rtp seven4d

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Luhut Sebut BYD Bakal Masuk ke Pasar RI Pekan Depan******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, produsen mobil listrikasal China, Build Your Dream atau BYD, bakal masuk ke pasar kendaraan listrik berbasis baterai Indonesia pada pekan depan.

"Kabar baik yang perlu saya sampaikan adalah sebentar lagi produsen mobil listrik asal China, BYD, akan resmi meramaikan pasar kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia minggu depan," ujar Luhut dalam unggahan Instagram, Jumat (21/12).

Rencananya, lanjut Luhut, BYD akan melakukan peluncurannya pada 18 Januari 2023 mendatang.

Luhut mengatakan, kehadiran BYD dapat memperkuat Indonesia sebagai bagian dari peta ekspansi bisnis jangka panjang.

Selain itu, momentum ini juga digunakan oleh Luhut untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Luhut sendiri menyambut positif kehadiran BYD di pasar dalam negeri. Secara penjualan, lanjutnya, BYD telah berhasil melampaui produsen mobil listrik asal Amerika Serikat, Tesla.

"Dia [BYD], kan, sekarang sudah melampaui Tesla sales-nya ya. Kualitasnya pun tidak kalah dengan Tesla," ujarnya.

Kehadiran BYD juga diharapkan akan membantu menangani masalah polusi udara di banyak kota besar, utamanya Jakarta.

Dalam hal ini, lanjut Luhut, ada dua langkah yang bakal diambil pemerintah. Pertama adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk sepeda motor.

Selain itu, pemerintah juga akan segera memutuskan penggunaan Euro 4 dan Euro 5 karena yang rendah kadar sulfur demi meredam polusi.

salib suci

Pemerintah Akan Denda Perusahaan Sawit Rp4,8 T Karena Operasi di Hutan******

Pemerintah akan mengenakan dendasebesar total Rp4,8 triliun kepada perusahaan kelapa sawityang beroperasi di dalam kawasanhutan.

Informasi denda itu disampaikan oleh Plt Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Firman Hidayat.

Mengutip Reuters, dari jumlah denda itu, lebih dari Rp475 miliar sudah dijatuhkan sampai sejauh ini. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai siapa saja perusahaan yang kena denda itu.

Pemerintah berharap lahan itu segera dikembalikan kepada negara untuk diubah kembali menjadi hutan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit berada di kawasan hutan Indonesia.

Lahan tersebut diduga milik perusahaan. Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Oleh karena itu, Luhut bersama Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

Bagikan catatan sejarah

FAO: Harga Pangan Global Turun 13,7 Persen pada 2023******

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat harga pangandunia turun 13,7 persen (yoy) pada 2023.

Dilansir AFP,Jumat (5/1), penurunan cukup besar terjadi pada biji-bijian dan minyak karena berkurangnya kekhawatiran pasoka.

Indeks harga sereal FAO tercatat turun 15,4 persen dibandingkan 2022, ketika harga melonjak setelah invasi Rusia ke Ukraina.

Meski kekhawatiran terhadap pasokan gandum dan jagung mereda, hal sebaliknya terjadi pada beras karena dampak fenomena cuaca El Nino dan India yang membatasi ekspor. Harga beras melonjak 21 persen tahun lalu.

Indeks harga minyak nabati mencatat penurunan terbesar tahun lalu, yaitu turun 32,7 persen, berkat peningkatan pasokan dan berkurangnya penggunaan produksi biofuel.

Sebaliknya, harga gula melonjak 26,7 persen secara keseluruhan, meskipun turun dari harga tertingginya pada Desember berkat Brazil yang meningkatkan ekspor dan mengurangi penggunaan biofuel.

Kendati indeks FAO secara keseluruhan turun, harga pangan konsumen di banyak negara meningkat, seringkali lebih cepat daripada tingkat inflasi secara keseluruhan.

"Fakta bahwa harga komoditas pangan turun tidak serta merta berarti turunnya harga pangan," ujar ekonom dan pakar industri makanan Bruno Parmentier.

Indeks FAO mengukur harga pasar komoditas, dan mungkin memerlukan waktu cukup lama untuk menyaringnya hingga ke rak-rak supermarket. Biaya tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari biaya produk akhir yang diproses.

Sebagian besar biaya berasal dari tenaga kerja dan produksi seperti energi, air dan sewa.

"Tepung hanya mewakili empat hingga delapan persen dari harga baguette," ujar Parmentier.

sistem Qixia

Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun sejumlah bandara baru di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP). Pembangunan bandara-bandara ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan bandara-bandara baru di Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan terbukanya akses, pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Bandara Ewer yang diresmikan pada Juli 2023, memiliki terminal bandara seluas 488 m2, atau lebih luas dari terminal lama yakni 120 m2, yang dapat memuat kapasitas hingga 14 ribu penumpang per tahun.

