bonanza pragmatic

Tuan dan kegilaan jahat

PUPR Bakal Pasang Jembatan Bailey Darurat Imbas Longsor di Tol Bocimi******

Kementerian PUPRbakal memasang jembatan bailey atau jembatan rangka baja darurat sementara agar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) yang longsorbisa segera difungsikan.

Dengan jembatan sementara ini, Tol Bocimi diharapkan bisa dilewati secara darurat pada Senin (8/4) besok.

"Kejadian Bocimi saat ini kita sedang lakukan analisa untuk penanganan darurat. Kita harapkan dalam waktu hari Senin kita harapkan untuk bisa secara darurat dilewati," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, saat di Sidoarjo, Kamis (4/4).

Ia mengklaim jembatan bailey itu aman dilalui, sambil menunggu perbaikan tol di KM 64 secara permanen.

Munir juga menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lontas Polda Jawa Barat terkait pemasangan jembatan sementara ini.

"Untuk operasionalisasinya, kami berkoordinasi dari PU dengan Ditlantas Polda Jabar. Untuk penangan permanen akan kita lakukan setelah lebaran. Insyaallah aman," pungkasnya.

Terpisah, Ditlantas Polda Jabar telah berkoordinasi dengan PT Trans Jabar Tol (TJT), selaku pemilik konsesi Tol Bocimi soal insiden longsor, Kamis (4/4) kemarin.

Dalam rapat itu, dibahas bagaimana agar tol tersebut dapat beroperasi kembali dan aman untuk dilalui masyarakat. Hasilnya, jembatan bailey bakal dibuat sambil menunggu jalan yang amblas diperbaiki.

"Besok (5/4) akan dipasang jembatan bailey atau jembatan darurat di jalur A (lokasi amblas)," kata Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo saat dihubungi, Kamis malam.

Setelah nanti jembatan tersebut dipasang, ia menjelaskan jalur A akan digunakan satu lajur saja untuk kendaraan dari arah Bogor atau Jakarta yang akan menuju Sukabumi.

"Untuk Jalur B akan digunakan satu lajur juga untuk kendaraan dari arah Sukabumi menuju Bogor atau Jakarta," ungkapnya.

Menurutnya, nanti juga akan diberlakukan pembatasan kendaraan yang boleh melintas. Adapun kendaraan yang diperbolehkan yakni kendaraan pribadi atau kendaraan golongan 1.

"Untuk mengantisipasi kepadatan jalur arteri, khususnya pasar Cicurug maupun sekitar pabrik Cigombong, disiagakan pers dari Satlantas Polres Bogor maupun Polres Sukabumi," katanya.

Longsor terjadi di dalam Tol Bocimi, tepatnya di KM 64 arah Sukabumi, pada Rabu (3/4) malam. Dalam kejadian itu, terdapat kendaraan yang turut terbawa material longsoran.

"(Ada kejadian longsor) Betul. (Satu mobil masuk jurang) Betul," kata Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi, saat dihubungi.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Ambisi Berdarah Besi

Gibran Usai Ricuh Munas Hipmi: Kami Tak Ingin Kejadian Jelek di Solo******

Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berkomentar soal  ricuh yang terjadi di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Alila, Solo, Selasa (22/11).

Ia berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kota yang dipimpinnya. Ia juga berharap ricuh Munas Hipmi tak berdampak ke Kota Solo.

Gibran berharap insiden tersebut tidak berdampak kepada citra Kota Solo.

Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII pada Senin (21/11) di Solo, Jawa Tengah, diwarnai kericuhan. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat adu jotos.

Ketua Organizing Committe (OC) Munas HIPMI XVII Muhammad Ali Affandi membenarkan kejadian kericuhan tersebut. Ia menyebut, kericuhan terjadi di luar sidang pleno Munas karena adanya kesalahpahaman.

Sementara itu Gibran berharap kericuhan yang terjadi di Munas XVII HIPMI tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kericuhan tersebut hanya kejadian kecil.

