harus dilengkapi dengan fasilitas tempur dan deteksi yang canggih karena bertanggung jawab atas skala yang lebih besar yakni keamanan wilayah maritim.

Tidak seperti lantamal yang berfokus menjadi pangkalan yang hanya sebagai tempat pasukan alutsista, kodamar harus memiliki fasilitas lain yang berfungsi untuk mengawasi seluruh teritorial laut.

Tidak hanya infrastruktur fisik, pengembangan sumber daya manusia (SDM) para personel yang ditempatkan di kodamar juga harus dipersiapkan.

"Harus dilengkapi dengan pasukan tempur dan personil yang mempunyai kemampuan pemukul karena orientasinya bukan lantamal lagi," kata dia.

Karenanya, dia berharap peningkatan dua unsur itu harus diutamakan Panglima TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali sebelum mendapuk beberapa lantamal menjadi kodamar.

Sebelumnya, Laksamana Ali menyebut belum semua pangkalan utama TNI AL (lantamal) berubah nomenklatur-nya menjadi komando daerah maritim (kodamar) pada Tahun 2024.

Dia menjelaskan lantamal yang berubah menjadi kodamar hanya pangkalan utama yang siap dari segi fasilitas dan berada di daerah yang rawan terhadap ancaman.

"Untuk lantamal, seperti yang disampaikan Bapak Panglima TNI, beberapa lantamal menjadi kodamar, terus ada lanal (pangkalan TNI AL) kelas A. Kalau dari validasi organisasi itu yang kami siapkan. Kodamar-kodamar mungkin tidak semua lantamal jadi kodamar, tetapi ada beberapa yang kami siapkan, yang paling rawan dan yang paling siap dari segi fasilitas," kata Laksamana Ali menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL Tahun 2024 di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Walaupun demikian, Ali belum dapat menyebutkan lantamal di mana saja yang diproyeksikan menjadi kodamar. Sejauh ini, ada Lanal Balikpapan, lokasinya dekat Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diproyeksikan menjadi lantamal kemudian kodamar.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam Rapim TNI-Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2), menyebut rencananya mengubah delapan lantamal menjadi kodamar kelas A dan enam lantamal menjadi kodamar kelas B.

Rencana validasi organisasi lantamal itu juga yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rapim TNI AL Tahun 2024 di Mabesal hari ini. Rapim TNI AL, yang diikuti jajaran pimpinan TNI AL, merupakan tindak lanjut atas Rapim TNI, Rapim TNI-Polri, dan Rapim Kementerian Pertahanan yang seluruhnya digelar pada bulan ini.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

DLHK terapkan 9 langkah cegah deforestasi hutan Aceh******

Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh melakukan sembilan langkah dalam upaya mencegah deforestasi (kehilangan tutupan) hutan Aceh yang selama ini terus terjadi di berbagai wilayah di tanah rencong.

"Ada sembilan langkah yang terus dilakukan untuk penanganan dan upaya menghindari deforestasi tidak terjadi secara masif," kata Sub Koordinator Inventarisasi Perencanaan Hutan DLHK Aceh Dedek Hadi, di Banda Aceh, Sabtu.

Disebutkan Dedek, luas kawasan hutan dan perairan Aceh mencapai 3,550 hektare, terbagi dari 1 juta hektare hutan konservasi (termasuk perairan), hutan lindung sekitar 1,7 juta hektare dan hutan produksi 710 ribu hektare.

Terkait angka deforestasi hutan alam Aceh terakhir pada 2021-2022 lebih kurang mencapai 5,3 ribu hektare. Di mana 2,8 ribu hektare dalam kawasan hutan dan 2,5 ribu hektare di luar kawasan hutan.

Baca juga: Akademisi: Rehabilitasi hutan cegah dampak buruk perubahan iklim

Baca juga: Aktivis: Sindikat penjahat lingkungan incar satwa lindung di Aceh

Karena itu, dalam upaya mencegah deforestasi ini, DLHK Aceh melakukan berbagai upaya di antaranya meningkatkan efektivitas Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah.

"Hari ini pasca berlakunya undang-undang tentang pemerintahan daerah, saat itu enam KPH wajib mengelola 3,5 juta hektare Aceh," ujarnya.

Kemudian, kata Dadek, DLHK Aceh meningkatkan efektivitas perlindungan, dan pengamanan hutan. Serta penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat.

Di mana, pihaknya melatih para 150 penyuluh dari masyarakat lokal yang berada di sekitar kawasan hutan dalam upaya pemulihan.

