cara main togel

Jiehou tidak untuk dijual

Gelombang PHK Hantui Perusahaan Raksasa Disney******

Perusahaan raksasa Disneyikut bersiap menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHKyang juga dialami banyak perusahaan di dunia.

Tidak hanya akan melakukan PHK terhadap sejumlah pekerja, perusahaan juga telah menerapkan pembekuan perekrutan hingga membatasi perjalanan karyawan. Disney mengaku PHK dilakukan untuk memotong biaya perusahaan.

Dalam memo yang dikirim ke jajaran eksekutif perusahaan, CEO Disney Bob Chapek menulis pilihan itu adalah hal yang sulit. Tapi mereka tetap harus mengambil keputusan tersebut.

Lihat Juga : PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia

Kabar PHK itu dipublikasikan empat hari setelah Disney mempresentasikan hasil pendapatan kasar yang membuat saham perusahaan jatuh ke harga terendah dalam lebih dari dua tahun.

Sementara perusahaan melihat langganan untuk Disney+ yang didukung iklan secara signifikan melampaui ekspektasi Wall Street. Disney melaporkan kerugian operasional untuk segmen streaming sebesar US,47 miliar untuk kuartal yang berakhir 1 Oktober 2022.

Berikut memo lengkap yang disampaikan Chapek kepada jajaran direksinya.

"Saat kita memulai tahun fiskal 2023, saya ingin berkomunikasi dengan Anda secara langsung tentang upaya manajemen biaya yang saya dan Christine McCarthy rujuk pada panggilan pendapatan minggu ini.

Upaya ini akan membantu kami mencapai tujuan penting untuk mencapai profitabilitas Disney+ pada tahun fiskal 2024 dan menjadikan kami perusahaan yang lebih efisien dan gesit secara keseluruhan. Hal ini terjadi dengan latar belakang ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh semua perusahaan dan industri kita.

Sementara faktor-faktor makro ekonomi tertentu berada di luar kendali kita, tapi tujuan kita adalah untuk memenuhi tujuan. Maka ini mengharuskan kita semua untuk terus melakukan dan mengelola hal-hal yang dapat kita kendalikan, terutama, biaya kita. Anda semua akan memiliki peran penting dalam upaya ini.

Untuk lebih jelasnya, saya yakin dengan kemampuan kami untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan dalam tim manajemen ini untuk membawa kami ke sana.

Untuk membantu memandu kami dalam perjalanan ini, saya telah membentuk satuan tugas struktur biaya pejabat eksekutif: CFO kami, Christine McCarthy dan Penasihat Umum, Horacio Gutierrez. Bersama saya, tim ini akan membuat keputusan gambaran penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita.

Kami tidak memulai pekerjaan ini dari awal dan telah menetapkan beberapa langkah selanjutnya-yang saya ingin Anda dengar langsung dari saya.

Pertama, kami telah melakukan tinjauan ketat terhadap pengeluaran konten dan pemasaran perusahaan, bekerja sama dengan pemimpin konten kami dan tim mereka. Meskipun kami tidak akan mengorbankan kualitas atau kekuatan sinergi yang tak tertandingi, kami harus memastikan bahwa investasi kami efisien dan memberikan manfaat nyata bagi audiens dan perusahaan.

Kedua, kami membatasi penambahan jumlah karyawan melalui pembekuan perekrutan yang ditargetkan. Perekrutan untuk subset kecil dari posisi penggerak bisnis yang paling kritis akan berlanjut, tetapi semua peran lainnya ditangguhkan. Pemimpin segmen dan tim SDM memiliki detail yang lebih spesifik tentang bagaimana hal ini akan diterapkan pada tim Anda.

Ketiga, kami meninjau pembiayaan dan telah menentukan bahwa ada ruang untuk peningkatan efisiensi, serta peluang untuk mengubah organisasi menjadi lebih gesit. Gugus tugas akan mendorong pekerjaan ini dalam kemitraan dengan tim segmen untuk mencapai penghematan dan peningkatan organisasi.

Saat kami bekerja melalui proses evaluasi ini, kami akan melihat setiap operasi dan tenaga kerja untuk mendapatkan penghematan, dan kami mengantisipasi beberapa pengurangan staf sebagai bagian dari tinjauan ini.

Dalam jangka pendek, perjalanan bisnis harus dibatasi hanya untuk perjalanan penting. Sesi kerja tatap muka atau di luar lokasi yang memerlukan perjalanan akan memerlukan persetujuan dan peninjauan terlebih dahulu dari anggota tim eksekutif Anda (yaitu, bawahan langsung ketua segmen atau pejabat eksekutif perusahaan).

Sebisa mungkin, pertemuan ini harus dilakukan secara virtual. Kehadiran di konferensi dan acara eksternal lainnya juga akan dibatasi dan memerlukan persetujuan dari anggota tim eksekutif Anda.

Transformasi dirancang untuk memastikan kami berkembang tidak hanya hari ini, tetapi jauh di masa depan-dan Anda akan mendengar lebih banyak dari gugus tugas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Saya sepenuhnya sadar ini akan menjadi proses yang sulit. Kita harus membuat keputusan yang sulit dan tidak nyaman. Tapi itulah yang dibutuhkan oleh kepemimpinan, dan saya berterima kasih sebelumnya karena telah melangkah selama masa penting ini.

Perusahaan kami telah melewati banyak tantangan selama 100 tahun sejarah kami, dan saya yakin kami akan mencapai tujuan kami dan menciptakan perusahaan yang lebih gesit yang lebih cocok untuk lingkungan masa depan.

Sekali lagi terima kasih atas kepemimpinan Anda". -Bob-

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Kaisar Suci yang Bangga

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Tiket KA Jarak Jauh Libur Nataru Sudah Terjual 22 Ribu Kursi******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta mencatat penjualan tiket KA Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen telah mencapai 22 ribu per Sabtu (12/11).

Adapan penjualan tiket KA jarak jauh untuk periode keberangkatan 22-26 Desember itu sudah dimulai sejak 7 November 2022 atau H-45 keberangkatan.

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa mengatakan jumlah tersebut masih dapat bertambah mengingat pemesanan tiket masih berlangsung melalui penjualan online menyesuaikan ketentuan H-45.

Hal tersebut dilakukan sebagai peningkatan pelayanan dengan memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan untuk merencanakan perjalanannya.

Saat ini keberangkatan KA jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen rata-rata 47 perjalanan per hari, keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen 24 KA dan dari Stasiun Gambir 23 KA.

"Jumlah perjalanan tersebut dapat berubah menyesuaikan dengan evaluasi berkala yang dilakukan PT KAI Daop 1 Jakarta sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan KA di momen Nataru tahun ini," kata Eva melalui keterangan resmi, Sabtu (12/11).

Adapun beberapa tujuan favorit penumpang KA diantaranya kota Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Kutoarjo, Surabaya, Malang, Cirebon, Bandung dan Tegal.

Eva mengatakan calon penumpang yang akan memanfaatkan transportasi KA pada momen Nataru 2022/2023 dapat merencanakan tanggal keberangkatan dan pembelian tiket melalui Aplikasi KAI Access. Ia pun mengingatkan kembali agar pelanggan teliti dalam memilih tanggal, rute, dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan.

"Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal kereta," imbuhnya.

Lihat Juga : Aturan Baru Konser di DKI: Kapasitas 70 Persen, Maksimal Pukul 24.00

Seluruh calon penumpang juga diimbau selalu memperhatikan kembali syarat perjalanan yang berlaku. Saat ini PT KAI masih menerapkan aturan sesuai ketentuan SE Kementerian Perhubungan Nomor 84 Tahun 2022 dimana pelanggan KA Jarak Jauh dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah melakukan vaksinasi ketiga (booster).

Sedangkan, pelanggan usia 6-17 wajib telah melakukan vaksinasi kedua.

Berikut syarat lengkap perjalanan menggunakan KA Jarak Jauh sesuai SE 84 Kemenhub:

1. Usia 18 tahun ke atas:

a) Wajib vaksin ketiga (booster)
b) WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri, wajib vaksin kedua
b) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

2. Usia 6-17 tahun:

a) Wajib vaksin kedua
b) Berasal dari perjalanan luar negeri, tidak wajib vaksin
c) Tidak/belum divaksin dengan alasan medis wajib menunjukkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah

3. Pelanggan dengan usia di bawah 6 tahun tidak wajib vaksin dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif Rapid Tes Antigen atau RT-PCR namun wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan.

kemabukan

54 Ribu Buruh Nike Terancam Jika 3 Pabrik Cabut dari Banten ke Jateng******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantenmenyebut tiga perusahaandi Serang, Banten akan merelokasi pabrik ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi merinci perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang dan PT KMK Global Sport merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE. Sementara, PT PWI alias Parkland World Indonesia memproduksi sepatu dengan brand Adidas.

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Pasalnya, ketiga perusahaan itu merupakan industri padat karya. Pihaknya khawatir, relokasi akan memicu gelombang PHK besar di Banten.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam, kalau udah hengkang kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino efek domino kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu. 

Pasalnya, relokasi pasti akan membuat banyak usaha penjual makanan tutup hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

"Terus warung tempat dia belanja, kosan-kosannya udah pasti kosong. Ya efek dominonya begitu (berpengaruh ke ekonomi). Ada berapa catering di situ, itu kan nanti sama aja, berhenti kan usaha merekanya," jelasnya.

Ia mengakui ada investasi lain ke wilayah Banten, terutama di Kota Cilegon yang bisa menyerap tenaga kerja. Namun, ia memprediksi itu tidak mampu mengurangi angka pengangguran yang ditimbulkan oleh hengkangnya tiga perusahaan itu, lantaran perusahaan di Kota Baja itu akan beroperasi pada 2025 mendatang.

"Di Cilegon, Chandra Asri, Lotte, itu kan baru beroperasi 2025, Lotte sama Chandra Asri, bukan sekarang. Ya kondisi perekonomian begini, ya kepikiran," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dao mendominasi dunia

Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Bantenke Jawa Tengah.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain. Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jumat (11/11).

"Banyak perusahaan-perusahaan menyampaikan kondisi tertentu, biasanya mereka konsultasi ke Dirjen PHI Jamsos. Ini yang nanti kita terus mitigasi ya," imbuhnya.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, namun di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Sebelumnya, dilaporkan ada tiga perusahaan di Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

[Gambas:Video CNN]

"Nikomas ke Pekalongan, KMK ke Salatiga sama Temanggung, PWI 1 sama 2 di Pati. Industri besar, padat karya. Nikomas aja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam, kalau sudah hengkang kita nggak tahu disisakan berapa (pegawai) disini," kata Septo, Kamis (10/11).

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]