xiamen lottery paito

Pedang, Sihir, dan Taksi

jam hoki slot hari ini

KPU koordinasi Bawaslu untuk tambah waktu pemungutan suara di Jakut******

Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu  terkait dengan penambahan waktu pemungutan suara mengingat adanya pelaksanaan TPS di wilayahnya yang molor akibat banjir.

"Penambahan waktu secara aturan memang tidak diperbolehkan tapi ini situasi berbeda karena adanya banjir," kata anggota KPU Jakarta Utara Ibnu Affan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia yang menjadi prinsip saat ini adalah bagaimana melindungi hak pilih mereka yang terdaftar di TPS yang molor jadwal pemilihannya. 

Kondisi TPS banjir dan ambruk sehingga mereka ada yang mulai absensi pada pukul 10.50 WIB sementara jadwal pemungutan hanya diperkenankan hingga pukul 13.00 WIB.

"Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana," kata dia.

Ia menegaskan hal pertama yang dilakukan adalah pemungutan secara normatif agar pemilih mengambil daftar hadir sebelum pukul 13.00 WIB dan ditutup sesuai jadwal.

"Selanjutnya kompromi KPPS dengan pengawas di masing-masing TPS saja karena ini ada pemberlakuan khusus karena keterlambatan," kata dia.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan pengawas apa akan menambah waktu agar seluruh pemilih dapat menunaikan hak pilih mereka.

Selain itu, lanjutnya KPPS boleh menambah bilik suara agar mengurai antrean orang yang ingin mencoblos surat suara di TPS tersebut.

"Menambah bilik suara diperbolehkan dan kami sudah sampaikan itu kepada mereka semua," kata dia

Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Utara Muhammad Sobirin ada puluhan TPS yang terdampak banjir akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Selasa dinihari.

"Kami masih melakukan pendataan terkait jumlah TPS yang terendam banjir di wilayah Jakarta Utara," kata di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk di wilayah Pegangsaan dua ada 58 TPS yang terendam banjir selain itu ada di Sukapura.

Kemudian di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Penjaringan dan lainnya.
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: BPBD DKI jemput pakai perahu karet warga terdampak banjir menuju TPS
Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman
 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Dosa Lumen

ular buku mimpi

TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 

Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Akademi Tertinggi

jenis situs slot

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

kaisar naga merah

slot lagi gacor

Gunung Semeru erupsi lagi dengan ketinggian letusan tak teramati******

Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 155 detik

Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) kembali erupsi dengan ketinggian letusan tidak teramati pada Selasa pukul 20:36 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, Sigit Rian Alfian dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Jawa Timur, mengatakan bahwa terjadi erupsi Gunung Semeru pada 13 Februari 2024.

"Tinggi kolom erupsi tidak teramati. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 155 detik," katanya di Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, Kabupaten Lumajang.

Hingga Selasa malam tercatat jumlah erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu sejak 1 Januari hingga 13 Februari 2024 sebanyak 39 kali dan statusnya masih pada level III atau siaga.

Untuk aktivitas kegempaan tercatat sebanyak 17 kali gempa erupsi dengan amplitudo 10-22 mm, dan lama gempa 57-125 detik. Kemudian sembilan kali gempa embusan dengan amplitudo 4-8 mm, dan lama gempa 47-55 detik.

Baca juga: Gunung Semeru meletus lagi pagi ini, luncurkan abu setinggi 800 meter

Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) memberikan rekomendasi bahwa masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

Baca juga: Gunung Semeru mengalami ratusan kali aktivitas kegempaan dalam sehari
Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan letusan setinggi 1 km
 

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Gambar Dewa Takdir

cara mencairkan dana di kredivo

Surel staf kepresidenan Korsel diretas sebelum Presiden ke Inggris******

Seoul (ANTARA) - Surat elektronik seorang anggota staf kepresidenan Korea Selatan diretas, diduga oleh Korea Utara, menjelang keberangkatan Presiden Yoon Suk Yeol ke Inggris dan Prancis saat kunjungan resmi November lalu, kata kantor kepresidenan Korsel pada Rabu. 

Peretasan tersebut terdeteksi sebelum Yoon memulai lawatannya dan “langkah-langkah yang diperlukan telah diambil,” kata kantor kepresidenan kepada wartawan dan mencatat sistem keamanan kantor tersebut tidak menjadi sasaran serangan.

“Pelanggaran peraturan keamanan akibat seorang anggota staf menggunakan emailpribadi untuk bekerja adalah penyebabnya, dan langkah-langkah penguatan keamanan diambil untuk mencegah hal serupa terulang, termasuk peningkatan kesadaran keamanan,” kata kantor Yoon.

Seorang pejabat senior kepresidenan mengatakan peretasan itu diduga dilakukan oleh Korea Utara. Beberapa media melaporkan bahwa informasi yang diretas itu berisi bagian dari rencana perjalanan Yoon dan pidatonya dalam kunjungan kenegaraan ke Inggris.

Namun, kantor kepresidenan mengatakan serangan peretasan eksternal adalah kejadian biasa dan akan terus dipantau.


