link slot tanpa deposit

Hidup di dunia tanpa akhir

Sikat, Sepeda Listrik di Transmart Dijual Mulai Rp2 Jutaan Aja******

Transmart Full Day Sale masih berlangsung hari ini, Minggu (11/2) dengan diskon besar-besaran hingga 50% + 20%. Produk unggulan Transmart yakni sepeda listrik didiskon gede banget pada gelaran ini.

Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320 dari harga normal Rp6.550.000, diskon jadi Rp2.888.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp3.662.000.

Lihat Juga : Diskon 20% Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Fastron dari harga normal Rp5.200.000, diskon jadi Rp3.827.200 per unit khusus pembelian di gerai luar Jawa. Pembeli hemat Rp1.372.000.

Nggak cuma sepeda listrik, sepeda anak Ride On & Tricyle juga didiskon up to 30% jadi mulai Rp300 ribuan aja, berlaku di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, Ride On & Tricyle dibanderol mulai Rp310 ribuan.

Semua diskon sepeda listrik dan sepeda anak tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, siap-siap ke Transmart hari ini dan bawa pulang sepeda listrik impianmu!

Jelajahi surga

Perusahaan Anak Tommy Soeharto Guyur Rp1,2 T Bangun Lapangan Golf******

Perusahaan Darma Mangkuluhur Hutomo yang merupakan anak Tommy Soehartoakan menggelontorkan Rp1,2 triliun untuk membangun lapangan golfdi Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Darma Mangkuluhur Hutomo akan mewujudkan target tersebut melalui PT Intra GolfLink Resorts. Komisaris IGR itu melihat ada peningkatan pemain golf yang datang ke tiga lapangan mereka, yaitu Palm Hills Golf Club Bogor, New Kuta Golf Bali, dan Black Rocks Golf Belitung.

"Kami berkomitmen untuk menjaga dan menumbuhkan ekosistem lifestyle di olahraga golf ini agar bisnis IGR bisa sustain. Kami berani investasi dengan nilai yang besar demi meningkatkan kinerja di masa mendatang," ucap anak Tommy Soeharto itu dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2).

Perusahaan juga mengutip data Persatuan Golf Indonesia (PGI) yang menyebut pemain golf di Indonesia meningkat usai pandemi covid-19. PGI mencatat ada peningkatan rata-rata sekitar 40 persen dibandingkan sebelum pandemi.

Oleh karena itu, Darma dan IGR berani mengucurkan dana besar untuk membangun lapangan golf baru di Sentul, Bogor. Lapangan golf anyar itu akan berdiri di atas lahan seluas 70 hektare dan menggantikan Palm Hills Golf Bogor yang sudah beroperasi sejak 1993.

Ia menyebut lokasinya sekitar 9 kilometer dari Palm Hills Golf. IGR mengusung konsep 'Golf and Active Lifestyle Ecosystem', di mana akan dibangun juga 13 cluster residensial di atas lahan golf tersebut hingga 2027 mendatang.

Selain di Sentul, IGR bakal mengembangkan aset perusahaan di Bali. Mereka akan mendirikan boutique luxury hotel baru dan merevitalisasi hotel serta villa di sekitar New Kuta Golf Bali.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Kapur

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

malam yang rusak

Pedagang Pasar Desak Satgas Pangan Polri Gerak Atasi Kelangkaan Beras******

Pedagangpasar tradisional meminta Satgas Pangan Polriturun tangan mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga beras.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan menyebut permintaan itu disampaikan karena harga beras sudah meroket 20 persen pada 2024 ini.

Hal itu melebihi kenaikan tahun lalu. Ia mencatat saat ini harga beras tembus Rp18 ribu per kg, dari yang sebelumnya hanya Rp14 ribu per kg.

"Termasuk, mendorong Satgas Pangan Polri agar memantau stok yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut di atas agar tidak tertahan dan segera dikeluarkan," desak Reynaldi.

Selain itu, IKAPPI menuntut pemerintah menggenjot produksi di 2024. Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah pemberian subsidi, termasuk subsidi pupuk yang perlu diperbesar anggaran dan cakupan pemberiannya.

Di lain sisi, Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinan Moeldoko meminta Satgas Pangan tak buru-buru bergerak dalam sengkarut masalah beras di tanah air. KSP tak ingin satgas menindak penjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sempat memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket, di mana hasilnya nihil. Namun, beras malah ditemukan di toko online, termasuk milik minimarket tersebut.

Beras-beras yang dijual secara online itu diklaim melebihi HET. Namun, Edy menegaskan temuan itu bukan sebagai saran agar Satgas Pangan menindak penjual beras nakal.

Edy mengaku sudah ada diskusi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) soal kelangkaan beras di sejumlah ritel modern. Meski melebihi HET, ia mengklaim beras-beras tersebut bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, ya mungkin bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," ucap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

urat suci emas

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Mitos Asing

Peruri Jadi GovTech Indonesia, Wamen BUMN Bocorkan Tugasnya******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan tugas utama Peruri terkait penugasan baru sebagai GovTech Indonesia.

GovTech bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. Adapun aplikasi super layanan publik itu akan diberi nama INA Digital.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengingatkan, Peruri fokus pada dua elemen dalam kerangka kerja adaptif, yakni transformasi organisasi dan orang-orang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan.

"INA Digital merupakan masa depan Peruri, di samping tetap menjalankan tugasnya dalam mencetak uang rupiah dan dokumen sekuriti lainnya, Peruri harus berfokus pada penyelenggaraan SPBE (Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai GovTech Indonesia," ujar Tiko melalui keterangan resmi, Selasa (13/2).

Tiko turut mengapresiasi Peruri. Menurutnya, meski bergantung pada regulasi pemerintah, Peruri mampu menjaga profitabilitasnya dengan bertransformasi dari sisi teknologi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berkompetisi di bisnis internasional.

INA Digital akan mengintegrasikan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal nasional. Dengan begitu, publik dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan menjadi lebih efisien, cepat, dan efektif melalui adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric.

Tiko menyebut, saat ini beberapa aplikasi SPBE Prioritas yang akan diintegrasikan adalah Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian.

Ilustrasi. Peruri ditunjuk sebagai pelaksana GovTech Indonesia. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

Sementara itu, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, pada 2024 ini Peruri akan fokus untuk menyukseskan proyek SPBE. Fokus ini ditentukan demi mendukung transformasi Peruri sebagai GovTech Indonesia.

Ia mengatakan, dalam rangka menjaga kondisi perusahaan agar tetap sehat, Peruri akan tetap mengoptimalkan bisnis eksisting di bidang security printing.

"Peruri saat ini yang sudah memiliki kapabilitas di bidang security digitaljuga akan membuat produk-produk hybriddari produk konvensionalnya untuk terus memberikan nilai tambah guna menghasilkan produk yang lebih aman," kata Dwina.

Selain itu, dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis baru di bidang digital, Peruri juga terus meningkatkan digital capability-nya di samping tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mendukung suksesnya SPBE, Peruri sedang menyiapkan pembentukan Tim GovTech Indonesia yang berasal dari talenta-talenta profesional dan berpengalaman melalui proses rekrutmen yang telah dibuka ke publik.