"Halah, kejadian kecil aja," kata Gibran yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HIPMI Jawa Tengah itu.

Meski diwarnai baku hantam, Gibran menganggap Munas HIPMI di Solo tetap berjalan lancar. Ia memastikan pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI itu tetap berjalan sesuai rencana.

"Insyaallah lancarlah ya. Pleno diselesaikan siang ini, atau kalau molor ya sore nanti," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengaku telah mendapatkan keterangan dari Panitia Munas terkait kejadian semalam. Ia meminta semua pihak tidak perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

"Kalau soal itu tanya Pak Kapolres saja. Tapi kekeluargaan aja, wong cah enom kok (anak muda kok)," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta, Kombes Pol. Iwan Saktiadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait insiden perkelahian di Munas HIPMI tersebut. Polres, katanya hanya mendorong agar HIPMI bisa menyelesaikan pertikaian tersebut secara kekeluargaan.

"Kami hanya memediasi saja agar ini diselesaikan diselesaikan secara internal saja," katanya.

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Menteri Basuki Pastikan Pantura Sudah Normal Usai Rusak Gegara Banjir******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan Jalan Pantai Utara (Pantura) sudah normal usai sempat rusak imbas banjir Demak, Jawa Tengah.

"(Jalan Pantura rusak) di antara Demak di Karanganyar karena banjir pada Februari (2024) sampai Maret sepanjang 1,8 km. (Ada) 4 lajur ruas jalan Semarang-Demak, insyaallah hari ini sudah dapat kita selesaikan perbaikannya," ucapnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Sudah bisa dilalui (Jalan Pantura di Semarang-Demak) secara normal kembali," tegas Basuki.

Basuki menegaskan pihaknya terus memastikan kesiapan jalan nasional untuk mudik lebaran 2024, yakni sepanjang 47.600 km. Ia mengatakan kemantapan jalan nasional kini mencapai 94,2 persen.

Namun, kemantapan jalan tersebut sempat tergerus imbas banjir Demak pada Rabu (13/3) lalu. Musibah ini terjadi setelah enam tanggul jebol imbas hujan deras.

Ini bukan kali pertama, karena banjir juga pernah melanda Demak dan sekitarnya pada awal Februari 2024. Banjir bandang kala itu menerjang Jalur Pantura Demak-Kudus.

Jalan nasional tersebut lumpuh akibat tergenang air dengan ketinggian 1,5 meter lebih.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun langsung mengecek dampak banjir bandang tersebut pada Jumat (22/3). Ia didampingi Menteri PUPR Basuki dan stakeholderterkait.

[Gambas:Video CNN]

Berkeliaran tanpa akhir

PUPR Bakal Pasang Jembatan Bailey Darurat Imbas Longsor di Tol Bocimi******

Kementerian PUPRbakal memasang jembatan bailey atau jembatan rangka baja darurat sementara agar Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Tol Bocimi) yang longsorbisa segera difungsikan.

Dengan jembatan sementara ini, Tol Bocimi diharapkan bisa dilewati secara darurat pada Senin (8/4) besok.

"Kejadian Bocimi saat ini kita sedang lakukan analisa untuk penanganan darurat. Kita harapkan dalam waktu hari Senin kita harapkan untuk bisa secara darurat dilewati," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Miftachul Munir, saat di Sidoarjo, Kamis (4/4).

Ia mengklaim jembatan bailey itu aman dilalui, sambil menunggu perbaikan tol di KM 64 secara permanen.

Munir juga menyebut pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lontas Polda Jawa Barat terkait pemasangan jembatan sementara ini.

"Untuk operasionalisasinya, kami berkoordinasi dari PU dengan Ditlantas Polda Jabar. Untuk penangan permanen akan kita lakukan setelah lebaran. Insyaallah aman," pungkasnya.

