fyrewin

Guizhi Tongjian

pinjol bunga terkecil

Penjelasan Erick Thohir SGIE Ala Gibran: Bukan Topik Sembarangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thohir mengapresiasi Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabumingsoal topik State of The Global Islamic Economy (SGIE) yang dibahas dalam debat Pilpres kedua pada 22 Desember lalu.

"Saya mengapresiasi Mas Gibran yang sudah mengangkat isu SGIE. Ini bukan topik sembarangan, ekonomi dan keuangan syariah itu krusial, terutama di Indonesia," kata Erick dalam video reels Instagram pribadinya Minggu (24/12), dikutip CNNIndonesia.com.

Menurutnya para pemimpin, terutamamuda yang komitmen dengan ekonomi syariah patut diapresiasi. Apalagi saat ini kemungkinan besar masih banyak yang belum terlalu tahu soal SGIE yang disinggung Gibran dalam debat tersebut.

Kata Erick, meskipun saat ini Indonesia menempati posisi keempat, tapi potensi untuk ada di peringkat pertama sebenarnya cukup besar. Mengingat umat muslim di Indonesia memang cukup tinggi.

"Karena (berdasarkan) statistik, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia," kata dia.

[Gambas:Instagram]

Oleh karena itu, Erick berharap calon-calon pemimpin bisa benar-benar memahami apa itu SGIE, dan tentu seberapa penting sektor ini untuk Indonesia.

"Karena ini bisa menjadi satu topangan baru untuk kemajuan ekonomi yang adil, cepat, dan stabil. Dan semoga kita bisa mencontoh komitmen dan semangat Mas Gibran demi kesuksesan ekonomi syariah di Indonesia," kata dia.

Gibran dalam debat Jumat (22/12) lalu memang sempat 'membantai' Muhaimin Iskandar dengan bertanya soal SGIE kepada calon wakil presiden nomor urut 2 tersebut. Namun Gibran tidak menyertakan apa yang dimaksud SGIE itu.

Cak Imin dalam debat tersebut kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu apa yang dimaksud dengan SGIE ini.

Gibran kemudian menjelaskan SGIE di mana Indonesia menempati peringkat 10 besar dalam hal produk halal. SGIE sendiri merupakan singkatan bahasa Inggris yakni State of Global Islamic Economy.

(tst/agt)

Toko Hitam Tuhan Tuhan

slot gacor minggu ini

Polisi periksa kesehatan penyelenggara pemilu selama rekapitulasi ******

diharapkan dapat mendukung kelancaran penghitungan suara di tingkat kecamatan

Jakarta (ANTARA) - Polres Jakarta Timur menyelenggarakan bakti sosial memeriksa 50 petugas penyelenggara pemilu yang dilaksanakan selama tahapan rekapitulasi suara di Rumah Susun Pulogadung, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat.

Petugas penyelenggara pemilu yang diperiksa kondisi kesehatannya meliputi panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan petugas keamanan, termasuk saksi dari kalangan partai politik (parpol).

"Dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan obat gratis ini diharapkan dapat mendukung kelancaran penghitungan suara di tingkat kecamatan," kata Wakapolres Metro Jaktim AKBP Burhanuddin.

Petugas kesehatan yang diterjunkan itu dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polres Metro Jakarta Timur dibantu tenaga medis dari kelurahan setempat.

"Semoga rangkaian pemilu bisa berjalan aman dan lancar sesuai ketentuan," ujarnya.

Pemeriksaan kesehatan itu untuk memastikan kondisi kesehatan personel penyelenggara Pemilu agar tetap fit karena pada Jumat ini hari terakhir proses rekapitulasi suara untuk tingkat kecamatan.

Sementara itu, petugas PPK Kecamatan Cakung Lira Purwati mengapresiasi kegiatan yang diadakan Polres Metro Jakarta Timur tersebut.

Apalagi, saat ini penyelenggara pemilu sangat membutuhkan kondisi kesehatan yang prima di tengah kesibukan selama rekapitulasi suara.

"Kegiatan ini sungguh sangat membantu para penyelenggara pemilu, baik PPK dan PPS. Di Kecamatan Cakung masih ada 52 TPS yang belum selesai rekapitulasi suara. Hari ini kita genjot agar rekapitulasi suara di Cakung selesai," kata Lira.
Baca juga: KPU Jaksel persiapkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kota
Baca juga: Empat kecamatan di Jaksel selesai rekapitulasi suara Pemilu 2024
Baca juga: KPU Jakut masih tunggu rekapitulasi hasil pemilu tingkat kecamatan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

wak togel

InJourney: Pembalap dibawa "tour area" untuk melihat Danau Toba******

Toba (ANTARA) - Penanggung jawab sementara (Pjs) Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Yudhistira Setiawan mengatakan para pembalap F1 Powerboat Danau Toba 2024 akan dibawa keliling kawasan wisata (tour area) untuk melihat keindahan danau vulkanik terbesar di dunia tersebut. Yudhistira mengatakan para pembalap sebelumnya dibawa ke Pantai Pasir Putih Lumban Bulbul di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, guna melihat keindahan destinasi wisata andalan tersebut. "Kami sudah bawa ke Pantai Bulbul kemarin. Nanti kami akan melihat lagi untuk tujuan destinasinya karena terkait kondisi para pembalap setelah balapan selesai pada 3 Maret," kata Yudhistira dalam konferensi pers untuk persiapan akhir penyelenggaraan di Kantor Bupati Toba, Jumat. Ia mengatakan, tour areaitu sebagai upaya mempromosikan Danau Toba ke dunia internasional sehingga tidak hanya penyelenggaraan balapan otomotif saja, tetapi juga berdampak dengan perekonomian masyarakat sekitar. Lebih lanjut, dia mengatakan, penyelenggaraan powerboat tahun lalu dinilai terbaik di dunia karena melibatkan semua pihak seperti masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah, dan swasta, sehingga koordinasi berjalan baik. "Sejak penyelenggaraan tahun lalu dan sekarang, kami selalu mengusung tema pesta rakyat. Side eventUMKM ada, kultur budaya lokal, artis nasional untuk hiburan juga dilakukan di luar balapan," ujar Yudhistira. Baca juga: Pembalap F1 Powerboat Danau Toba jajal sirkuit jelang free practice

Sementara itu, persiapan lomba perahu motor super cepat atau F1 Powerboat Danau Toba sudah siap 100 persen. Ia menambahkan, waktu balapan powerboat sedikit berbeda dibandingkan tahun lalu, yaitu akan dilakukan pada pagi hari. Sedangkan untuk side eventyaitu Kejuaraan Nasional Aquabike Danau Toba atau jet ski akan digelar pada siang hari. Pada 2-3 Maret, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba.

Penyelenggaraan powerboat nanti juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984. Selain itu, F1 Powerboat Danau Toba tahun ini akan diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Menpora: Cara memasyarakatkan F1 Powerboat adalah memiliki pembalap
Baca juga: Desa Lumban Bulbul dukung penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan seni bela diri yang hebat

web slot gacor

KPU Pegunungan Arfak jadwalkan rekapitulasi suara dimulai 4 Maret******

Jadi, yang masih dalam penginputan data hanya PPD Minyambouw, besok atau lusa sudah selesai.

Pegunungan Arfak (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, menjadwalkan penyelenggaraan pleno terbuka rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024 selama 20 hari, mulai 4 Maret 2024.

"Rencananya pada hari Senin, 4 Maret, kami melaksanakan pleno tingkat kabupaten," kata Ketua KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Yosak Saroi di Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Jumat.

Menurut dia, pelaksanaan pleno tingkat kabupaten menunggu panitia pemilihan distrik (PPD) menyelesaikan pengunggahan data rekapitulasi suara ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU Republik Indonesia.

Ada sembilan PPD yang saat ini sudah merampungkan penginputan dokumen yang dimaksud, yaitu PPD Testega, PPD Didohu, PPD Catubouw, PPD Hink, PPD Anggi, PPD Anggi Gida, PPD Membey, PPD Sururey, dan PPD Taige.

"Jadi, yang masih dalam penginputan data hanya PPD Minyambouw, besok atau lusa sudah selesai," ucapnya.

Yosak menyebutkan ada tiga dasar hukum untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara hasil pemilu secara berjenjang, mulai dari tingkat panitia pemungutan suara (PPS), PPD, kabupaten, provinsi, dan pusat.

Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, serta Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Menetapkan Hasil Pemilu.

"KPU tetap tunduk pada aturan kepemiluan, dan kami upayakan semua proses berjalan lancar," tutur Yosak.

Menurut dia, pengunggahan dokumen C plano oleh 10 PPD dipusatkan di kantor KPU karena sebagian besar distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak belum terkoneksi dengan jaringan internet.

Meski demikian, rekapitulasi suara yang dimulai dari 182 PPS hingga 10 PPD berjalan lancar berkat dukungan pengamanan maupun pengawasan maksimal dari pihak Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak dan aparat TNI/Polri.

"Yah, dinamika itu pasti ada dalam pesta demokrasi, tetapi semuanya bisa ditangani dengan baik," ucap Yosak.

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 182 TPS yang tersebar pada 166 kampung dan sepuluh distrik di Pegunungan Arfak berjalan tertib tanpa adanya pemungutan suara ulang (PSU).

Selain itu, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kaimana juga tidak melaksanakan PSU pada Pemilu 2024, sedangkan empat kabupaten lainnya mendapat rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan PSU.

Kabupaten Manokwari ada tujuh TPS yang PSU, Kabupaten Teluk Bintuni lima TPS PSU, Kabupaten Teluk Wondama dua TPS PSU, dan Kabupaten Fakfak dua TPS PSU.

Baca juga: KPU Pegaf sebut rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat distrik aman
Baca juga: Bawaslu Papua Barat temukan ketimpangan data DPS Pegunungan Arfak

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Qin Jianji

bonus slot 100 persen

Bulog Buka Suara soal Viral Video Buruh 'Mandi' Beras di Gudang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bulog buka suara usai viral video laki-laki tanpa baju mandi dan guling-guling di tumpukan berasyang tertuang di gudang mereka.

Dalam rekaman yang beredar di media sosial, pekerja itu tampak riang bermain-main dan diguyur beras. Sementara itu pekerja yang lain mengabadikan momen tersebut.

Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi Wijaya mengatakan pihaknya telah menelusuri video itu.

Tomi masih menjelaskan beras itu kemudian akan diolah kembali di mesin Rice to Rice (RtR) milik Bulog.

Bulog, kata dia, berkomitmen memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk masyarakat.

"Sehingga jika ada upaya-upaya yang berlawanan dengan komitmen tersebut akan ditindak tegas," ujar Tomi.

Tomi tak menerangkan tindakan seperti apa yang dianggap berlawanan dengan komitmen Bulog termasuk yang akan diterima.

Video laki-laki 'mandi' beras itu menjadi perbincangan di media sosial.

[Gambas:Video CNN]

Banyak warganet yang mengaitkan bau apek pada beras karena aksi 'mandi' beras semacam itu. Beberapa yang lain berkomentar dengan narasi negatif.

Pemerintah Indonesia akhir-akhir ini berusaha mengamankan cadangan beras untuk tahun depan dengan membeli dari beberapa negara.

Terbaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah melalui Perum Bulog menandatangani kontrak impor beras sebesar satu juta ton dari India.

Jokowi juga membeberkan Indonesia berhasil mengamankan impor beras dari Thailand sebanyak dua juta ton.

(nsa/agt)

[Gambas:Video CNN]

Meng Hailan Ye Chengjun

uang77

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen******

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).
 Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut. "Alih-alih menyederhanakan partai, penerapan PT yang selalu meningkat justru semakin meningkatkan suara terbuang dan menyebabkan hasil pemilu tidak proporsional," kata Khoirunnisa saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Menurutnya, putusan MK menetapkan bahwa hal yang berkaitan dengan ambang batas harus dihitung ulang untuk Pemilu 2029, sehingga menurutnya penghitungan ambang batas yang akan digunakan, bakal diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi “partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan:
a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”. Menurutnya, MK juga telah menetapkan bahwa perubahan ketentuan itu perlu melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. "Bisa saja pembentuk UU nanti pakai rumus itu. Yang penting harus ada penghitungan yang rasional," kata dia.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024