slot deposit 10 ribu dana

Peri Giok Piao Ran

Kemenhub Ungkap Tarif LRT Jabodebek Tembus Rp25 Ribu******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan besaran tarif LRT Jabodebek tembus Rp25 ribu.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut tarif tersebut diberlakukan untuk perjalanan dengan jarak terjauh. Sementara untuk tarif jarak terpendek sebesar Rp5.000.

"Tarif awal Rp5.000 di rencana awal. Total maksimum, dari ujung ke ujung Rp20 ribu-Rp25 ribu. Karena jaraknya dari Cibubur ke Dukuh Atas sama dari Bekasi beda nih. Jadi, ada yang Rp20 ribu-Rp25 ribu, sampai ke Dukuh Atas ya," ungkap Risal, dikutip dari detikcom, Rabu (5/7).

Padahal, jadwal operasional komersialnya sudah dekat, yakni Agustus 2023 mendatang. Bahkan, LRT Jabodebek bakal diuji coba mulai 12 Juli nanti.

"Sabar, keluar sebentar lagi (izin operasinya). (Kapan?) Minggu depan, deh. Pokoknya kami berupaya izin operasi sudah mulai keluar sepanjang dia lulus uji," tegasnya.

Lihat Juga : Bos PLN Blak-blakan Jurus Transisi Energi Hijau

Untuk sementara, masyarakat bakal dikenakan tarif Rp1 selama masa uji coba mulai 12 Juli hingga 17 Agustus 2023.

Di lain sisi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap LRT Jabodebek bisa mengangkut 500 ribu penumpang per harinya. Dengan begitu, LRT Jabodebek dan KRL akan melayani total 1,7 juta penumpang per hari.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Sri Mulyani Bebaskan PNS dari Pajak Fasilitas Kantor******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecualikan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pengenaanpajakpenghasilan (PPh) untuk fasilitas kantor yang berlaku sejak 1 Juli 2023.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa seluruh kenikmatan atau fasilitas kantor yang diterima oleh pegawai dan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah dikecualikan dari objek PPh.

Selain itu, fasilitas lain yang juga dibebaskan PPh nya adalah makanan, bahan makanan, bahan minuman dan atau minuman bagi seluruh pegawai tanpa batasan nilai. Sedangkan, jika pegawai menerima uang makan di atas Rp2 juta saat dinas luar akan dikenakan pajak.

Natura atau kenikmatan terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja meliputi pakaian seragam, antar jemput karyawan, peralatan keselamatan kerja, obat-obatan/vaksin dalam penanganan pandemi tanpa batasan nilai juga dibebaskan dari objek pajak penghasilan.

Selanjutnya, fasilitas kegiatan olahraga juga dikecualikan dari objek PPh, tapi ini tidak termasuk untuk olahraga golf, balap pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif yang dikenakan pajak jika nilainya di atas Rp1,5 juta.

Fasilitas kantor berupa komputer, laptop, atau telepon seluler beserta sarana penunjang lainnya seperti pulsa dan paket internet juga dibebaskan dari pemungutan PPh tanpa batasan nilai.

[Gambas:Video CNN]

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Sempat Terhenti, KAI Daop 6 Pastikan Perjalanan Aman Usai Gempa DIY******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 6 memastikan perjalanan kereta api kini aman setelah gempa Magnitudo 6,4 di 94 Km Barat Daya Bantul-DIY yang terjadi pukul 19.57 WIB, Jumat (30/6).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Franoto Wibowo di Solo mengatakan Daop 6 langsung menerjunkan petugas untuk mengecek kondisi jalur kereta api setelah gempa terjadi, dan 12 perjalanan sempat terhenti.

Lihat Juga : Daftar 12 Perjalanan Kereta yang Dihentikan Saat Gempa Guncang Yogya

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, KA 217 Jayakarta, KA 87 Senja Utama Slo, KA 124 Bangunkarta, KA 93 Lodaya, KA 690F KRL commuter Line, KA 55 Gajayana, dan KA 97 Sancaka.

Oleh sebab itu, ia turut menyampaikan permohonan maaf atas tertahannya KA tersebut selama beberapa menit karena dilakukan pengecekan jalur untuk memastikan perjalanan KA aman dan selamat.

