Impian Hiburan Tiongkok

link game slot terpercaya

10 Berita Terpopuler : Eks Kades Pungsari Sragen Ditahan******

SOLO–Pemberitaan tentang Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen menahan mantan Kepala Desa (Kades) Pungsari, Kecamatan Plupuh, Sragen, Joko Surono, setelah ditetapkan jadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dana Badan Usaha Milik (BUM) Desa Maju Jaya Pungsari, Plupuh, masuk daftar 10 berita terpopuler laman Solopos.com, Rabu (24/1/2024) siang.

Berita terpopuler tersebut mengulas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menghitung indikasi kerugian negara akibat kasus korupsi eks Kades Pungsari Sragen itu senilai Rp350.997.500.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Mengenakan rompi merah bertuliskan “Tahanan Tindak Pidana Khusus”, Joko dikawal petugas saat keluar dari Kantor Kejari menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Sragen, Selasa (23/1/2024). Ia dibawa naik mobil Toyota Avanza hitam.

“Kasusnya seperti dulu yang pernah saya sampaikan. Berdasarkan musyawarah desa 2018, Pemerintah Desa Pungsari menganggarkan dana penyertaan modal BUMDes [BUM Desa] Maju Jaya Pungsari Rp200 juta. Pada 20 Desember 2019, Kaur Keuangannya mencairkan dana Rp200 juta itu untuk diserahkan kepada BUMDes. Dana itu tidak diserahkan, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka,” jelas Kepala Kejari Sragen, Virginia Hariztavianne, di kantornya.

Setelah dijumlahkan, dana yang diduga dikorupsi nilainya mencapai Rp350.997.500. Angka tersebut sama dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP, yakni Rp350.997.500. Joko dijerat UU Tindak Pidana Korupsi, terutama Pasal 2 dan Pasal 3.

Virginia menerangkan dana itu diduga digunakan untuk berobat istri tersangka yang sekarang sudah meninggal dunia serta untuk kepentingan pribadi lainnya.Kajari mengatakan penahanan tersangka dilakukan untuk mempermudah proses penyidikan. Barang bukti sudah lengkap. “Pada saat penyidikan, tersangka mengembalikan uang secara bertahap, yakni Rp50 juta dan Rp100 juta,” ungkapnya.

Selain ulasan tentang penahanan eks Kades Pungsari Sragen, kabar lain tentang klasemen Piala Asia 2023, tiket gratis Dewa 19, Pemkot Solo hapus sejumlah kegiatan hingga Viaduk Gilingan Solo akan kembali ditutup juga masuk daftar 10 berita terpopuler siang ini.

Berikut 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Rabu (24/1/2024) siang:

Korupsi Dana BUMDes, Mantan Kades Pungsari Sragen Jadi Ditahan Kejari

5 Tim Lolos sebagai Pemuncak Klasemen Sementara Piala Asia 2023, Ini Daftarnya

Tiket Gratis! Besok Dewa 19 Reborn Hentak De Tjolomadoe Karanganyar

Nasib Indonesia Lolos ke Babak 16 Besar Piala Asia Bisa Ditentukan Malam Ini

Defisit Rp150 Miliar, Pemkot Solo akan Hapus Sejumlah Kegiatan

Di Semarang, Mahfud Md Ungkap Rencana Mundur dari Kabinet Jokowi

KPU Sragen Rilis Jadwal Kampanye, Ini Daftar Lokasi Terlarang

Siap-siap! Viaduk Gilingan Solo Direncanakan Kembali Ditutup

Bandara Adi Soemarmo Kembali Buka Rute Solo-Bali, Cek Jadwalnya

Akhir Februari, Jalur KA Eksisting di Viaduk Gilingan Solo Dipindah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Berita Terpopuler Desa Pungsari Plupuh Sragen Dewa 19 KONSER MUSIK Korupsi Sragen Piala Asia 2023 Share

---

Doa agar Terhindar dari Rasa Malas, yang Mageran Merapat!

Doa agar Terhindar dari Rasa Malas, yang Mageran Merapat!Nugroho Meidinata ,  Nugroho Meidinata Sabtu, 27 Januari 2024 - 06:26 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi berdoa. (Freepik)

SOLO –Agar terhindar dari rasa malas, umat Islam bisa memohon kepada Allah SWT dengan membaca doa yang diperkenalkan oleh Nahdlatul Ulama, kira-kira bagaimana bunyi doanya?

