ratu89

Cerita Desa Kecil

macaubet 77

Harga Samsung Galaxy F15 dan M14 4G bocor******

Jakarta (ANTARA) - Samsung Galaxy F15 akhirnya resmi diluncurkan di India pada hari Senin, 4 Maret 2024 setelah cukup banyak informasi bocor dalam beberapa waktu terakhir.

Ponsel tersebut mungkin akan dirilis bersamaan dengan M14 4G, yang sudah bisa dilihat pada akhir Januari di situs dukungan Samsung.

Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), harga untuk kedua perangkat ini di India dibocorkan oleh akun Abhishek Yadav melalui aplikasi X.

Baca juga: Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Galaxy F15 akan dijual mulai dari 13.499 Rupee India atau sekitar Rp 2,5 Juta dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB.

Pembeli juga dapat membayar 1.000 Rupee atau hampir Rp 200 ribu lebih untuk mendapatkan tambahan RAM 2GB.

Harga pertama akan menjadi 11.999 Rupee (Rp 2,2 Juta) setelah penawaran.

Sementara itu, Galaxy M14 4G akan dijual mulai dari 9.499 Rupee (Rp 1,8 Juta) dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Akan ada juga versi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB seharga 12.499 Rupee (Rp 2,3 Juta).

Informasi ini tampaknya berasal dari dokumen internal resmi Samsung yang ditujukan untuk mitra ritel perusahaan.


Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Master Paviliun Jingtian

tafsir mimpi 17

Jokowi: Indonesia ingin punya gedung Istana bukan peninggalan kolonial******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) karena bangsa Indonesia ingin mempunyai gedung Istana Presiden yang bukan merupakan peninggalan kolonial.

“Memang kita ingin memiliki gedung (Istana) Presiden yang bukan peninggalan dari kolonial. Kita bangun sendiri dengan bahan-bahan produk kita sendiri, dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Presiden Joko Widodo di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat.

Jokowi menyampaikan seringkali ketika menerima tamu pemimpin negara lain di Istana Kepresidenan, para pemimpin negara lain itu memuji bagusnya gedung Istana yang dimiliki Indonesia.

Namun Presiden tidak bisa mengatakan apa-apa karena gedung Istana Kepresidenan Jakarta yang ada saat ini peninggalan dari kolonial Belanda.

“(Istana) di Bogor juga sama, di Yogya juga sama, di Cipanas juga sama,” jelasnya .

Presiden menekankan pembangunan Istana Presiden di IKN dikerjakan agar bangsa Indonesia memiliki kebanggaan terhadap kemampuan sendiri yang berkepribadian dalam budaya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengajak masyarakat yang datang ke IKN untuk mencoba melihat IKN dari tempat tertinggi, yakni di lokasi Gedung Istana Presiden di IKN, untuk melihat transformasi pembangunan IKN saat ini.

“Mungkin yang belum pernah ke IKN, tolong ke Istana dilihat, kita ini, IKN ini seperti apa ke depannya, akan terjadi transformasi seperti apa. Akan kelihatan kalau bapak ibu naik ke tempat tertinggi, di Istana,” ujar Presiden.

Presiden mengaku tidak mengetahui apakah masyarakat boleh datang ke lokasi pembangunan di Istana Presiden atau tidak, namun ia menyarankan masyarakat mencoba agar bisa melihat pembangunan IKN dengan lebih jelas.

"Saya nggak tahu boleh nggak masuk, tapi kalau boleh saya kira semuanya harus melihat dari sana. Saya sudah sering, kalau saya sih boleh kan, tapi belum tentu bapak ibu juga boleh. Tapi saran saya dicoba ke sana, akan kelihatan," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi mulai berkantor di IKN pada Juli
Baca juga: Presiden: Banyak investor antre mau berinvestasi di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Muhammad Solih Januar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jin Ke Ru Giok

rtp simasbola

DJKA tegaskan STNK motor mudik gratis lewat kereta wajib sesuai KTP******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan tegas menyatakan setiap kendaraan mudik motor gratis melalui transportasi kereta api diwajibkan nama di STNK sesuai dengan identitas KTP pemilik kendaraan.

“Kalo STNK nya beda dengan KTP boleh tidak Pak ? Yang diperbolehkan adalah KTP asli, STNK asli, KK (Kartu Keluarga) asli dengan satu identitas,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Arif Anwar di Jakarta, Sabtu.

Arif menyampaikan  hanya akan melayani mudik motor gratis jika motor tersebut memiliki surat-surat lengkap yakni STNK yang sesuai dengan identitas pemiliknya atau yang membawa kendaraan tersebut.

Sehingga bagi kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan dan belum melakukan balik nama, maka tidak bisa mendapatkan fasilitas layanan mudik motor gratis Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dari kereta api.

