mpo168

info situs slot gacor 291Jutaan kata 632918Orang-orang telah membaca serialisasi

《mpo168》

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Pengusaha hotel menentang rencana pengenaan ancaman pidana bagi pasangan yang belum menikah untuk menginap atau check in di hotel karena bisa merugikan. Ilustrasi. ( ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra).

Yogyakarta, CNN Indonesia--

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Lihat Juga :

ANALISISRidwan Kamil dan Mencegah Agar LRT Jabodebek Tak Senasib LRT Palembang

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

Lihat Juga :

BBM Premium Ron 88 dan 89 Dilarang di Indonesia Mulai 1 Januari 2023

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

(kum/agt)

[Gambas:Video CNN]

Pengusaha Tekstil Mulai Kurangi Jam Kerja Karyawan, Tanda******

Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengungkap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengurangi jam kerja karyawan. Bahkan, 45 ribu karyawan dirumahkan. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan industritekstil dan produk tekstil (TPT) telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri di tengah menurunnya permintaan pasar ekspor.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengungkapkan, tak hanya pengurangan jam kerja, industri TPT juga telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang 2022.

"Pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi dan potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Jemmy mengatakan kondisi global yang tak stabil membuat permintaan pasar ekspor seperti Eropa dan Amerika Serikat menurun tajam. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," ujar Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan yang menurun.

Lihat Juga :

Viral Dering Ponsel Jadul Menteri Basuki Saat Dampingi Jokowi di IKN

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menilai gelombang PHK bisa terjadi karena lima hal.

Pertama,risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua,permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat,kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Lihat Juga :

SBY: Ekonomi Global Bakal Alami Resesi

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Komisaris Pelni Dede Budhyarto Tuai Kecaman Usai Cuitkan 'Khilafuck'******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto mendapat kritikan usai memplesetkan diksi khilafah menjadi 'khilaf*ck' dalam cuitan Twitternya.

Dede menuliskan bahwa dalam memilih calon presiden (capres) tidak boleh asal apalagi yang didukung oleh kelompok radikal.

"Memilih capres jangan sembrono apalagi memilih capres yang didukung kelompok radikal yang suka mengkafir-kafirkan, pengasong khilaf*ck anti Pancasila, gerombolan yang melarang pendirian rumah ibadah minoritas," tulisnya pada Minggu, (23/10).

Akibat pernyataan tersebut, Dede dikritik oleh berbagai pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Cholil Nafis menilai politik seharusnya dapat dijalankan dengan bertanding secara wajar dan jujur untuk mendapatkan pendukung.

"Yang gini orang yang nafsuan politik," ucap Cholil dalam akun Twitter pribadinya @cholilnafis, Selasa (25/10).

"Semua orang punya mau dan keinginan asal tak melanggar hukum dan kesopanan yang tanding secarafairaja," tambahnya.

[Gambas:Twitter]

Tak hanya Cholil, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon turut mengkritik cuitan Dede tersebut. Fadli berharap Dede bisa dipecat dari jabatannya sebagai komisaris BUMN.

"Orang seperti ini harusnya dipecat saja sebagai komisaris, jangan sampai menjadi wajah BUMN," cuit Fadli dalam akun Twitternya @fadlizon.

Lihat Juga :

BBM Premium Ron 88 dan 89 Dilarang di Indonesia Mulai 1 Januari 2023

Sementara itu, berdasarkan pantauan dari cuitannya yang lain Dede tak mempersoalkan adanya kritik dari pelbagai pihak soal cuitan kontroversialnya tersebut. Ia terlihat santai ketika ia membalas cuitan dari politikus Partai Demokratik Hasbil.

"Gegara cuitan "khilaf*ck", si pansos @Hasbil_Lbs akan melaporkan saya ke Polisi, banyak yang menyarankan lapor balik. Sejak main sosmed dari 2009 saya tidak pernah lapor-lapor polisi, jadi biarkan saja, justru semakin terkuak ideologi khilafah yang dinyatakan terlarang itu dia dukung," cuit Dede.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Label：slot yang pakai dana、voucher klik indomaret 2022、rtp area188

Terkait：pinjaman mini kredivo hilang、harga voucher axis 8gb 30 hari、mansion77、gacor 368、rajampo88、link slot bonus new member 100 di awal to 7x、sky77 4d、cicilan shopee、slot baru maxwin、slot gacor pagi hari

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：freespin123（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09

