petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara mengajukan pinjaman kur bri online

slot deposit pulsa im3 5000 701Jutaan kata 706054Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara mengajukan pinjaman kur bri online》

KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej******

KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej
Arsip - Ketua Umum IKA UIN Alauddin Makassar Idrus Marham (kanan) usai Mubes dan silaturahmi keluarga besar UINAM di Sultan Alauddin Hotel dan Convention Makassar, Sulawesi Selatan. (ANTARA/Darwin Fatir)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus senior Partai Golkar Idrus Marham untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej.

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Idrus Marham," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Idrus akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta pada kasus tersebut. Namun demikian, Ali belum membeberkan pokok pemeriksaan yang akan didalami terhadap Idrus Marham.

Dalam perkara tersebut, penyidik komisi antirasuah telah menahan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) atas perannya sebagai tersangka pemberi suap.

Baca juga: Advokat dan aspri Wamenkumham bungkam usai diperiksa KPK

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka penerima suap, yakni Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH bernams Yogi Arie Rukmana (YAR). Namun, KPK belum melakukan penahanan terhadap ketiganya.

Konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM mulai tahun 2019 hingga 2022 terkait status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai dengan rekomendasi, yakni EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022, dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM.

Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk AHU PT CLM. EOSH menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah sekitar Rp4 miliar. Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sekitar Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH, selaku wamenkumham pada saat itu, untuk membantu proses buka blokir hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

HH juga disebut memberikan kembali uang sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH kepada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH, sebagai pihak pemberi, disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir******

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Farhan Arda Nugraha/aa.
Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan.
Cikarang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan saat menghadapi permasalahan.

"Yang dilakukan oleh kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Red) itu mengupayakan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Ida menyampaikan hal tersebut saat menanggapi maraknya kasus PHK. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan, PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang.

Menurut Ida, pemangkasan karyawan dilakukan setelah perusahaan berusaha menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah, tetapi masih belum mendapat solusi. Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan," ujar Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk memberikan pendampingan kepada para pekerja yang terdampak PHK.

Indah juga menyampaikan, Kemnaker siap untuk mendampingi dan memantau proses pendampingan yang dilakukan Disnaker.

"Kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja, seperti misal PHK di Bekasi yang handleDisnaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa lakukan," ujar Indah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendampingi pekerja terdampak PHK oleh PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang sebagai upaya pemenuhan hak karyawan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Pemkab Bekasi telah menerima laporan mengenai PHK yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan tersebut, dan langsung menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan ada 1.170 karyawan PT Hung-A Indonesia terkena PHK berdasarkan laporan yang masuk.

Menurut laporan yang diterima Disnaker Kabupaten Bekasi, PHK tersebut dilakukan karena PT Hung-A Indonesia akan menutup perusahaan lantaran tidak ada pesanan dari para pembeli.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:rtpslotgacor

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
mahjong ways gacor jam berapa
link situs slot gacor
benua138
slot aman dan terpercaya
indojoker88
bigo88
situs slot gacor 4d hari ini
slot aman
pecinta slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 gaspoll88
Bab 2 hoki505
Bab 3 ml138 slot
Bab 4 link prediksi togel jitu
Bab 5 dewaslot88
Bab 6 istanabet88
Bab 7 rtp lebah4d
Bab 8 slot gacor qris
Bab 9 indofun17
Bab 10 kudaslot
Bab 11 erek erek orang melahirkan 3d
Bab 12 buku mimpi 2d 44
Bab 13 slot paling mudah maxwin
Bab 14 aplikasi yang ada paylater
Bab 15 agen slot mudah menang
Bab 16 jenderal slot
Bab 17 judi slot online terbaru
Bab 18 slot anti rungkat
Bab 19 angka jitu oregon
Bab 20 cara mengklaim voucher shopee
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6382bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Impian Hiburan Tiongkok

situs slot yang paling gacor hari ini
Polda sebut seorang ASN terluka saat massa serang Kantor KPU Yahukimo
Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto saat mencoba memberikan pemahaman kepada pedemo di sekitar Kantor KPU Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. ANTARA/HO-Humas Polda Papua
Jayapura (ANTARA) - Polda Papua menyebutkan seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Yahukimo terluka saat aksi pelemparan oleh massa di Kantor KPU Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Adi Prabowo membenarkan pihaknya menerima laporan bahwa ASN bernama Harun Seip (36) terluka dan mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan akibat lemparan batu.

"Korban sudah dievakuasi ke RSUD Dekai untuk jalani perawatan lebih lanjut," kata Kombes Pol. Benny dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA di Jayapura, Senin.