Baca juga: DJKA siapkan kuota 12.180 motor gratis mudik Lebaran mulai 4 Maret

“Buktinya balik nama apa, kan kami enggak bisa membuktikan apakah itu sudah dibeli atau belum,” ucap Arif.

Arif menegaskan kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah preventif untuk menghindari kejadian tidak diinginkan seperti kehilangan motor.

“Misalkan motornya atas nama istrinya, kan KTP istri juga ada bahkan di kartu keluarganya juga ada nama istrinya. Jadi, jangan khawatir kenapa kami meminta KTP asli kakak asli dan STNK asli dengan satu nama, maksudnya adalah agar tidak disalahgunakan dan memperkecil kemungkinan motor hilang dan sebagainya,” jelas Arif.

Dia menuturkan bahwa pentingnya konsistensi antara data pemilik motor yang tercantum dalam STNK, KTP, dan KK untuk menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan.

“Jadi sebenarnya ini untuk keamanan juga. Misalnya motornya telat datangnya nah pada saat mau diambil harus membawa dokumen asli, kalau STNK yang ditunjukkan beda dengan nama di KTP. Tolong yang ambil yang namanya dong yang sesuai STNK,” tambah Arif.

Baca juga: Kemenhub perpanjang tarif promo LRT Jabodebek hingga 31 Maret 2024

Kemenhub memberikan layanan mudik motor gratis pada Lebaran 2024, namun bagi penumpang akan dikenakan tarif mulai Rp10.000 jika perjalanannya di bawah 290 kilometer dan Rp20.000 jika melebihi jarak tersebut.

Kemenhub akan mulai membuka pendaftaran layanan ini sejak Senin 4 April dan akan melakukan pengangkutan kendaraan mudik motor gratis mulai tanggal 2-8 April, sedangkan untuk pengangkutan arus balik dilakukan pada 13-19 April 2024.

Masyarakat bisa mendaftar melalui website resmi yakni mudikgratis.dephub.go.id dengan persyaratan pertama adalah KTP, kartu keluarga, SIM dan STNK yang masih berlaku atau tidak mati pajak, serta besaran motor kurang dari 200 cc.

Selain itu, masyarakat juga bisa mendaftar secara langsung di 18 stasiun yang telah ditetapkan yakni Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Tanggerang, Depok Baru, Bekasi, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari, Semarang Tawang, Madiun, Cirebonprujakan, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kroya, Gombong, dan Kebumen.

DJKA juga menyebut orang yang bisa menumpangi kereta hanya dua orang dari motor yang akan diangkut yaitu pengendara dan pembonceng. Lebih dari itu diperbolehkan dengan catatan orang ketiga merupakan anak di bawah usia 2 tahun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi pesawat

auto 88 slot

Pertamina Hulu Energi berkomitmen perhatikan HSSE di setiap kegiatan******

peningkatan kinerja keselamatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan kinerja unggul untuk terus berkontribusi pada energi nasional

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) selaku Subholding Upstream Pertamina terus meningkatkan kinerja dalam berkontribusi memenuhi energi nasional dengan selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (HSSE) dalam setiap kegiatan.

Dengan kinerja yang berbasis manajemen risiko, PHE mencatat jam kerja selamat sampai lebih dari 57 juta jam kerja selamat dengan jumlah manpowermencapai 127.665/hari selama 2023.

Vice President HSSE PHE Geri Simansyah Achsan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa perusahaan secara aktif selalu melibatkan seluruh pekerja dalam melaksanakan kampanye keselamatan kerja.

"PHE menempatkan pentingnya pengetahuan dan kesadaran dengan melakukan kampanye dan edukasi baik melalui town hall, offline/onlinepelatihan, video pembelajaran maupun kuis yang dapat diikuti oleh seluruh pekerja. Hal ini untuk memastikan bahwa pekerja terlibat aktif dalam menerima dan mengimplementasikan aspek HSSE dalam pekerjaan sehari-hari," kata Geri.

PHE mencatat rasio total recordable incident rate(TRIR) sebesar 0,14, di mana toleransi maksimal di angka 0,19 (capaian semakin rendah, semakin baik) dengan jumlah jam kerja selama tahun 2023 lebih dari 333 juta.

Baca juga: PHE umumkan perubahan jajaran direksi, siapkan kinerja unggul

Baca juga: PHE catat temuan sumber daya migas 1,4 miliar barel setara minyak

Pada 2023, PHE juga mencatat beberapa penghargaan di bidang HSSE, di antaranya 29 Penghargaan Subroto Bidang Efisiensi Energi (PSBE) dan satu Penghargaan Dharma Karya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Selain itu, PHE juga memboyong hingga 12 predikat Proper Emas dan 19 predikat Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Proper merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan penghargaan tertinggi terhadap kinerja pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan, di bidang environment, social, and governance(ESG), PHE mendapatkan rating sebesar 21,5 atau medium risksetelah melalui proses asesmen dari lembaga rating internasional, Sustainalytics. Keberhasilan itu merupakan peningkatan, di mana sebelumnya pada 2022, PHE berada di rating 30,5 atau high risk.