Terkait hal itu, ia meminta penumpang tidak mengkhawatirkan kondisi tersebut karena KAI telah mengerahkan petugas pemeriksa dan perawatan jalur untuk bersiaga di semua titik sesuai wilayahnya.

Lihat Juga : Listrik di Beberapa Wilayah Kebumen Terputus Imbas Gempa DIY

rencana masa makmur

Setelah Libur Panjang, IHSG Diperkirakan Menguat******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan dibuka menguat setelah melewati libur panjang Iduladha pada perdagangan, Senin (2/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG di awal semester II-2023 akan dipengaruhi oleh data inflasi yang bakal dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada siang ini.

"Rilis data inflasi akan memberikan warna pada pergerakan IHSG hari ini tentunya dapat menjadi salah satu penopang kenaikan bagi IHSG hingga beberapa waktu mendatang, sehingga hari ini IHSG berpotensi menguat," ujar William dalam riset hariannya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG bakal dibuka netral pagi ini. Hal ini dikarenakan pada akhir perdagangan pekan lalu ditutup melemah di bawah garis normal.

"IHSG membentuk candle spinning top dan masih ditutup di bawah garis SMA-20 yang mengindikasikan bahwa tren turun bisa berlanjut menuju 6.589," kata Ivan.

Lihat Juga : Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU

Menurutnya, hari ini level support IHSG berada di 6.589, 6.542 dan 6.509. Sementara level resistennya di 6.717, 6.767, 6.815 dan 6.884.

Sebelumnya, IHSG ditutup pada level 6.661 pada Selasa (27/6). Indeks saham melemah 2,78 poin atau 0,04 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,052 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,51 miliar saham. Pada penutupan kali ini, 260 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan.

Terpantau, lima dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 1,55 persen. Sedangkan, enam lainnya menguat dipimpin oleh sektor keuangan naik 1,14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pemecahan

Ada Sejak 1884, Kementan Beber Alasan Antraks Tak Akan Musnah******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyakit antraksdi Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewanini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

Kasus terbaru adalah temuan kasus penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang menewaskan tiga orang.

"Antraks ada di Indonesia sejak 1884 dan setiap tahun memang terjadi beberapa kasus yang sporadis, tidak endemis pada daerah-daerah tertentu saja. Sehingga ketika ada faktor risiko (infeksi), spora (serbuk) ini akan aktif kembali menginfeksi," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin dalam konferensi pers daring, Kamis (6/7).

Nuryani menegaskan hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih. Ini demi mencegah penyebaran spora. Spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

Meski tak bisa hilang, ia menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Kementan menyebut kasus antraks pada hewan di Gunung Kidul merupakan kejadian pertama tahun ini. Ada 12 ekor ternak terinfeksi, terdiri dari 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Sebelumnya, Kementan mendata kasus antraks di Indonesia ada 10 kasus pada 2022, 8 kasus pada 2021 dan 11 kasus di 2020.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi Sun Wukong

Harga Rumah Subsidi Resmi Naik, Paling Mahal Rp240 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menetapkan batasan harga jual rumah subsidi tahun 2023-2024. Harga hunian naik, paling mahal dibanderol Rp240 juta per unit.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, yang diteken Basuki pada 23 Juni lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna meminta agar kenaikan harga ini tidak dikenakan pada konsumen yang sudah memesan rumah dan terikat kata sepakat dengan pengembang sebelum aturan ini diundangkan.

Menurutnya, Kepmen PUPR ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Herry menjelaskan kenaikan harga jual rumah umum tapak telah mempertimbangkan adanya kenaikan harga bahan bangunan dan lahan, serta keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Berikut rinciannya:

- Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk 2023 sebesar Rp162 juta dan 2024 sebesar Rp166 juta.

- Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada 2023 sebesar Rp177 juta dan 2024 sebesar Rp182 juta.

-Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp168 juta di 2023 dan 2024 sebesar Rp173 juta.

- Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk 2023 sebesar Rp181 juta, serta 2024 sebesar Rp185 juta.

- Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2023 sebesar Rp234 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp240 juta.

[Gambas:Video CNN]