Kasus itu berawal saat pedemo menyerang Kantor KPU Kabupaten Yahukimo di Dekai, Minggu (3/3) malam. Mereka meminta pemungutan suara ulang (PSU).

Aksi penyerangan itu saat massa pendukung salah satu calon anggota legislatif protes terhadap hasil perhitungan suara KPU Kabupaten Yahukimo.

Kejadian bermula ketika salah satu perwakilan partai politik yang selesai melakukan pertemuan menyampaikan hasil mediasi dengan pihak KPU Kabupaten Yahukimo dan meminta kepada pedemo untuk kembali ke rumah masing-masing.

Tiba-tiba massa melakukan penyerangan dengan cara melemparkan batu ke arah personel gabungan TNI/Polri.

"Akibat penyerangan itu, personel gabungan yang berjaga di pintu masuk langsung melakukan tindakan tegas dengan mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa,” jelas Kabid Humas Kombes Pol. Benny.

Baca juga: Kapolda Papua sebut Kamtibmas relatif aman usai pemungutan suara
Baca juga: Kapolda Papua: 92 TPS di Paniai gelar pemungutan suara susulan

Pewarta: Evarukdijati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Seni Bela Diri Abadi

uang logam 2d togel
RSUP M Djamil terima pasien rujukan RS Semen Padang usai insiden
RSUP M Djamil Padang terima pasien rujukan dari RS Semen Padang. ANTARA/Fathul Abdi.
Padang (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang, Sumatra Barat (Sumbar) menerima pasien rujukan dari Rumah Sakit Semen Padang yang lumpuh total akibat insiden ledakan pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB. "Atas kejadian yang dialami oleh Rumah Sakit Semen Padang kami langsung mengaktifkan kesiapsiagaan bencana, kami juga langsung menyiapkan penanganan medis," kata Direktur Utama RSUP M Djamil Padang Dovy Djanas di Padang, Selasa. Ia mengatakan hingga pukul 18.30 WIB pihaknya telah menerima sebanyak 14 orang yang dirujuk dari RS Semen Padang. Dengan rincian sebanyak dua belas orang berstatus sebagai pasien, sedangkan dua orang lainnya merupakan korban ketika insiden ledakan terjadi. "Dua orang pasien adalah korban saat insiden ledakan terjadi, kondisinya mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis," jelasnya.
Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Baca juga: Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan
 Ia mengatakan dari sisi kesiapsiagaan tenaga medis dan ruangan pihak RSUP M Djamil Padang masih cukup untuk memberikan layanan medis terhadap pasien. "Terhadap kejadian ini bagi pasien yang kategorinya ringan dirujuk ke rumah sakit terdekat, bagi yang kondisi berat akan dibawa ke RSUP M Djamil," katanya. Dovy juga menyampaikan bahwa pihaknya turut prihatin atas kejadian menimpa Rumah Sakit Semen Padang pada Selasa sore, sesaat setelah kejadian pihaknya langsung mengaktifkan kesiapsiagaan bencana. Pada bagian lain, kejadian ledakan tersebut mengakibatkan pelayanan di Rumah Sakit Semen Padang lumpuh total sejak Selasa sore. Puluhan pasien yang tengah dirawat di rumah sakit tampak dikeluarkan ke pelataran rumah sakit menggunakan tempat tidur atau kursi roda mulai dari orang tua, wanita, laki-laki, dan anak-anak. Hingga pukul 18.30 WIB proses pemindahan pasien dari Rumah Sakit Semen Padang ke rumah sakit lain masih terus berlangsung, antrian panjang mobil ambulance masih bersiap untuk membawa pasien. Berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit jumlah total pasien pada saat kejadian ada sebanyak 102 orang.
Baca juga: Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom

Baca juga: Semen Padang Hospital jadi rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Panggil si jenius

pjslot168
Politik Kemarin, PBNU netral hingga isi pertemuan Jokowi-Sri Sultan HB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait sejumlah isu terkini di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/1), mulai dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon Pilpres 2024 hingga Presiden Jokowi bicara politik saat bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Berikut rangkuman berita seputar politik kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya setelah bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

2. Presiden Jokowi akui bicara politik dengan Sri Sultan HB X

Presiden Joko Widodo mengakui dirinya membicarakan politik global hingga nasional dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pertemuan di Keraton Kilen Yogyakarta, Minggu (28/1).

“Ya banyak, berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional,“ kata Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerja di Magelang, Jawa tengah, Senin (29/1), sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Selengkapnya di sini.

3. Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

4. KPU RI siapkan sanksi terhadap anggota KPU yang terjaring OTT

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

5. Prabowo tidak rela lihat koruptor terus mencuri uang rakyat

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak rela melihat rakyat Indonesia masih dilanda kesusahan dan enggan melihat koruptor terus mencuri uang rakyat.

Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa dirinya bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan mandat serta dukungan dari rakyat agar bisa memenangi Pilpres 2024.

"Saya tidak rela melihat rakyat saya masih ada yang susah hidupnya. Saya tidak rela koruptor-koruptor itu terus-menerus mencuri uang rakyat. Saya butuh dukungan saudara, saya butuh mandat dari rakyat Indonesia. 14 Februari (2024) berikanlah mandat kepada Prabowo-Gibran," kata Prabowo sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Perdamaian di akhir dunia

buku mimpi salak
Kualitas udara Jakarta pada Sabtu pagi baik untuk aktivitas luar
Arsip foto - Kendaraan melintas kawasan Bundaran HI dengan latar belakang langit biru di Jakarta, Selasa (12/9/2023). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Kualitas udara di DKI Jakarta berada dalam kategori baik pada Sabtu (27/1) pagi sehingga masyarakat dapat beraktivitas di luar ruangan.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 07.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 37 atau masuk dalam kategori baik berwarna hijau dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2,5.

Situs pemantau kualitas udara dengan waktu terkini tersebut pun mencatatkan Jakarta tidak berada dalam kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Jakarta tercatat berada jauh pada urutan bawah dalam urutan kota berpolusi di dunia dengan rangking 70.

Kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Sabtu adalah Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina dengan indeks kualitas udara di angka 342, diikuti Delhi, India di angka 263 dan Kota Accra, Ghana di angka 232.

Dengan kategori kualitas udara yang baik ini, masyarakat bisa menikmati aktivitas di luar ruangan dan membuka jendela agar udara bersih dapat terbawa ke dalam ruangan.

Sementara itu, Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa kualitas udara secara umum di sebagian Jakarta berada pada kategori sedang.

Tingkat kualitas udara sedang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika.

Sejumlah wilayah yang berada dalam kualitas udara sedang meliputi Bundaran HI, Lubang Buaya, Kelapa Gading dan Jagakarsa.

Baca juga: Kualitas udara Jakarta semakin membaik dengan kategori sedang
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Legenda manusia pertama

demo mahjong ways 2
Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan
Situasi di Rumah Sakit Semen Padang pascaledakan, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Muhammad Zulfikar.
Padang (ANTARA) - Pihak Rumah Sakit (RS) Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan belum mengetahui pasti penyebab ledakan yang terjadi di rumah sakit tersebut pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB.

"Kami belum bisa memastikan sumber dan penyebab ledakan ini," kata Direktur Utama RS Semen Padang dr Selfi Farisha di Padang.

Saat ini, sambung dr Farisha, manajemen rumah sakit sedang mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien tersebut dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Selain itu, pihak rumah sakit juga mengambil tindakan untuk memulangkan seluruh pasien baik rawat jalan maupun pasien di unit gawat darurat. Sebab, pascaledakan tersebut operasional Rumah Sakit Semen Padang sementara waktu dihentikan.

Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Baca juga: Pasien BPJS Kesehatan tak lagi dilayani RS Semen Padang

Farisha memastikan akibat ledakan tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja dua pasien diketahui mengalami luka-luka yang diduga akibat terkena pecahan kaca atau benda lainnya.

"Sembari menunggu proses rujukan ke rumah sakit lain, manajemen RS Semen Padang tetap berupaya mengambil tindakan medis khususnya bagi pasien yang harus segera mendapatkan tindakan di sekitar pekarangan rumah sakit itu. Setelah mendapatkan kepastian rujukan dari rumah sakit yang dituju, pasien langsung dibawa," kata.

"Semua dirujuk ke rumah sakit lain karena sekarang ini tidak ada pelayanan sama sekali di rumah sakit ini," ucap dia.

Senada dengan itu, salah seorang admin bagian Laboratorium RS Semen Padang Aad mengaku sempat mendengar suara gemuruh dan ledakan sebelum seluruh pasien di lantai dua dievakuasi petugas.

"Saya sempat mendengar seperti gemuruh dan letusan," ujarnya.

Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran Kota Padang masih terus bertugas di dalam area rumah sakit. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti sumber dugaan ledakan tersebut.

Baca juga: Semen Padang Hospital jadi rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Raja Dewa Dandy

horas88
Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil
Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024