Terpisah, Ditlantas Polda Jabar telah berkoordinasi dengan PT Trans Jabar Tol (TJT), selaku pemilik konsesi Tol Bocimi soal insiden longsor, Kamis (4/4) kemarin.

Dalam rapat itu, dibahas bagaimana agar tol tersebut dapat beroperasi kembali dan aman untuk dilalui masyarakat. Hasilnya, jembatan bailey bakal dibuat sambil menunggu jalan yang amblas diperbaiki.

"Besok (5/4) akan dipasang jembatan bailey atau jembatan darurat di jalur A (lokasi amblas)," kata Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo saat dihubungi, Kamis malam.

Setelah nanti jembatan tersebut dipasang, ia menjelaskan jalur A akan digunakan satu lajur saja untuk kendaraan dari arah Bogor atau Jakarta yang akan menuju Sukabumi.

"Untuk Jalur B akan digunakan satu lajur juga untuk kendaraan dari arah Sukabumi menuju Bogor atau Jakarta," ungkapnya.

Menurutnya, nanti juga akan diberlakukan pembatasan kendaraan yang boleh melintas. Adapun kendaraan yang diperbolehkan yakni kendaraan pribadi atau kendaraan golongan 1.

"Untuk mengantisipasi kepadatan jalur arteri, khususnya pasar Cicurug maupun sekitar pabrik Cigombong, disiagakan pers dari Satlantas Polres Bogor maupun Polres Sukabumi," katanya.

Longsor terjadi di dalam Tol Bocimi, tepatnya di KM 64 arah Sukabumi, pada Rabu (3/4) malam. Dalam kejadian itu, terdapat kendaraan yang turut terbawa material longsoran.

"(Ada kejadian longsor) Betul. (Satu mobil masuk jurang) Betul," kata Wadirlantas Polda Jabar, AKBP Edwin Afandi, saat dihubungi.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Ada Pengusaha Berkonsultasi Ke Kemnaker soal Rencana PHK Karyawan******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) meminta pengusaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya sebelum lebaran 2024 untuk menundanya.

Permintaan mereka sampaikan setelah Kemnaker didatangi pengusaha yang berkonsultasi terkait pembayaran THR karyawan pada Lebaran 2024 ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ada sekitar 300 pihak yang datang ke Posko Kemnaker untuk konsultasi perihal THR.

"Mudah-mudahan bulan ke depan juga tidak ada PHK," harapnya.

Posko Kemnaker dibuka sejak Senin (18/3) dan melayani ratusan konsultasi tersebut. Berdasarkan saran Kemnaker kepada para pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, Putri menegaskan tidak ada pekerja yang terkena layoffsebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Dengan begitu, ia menekankan para karyawan di masing-masing perusahaan masih berhak menerima hak berupa THR.

"Alhamdulillah tahun ini (2024) jauh lebih baik, kita bersyukur. Jadi, terima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan dan manajemen pengusaha yang comply serta patuh mengikuti surat edaran menaker untuk membayar THR tepat waktu," tuturnya.

Meski begitu, Putri tak menutup mata bahwa banyak aduan soal jenis pekerjaan yang rentan tak mendapatkan THR. Ia mengatakan nasib karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling sering ditanyakan.

Ia menegaskan PKWT berhak mendapatkan THR, sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Akan tetapi, ada pengecualian bagi para PKWT yang masa kontraknya habis sebelum waktu pemberian THR.

"Mulai hari ini, posko kita fokuskan untuk pengaduan. Kalau kemarin kan di-launching untuk konsultasi, nanya-nanya, hari terakhir batas paling lambat pembayaran (THR) kemarin kan 3 April (2024)," jelas Putri.

"Sehingga per hari ini posko di seluruh Indonesia dan Kemnaker difokuskan untuk menerima pengaduan-pengaduan bagi perusahaan yang tidak membayar THR atau dicicil. Jadi tunggu, belum ada nih berapa yang ngadu (THR tak dibayar) karena baru dibuka hari ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]