apa itu slot gacor

Aku, si penjelajah bayangan

Mimpi Hyperloop Elon Musk, Mobil Terbang hingga Pecel Lele di IKN******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) saat ini terus menggeber pembangunan ibu kota di Nusantara, Kalimantan Timur. Bukan sekadar pembangunan fisik, namun juga penyiapan sistem tata kota untuk mewujudkan Nusantara menjadi smart city. Kota yang bukan cuma layak ditinggali (liveable) namun juga kota yang dicintai (loveable).

Untuk menjadikan nusantara jadi kota cerdas, sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) hingga penjajakan terus dilakukan. MoU yang baru-baru diteken bakan dilakukan langsung di pusat teknologi dunia, Silicon Valley di San Francisco, California, Amerika Serikat.

Perusahaan-perusahaan digital seperti Cisco, Autodesk, ESRI, hingga Microsoft sepakat bekerja sama di Nusantara. Penjajakan dengan Meta, induk dari Facebook, Instagram, dan Whatsapp juga tengah dilakukan.

Lihat Juga : LAPORAN DARI AMERIKA SERIKATJokowi 'Jualan' SDA, Energi Hijau hingga IKN di APEC 2023

Nusantara kata Bambang sudah selayaknya disiapkan setara dengan kota-kota besar di negara maju lain. Karena itu kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia terus dilakukan.

"Harapannya sistem yang kita bangun bukan sistem kaleng-kaleng," ujarnya.

Namun sistem yang sustainable hingga 2045 dan tahun-tahun berikutnya. Memang menurutnya terkesan masih utopis rencana-rencana tersebut. Namun mau tidak mau kita harus menuju ke sana.

Selain perusahaan yang sudah digandeng saat ini, Bambang mengatakan pembicaraan dengan penyedia teknologi tingkat tinggi lainya juga akan dibahas.

Terang-terangan mantan Wakil Menteri Perhubungan ini menyatakan salah satu perusahaan yang berminat untuk menjajaki kerja sama adalah hyperloop.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatOtorita IKN Teken MoU dengan 3 Perusahaan Teknologi Dunia

"Hyperloop ini alat transportasi seperti ketapel dalam tabung, punya Elon Musk, bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat sekali seperti pesawat jet," kata Bambang.

Alat transportasi ini menurutnya bakal dipakai di Neom, kota masa depan di Arab Saudi yang tengah disiapkan Pangeran Mohammed bin Salman (MbS). Kota dengan ukuran lebar hanya sekitar 200 meter ini, bakal dibangun ke atas setinggi 500 meter dan ke bawah 500 meter dengan panjang 170 km.

"MbS inginend to enditu cuma 20 menit, berarti kan pakai Hyperlopp," ujarnya.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatWujudkan Smart City, Para Pejabat IKN Kunjungi Silicon Valley

Mobil Terbang Hyundai

Bukan cuma dari Amerika Serikat, perusahaan teknologi dari negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang juga bakal digandeng IKN.

Bambang mencontohkan Hyundai akan bekerja sama soal penyediaan mobil terbang.

Sebelumnya Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan sistem mobil otonom dan taksi terbang akan mulai diuji coba di IKN tahun depan.

"OIKN juga sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan salah satu provider teknologi dari Korea Selatan untuk mengembangkan urban air mobility atau taksi terbang (sky taxi). Uji coba tersebut siap kita lakukan juga pada tahun depan," kata Ali seperti dilansir dari Antara.

Perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai Motor Group, telah menandatangani nota kesepahaman dengan OIKN untuk pengembangan ekosistem Urban Air Mobility (UAM) ini.

Foto: CNN Indonesia/Suriyanto Rombongan Otorita IKN saat mengunjungi booth taksi terbang Wisk milik Boeing di APEC 2023 San Francisco, Kamis (16/11).

Saat menghadiri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, Bambang juga sempat melihat-lihat taksi Wisk, terbang otonom yang dikembangkan oleh raksasa industri penerbangan, Boeing.

Kendaraan tenaga listrik ini dikembangkan sejak 2010. Mempunyai kemampuan lepas landas secara vertikal, kendaraan berkapasitas 4 orang ini punya kecepatan 110 sampai 120 knot. Bentang 14 meter sayapnya dipasangi 12 baling-baling.

Taksi terbang ini bisa mengudara 2.500 hingga 4.000 kaki dengan pengawasan penuh operator saat digunakan.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Sementara Jepang melalui perusahaan Sumitomo Forestry akan ambil bagian soal hutan yang berkelanjutan.

Dilansir dari situs resmi perusahaan, Sumitomo bergerak di bidang penyediaan material kayu yang ramah lingkungan. Selain itu di Indonesia perusahaan ini juga sudah menjalankan bisnis kehutanan skala besar di Kalimantan Barat.

Sumitomo mengklaim mendapatkan pengakuan atas inisiatif mengelola lahan gambut dengan cara efektif, mempertahankan bisnis sekaligus berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca.

Bambang juga mengatakan, di IKN nantinya akan dibuat rumah teknologi. Tempat ini nantinya akan menggodok teknologi apa yang paling pas untuk diterapkan di IKN.

Foto: CNN Indonesia/Suriyanto Rombongan Otorita IKN saat mengunjungi booth taksi terbang Wisk milik Boeing di APEC 2023 San Francisco, Kamis (16/11).