Rasa malas bisa dialami oleh siapa saja dan muncul kapan saja, baik saat di pagi hari ketika hendak menjalani aktivitas sehari-hari atau pun saat waktunya salat. Untuk melawan rasa malas tersebut, kamu harus mengisi semangat dan memotivasi diri agar bisa mengatasinya.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Munculnya rasa malas ini juga bisa dipicu gaya hidup yang buruk, seperti malas bergerak (mager), kurang bergerak, tidak berolahraga dan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan duduk dan berbaring. Itulah yang kemudian disebut dengan mager atau males gerak.

Mengutip laman resmi Nahdlatul Ulama (NU online), terdapat doa agar terhindar dari rasa malas yang bisa dibaca umat muslim. Doa berikut ini merupakan hadis riwayat Imam Bukhari dari Annas bin Malik ra.

Allaahumma innii a‘uudzubika minal kasali wa a‘uudzubika minal jubni wa a‘uudzubika minal harami wa a’uudzubika minal bukhli.

Artinya: Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, dan aku berlindung kepada-Mu dari sikap pengecut, dan aku aku berlindung pkeadaMu dari pikun, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pelit.

Kemudian, dilanjutkan dengan agar terhindar dari rasa malas lainnya ini.

Allahumma waffiqna li tha‘atika, wa atmim taqshirana, wa taqabbal minna, innaka antas sami‘ul ‘alim. Wa shallallahu ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘alihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.

Artinya: Ya Allah, bimbinglah jalan kami pada jalan ketaatan kepada-Mu, sempurnakanlah kekurangan kami, terimalah ibadah kami. Sungguh, Kau maha mendengar lagi mengetahui. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Bukan hanya doa, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada umatnya tentang anugerah yang dapat menyebabkan seseorang menjadi malas, dua anugerah itu yakni keadaan sehat dan waktu luang. Maka dari itu, jika dua hal tersebut terpenuhi, malas bukan lagi menjadi halangan.

Wu Yeruomeng

daftar situs slot terbesar di indonesia

Untuk Kali Pertama Plt. Rektor UNS Solo Chatarina Lepas 900 Wisudawan******

SOLO —Untuk kali pertama Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Chatarina Muliana, melepas 900 lulusan dalam prosesi wisuda di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram kampus setempat, Sabtu (27/1//2024).

Chatarina mengatakan proses wisuda dengan memindahkan tali kuncir topi toga dari kiri ke kanan merupakan simbol yang memiliki arti yang menggambarkan kualitas lulusan.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

“Memindahkan tali kuncir itu menandakan bahwa jika semasa kuliah lebih banyak menggunakan otak kiri atau hardskill, maka setelah kalian lulus diharapkan akan lebih banyak menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan imajinasi, inovasi, kreativitas, hingga softskilllainnya,” kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu.

Menurutnya, kemampuan tersebut diyakini dapat mendorong munculnya ide-ide baru dan segar, yang akan mendukung kemampuan bersaing dan kesuksesan karier di masa depan. 

“Nilai IPK [indeks prestasi kumulatif] yang tinggi, prestasi cumlaudeyang kalian raih  sekadar pintu masuk untuk meraih pekerjaan yang lebih layak. Tetapi nilai-nilai karakter yang kalian miliki yang ada pada diri kalian merupakan kunci kesuksesan karier dan hidup saudara,” kata dia.

Chatarina menjabat sebagai Plt. Rektor UNS setelah rektor sebelumnya, Jamal Wiwoho, mengundurkan diri pada 16 Januari 2024 lalu. Sebelumnya, Chatarina adalah Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi [Kemendikbudristek].

Keputusan Chatarina Muliana menjadi Plt Rektor UNS Solo berdasarkan Surat Perintah Mendikbud Nadiem Makarim bernomor 2055/M/06/2024 tertanggal 18 Januari 2024 dan ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim.

Chatarina bakal merangkap jabatan sebagai Plt. Rektor UNS Solo sampai rektor definitif sudah terpilih melalui mekanisme pemilihan rektor yang diselenggarakan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Saat ini proses pemilihan anggota MWA masih berjalan.

Latar belakang pendidikan Chatarina sendiri adalah seorang doktor di bidang hukum. Berdasarkan data Kemendikbudristek, dia pernah kuliah S1 Hukum di Universitas Brawijaya (1995), S1 Akuntansi di STIE YAI Jakarta (1997), S2 Hukum di Universitas Padjadjaran (1997), dan S3 Hukum di Universitas Airlangga (2019).

Dia juga pernah berkarier di bidang hukum sebagai jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 2005 sampai 2011. Lalu menjabat sebagai Kepala Bagian Perancangan Peraturan, Biro Hukum KPK (2011-2023) dan Kepala Biro Hukum KPK (2013-2015). Dia juga sempat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi pada 2015.

Dia kemudian hijrah ke bidang pendidikan dengan menjabat sebagai Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi pada 2015 sampai 2020. Kemudian pada 2020 dia menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kemendikbudristek dan merangkap Plt. Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Regulasi. Kini dia juga merangkap Plt. Rektor UNS Solo.

Tentang mimpi musim panas

bos 5000 slot login

Gibran Mengaku Rutin ke Bali, Tak Hanya karena Ingin Raup Suara******

DENPASAR — Calon wakil presiden (cawares) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku rutin datang ke Bali bukan sengaja untuk meraup suara pemilih, mengingat Pulau Dewata dikenal sebagai kandang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan selalu menang dalam pemilu.

“Tidak semua kedatangan saya ke sebuah tempat untuk meraup suara, ya; bisa untuk silaturahim dan lain-lain. Tidak semuanya tentang politik,” kata Gibran di Pantai Mertasari, Denpasar, Bali, Sabtu (27/1/2024).

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Diketahui, sepanjang masa kampanye Pemilu 2024, Gibran sudah dua kali mengunjungi Pulau Dewata.

Pertama ialah pada Selasa (9/1/2024) untuk berdialog dengan warga, menghadiri deklarasi dukungan, dan menyaksikan pesta rakyat.

Kunjungan Gibran berikutnya ke Bali ialah pada Jumat (26/1/2024) untuk berdialog dengan anak muda. Kemudian, Sabtu pagi, putra sulung Presiden Joko Widodo itu menikmati wisata kebugaran sambil bersih-bersih pantai dan sarapan bersama warga Bali.

“(Saya) Mampir saja, kan kemarin habis dari Papua, transit sebentar satu malam, lalu baru balik ke Jakarta, lalu besok ya ke Surabaya,” kata Gibran setelah makan bersama ribuan simpatisan.

Pengakuan Gibran itu turut dipertegas oleh Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Perkasa Roeslani, yang turut hadir di Pantai Mertasari.

Rosan menjelaskan perjalanan dari Papua ke Jakarta cukup panjang, sehingga Gibran dan TKN menyempatkan bermalam di Pulau Dewata sambil melihat perkembangan pariwisata.

Meski tak ada maksud khusus, menurut Rosan, kehadiran Gibran di Bali itu termasuk salah satu bukti perhatiannya terhadap pariwisata Bali meskipun memanfaatkan waktu singkat juga dilakukan di tempat-tempat lain.

Selain itu, kedatangan Gibran ke Bali itu juga untuk menjaga tren positif pasangan calon Prabowo-Gibran dalam hasil-hasil survei.

“Tentunya, kami harus terus datang menyapa, mendapatkan aspirasi dan inspirasi; sehingga langkah ke depannya, apabila Prabowo-Gibran terpilih, sudah mengetahui apa yang perlu disempurnakan, dan memang kalau pariwisata itu kami harus datang dan melihat langsung, tidak bisa hanya mendapatkan masukan dari jauh,” jelas Rosan.

“Juga mendorong keharmonisan lingkungan, kelestarian dari Bali. Jadi, tidak semata-mata hanya mendorong pariwisata, tetapi juga kesinambungan, keharmonisan,” kata Rosan.

Keberadaan Gibran di Bali pada Jumat bersamaan dengan kampanye cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Terkait hal itu, Rosan menyangkal bahwa kehadiran Gibran di Bali sengaja mengambil waktu yang sama dengan rivalnya.

“Kami sih bikin program bukan berdasarkan atas pasangan calon lain seperti apa, tidak. Kami menjalankan program, visi, dan misi kami sesuai apa yang kami lihat. Itu yang terbaik untuk pasangan calon kami,” ujar Rosan.

Fantasi Menunggang Naga

judi slot mudah menang

Pengamat Sarankan Jokowi Bertindak sebagai Negarawan di Tengah Pemilu 2024******

SOLO —Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo sebaiknya bertindak sebagai seorang negarawan di tengah pemilihan umum (pemilu).

“Beliau harus berpihak pada negara. Dalam arti, misalnya sekarang banyak anggota kabinet, para menteri, para wakil menteri, yang secara terang-terangan membela salah satu kandidat, Presiden tidak bisa diam,” kata Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Menurut dia, presiden sebaiknya menegur anak buahnya. Presiden harus melarang semua aktivitas yang berkaitan dengan jabatan publik, terutama jabatan elite, alih-alih ikut dalam urusan politik praktis.

Dedi mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Jokowi bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

Sebagai kepala pemerintahan dan negara, lanjut dia, presiden merupakan penyelenggara pemilu. Jika presiden memihak, maka dikhawatirkan akan merusak proses pemilu tersebut.

“Kalau presiden sebagai penyelenggara pemilihan, lalu memihak, ini bisa saja merusak kualitas dari proses elektoral itu,” ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Ia mengutarakan bahwa pernyataan Jokowi itu juga dapat memengaruhi institusi yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri saat menjalankan tugas.