Keempat, DLHK juga memberikan akses legal masyarakat melalui perhutanan sosial dan hutan adat. Terakhir yang sudah berjalan di 86 unit atau di kawasan sekitar 162.288 hektare.

Selanjutnya, juga dilaksanakan pendampingan operasional perhutanan sosial yang telah terbit persetujuan baik dalam hal kualitas, keberlanjutan, hilirisasi, nilai tambah komoditi dan pasar.

"Tujuannya juga untuk membangun ownership. Di mana masyarakat akan menjaga secara sukarela," katanya.

Lalu, membuat rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG), terutama yang berada di dalam area penggunaan lain (APL).

Ketujuh, peningkatan produktivitas dan intensifikasi pemanfaatan lahan budidaya melalui koordinasi lintas sektor, sehingga ada dukungan alat ekonomi produktif.

Berikutnya, DLHK Aceh juga meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendorong kepatuhan terhadap tata ruang.

"Terakhir adalah mengembangkan sistem monitoring dan kemitraan, peringatan dini, smart patrol untuk mengatasi masifnya kegiatan deforestasi," ujarnya.

Dirinya menambahkan, dalam pencegahan deforestasi, DLHK Aceh tentunya juga menjadi pihak yang sangat membutuhkan data informasi termasuk indikasi kejadiannya.

'Ini menjadi dasar bagaimana penanganan dan upaya menghindari agar kejadian deforestasi itu tidak terjadi secara masif," demikian Dedek Hadi.*

Baca juga: BPBA ajak warga Aceh bersama-sama minimalisasi risiko bencana

Baca juga: Wali Nanggroe komit dukung penyelamatan hutan adat mukim di Aceh

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Label：rakyatslot、kakekjp、ogoh ogoh kakek zeus

Terkait：doremi 88 slot、sloto338、pahlawan 4d slot online、pinjol bunga rendah tenor panjang limit besar、mawar189、gampangwd、slot gacor slot online、kingtop4d、kredit online hp tanpa dp、tafsir mimpi 2d erek erek

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot paling gacor member baru（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04

Daftar bab terbaru

togel buku mimpi

cara pinjam di akun dana

cara kredit tv di akulaku

buku mimpi 2d joker merah

slot gacor bonus new member 100 di awal

kampusBacaan TerkaitMore+

Keturunan langsung dari masa sulit

wabah4d

Profesor UMM: Indonesia harus miliki strategi merawat anak ruminansia******

Kebijakan swasembada bakalan sapi sebaiknya juga ditata ulang untuk masa depan

Malang (ANTARA) - Guru Besar Bidang Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof Dr Ahmad Wahyudi mengemukakan bahwa Indonesia harus memiliki strategi bagaimana merawat anak-anak ruminansia yang baru lahir.

"Seharusnya Pemerintah Indonesia tidak hanya mempunyai program meningkatkan jumlah kelahiran ruminansia muda, tapi juga harus memiliki strategi cara merawat anak-anak ruminansia yang baru lahir," kata Prof Ahmad Wahyudi dalam pidato pengukuhannya berjudul "Strategi Meningkatkan Kesehatan dan Mencegah Stunting Ruminansia Muda" di kampus UMM, Sabtu.

Dengan begitu, lanjutnya, jumlah yang mati tidak lebih besar dari jumlah bakalan yang diimpor.

Ia mengatakan jika jumlah ruminansia yang mati dan angka stunting dapat diturunkan secara nasional, kebijakan impor bakalan sapi dan daging tidak diperlukan lagi. "Kebijakan swasembada bakalan sapi sebaiknya juga ditata ulang untuk masa depan,” katanya.

Ia menjelaskan pemeliharaan ruminansia yang sembrono di masa awal pertumbuhan hingga fase poligastric dapat berakibat fatal, yakni menyebabkan kematian dan stunting.

Baca juga: Ini tiga tantangan usaha ternak ruminansia versi Kementan
Baca juga: RI kembangkan ternak sapi di tiga wilayah tekan impor daging

Berdasarkan data 2015, kematian pedet sapi perah mencapai 20 persen, sementara sapi Bali yang dipelihara secara komunal bersama induknya mencapai 55,56 persen, dan menjadi 72,73 persen di 2017.

Menurutnya, pemeliharaan ruminansia muda yang sehat sangat penting, karena akan berdampak signifikan pada pertumbuhan dan kinerja produksi daging pada kehidupan dewasa.

