raider slot

Cinta jahat muncul

Dewan Sawit Minta Pemerintah Tunjuk Bulog Jadi Distributor Minyakita******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong pemerintah agar menunjuk Perum Bulog sebagai distributor minyak gorengkemasan rakyat (MGKR) merek Minyakita demi menghindari kelangkaan pasokan. 

Plt Ketua Umum DMSISahat Sinaga menyebutkan jika distribusi dilakukan oleh pemerintah, kelangkaan bisa dikendalikan lebih baik. Sedangkan jika dilakukan swasta maka rentan terjadi permainan dan sulit dikendalikan.

"Penyaluran distribusi minyak curah itu diminta dengan hormat dilakukan oleh pemerintah supaya terkontrol, dilakukan oleh Bulog. Nggak usah 100 persen, 60-70 persen mereka yang kontrol, itu pasti aman," kata Sahat dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Ia pun mengkritik masuknya Minyakita ke dalam gerai ritel modern. Menurut Sahat, pemerintah punya kecenderungan untuk tidak neko-neko dalam pendistribusian Minyakita, sebab diawasi oleh lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jangan distribusi diserahkan pada swasta, apalagi minyak subsidi milik negara. Biar pemerintah yang mengurus (distribusi) dari produsen," ucapnya.

Selain itu, kualitas Minyakita diklaim Sahat lebih rendah dari minyak goreng premium. Untuk minyak curah, rata-rata yang digunakan jenis CP10. Sementara untuk minyak premium menggunakan jenis CP6 dan CP8.

"Minyakita nggak cocok masuk gerai market, karena minyak premium itu CP6 CP8. Minyak curah itu CP10. Artinya minyak premium di bawah AC temperatur 7 derajat masih cair, tapi kalau minyak curah masuk situ, dia mulai cloudy atau memutih," tegasnya.

Dengan demikian, jika Minyakita tidak masuk ke ritel modern dan hanya fokus di pasar tradisional, maka pembelian Minyakita tidak lagi memerlukan KTP.

"Jangan jual Minyakita dan bentuknya melalui pasar modern. Jadi tidak perlu pake KTP seperti yang diusulkan Pak Zulhas, terlalu ribet, jual saja semua Minyakita ini lewat pasar tradisional," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

teramat

Curiga Greenpeace di Balik Mulusnya Program B35 Tapi Minyakita Langka******

Juru Kampanye Hutan GreenpeaceIndonesia Arie Rompas menduga ada monopoliindustri di balik jalannya program B35 dan kelangkaan Minyakita.

Kecurigaan itu merujuk pada laporan dari Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang menyebut program B35 menguntungkan 9 dari 12 raksasa korporasi.

"B35 berjalan, tiba-tiba Minyakita hilang. Karena memang monopoli industri ini sangat besar. Mereka yang dapat subsidi ya mereka-mereka lagi. Bukan subsidi, ini menambah keuntungan buat mereka (korporasi dan oligarki)," kata Arie di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum meresponsya.

Bicara soal kuota hingga supply crude palm oil (CPO), Arie mengatakan itu bergantung kuota permintaan. Menurutnya, di kasus kelangkaan minyak goreng, kebijakan Domestic Market Obligation (DMO)danDomestic Price Obligation (DPO)tidak mampu menjadi solusi.

"Karena kontrolnya dari hulu ke hilir masih dikuasai segelintir perusahaan, itu yang dimainkan. B35 diterapkan tiba-tiba Minyakita hilang. Dalam konteks saat ini, kuota terhadap minyak goreng juga digunakan untuk biodiesel," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto menuding mudahnya pemerintah menaikkan program B30 ke B35 tidak lepas dari peran orang kuat alias raksasa korporasi yang berperan mengatur alokasi dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron merasa ironis Minyakita langka ketika program B35 resmi berlaku sejak 1 Februari 2023. Menurutnya, kebutuhan untuk minyak goreng sejatinya bisa terpenuhi melihat capaian produksi RI.

Herman mengatakan begitu volume subsidi biodiesel meningkat, ekspor meningkat, kemudian harga komoditas di tingkat internasional meningkat, kebutuhan untuk minyak goreng malah tidak terpenuhi.

"Kita hanya butuh 7,5 juta metrik ton dalam setahun untuk minyak goreng dengan harga afirmatif, tidak terjadi. Betapa ironisnya, padahal kita produksi 50 juta metrik ton setahun. Bahkan hari ini minyak goreng curah mulai langka, Minyakita yang disubsidi pemerintah hilang," jelas Herman.

Herman mengatakan pada akhirnya tetap swasta yang akan untung. Ia bahkan menyebut suatu saat sawit rakyat juga bakal hilang karena terus dipermainkan dan tidak memiliki saluran industrinya.

Istri saya adalah seorang kepala suku

Luhut ke Pengkritik Pemerintah: Kalau Belum Pernah Jabat Jangan Asal******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengirimkan peringatan kepada pihak-pihak yang terlalu banyak mengkritik dirinya dan pemerintah.

Peringatan terutama ia tujukan kepada pengkritik yang belum pernah masuk ke dalam lingkaran pemerintahan.

Menurutnya, bila mau memberikan kritik harus dengan solusi dan jangan hanya asal bicara. Dia menegaskan tak mudah mengatur negara.

Di sisi lain, Luhut juga menitip pesan kepada para pejabat sepertinya pun jangan merasa tinggi hati dan sombong. Menurutnya, semua jabatan hanya sementara.

"Jangan sombong, ini semua temporarysemua di bawah langit ini ada waktunya, pejabat jangan pernah kita sombong semua hanya waktu saja," ungkap Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Buku alamat Wanjie

OCBC NISP Gugat Bos Gudang Garam Rp232 M******

PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) menggugat manajemen PT Hair Star Indonesia (PT HSI) sebesar Rp232 miliar ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Salah satu nama yang terseret kasus ini adalah bos PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo.

Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2023/PN Sda. Tim Kuasa Hukum Bank OCBC NISP Hasbi Setiawan membenarkan adanya gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan dilayangkan karena perusahaan tersebut gagal membayar utang.

"Betul, kita sudah ajukan gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Sidoarjo," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

"PT HMU itu dahulu pemegang saham PT HSI sejumlah 50 persen," imbuhnya.

Ia menjelaskan pada 2016 lalu PT HSI mengajukan pinjaman atau kredit modal kerja untuk mendukung pengembangan bisnis rambut palsu atau wig miliknya dan langsung diberikan oleh OCBC NISP.

Namun, pada 2021 lalu pembayaran rutin ke OCBC mulai macet sampai perusahaan mengajukan kepailitan. Di mana jumlah tagihan yang belum dibayarkan mencapai Rp232 miliar.

Ternyata, gugatan karena tak bayar utang kepada konglomerat itu tak hanya berasal dari OCBC. CNNIndonesia.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada sejumlah pihak yang digugat dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, PT Bank Mega Tbk juga menggugat perdata Susilo Wonowidjojo atas dugaan perbuatan melawan hukum dengan total kerugian lebih dari Rp112 miliar.

Gugatan perusahaan keuangan di bawah CT Corp itu tercatat dengan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN.Sda di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo, Jawa Timur.

Pihak tergugatnya adalah Susilo Wonowidjojo, Meylinda Setyo, Kasita Dewi Wonowidjojo, Swasti Dewi Wonowidjojo, Daniel Widjaja. Kemudian PT Hari Mahardika Usaha (PT HMU), Hadi Kristanto Niti Santoso, Notaris Ida Mustika, PT Hair Star Indonesia (PT HSI), Lianawati Setyo, dan PT Surya Multi Flora.

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

90 dari 142 Investor Sudah Kirim Surat Komitmen Awal Investasi di IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/2).

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed usedan komersial.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengungkapkan 75 persen dari total wilayah IKN yang seluas 256.142 hektare (Ha) akan menjadi ruang hijau. Adapun ruang hijau itu terdiri dari 65 persen area hutan lindung dan 10 persen area produksi pangan.

"Kalau di masa lampau kita sering dikritik menjalankan apa yang disebut deforestasi atau penggundulan hutan dan segala macam, justru di IKN Nusantara ini kami semua akan melaksanakan reforestasi," kata Bambang.

Ia menyebut lingkup hutan Nusantara terdiri dari dua jenis, yakni hutan sekitar kota (KPIKN) dan hutan dalam kota (KIPP dan KIKN).

KPIKN antara lain berupa hutan hujan tropis, hutan sekunder, hutan bakau, hutan konservasi, dan ekosistem lainnya yang berada di sekitar perkotaan. Sementara KIPP dan KIKN berupa hutan kota, jalur hijau, taman tematik, vertical garden, green roof top, dan ruang terbuka hijau lainnya.

Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan pihaknya ingin warga sekitar IKN tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan ibu kota, tapi ikut terlibat.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan pelatihan kepada warga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bambang mencontohkan untuk warga yang ingin berwirausaha, pihaknya memberikan pelatihan usaha UMKM dan menyiapkan lapangannya.

"Kami menginginkan mereka tidak hanya menjadi penonton di dalam proses pembangunan IKN tapi kami ingin mereka menjadi bagian dari pembangunan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Pemakaman Para Dewa

13 Asosiasi Buruh Gugat Jokowi******

Asosiasi buruh Indonesia gugat Presiden Jokowi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait denganUU Cipta Kerja(Ciptaker) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Setidaknya, ada 13 asosiasi buruh yang menyampaikan gugatan, mulai dari serikat pekerja logam, pekerja pertanian dan perkebunan, pekerja farmasi, hingga serikat pekerja kesehatan. 

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 30/G/TF/2023/PTUN.JKT tersebut, buruh meminta PTUN menyatakan Jokowi dan DPR telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait UU Cipta Kerja.

Mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Jokowi dan DPR untuk melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupa perintah untuk melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut.

Berikut 13 asosiasi buruh yang melayangkan gugatan:
1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional
2. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan
6. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia
7. Gabungan Serikat Buruh Indonesia
8. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia
9. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
10. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
11. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92
12. Federasi Serikat Pekerja Kependidikan Seluruh Indonesia - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
13. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

Terkait gugatan ini, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menyatakan sebagai suatu yang wajar. Namun tambahnya, para buruh perlu diketahui saat ini UU Ciptaker masih dalam pembahasan lanjutan di DPR.

"Gugatan secara hukum sah sah saja, sekarang kan bola nya ada di badan legislasi dan sedang dibahas. Semoga hasilnya baik untuk semua nya," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (3/2).

Sementara, redaksi juga telah menghubungi Staf Khusus Presiden Jokowi Bidang Hukum Dini Purwanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno melalui pesan Whatsapp, namun sampai berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]