Daftar bab terbaru

link gacor slot hari ini

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Aliansi mitos saya

voucher imperial kitchen

Serap Panen Petani, Bulog dan ID Food Bakal Dapat Pinjaman Murah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bulog dan holding BUMN pangan (ID Food) akan mendapatkan pinjaman murah dari bank pelat merah untuk menyerap hasil panen petani.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengamankan 11 bahan pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurut Arief, pemberian bunga rendah ini dilakukan melalui jaminan pemerintah melalui skema subsidi bunga. Dalam hal ini, subsidi bunga diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi Himbara memberikan permodalan dengan bunga rendah, kemudian Kemenkeu sebagai penjamin. Pinjaman dana ini untuk Bulog dan ID Food karena mereka butuh uang untuk menyerap hasil petani," jelasnya.

Lihat Juga :

Holding BUMN Pangan Bantu Bulog Serap Hasil Panen Petani

Sementara, untuk besaran bunga subsidi dan tata cara pemberian jaminan kredit, kata Arief, bakal dituangkan dalam aturan turunan, yakni peraturan menteri keuangan (PMK).

"Menkeu yang menentukan (subsidi bunga nya). Jadi mekanismenya nanti ada semacam subsidi bunga," ujarnya.

Skema subsidi bunga ini tertuang dalam pasal 15 PP 125/2022. "Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan," tulis PP tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Porter dari kedua dunia

wish4d

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Ekonom menyarankan pemerintah mengalihkan pasar ekspor dari yang selama ini ke AS dan Eropa ke Timur Tengah supaya badai PHK industri padat karya bisa dicegah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia--

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Lihat Juga :

Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Lihat Juga :

Pengusaha Prediksi Gelombang PHK Hantam Sektor Padat Karya

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Lihat Juga :

ANALISISAncaman Resesi Kian Nyata, Bagaimana Nasib Lapangan Kerja Indonesia?

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Lihat Juga :

Buruh Tolak Ancaman PHK di Tengah Risiko Resesi

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Lihat Juga :

Erick Thohir: Yang Terpilih Presiden Pasti Bukan Saya, Berikutnya Jawa

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

HALAMAN: 1 2

Ahli alkimia

harga voucher axis 3gb 7 hari

Ajaib Buka Suara Soal Disanksi BEI karena Tak Taat Aturan******

Ajaib Sekuritas Asia mengakui mendapatkan teguran karena tak taat aturan BEI. Sekarang Ajaib tengah berkomunikasi dengan BEI untuk menyelesaikan masalah itu. (Dok. Ajaib).

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Ajaib Sekuritas Asiabuka suara terkait sanksi teguran yang dilayangkan oleh PT Bursa EfekIndonesia (BEI).

Manajemen Ajaib membenarkan sanksi teguran tersebut dijatuhkan karena belum belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Karenanya, Ajaib akan menjalankan komunikasi dengan regulator dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen juga mengungkapkan Ajaib secara aktif menerapkan dan memperbarui berbagai fitur keamanan agar pengguna dapat terus bertransaksi secara aman dan nyaman. Hal ini sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna.

Sebelumnya, BEI menjatuhkan sanksi teguran kepada Ajaib dan PT Stockbit Sekuritas Digital. Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Lihat Juga :

Aturan Baru Jokowi, 11 Bahan Pangan Pokok Akan 'Dikuasai' Negara

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

"Dengan ini diumumkan bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah mengenakan Sanksi Teguran Tertulis kepada PT Ajaib Sekuritas Asia (Perusahaan)," tulis surat pengumuman itu.

Kedua perusahaan ini juga diberikan sanksi karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Lahir pada tahun 1984

rodaslot

Tak Taat Aturan, Ajaib dan Stockbit Kena Sanksi BEI******

Bursa Efek Indonesia mengenakan sanksi terhadap PT Ajaib Sekuritas Asia dan PT Stockbit Sekuritas Digital karena tak konsisten dalam mengikuti aturan. Ilustrasi. (Adhi Wicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenakan sanksi teguran tertulis kepada PTAjaibSekuritas Asia dan PTStockbitSekuritas Digital.

Hal itu disampaikan lewat dua surat pengumuman terpisah tertanggal 26 Oktober 2022.

Sanksi kepada Ajaib diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00029/BEI.ANG/10-2022 yang diteken oleh dua direktur BEI yakni Irvan Susandy dan Kristian S Manulang.

