cnn slot gacor hari ini

Paman terkuat dalam sejarah

Jadwal dan Harga Promo Diskon Tiket KAI Lebaran 2024******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan total 38.000 tiket dengan potongan harga khusus pada masa angkutan Lebaran 2024. Diskon diberikan dalam program Ramadan Festive 2024.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengungkap promo Ramadan Festive 2024 dilaksanakan dengan dua mekanisme, yakni promo reguler dengan kuota 32.720 tempat duduk dan promo flash saledengan kuota 6.000 tempat duduk.

Ixfan mengatakan Ramadan Festive 2024 ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan melalui penjualan tiket untuk mudik dan balik Lebaran 2024 relasi contraflow dengan tarif yang sangat terjangkau.

Lihat Juga : KCI-Jepang Teken Kerja Sama Pengadaan Suku Cadang KRL Senilai Rp734 M

Tarif tiket promo reguler Ramadan Festive 2024 adalah Rp300 ribu untuk kelas eksekutif Rp250 ribu untuk kelas bisnis, dan Rp200 ribu untuk ekonomi.

Terdapat harga yang lebih rendah untuk sejumlah KA, yakni Rp200 ribu (kelas eksekutif) dan Rp150 ribu (ekonomi) untuk KA Argo Merbabu, KA Argo Muria, KA Argo Sindoro, dan KA Bogowonto.

Lalu, Rp200 ribu (kelas eksekutif), Rp150 ribu (kelas bisnis), dan Rp100 ribu (ekonomi) untuk KA Argo Cheribon, KA Menoreh, KA Pangandaran, KA Tawang Jaya Premium, dan KA Tegal Bahari.

Adapula harga tiket Rp50 ribu untuk kelas ekonomi pada KA Tawang Jaya.

Berikut daftar KA dan relasi yang mendapatkan promo reguler Ramadan Festive 2024.

A. Periode Keberangkatan 27 Maret sampai dengan 11 April 2024 atau kedatangan pada Stasiun Gambir dan Pasarsenen

1. KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasarturi - Gambir)
2. KA Argo Cheribon (Tegal/Cirebon - Gambir)
3. KA Argo Dwipangga (Solo Balapan - Gambir)
4. KA Argo Lawu (Solo Balapan - Gambir)
5. KA Argo Merbabu (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)
6. KA Argo Muria (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)
7. KA Argo Semeru (Surabaya Gubeng - Gambir)
8. KA Argo Sindoro (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)
9. KA Bangunkarta (Jombang - Pasarsenen)
10. KA Bima (Surabaya Gubeng - Gambir)
11. KA Bogowonto (Lempuyangan - Pasarsenen)
12. KA Brantas (Blitar - Pasarsenen)
13. KA Brawijaya (Malang - Gambir)
14. KA Gajayana (Malang - Gambir)
15. KA Gumarang (Surabaya Pasarturi - Pasarsenen)
16. KA Kertajaya (Surabaya Pasarturi - Pasarsenen)
17. KA Mataram (Solo Balapan - Pasarsenen)
18. KA Menoreh (Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen)
19. KA Pangandaran (Banjar - Gambir)
20. KA Sembrani (Surabaya Pasarturi - Gambir)
21. KA Senja Utama Yk (Yogyakarta - Pasarsenen)
22. KA Taksaka (Yogyakarta - Gambir)
23. KA Tawang Jaya (Semarang Poncol - Pasarsenen)
24. KA Tawang Jaya Premium (Semarang Tawang Bank Jateng - Pasarsenen)
25. KA Tegal Bahari (Tegal - Pasarsenen)

B. Periode Keberangkatan 13-26 April 2024 atau Keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen

1. KA Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasarturi)
2. KA Argo Cheribon (Gambir - Tegal/Cirebon)
3. KA Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan)
4. KA Argo Lawu (Gambir - Solo Balapan)
5. KA Argo Merbabu (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)
6. KA Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)
7. KA Argo Semeru (Gambir - Surabaya Gubeng)
8. KA Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)
9. KA Bangunkarta (Pasarsenen - Jombang)
10. KA Bima (Gambir - Surabaya Gubeng)
11. KA Bogowonto (Pasarsenen - Lempuyangan)
12. KA Brantas (Pasarsenen - Blitar)
13. KA Brawijaya (Gambir - Malang)
14. KA Gajayana (Gambir - Malang)
15. KA Gumarang (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi)
16. KA Kertajaya (Pasarsenen - Surabaya Pasarturi)
17. KA Mataram (Pasarsenen - Solo Balapan)
18. KA Menoreh (Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng)
19. KA Pangandaran (Gambir - Banjar)
20. KA Sembrani (Gambir - Surabaya Pasarturi)
21. KA Senja Utama Yk (Pasarsenen - Yogyakarta)
22. KA Taksaka (Gambir - Yogyakarta)
23. KA Tawang Jaya (Pasarsenen - Semarang Poncol)
24. KA Tawang Jaya Premium (Pasarsenen - Semarang Tawang Bank Jateng)
25. KA Tegal Bahari (Pasarsenen - Tegal)

KAI memberikan tarif tiket kereta Rp150 ribu untuk kelas eksekutif pada promo flash sale. Promo flash sale hanya dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI pada 21 Maret 2024 pukul 13.00-14.00 WIB.

Selama promo flash sale, KAI juga akan melakukan live Instagram di akun @kai121_. Netizen berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa voucher dan suvenir menarik dari KAI karena ada game atau kuis.

Tak hanya itu, KAI juga bakal mengumumkan pengundian Umroh with Access by KAI Tahap 2 Tahun 2023 pada saat live berlangsung.

Berikut daftar KA dan relasi yang mendapatkan promo flash sale Ramadan Festive 2024.

A. Periode Keberangkatan 27 Maret sampai dengan 11 April 2024 atau kedatangan di Stasiun Gambir dan Pasarsenen

1. KA Argo Bromo Anggrek (Surabaya Pasarturi - Gambir)
2. KA Argo Dwipangga (Solo Balapan - Gambir)
3. KA Argo Lawu (Solo Balapan - Gambir)
4. KA Argo Merbabu (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)
5. KA Argo Muria (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)
6. KA Argo Semeru (Surabaya Gubeng - Gambir)
7. KA Argo Sindoro (Semarang Tawang Bank Jateng - Gambir)
8. KA Bangunkarta (Jombang - Pasarsenen)
9. KA Bima (Surabaya Gubeng - Gambir)
10. KA Brawijaya (Malang - Gambir)
11. KA Gajayana (Malang - Gambir)
12. KA Sembrani (Surabaya Pasarturi - Gambir)
13. KA Taksaka (Yogyakarta - Gambir)

B. Periode Keberangkatan 13-26 April 2024 atau Keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasarsenen

1. KA Argo Bromo Anggrek (Gambir - Surabaya Pasarturi)
2. KA Argo Dwipangga (Gambir - Solo Balapan)
3. KA Argo Lawu (Gambir - Solo Balapan)
4. KA Argo Merbabu (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)
5. KA Argo Muria (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)
6. KA Argo Semeru (Gambir - Surabaya Gubeng)
7. KA Argo Sindoro (Gambir - Semarang Tawang Bank Jateng)
8. KA Bangunkarta (Pasarsenen - Jombang)
9. KA Bima (Gambir - Surabaya Gubeng)
10. KA Brawijaya (Gambir - Malang)
11. KA Gajayana (Gambir - Malang)
12. KA Sembrani (Gambir - Surabaya Pasarturi)
13. KA Taksaka (Gambir - Yogyakarta)

Lihat Juga : INFOGRAFIS: Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024 dalam Angka

Ixfan menyampaikan bahwa promo ini ditujukan agar masyarakat dapat bepergian pada tanggal dan rute alternatif untuk mudik dan balik Lebaran kali ini.

Ia menegaskan secara umum, tiket Angkutan Lebaran 2024 masih tersedia.

"Kami berharap dengan hadirnya promo Ramadan Festive 2024 pelanggan kereta api semakin banyak terutama untuk periode Angkutan Lebaran. KAI berkomitmen untuk menyelenggarakan Angkutan Lebaran 2024 dengan aman, nyaman, dan berkesan bagi pelanggan," imbuh Ixfan.

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Jokowi bantah disebut ingin rebut posisi Ketum PDI Perjuangan******

Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut ... masa semua mau direbut semuanya?

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar adalah surga

Staf Airlangga Klaim PIK 2 dan BSD Tak Bakal Pakai APBN Meski Jadi PSN******

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) tidak akan menggunakan uang negara atau APBN meski ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 14 PSN baru pada tahun ini, di antaranya PIK 2 dan BSD.

Dukungan yang dimaksud, imbuhnya, terkait dengan percepatan proses untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan.

"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.

Mantan Bupati Tangerang ini menyebutkan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Bahkan, untuk mendapat rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan sampai memakan waktu hingga 2 tahun.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan.

"Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya," kata dia.

Lanjutnya, kawasan BSD akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).

Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.

Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

[Gambas:Video CNN]

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Menteri Basuki Rinci 134 Titik Rest Area yang Siap Layani Pemudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merinci 134 titik rest areayang akan melayani pemudik selama masa lebaran2024.

"Ada 134 tempat istirahat yang tersebar di seluruh jalan tol (di Indonesia)," ucap Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Berdasarkan bahan paparan Basuki, data tersebut merupakan yang termutakhir per Februari 2024. Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) ini terbagi ke dalam 4 titik utama di ruas tol, mulai dari Tol Trans Jawa hingga Tol Sumatra.

Kedua,Basuki merinci 22 unit tempat istirahat pemudik yang tersebar di Tol Jabodetabek dan Tol Non-Trans Jawa. Rinciannya, 18 unit rest area tipe A, 2 unit TIP B, serta 2 lainnya dengan kategori C.

Ketiga,ada 38 unit rest area di sepanjang Tol Sumatra. Sebanyak 22 tempat istirahat bertipe A, 7 unit rest area tipa B, dan 9 lainnya merupakan TIP C.

Keempat,ada 4 unit rest area di Tol Kalimantan dan Sulawesi. Masing-masing merupakan 2 rest area tipe A dan kategori C.

"Total panjang jalan tol 3.020 km. Semuanya terdiri dari jalan tol operasional sepanjang 2.843 km, baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi," tutur Basuki.

"Tahun ini insyaallah akan ada jalan tol yang dapat dilalui secara fungsional. Sudah rigid pavement semua, dapat difungsikan pada H-7 atau 4 April (2024) sampai dengan H+7 atau 16 April," imbuhnya.

Selain jalan tol, Basuki menegaskan pihaknya juga memastikan kesiapan jalan nasional sepanjang 47.600 km untuk mudik lebaran 2024. Ia mengatakan kemantapan jalan nasional tersebut mencapai 94,2 persen.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

langit keputusasaan

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]