Lingkungan hidup ruminansia muda yang berubah dari rahim dalam kondisi steril ke kondisi alam luar yang sarat dengan kontaminasi makhluk halus pathogen dan perubahan nutrisi akan sangat mempengaruhi, termasuk dalam hal pencernaan dan penyerapan pakan.

"Oleh karena itu, perawatan ruminansia muda pra-sapih yang memadai harus menjadi perhatian serius agar tidak mati dan stunting," katanya.

Baca juga: Membangun lumbung sapi di pulau-pulau kecil
Baca juga: Pemkab Aceh Barat Daya bantu puluhan ekor sapi guna swasembada daging

Sementara itu, Prof Dr Aniek Iriany yang dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Pertanian itu dalam pidatonya mengemukakan strategi adaptasi tanaman terhadap perubahan iklim untuk pertanian berkelanjutan.

Ada tiga poin pokok dalam strategi ini, yakni penggunaan lahan dan sistem manajemen, perbaikan tanaman melalui pemuliaan tanaman, serta efisiensi permintaan dan konsumsi pangan.

Selain itu, kelangkaan air karena perubahan iklim juga menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, modifikasi iklim mikro tanaman dilakukan dengan menjaga kelembaban dan suhu tanah, mencegah erosi tanah dan leachingunsur hara, karena run-offdipermukaan tanah serta mengurangi evaporasi air tanah.

“Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan pemulsaan menggunakan bahan organik, seperti jerami dan potongan rumput maupun maupun plastik. Mulsa membantu konservasi air dengan meminimalkan penguapan di permukaan tanah,” ujarnya.

Adapun pemulsaan menggunakan berbagai jenis bahan, berpotensi menjaga kelembaban tanah, mengurangi kehilangan penguapan, dan menekan populasi gulma. "Penggunaan mulsa yang berbeda memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan, hasil, dan kualitas berbagai tanaman," katanya.

Baca juga: BRIN: Konsep subak Bali merawat bumi bisa diterapkan di tempat lain
Baca juga: Pemerintah diminta segera perbaiki "syphon" Daerah Irigasi Serayu
Baca juga: Pemprov Bali tonjolkan subak sebagai praktik baik di Forum Air Dunia

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Bisikan Penyihir

maxwin 2jt

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional.
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi.
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021.
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter.
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN.
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan.
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

patriark legendaris

slotbola88

Kawasan PLBN Aruk terdampak banjir bandang******

Dua desa terdampak banjir

Pontianak (ANTARA) - Kawasan perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan sekitarnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat saat ini terdampak banjir bandang dengan ketinggian capai lutut orang dewasa.

"Iya benar terjadi banjir di Kecamatan Sajingan Besar termasuk di Kawasan PLBN Aruk," ujar Camat Aruk Obertus di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan dari kondisi di lapangan,sementara ada dua desa terdampak banjir bandang akibat hujan deras kemarin yakni Desa Sebunga dan Kaliau.

"Dua desa terdampak banjir dan untuk saat ini ada yang mulai surut. Tentu kita berharap tidak berdampak luas dalam berbagai hal atas banjir ini. Semoga cepat surut sehingga aktivitas masyarakat dan lainnya bisa normal," kata dia.

Baca juga: Bupati Sambas salurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di dua desa
Baca juga: Banjir berdampak pada 63.519 orang di Kabupaten Sambas

Sementara itu, Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Daniel mengatakan bahwa saat ini memang pihaknya telah menerima laporan dari BPBD Sambas atas terjadinya banjir.

"Tim BPBD Kabupaten Sambas sudah menginformasikan kejadian banjir dan sudah berada di lapangan," kata dia.

Untuk informasi detail jumlah warga terdampak dan fasilitas umum, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan di lapangan.

"Sejauh ini tim masih fokus melakukan penanganan terdampak banjir dan potensinya. Untuk data lengkap kami tengah melakukan pengecekan di lapangan dan koordinasi. Kemudian upaya-upaya untuk penanganan dari para pihak terus dilakukan di lapangan. Informasi lengkap nanti kami sampaikan lagi," ucap dia.

Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi
Baca juga: Sebanyak 450 korban banjir Cilacap sudah kembali ke rumah
Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta

Saya mungkin seorang pembunuh palsu

big777 login

Polda Bali terjunkan 385 personel dalam Operasi keselamatan Agung 2024******

"Dengan adanya lalu lintas yang baik akan memudahkan akses bagi masyarakat untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, serta melancarkan pembangunan,"

Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah Bali menerjunkan sebanyak 385 personel dalam Operasi Keselamatan Agung 2024 dalam rangka Cipta Kondisi Kamseltibcar Lantas Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H di wilayah hukum Polda Bali. Operasi yang akan berlangsung selama 14 hari mulai 4 Maret 2024 itu ditandai dengan apel gelar pasukan di Mako Sat Brimob Polda Bali, Tohpati, Denpasar, Sabtu. Direktur Lalulintas Polda Bali Komisaris Polisi Ruminio Ardano mengatakan Operasi Keselamatan Agung Tahun 2024 dan Pencanangan Aksi Keselamatan Jalan itu diselenggarakan untuk mengantisipasi meningkatnya pergerakan masyarakat dan arus lalu lintas menjelang bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah. Karena itu, diperlukan strategi khusus untuk mengendalikan mobilitas masyarakat sekaligus memastikan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Ardano mengatakan lalu lintas merupakan urat nadi masyarakat yang memegang peran vital dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan. "Dengan adanya lalu lintas yang baik akan memudahkan akses bagi masyarakat untuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian, serta melancarkan pembangunan," kata dia. Di balik manfaat positif lalu lintas, adanya permasalahan yaitu gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcarlantas), yang dapat berakibat fatal juga menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Adapun target utama dalam operasi itu adalah para pelanggar aturan lalu lintas yang berdampak pada kecelakaan berat seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, melawan arus, dan pelanggaran lainnya. "Pada pelaksanaan kali ini, kita akan lebih mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif yang turut didukung oleh upaya penegakan hukum. Operasi Keselamatan Agung 2024 kali ini merupakan sarana bagi kita untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat secara humanis agar selalu patuh dan disiplin terhadap lalu lintas," kata Ardano. Dia menjelaskan permasalahan di bidang lalu lintas tidak dapat diselesaikan hanya oleh kerja keras dari personel Polri saja, namun perlu adanya peran serta yang sinergis antara Polri, TNI, Pemda dan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapainya koordinasi yang solid guna terciptanya Kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif, serta dapat meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dia pun meminta para personel yang terlibat untuk mengedepankan edukasi secara humanis kepada masyarakat guna meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Selain gelar pasukan, kegiatan yang diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan lainnya itu juga dilanjutkan dengan kegiatan pembacaan ikrar deklarasi keselamatan jalan dan pelepasan konvoi pelopor keselamatan jalan Polda Bali.

Pemanggil Loli-ku

iprim303

Kolaborasi perusahaan dan rumah sakit penting untuk keselamatan kerja******

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Spesialis Kedokteran Okupasi (PERDOKI) menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan dengan penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit dalam menangani persoalan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.

Ketua Umum PERDOKI Dr. dr. Astrid B. Sulistomi, MOH, Sp.Ok, Subsp. BioKO(K) menjelaskan saat ini Indonesia memiliki sekitar 200 dokter spesialis okupasi untuk melayani 165 juta pekerja di Indonesia, sehingga kebutuhannya masih belum terpenuhi.

Oleh karena itu, salah satu upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan efektif bagi pekerja yakni melalui kerja sama antara rumah sakit dan perusahaan. Dengan begitu, dokter spesialis okupasi dari suatu rumah sakit dapat melayani beberapa perusahaan.

"Jadi sebenarnya perusahaan bisa kerja dengan rumah sakit, tidak usah punya dokter sendiri tapi membina kerja sama. Jadi dokter di rumah sakit juga bisa menangani beberapa perusahaan sekaligus tidak satu perusahaan satu dokter," ujar Astrid saat ditemui di sela kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-16 PERDOKI di Jakarta Selatan, Sabtu.

Baca juga: PERDOKI bagikan kiat menjaga kesehatan di tempat kerja

Baca juga: PERDOKI dorong semangat masyarakat di tengah kejenuhan hadapi pandemi

Astrid menyoroti rendahnya kesadaran pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak hanya itu, dia menilai umumnya penyediaan tenaga medis baik dokter umum maupun dokter spesialis di tempat kerja juga masih terbatas.

Oleh karena itu, dia mendorong penguatan edukasi baik kepada pekerja maupun perusahaan mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja.

"Menempatkan dokter di perusahaan atau program K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebenarnya adalah investasi. Dengan mengeluarkan itu tapi pekerjanya sehat kan akhirnya juga produktif dan akhirnya menguntungkan perusahaan juga," kata Astrid.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Pertemuan Ilmiah Tahunan ke-16 PERDOKI dr. Wening Tri Mawanti, Sp.OK menambahkan, PERDOKI aktif melibatkan pelaku usaha dalam pembahasan mengenai kesehatan dan keselamatan di lingkungan pekerjaan salah satunya melalui kegiatan Pertemuan Ilmiah Tahunan.