Pengembangan bandara ini telah dilakukan sejak 2018 hingga 2022 dengan total anggaran Rp287 miliar yang berasal dari APBN. Setelah dilakukan pengembangan, bandara ini memiliki landasan dengan ukuran 1.650x30 m sehingga mampu didarati pesawat tipe ATR 72-600 untuk penumpang maupun kargo.

Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar, seperti Timika atau Merauke, maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua.

Selanjutnya, Bandara Siboru yang diresmikan pada November 2023 lalu, memiliki luas terminal 4.600 m² yang dapat menampung hingga 153.945 penumpang per tahun. Total anggaran pembangunan bandara senilai Rp891 miliar menggunakan APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah yang lain Fakfak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babo, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya.

Sementara itu, Bandara Douw Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

Bandara ini memiliki panjang runway 1.600x30 m dan akan menjadi sarana akomodasi transportasi Udara yang utama di Kabupaten Fakfak menggantikan fasilitas bandara sebelumnya yaitu Bandara Torea dimana Panjang Runway hanya 1.200x30 m dan tidak dapat diperluas lagi.

Kemudian, Bandara Mentawai memiliki terminal penumpang berukuran 1600 m2 yang mampu menampung penumpang sekitar 53 ribu lebih penumpang per tahun. Pembangunan bandara ini dibiayai melalui sumber pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran sebesar Rp487 miliar.

Kehadiran Bandara Mentawai memperlancar konektivitas dari Kota Padang ke Kabupaten Mentawai dan sekitarnya maupun sebaliknya. Bandara ini memiliki panjang runway 1.500x30 m, yang dapat dilandasi pesawat yang lebih besar yaitu ATR 72-600.

Sebelumnya, bandara yang lama hanya bisa dilandasi pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 orang dengan panjang runway 850x23 m.

Budi menegaskan, kehadiran bandara-bandara baru di daerah tersebut diharapkan dapat mendongkrak potensi pariwisata di daerah masing-masing. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik dari pemerintah daerah.

"Misalnya yaitu dengan menyelenggarakan berbagai event daerah, nasional dan internasional, mempromosikan destinasi wisata di daerahnya, dan upaya lainnya untuk mendorong tingkat okupansi pesawat," pungkasnya.

Grandmaster Dewa Super

Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.

Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.

"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.

KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.

Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.

"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).

Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.

"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.

[Gambas:Video CNN]

bintang parkour

PLN: Pelanggan dengan Tagihan Rp41,8 Juta Sepakat Skema Angsuran******

PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kebon Jeruk buka suara soal warga mendapat tagihan listrik susulan dengan nominal Rp41.826.297 yang viral di media sosial.

Manager PLN UP3 Kebon Jeruk Elpis J. Sinambela mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan lanjutan pada Jumat siang (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan PLN yang diterima CNN Indonesia, pelanggan telah memahami duduk perkara dan bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 41 juta dengan skema angsuran.

Elpis menjelaskan PLN melakukan pemeriksaan pada aset PLN, salah satunya adalah kWh meter, dalam rangka mengamankan pelanggan dari bahaya kelistrikan.

"Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim P2TL yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan teknis terhadap jaringan dan meteran listrik yang menjadi kewenangan PLN," ujarnya.

PLN pun mengimbau masyarakat untuk tidak mempengaruhi kWh meter ataupun menggunakan listrik secara ilegal, karena dapat membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

"PLN juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile apabila terjadi permasalahan pada kWh meter," ujarnya.

Kronologi awal masalah

Sebelumnya, akun X @brosalind mengaku rumahnya didatangi PLN. Saat itu petugas mengecek meteran listriknya.

Petugas, kata dia, mengganti meteran tersebut dengan yang baru karena meteran yang sebelumnya sudah berumur tua.

"Setelah dicek ternyata mesin meteran listrik yg lama adalah keluaran tahun 1992. Kemudian meteran listrik lama ini di simpan dan dijadikan barang bukti," kata dia.

"Setelah dilakukan uji pengecekan, ditemukan error/penyimpangan -29.15%. Dan ada baret di disk meterannya. Ya iya dong, sudah dari taun 1992. Bahkan dari saya belum lahir 🙂 Kemudian dijatuhkan kesimpulan melanggar peraturan golongan 2 dan sudah ada perhitungannya," lanjutnya.

Dia mengaku sudah minta keringanan, tetapi PLN hanya memberi DP 13juta / 31persen dari total tagihan denda.

"Dan sisanya dicicil satu tahun. Ya dari dulu @pln_123 ga ngecek meteran rumah atau gimana, kok baru dicek sekarang dan dengan gampang menjatuhkan denda sebesar 41,8jt," kata dia.

[Gambas:Twitter]