Sementara, sanksi kepada Stockbit diumumkan lewat Surat Pengumuman Nomor Peng-00030/BEI.ANG/10-2022.

Kedua perusahaan mendapat sanksi karena berdasarkan hasil pemeriksaan bursa, keduanya belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung dan Automated Ordering, Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS) Anggota Bursa Efek dan Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa.

Lihat Juga :

Kronologi Dugaan Penipuan di Net89 yang Kini Seret Atta Halilintar

Selain itu, keduanya juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten.

CNNIndonesia.com masih berupaya meminta tanggapan Ajaib dan Stockbit. Namun, kedua perusahaan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/mrh)

Bertani untuk menyelamatkan dunia

slot slot gacor

Bursa Saham Wall Street Mulai 'Demam' Resesi******

Tanda awal resesi terlihat di Wall Street saat imbal hasil treasury pasar obligasi jangka pendek lebih tinggi dari obligasi jangka panjang. (AP/Colin Ziemer).

Jakarta, CNN Indonesia--

Ancaman resesiAS benar-benar di depan mata. Kali ini, menunjukkan geliat pada bursa saham Wall Street.

Imbal hasil treasury pasar obligasi 3 bulan dan 10 tahun sempat terbalik pada Selasa (25/10) malam dan terjadi lagi pada Rabu (26/10).

Imbal hasil untuk obligasi jangka pendek lebih tinggi daripada obligasi jangka panjang. Keduanya saat ini melayang sekitar 4 persen.

Melansir CNN Business, Kamis (27/10), umumnya, obligasi jangka pendek memiliki hasil yang jauh lebih kecil karena investor berharap mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi untuk meminjam uang untuk jangka waktu yang lebih lama.

Sementara itu, kurva imbal hasil utama lainnya, treasury 2 tahun dan 10 tahun, telah secara konsisten terbalik sejak awal Juli.

Lihat Juga :

Tak Taat Aturan, Ajaib dan Stockbit Kena Sanksi BEI

Namun, saham telah meningkat tajam atau rally pada bulan ini, meskipun kekhawatiran akan inflasi global terus berlanjut, dan dolar AS yang kuat merugikan perusahaan multinasional dan gejolak politik dan ekonomi di Inggris.

Banyak optimisme bahwa investor berharap The Federal Reserve, bank sentral AS, akan segera memperlambat laju kenaikan suku bunga.

Sebelumnya, peringatan resesi telah disampaikan oleh sejumlah lembaga internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 3,2 persen tahun ini atau turun nyaris separuh dari capaian tahun lalu sebesar 6,1 persen. Sementara, pada 2023, laju ekonomi diperkirakan hanya 2,9 persen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/bir)

Dewa Perang bertanda Naga

situs slot yang lagi gacor hari ini

Buruh Yogyakarta Tuntut UMK Naik Hingga Rp4,2 Juta******

Buruh di Yogyakarta menuntut upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 naik jadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Tunggul).

Jakarta, CNN Indonesia--

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) di Yogyakartamenuntut pemerintah daerah (pemda) menaikkan upahminimum kabupaten/kota (UMK) jadi Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta per bulan.

Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang tergabung dalam MPBI Irysad Ade Irawan menyebut kenaikan upah perlu dilakukan karena harga-harga bahan pokok naik.

Kondisi itu kian memberatkan pekerja. Sebab, buruh di Yogyakarta hanya dibayar Rp2,15 juta per bulan.

Irysad juga mengatakan dengan UMK yang rendah, angka kemiskinan di Yogyakarta kian meningkat.

"Sebagai contoh sepanjang 2019-2021, UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan Gunungkidul merupakan yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya," katanya.

Menurut Irysad, dalam kondisi tersebut penetapan upah menjadi sangat penting dalam program strategi pengentasan kemiskinan.

Lihat Juga :

PHK Hantui Pabrik Tekstil dan Sepatu, Banyak Orderan Batal dari Buyer

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi meminta agar buruh bersabar. Sebab, pengumuman UMP 2023 baru akan diumumkan bulan depan.

Ia mengatakan dalam penentuan UMP dan UMK ini pihaknya akan melakukan komunikasi baik dengan pekerja maupun dengan unsur pengusaha.

"Nantinya mengerucut pada PP 36 yang nanti regulasinya kan PP 36. Dasar pengupahan, nggak ada yang bocor ditunggu saja," tandas Aria.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/bir)

[Gambas:Video CNN]

《mpo168》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，admin jarwo slot rtpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpo168》bab terbaru。