Salah satu keterlibatan pekerja dalam kampanye HSSE juga dilakukan dalam peringatan bulan K3 yang tengah berlangsung saat ini. HSSE menggelar berbagai kegiatan, di antaranya, lomba cerdas cermat, lomba video HSSE, lomba basic life support(BLS), lomba menembak, hazard huntdan kegiatan menarik lainnya untuk diikuti seluruh pekerja.

"Dengan adanya berbagai kegiatan yang dilakukan di PHE dalam rangka sosialisasi kesadaran pentingnya aspek HSSE, peningkatan kinerja keselamatan merupakan langkah awal dalam mewujudkan kinerja unggul untuk terus berkontribusi pada energi nasional," ucap Geri.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa Pertamina terus melakukan langkah-langkah nyata dalam penerapan HSSE.

"Pertamina berkomitmen penuh untuk meningkatkan kinerja yang salah satu targetnya adalah zero accident," kata Fadjar.

Baca juga: PHE catatkan kinerja optimal di 2023

Baca juga: PHE bidik cadangan migas raksasa di 2024 demi perkuat ketahanan energi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Gadis malang dan gadis bangsawan

alamat slot terbaru

Inacraft 2024 perkenalkan keindahan kerajinan Toba di mata dunia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Toba Rita Marlina Poltak Sitorus mengatakan Pameran International Handicraft Trade Fair (Inacraft 2024) memiliki tujuan untuk mengangkat keindahan berbagai hasil kerajinan UMKM Kabupaten Toba di mata dunia.

“Ajang Inacraft 2024 bertujuan untuk mengangkat kain tenun hasil para UMKM, yang diharapkan dikenal tidak hanya di lokal tapi juga sampai mancanegara dan, tentunya menjadikan potensi besar pergerakan ekonomi daerah,” kata Rita dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Rita menuturkan acara yang digelar di Jakarta Conventional Center (JCC), Jakarta pada 28 Februari-3 Maret 2024 itu ikut memamerkan hasil kerajinan dari Kabupaten Toba seperti tenun hingga kerajinan ulos sirara dan ulos tumtuman yang dibuat oleh penenun yang dilihat hasilnya sangat halus.

”Apalagi saat ini para penenun ulos di Toba sudah banyak dikenal beberapa kementerian dan, memang kami dikenal tenunan dengan menggunakan gedogan,” katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana kunjungi pameran Inacraft 2024

Baca juga: Pertamina hadirkan 29 UMKM unggulan di ajang Inacraft 2024

Menurutnya, acara tersebut juga merupakan langkah yang tepat untuk melestarikan budaya tenun agar tidak tergerus oleh penggunaan mesin dalam pembuatan kain tenun, sekaligus upaya untuk meningkatkan kualitas melalui bantuan Menparekraf memberikan pelatihan pewarnaan alami kepada pelaku UMKM.

Misalnya melalui pemberian pelatihan yang bekerja sama dengan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait cara membuat pewarnaan kain secara alami bagi pelaku UMKM di Kabupaten Toba.

“Saya berharap ke depannya seluruh para penenun di Toba terus meningkat dan berkembang termasuk turunannya. Tenunan dari gedogan yang saya buat jadi outer dan ternyata peminatnya cukup banyak, ini bisa dipakai bukan hanya saat acara adat tapi juga kegiatan sehari hari,” ujar istri dari Bupati Toba itu.

Menanggapi hal itu, Ketua Bidang Koperasi UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Toba, Agustina, mengatakan pihaknya turut berupaya mempromosikan produk kerajinan yang ada di Toba melalui pameran Inacraft 2024.

Produk lain yang diperkenalkan adalah pernak-pernik berupa sirat gantungan kunci, gelang tangan yang dibawa oleh pedagang Toba dibawa ke Samosir.

“Sekarang melalui Ibu Bupati Toba, para penenun tidak hanya dikenal Ulos Ragihotang yang dipakai saat pernikahan. Saat ini sudah menambah produk turunan seperti, songket dengan pewarna alam dan sudah bermitra dengan para penenun di Toba sehingga semakin sejahtera perekonomiannya,” ujar Agustina.

Pameran International Handicraft Trade Fair (Inacraft 2024) merupakan pameran kerajinan tangan terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Di selenggarakan di Jakarta, acara itu dihadiri langsung oleh oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Baca juga: Pelaku UMKM harapkan pendampingan dan edukasi ekspor

Baca juga: Pelindo: 16 UMK binaan perluas pasar ekspor lewat ajang Inacraft 2024
 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Ultraman

pinjol akulaku

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024