"Jadi dari satu sisi pekerjanya kami menangani langsung tapi dari sisi kebijakan kan harus manajemen yang mereka paham jadi dua-duanya ada pendekatan masing-masing," kata Wening yang turut hadir pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, dia menjelaskan penyebab kecelakaan kerja tertinggi didominasi oleh kejadian saat pekerja melakukan perjalanan berangkat maupun pulang dari tempat kerja. Selain itu, industri minyak dan gas (migas), manufaktur, dan konstruksi juga memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

"Definisi kecelakaan kerja itu kan mulai dari keluar rumah berangkat kerja, di tempat kerja, maupun dalam perjalanan kembali pulang itu definisi pengertian kecelakaan kerja. Kalau melihat seperti itu maka lalu lintas itu tinggi karena kelelahan atau buru-buru," ujar Wening.

Baca juga: Kemenkes minta perusahaan untuk perhatikan kesehatan mata para pekerja

Baca juga: Kemenkes lakukan skrining kesehatan pekerja setahun sekali

Aliansi mitos saya

link slot88

Pemkot Cirebon usulkan Soerjadi Soerjadarma jadi pahlawan nasional******

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, sedang mengusulkan agar tokoh dari daerahnya Marsekal TNI (Purn.) Elang Soerjadi Soerjadarma dianugerahi gelar pahlawan nasional karena jasa-jasanya. “Prosesnya (pengusulan gelar pahlawan nasional) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan administrasi dan prosedur yang ditetapkan,” kata Penjabat Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi di Cirebon, Sabtu. Ia menyampaikan usulan ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi Pemkot Cirebon bersama TNI Angkatan Udara (AU) pada Selasa (16/1), yang mendorong agar tokoh tersebut bisa mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Menurut dia, dalam merealisasikan wacana tersebut Pemkot Cirebon segera menggelar seminar pada Senin (4/3), dengan mengundang para akademisi dan juga instansi terkait lainnya untuk mengkaji secara komprehensif mengenai sosok Soerjadi Soerjadarma.

Baca juga: Aceh Barat peringati syahid pahlawan Teuku Umar melalui napak tilas

Baca juga: Menyingkap fakta seputar pembunuhan Oto "Si Jalak Harupat" “Setelah seminar itu, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Sosial untuk ditetapkan menjadi pahlawan nasional,” ujarnya. Ia menyatakan Pemkot Cirebon berkomitmen mendukung usulan tersebut, karena tokoh ini memiliki kontribusi yang begitu besar terhadap bangsa Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, tutur dia, Soerjadi berjasa dalam mendirikan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) serta dinobatkan sebagai “Bapak AURI”. Agus menjelaskan tokoh tersebut memiliki pengalaman yang luas dalam bidang militer di Indonesia. Soerjadi adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari tahun 1959-1962, dan juga menjabat sebagai Kepala Staf TNI AU pertama pada 1946-1962. “Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penghormatan dan juga menjadi motivasi bagi masyarakat Kota Cirebon, bahwa ada putra terbaik yang pernah memimpin TNI AU dan pernah menjadi panglima perang pada awal pembentukannya,” ucapnya. Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Soerjadi memiliki garis keturunan atau merupakan cicit dari Pangeran Jakaria alias Aryabrata yang berasal dari Keraton Kanoman Cirebon. “Kami mendukung dan memperjuangkan pengusulan ini karena menjadi kebanggaan terhadap putra daerah Kota Cirebon,” katanya. Sementara Wakil Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Udara (Waaspers Kasau) Marsekal Pertama TNI Ir Bob Henry Panggabean menyambut baik langkah dari Pemkot Cirebon, yang berusaha agar penganugerahan ini terwujud. Pihaknya siap memberikan dukungan supaya proses pengusulan tersebut berjalan lancar, sehingga Elang Soerjadi Soerjadarma dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional. “Kami berharap dari TNI AU bahwa proses ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kita bisa menambah pahlawan nasional yang tentunya asli dari Kota Cirebon,” katanya.*

Baca juga: Pemkab Kudus usulkan KH Raden Asnawi sebagai pahlawan nasional

Baca juga: Lemkapi: Hoegeng layak diusulkan sebagai pahlawan nasional

《situs 138 slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，main pragmaticHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs 138 slot》bab terbaru。