UMKM Cita Rasa Lokal

Bukan cuma investor dalam negeri, IKN juga membuka kesempatan luas pada investor dalam negeri untuk berperan, bahkan di level usah mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Di tingkat pengusaha dalam negeri, telah terbentuk konsorsium untuk membangun IKN seperti rumah sakit, perkantoran, hotel dan proyek-proyek strategis lain.

Terdapat setidaknya 10 taipan dalam negeri dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Presiden Jokowi menyebut para pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk investasi di IKN.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatKepala IKN soal Rem Investasi Asing: Kawasan Inti Kental Warna RI

Para pengusaha dalam negeri ini nantinya akan fokus di kawasan inti ibu kota baru. Sementara di luar kawasan inti nantinya akan bersama-sama dengan investor asing.

Selain itu, kata Bambang, UMKM juga akan dilibatkan di sana. "Misalnya nanti kita akan bangun tempat makan pecel lele, gudeg, soto banjar dan lain-lain. Itu nanti kan jadi bagian Nusantara" katanya.

Bambang menegaskan, ini adalah wujud IKN milik bersama, bukan milik orang per orang dan tak terkait dengan kepentingan politik. Apalagi pembentukan IKN sudah dipayungi undang-undang.

[Gambas:Video CNN]

Alih Teknologi dan Pendidikan Nusantara

Saya adalah dewa yang gila

Unilever Pastikan Operasional Tak Terganggu Meski Tiga Petinggi Mundur******

PTUnilever Indonesia(Tbk) memastikan pengunduran diri tiga petingginya baru-baru ini tak berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Kondisi keuangan pun diyakini tetap terjaga.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," ujar Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada OJK tertanggal 24 November, dikutip Senin (27/11).

Tiga direktur perseroan mengundurkan diri dalam waktu berdekatan, termasuk,direktur utama. Pengunduran diri tersebut dilakukan lantaran alasan pribadi.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11).

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," ujar Nurdiana.

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Unilever menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia. Kondisi itu memperparah kinerja keuangan perusahaan yang sudah tertekan.

Imbasnya harga saham emiten berkode UNVR itu terus merosot. Per Jumat lalu, saham perusahaan ditutup di level Rp3.530. Padahal, pada awal tahun, saham masih bertengger di Rp4.620.

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

Erick Tak Butuh Tambahan Wamen Lagi Usai Ditinggal Rosan ke Prabowo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan tak butuh tambahan wakil menteri lagi usai posisi itu kosong karena ditinggal Rosan Roeslani karena 'ikut' Prabowo-Gibran.

Posisi tersebut, kata Erick, cukup diisi oleh Kartika Wirjoatmodjo yang saat ini menjabat sebagai Wamen BUMN I.

Terkait keputusan tersebut, menurut dia, pihaknya juga sudah melapor kepada Presiden Jokowi.

Rosan Roeslani ikut bergabung menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran. Atas keputusannya tersebut, Rosan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil menteri BUMN dan wakil komisaris utama Pertamina.

Erick menghormati keputusan Rosan tersebut.

"Saya hormati keputusan pak Rosan, dan saya sudah diskusi internal di kementerian," kata Erick di Jakarta, Sabtu.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Ksatria yang Terlahir Kembali

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Catatan Gadis Emas

Rumus Upah ala Jokowi Bikin UMP Naik Sedikit, Daya Beli Tercekik******

Mayoritas pemerintah provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024 dengan rumus kenaikan baru yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rumus tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken 10 November 2023.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan per Selasa (21/11) sore, baru 26 provinsi yang sudah mengumumkan kenaikan UMP. Dari 22 provinsi tersebut, kenaikan terendah adalah Sulawesi Barat, yakni Rp43.165. Sementara tertinggi adalah Maluku Utara, yakni Rp221.646.

Hal sama juga terjadi pada UMP Jawa Barat 2024, yang tercatat naik 3,57 persen ke Rp2.057.495. Tahun ini, UMP Jabar naik 7,88 persen.

Kemudian di Jawa Timur, UMP 2024 tercatat naik 6,1 persen ke Rp2,16 juta. Kenaikannya lebih rendah dari UMP 2023, yang menanjak 7,8 persen.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, rumus kenaikan UMP 2024 mencakup tiga variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Lihat Juga : Pertamina Sebut Bus Wisata-'Helikopter' Dipakai Curi BBM Subsidi

Nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan kenaikan UMP relatif kecil karena memang diperuntukkan bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Menurut Indah, kenaikan upah yang relatif besar biasanya hanya untuk karyawan yang sudah bekerja di atas dua tahun. Kenaikan upah itu juga menyesuaikan dengan kinerja dan produktivitas karyawan bersangkutan.

Ia menyebut kenaikan upah karyawan dengan masa kerja di atas dua tahun itu memang bisa mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta, tergantung kemampuan perusahaan.

"Kalau pekerja satu tahun ke bawah, ya gimana, kita pahami ya naiknya sekitar Rp100 ribu-Rp200 ribu," ujar Indah dalam konferensi pers, Selasa (21/11).

Meski begitu, ia mengatakan penetapan UMP juga diberikan sebagai pelindung bagi pekerja baru agar tak terjebak upah murah, serta menjaga daya beli pekerja.

Benarkah formula upah yang baru mampu mencegah buruh digaji murah dan menjaga daya beli, sebagaimana klaim pemerintah?

Bersambung ke halaman selanjutnya...

Upah Rendah Ancam Daya Beli hingga Pertumbuhan Ekonomi

dewa serigala liar

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah