maxwin slot login

Q menghancurkan langit

Putar Otak Erick Benahi Dana Pensiun BUMN yang Minus Rp10 T******

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengikuti arahan Menteri BUMNErick Thohir terkait uji tuntas pengelolaan dana pensiun BUMN. Instruksi penyehatan muncul lantaran pengelolaan dana pensiun perusahaan pelat merah minus Rp9,8 triliun per 2021.

Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi komitmen Erick dalam kaitannya agenda penyehatan dana pensiun perusahaan BUMN.

Aestika mengklaim saat ini kinerja dana pensiun BRI sangat memuaskan dengan rasio kecukupan dana per Januari 2023 di angka 104,99 persen dan hasil usaha yang meningkat sebesar 12 persen (yoy). Adapun total asetnya mencapai Rp25 triliun.

"Tentu kami siap menjalankan arahan Pak Menteri BUMN, kami juga terus memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun kami sehat," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso.

Sebelumnya, Erick mengungkapkan pengelolaan dana pensiun BUMN minus Rp9,8 triliun per 2021. Ia khawatir kondisi tidak sehat itu menjadi bom waktu bagi BUMN jika tidak diintervensi.

"Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35 persen yang sehat, sisanya belum sehat," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2) lalu.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blokir Anggaran Kementerian/Lembaga Rp50,2 T

Selama ini, sambungnya, dana pensiun BUMN dikelola sendiri oleh manajemen perusahaan pelat merah terkait. Imbasnya, apabila ada masalah, hal itu tidak terdeteksi.

Ia juga menaruh perhatian pada pengelolaan investasi yang menggunakan dana pensiun. Ia tak ingin kasus penempatan investasi bodong terulang kembali seperti pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

"Kami nggak ingin investasi dapen (dana pensiun) ini dilakukan investasi bodong lagi," ujarnya.

Oleh karena itu, Erick memerintahkan semua BUMN agar melakukan uji tuntas pengelolaan dana pensiun masing-masing perusahaan sejak September 2022. Ia meminta agar agenda penyehatan dana pensiun masuk dalam kontrak manajemen.

Selain itu, perusahaan juga harus menjadikan transformasi dana pensiun yang bermasalah sebagai prioritas.

"Kita lihat lampunya sudah mulai kuning, jangan sampai 6-7 bulan ada isu, padahal ini kasus lama bukan baru," jelasnya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Perlu pengewasan ketat dari menteri BUMN hingga OJK

Warisan langit berbintang di kota

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin menjadi: yang terkuat

Kemendag Tegaskan Minyakita Khusus untuk Orang Miskin******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan produk minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, sebetulnya dikhususkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan hal itu yang membuat Minyakita didistribusikan di pasar tradisional dan tidak boleh di marketplace.

"Ini (Minyakita) kan dikhususkan untuk konsumen rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah," ujar Kasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (20/2).

Kasan menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan Minyakita adalah dengan menambah pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton. Ia mengatakan komitmen menambah DMO tersebut sudah disepakati oleh produsen Minyakita.

Upaya lain yang dilakukan adalah dengan membatasi pembelian Minyakita dua liter per hari. Kendati demikian, ia enggan memastikan kapan Minyakita bisa banyak tersedia di pasar dengan harga sesuai HET Rp14 ribu per liter.

Di lain sisi, Kasan menjelaskan salah satu penyebab Minyakita langka dan mahal di pasar adalah karena dipalsukan oleh oknum di Sragen, Jawa Tengah. Kasan mengatakan pihaknya dan Satgas Pangan akan menindak pihak yang memalsukan Minyakita.

"Minyakita dikemas lagi tapi harganya tidak Rp14 ribu. Bahkan ada ditemukan yang memalsukan Minyakita," ujar Kasan.

"Sudah ada saya dilaporkan yang ada di Sragen. Nanti akan ditelusuri," ujar imbuhnya.

Sebelumnya, Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan salah satu penyebabnya adalah realisasi DMO bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Kadin Mulai Advokasi Misi Kawasan ASEAN******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong transformasi kawasan melalui inovasi dan inklusivitas dengan memimpin roadshowASEAN-BAC pertama yang mengusung tema ASEAN Centrality: Innovating towards Greater Inclusivity.

Ketua Umum Kadin Indonesia yang sekaligus Ketua ASEAN-BAC 2023, Arsjad Rasjid mengatakan, roadshowke Singapura dan Filipina tersebut bertujuan untuk mengkomunikasikan inisiatif keketuaan Indonesia. Selain itu, juga mengumpulkan umpan balik dari para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan di kawasan, serta mempromosikan dukungan untuk program warisan keketuaan ASEAN-BAC.

Adapun beberapa pemangku kepentingan yang ditemui di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Singapura Grace Fu, Menteri Perdagangan Filipina Alfredo E. Pascual, sejumlah perusahaan besar seperti Temasek, lembaga keuangan multilateral ADB, serta asosiasi bisnis di Singapura dan Filipina.

Dengan tiga nilai inti ASEAN-BAC, yaitu centrality, innovation, dan inclusivity, kelima prioritas utama dan tujuh legacy projectsitu termasuk kode QR ASEAN, platform digital ASEAN, Wiki Wirausaha, ASEAN Net Zero Hub, Carbon Center of Excellence, kampanye ASEAN "One Shot", dan Inclusive Closed Loopuntuk produk pertanian.

Menurut Arsjad, berbagai inisiatif yang telah disusun bertujuan menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memajukan kawasan ASEAN dan mendorong pertumbuhan melalui pendekatan yang pro-sektor swasta.