“KPU, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga mitra di parlemen yang memiliki korelasi dengan pemilihan umum, besar kemungkinan mereka akan terpengaruh ketika tahu presiden memihak ke mana,” katanya.

Ia menilai sikap presiden akan memengaruhi keberanian penyelenggara pemilu dalam menjalankan kewenangan meski KPU tidak tunduk secara langsung kepada presiden.

“Karena secara psikologis, meskipun KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden dalam penyelenggaraan pemilu, presiden punya andil dalam menentukan komisionernya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa pernyataan Jokowi bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang selalu menyatakan bahwa presiden akan netral dan mendukung ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Namun, belakangan ini justru atau kemarin menyatakan boleh memihak. Kalau kita lihat sebetulnya, ini bertentangan dengan sumpah jabatan untuk presiden dan juga menteri,” kata Ikrar.

Di sisi lain, Ikrar menilai akan sulit dibedakan aktivitas presiden dan para menteri apakah kunjungan kerja atau berkampanye jika mereka ikut dalam kampanye politik.

“Karena kita tahu bahwa kunjungan presiden dan menteri ke beberapa daerah itu tidak sedikit yang melakukan kampanye politik,” ujarnya.

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

pinjam syariah

PDIP Punya 6 Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi, Berikut Daftarnya******

JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya enam menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Keenam menteri itu sempat dikabarkan bakal mundur dari jabatan, menyusul manuver putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang mencalonkan diri menjadi cawapres, meski menjadi kader PDIP. Berikut daftarnya:

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

1. Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM/Menkumham)

2. Tri Rismaharini (Menteri Sosial)

3. I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/PPPA)

4. Abdullah Azwar Anas (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi/PAN-RB)

5. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet/Seskab)

6. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) dikabarkan telah memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

Keenam menteri itu hadir di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDIP pada Senin (10/1/2024). Selain itu, sejumlah menteri non-PDIP yang juga hadir saat acara itu, adalah Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto.

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

macaugacor88

Pengamat Sarankan Jokowi Bertindak sebagai Negarawan di Tengah Pemilu 2024******

SOLO —Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo sebaiknya bertindak sebagai seorang negarawan di tengah pemilihan umum (pemilu).

“Beliau harus berpihak pada negara. Dalam arti, misalnya sekarang banyak anggota kabinet, para menteri, para wakil menteri, yang secara terang-terangan membela salah satu kandidat, Presiden tidak bisa diam,” kata Dedi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Menurut dia, presiden sebaiknya menegur anak buahnya. Presiden harus melarang semua aktivitas yang berkaitan dengan jabatan publik, terutama jabatan elite, alih-alih ikut dalam urusan politik praktis.

Dedi mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Jokowi bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara.

Sebagai kepala pemerintahan dan negara, lanjut dia, presiden merupakan penyelenggara pemilu. Jika presiden memihak, maka dikhawatirkan akan merusak proses pemilu tersebut.

“Kalau presiden sebagai penyelenggara pemilihan, lalu memihak, ini bisa saja merusak kualitas dari proses elektoral itu,” ujar dia sebagaimana dikutip dari Antara.

Ia mengutarakan bahwa pernyataan Jokowi itu juga dapat memengaruhi institusi yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri saat menjalankan tugas.

“KPU, Kementerian Dalam Negeri, termasuk juga mitra di parlemen yang memiliki korelasi dengan pemilihan umum, besar kemungkinan mereka akan terpengaruh ketika tahu presiden memihak ke mana,” katanya.

Ia menilai sikap presiden akan memengaruhi keberanian penyelenggara pemilu dalam menjalankan kewenangan meski KPU tidak tunduk secara langsung kepada presiden.

“Karena secara psikologis, meskipun KPU tidak secara langsung tunduk pada presiden dalam penyelenggaraan pemilu, presiden punya andil dalam menentukan komisionernya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan bahwa pernyataan Jokowi bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang selalu menyatakan bahwa presiden akan netral dan mendukung ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Namun, belakangan ini justru atau kemarin menyatakan boleh memihak. Kalau kita lihat sebetulnya, ini bertentangan dengan sumpah jabatan untuk presiden dan juga menteri,” kata Ikrar.

Di sisi lain, Ikrar menilai akan sulit dibedakan aktivitas presiden dan para menteri apakah kunjungan kerja atau berkampanye jika mereka ikut dalam kampanye politik.

“Karena kita tahu bahwa kunjungan presiden dan menteri ke beberapa daerah itu tidak sedikit yang melakukan kampanye politik,” ujarnya.