Sumber: Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel ajak Uni Eropa putuskan rantai pembiayaan nuklir Korea Utara

Baca juga: Kim Jong Un tutup pintu reunifikasi Korut-Korsel

 

Kim Jong Un sebut hubungan dengan Rusia jadi prioritas

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

cara mendapatkan uang di youtube dengan menonton

Panglima mutasi 61 perwira, di antaranya Kadispenau, Danpuspenerbad******

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi, memberikan promosi, dan merotasi 61 perwira TNI dari tiga matra, termasuk di antaranya Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Danpuspenerbad) dan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan mutasi itu ditujukan untuk 33 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 13 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, dan 15 perwira tinggi TNI Angkatan Udara.

Dalam Surat Keputusan (SK) bernomor Kep/168/II/2024, yang diteken oleh Panglima pada 7 Februari 2024, Mayjen TNI A. Jaka Tandang menjabat sebagai Danpuspenerbad menggantikan Mayjen TNI Toto Nugroho.

Jabatan lama Mayjen Jaka sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kepala Staf TNI AD (Kasad) pun diisi oleh Brigjen TNI Drajad Brima Yoga yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Komandan Pusat Pendidikan Teritorial Pusat Teritorial TNI AD (Danpusdikter Pusterad).

Panglima pun menunjuk Kolonel Inf. Boemi Ario Bimo sebagai pengganti Brigjen Drajad Brima.

Kemudian, Mayjen TNI Gabriel Lema yang sebelumnya menjabat Staf Khusus Kasad saat ini menjadi Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI. Jabatan Kepala Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) II Jakarta Mahkamah Agung juga berganti yang sebelumnya diisi oleh Brigjen TNI Faridah Faisal saat ini diemban oleh Laksamana Pertama Tuty Kiptiani.

Tidak hanya di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, jabatan Kadilmilti I Medan juga saat ini diisi oleh Kolonel Laut (H) Hari Aji Sugianto yang mendapatkan promosi dari jabatan sebelumnya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Kolonel Chk Esron Sinambela yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakadimilti III Surabaya saat ini naik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Sementara itu, Kolonel Cpm Irsyad Hamdie Bey Anwar yang sebelumnya menjabat Danpomdam Jaya pun mendapatkan promosi sebagai Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmilti) II Jakarta. Brigjen TNI Safrin Rachman yang sebelumnya menjabat sebagai Kaotmilti II Jakarta saat ini menjadi Staf Khusus Kasad. Tidak hanya Safrin yang saat ini mengisi jajaran staf khusus Kasad, ada juga Mayjen TNI Roni Pasaribu yang dirotasi dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli Kasad bidang industri teknologi militer dan siber.

Posisi itu pun saat ini diisi oleh Brigjen TNI Jamallulael. Jabatan dia sebelumnya sebagai Kepala Pusat Pengadaan (Kapusada) TNI sejauh ini pun kosong.

Baca juga: Panglima TNI mutasi 183 pati, termasuk pangdam dan kapuspen

Dari jajaran TNI AL, Panglima TNI memutasi Mayjen TNI (Mar) Oni Junianto dari jabatan sebelumnya sebagai perwira staf ahli saat ini menjadi staf khusus Panglima TNI. Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi yang sebelumnya menjabat Asisten Operasi Panglima saat ini mengisi jabatan Oni sebagai perwira staf ahli Panglima.

Kemudian, Laksamana Pertama TNI Tri Harsono menerima promosi sebagai Asisten Komunikasi Elektronika Kepala Staf TNI AL (Askomlek Kasal). Laksma TNI dr. Agus Guntoro yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Pusat Kesehatan (Waka Puskes) TNI saat ini menjabat Staf Khusus Kasal.

Posisi Waka Puskes TNI pun saat ini diisi oleh Laksma TNI R. M. Tjahja Nurrobi.

Dari jajaran TNI AU, jabatan Kadispenau saat ini diisi oleh Marsekal Pertama TNI Bambang Juniar Djatmiko. Pejabat lamanya, Marsma TNI R. Agung “Sharky” Sasongkojati menjadi perwira tinggi Mabes TNI AU dalam rangka pensiun.

Jabatan Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AU (Kadisinfolahtaau) juga berganti saat ini diisi oleh Marsma TNI Rudy Agus Gemilang. Pejabat lamanya, Marsma TNI Didik Pujo Indarto menjabat Staf Khusus Kepala Staf TNI AU (Kasau).

Dalam SK mutasi kali ini setidaknya ada 12 kolonel pecah bintang, yang artinya mereka bakal menyandang status sebagai perwira tinggi jenderal bintang satu.

Di luar nama-nama yang telah disebutkan di atas, para perwira yang pecah bintang itu antara lain Kolonel Czi Harri Dolli Hutabarat yang saat ini menjabat Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Pascasarjana Universitas Pertahanan, Kolonel Inf. Heri Abriyadi yang saat ini menjabat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan Unhan, Kolonel Ckm dr. Djanuar Fitriadi sebagai Dircab Puskesad, Kolonel Chb Hartum Sadmaja sebagai Dircab Pushubad, Kolonel Lek CH. Akbar Hutasuhut sebagai Direktur Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Kolonel Tek Isdwiyanto sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Kasau Bidang Air Power, dan Kolonel Czi Suwandi sebagai Inspektur Pusziad.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024