Alternate Chair of ASEAN-BAC, Bernardino Vega mengatakan, Kadin Indonesia memiliki komitmen mendorong pertumbuhan dan kemajuan di kawasan, di mana sektor swasta akan berperan sentral.

"Dengan visinya yang berani untuk masa depan, keketuaan ASEAN-BAC Indonesia akan membentuk lanskap ekonomi kawasan untuk tahun-tahun yang akan datang," ujarnya.

Untuk diketahui, Singapura sebagai tujuan pertama roadshow menyumbang lebih dari 30 persen dari total Foreign Direct Investment (FDI) Indonesia pada 2021. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong dan Presiden Joko Widodo pun telah bersepakat memperkuat investasi pada sektor energi baru terbarukan di Indonesia.

Singapura juga menjadi rumah bagi sekitar 80 dari 100 perusahaan teknologi teratas dunia, menjadikannya sebagai pusat inovasi digital.

Sementara, hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina telah dimulai sejak 1949, hingga pada 2021, Indonesia menjadi salah satu mitra dagang utama. Total nilai perdagangan kedua negara pada 2021 mencapai US,5 miliar, terdiri dari ekspor sebesar US,6 miliar dan impor US,2 miliar.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerapkan "Philippine First Policy" yang memprioritaskan barang pertanian Filipina untuk diimpor. Dalam pembangunan berkelanjutan, kedua pihak juga baru saja mengumumkan kemitraan dengan Asia Development Bank untuk membentuk mekanisme transisi energi (ETM) di masing-masing negara.

Kamu Xuan Zhou Youwei

Didukung Telkom, Perumda AM Makin Mudah Catat Pemakaian Air******

PT Telkom Indonesia (Persero) bekerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM) Kota Padang. Kerja sama ini untuk meningkatkan kualitas layanannya dalam pengukuran dan pemantauan konsumsi air yang lebih akurat.

Hal ini merupakan langkah nyata Telkom sebagai perusahaan digital telco terdepan pilihan masyarakat untuk memberikan solusi efektif bagi proses bisnis melalui teknologi digital. Untuk itu Telkom memberikan dukungan penuh terhadap digitalisasi Perumda AM.

Kerja sama dalam rangka melakukan Piloting Smart Water Meter dengan Valve yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) dari Antares ini merupakan produk digital dari Leap-Telkom Digital.

Direktur Digital Bisnis Telkom Fajrin Rasyid, menyampaikan, Smart Water Meter dengan Valve dari Antares menghadirkan berbagai manfaat dalam proses operasional maupun kepada pelanggan.

Di mana Perumda AM Kota Padang kini bisa melakukan pembacaan meter pelanggan secara konsisten pada tanggal yang sama sehingga mengurangi potensi bill shock tagihan kepada pelanggan secara signifikan.

Pemanfaatan Smart Water Meter dengan Valve juga meminimalisir risiko kenaikan tagihan yang disebabkan oleh meter tidak terbaca, kesalahan pencatatan, fraud, maupun perbedaan ekspektasi dengan pelanggan juga berkurang cukup besar.

Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan Perumda AM Kota Padang dapat jauh lebih meningkat, terutama dari sisi transparansi pemakaian air pelanggan sehingga mengurangi potensi munculnya keluhan.

"Smart Water Meter dengan Valve yang menggunakan IoT Antares ini juga membuat pelanggan mendapatkan tagihan pada periode yang konsisten dengan informasi yang akurat dan terpercaya," kata Fajrin Rasyid dalam keterangannya, Jumat (17/2).

"Pelanggan juga dapat melihat konsumsi air secara periodik melalui aplikasi secara online sehingga meningkatkan transparansi pemakaian air," ujar Fajrin.

Sementara Manager IT Perumda AM Kota Padang Dheny Skylab, mengungkapkan sebelum menggunakan teknologi IoT dari Antares, perusahaannya kerap menghadapi sejumlah kendala.

Seperti, penagihan pelanggan yang tidak tercatat, dan sulitnya mendapat izin masuk ke lokasi tertentu. Selain itu, memutus aliran air di lapangan juga membutuhkan biaya, bahkan terkadang harus berhadapan dengan warga.

"Dengan adanya Smart Water Meter ini kita tidak perlu manual turun ke lapangan untuk memutus aliran air, pelaksanaan pemutusannya pun tidak memerlukan waktu yang lama, dan juga menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dengan warga," ungkap Dheny.

"Sejauh ini kami sudah bisa memantau penggunaan air dari pelanggan setiap hari, di mana sebelumnya kami hanya bisa memantau satu kali dalam sebulan. Dan kedepannya kita harapkan jika ada pelanggan yang menunggak, bisa langsung kita putus secara mobile," lanjut Dheny.

Selain itu, melalui pemanfaatan teknologi IoT Antares, pelanggan turut diberikan estimasi tagihan bulanan berjalan melalui aplikasi mobile sehingga pelanggan dapat memprediksi total tagihan di akhir bulan. Perumda AM Kota Padang juga dapat menerapkan sistem isolir (buka tutup valve) jika pelanggan menunda tagihan.

"Kami berharap teknologi IoT Smart Water Meter yang dibawa oleh Antares dari Leap-Telkom Digital membuat Perumda AM Kota Padang menjadi lebih baik lagi, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat," tutup Fajrin.

Pada prosesnya, alur integrasi data tersebut akan menjadi basis dari tagihan kepada pelanggan. Antares IoT merupakan bagian dari Leap-Telkom Digital sebagai umbrella brand produk dan layanan digital Telkom untuk mengakselerasi digitalisasi masyarakat Indonesia.

Dengan adanya Antares IoT dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Informasi lebih lengkap bisa diakses di sini.

Dari satpam hingga penyanyi

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]