situs paling gampang maxwin

Anda dan saya berbeda

Astra Dukung Percepatan Pendidikan di Daerah Serambi IKN Nusantara******

Astra, melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim (YPA-MDR), menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kemajuan sekolah di daerah serambi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kolaborasi ini mengusung program berbasis 4 pilar, yaitu karakter, akademis, seni budaya, dan kecakapan hidup, serta menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Astra, YPA-MDR, dan pemerintah daerah berlangsung dalam sebuah seremoni yang dihadiri oleh Direktur SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Wardani Sugiyanto, Kepala Bidang SMK Provinsi Kalimantan Timur M. Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara H. Tohar.

Turut hadir pula Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat H. Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat H. Alimuddin, Direktur Astra Gita Tiffani Boer, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, dan Ketua Pengurus YPA-MDR Gunawan Salim, beserta jajaran.

Di sisi lain, Gita menyampaikan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta meningkatkan kompetensi para guru dan staf pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

"YPA-MDR mendukung pengembangan sekolah-sekolah di jenjang SD, SMP dan SMK dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia," imbuh dia.

Selain itu, Astra juga berkomitmen memberikan bantuan peralatan pendidikan dan mengadakan program-program yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Saat ini, YPA-MDR mendukung 11 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama, dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan di kawasan IKN Nusantara.

Dukungan ini meliputi pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, serta peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan siswa secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, YPA-MDR juga akan membina komite sekolah untuk mendukung percepatan keunggulan sekolah.

Guru Muda Garda Depan

Sebagai bagian dari program kolaborasi ini, Astra dan YPA-MDR meluncurkan program Guru Muda Garda Depan (GMGD) Angkatan IV, di Menara Astra, Jumat (14/7). Program Guru Muda Garda Depan bertujuan untuk membantu dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah binaan Astra melalui pemberian keterampilan dan pengetahuan komprehensif bagi para guru.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan mendorong inovasi di kalangan guru dan siswa. Sebanyak 26 sosok Guru Muda Garda Depan telah dipilih dan ditempatkan di dua wilayah, yaitu 15 guru muda di wilayah IKN Nusantara dan 11 guru muda di wilayah Manggarai Timur.

Menurut Gunawan, pihaknya sangat bersemangat dengan kerja sama tersebut dan melihatnya sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kawasan Serambi Ibu Kota Negara Nusantara.

"Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi generasi mendatang," katanya.

Mewakili Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar juga menyambut baik kerja sama ini dan menghargai peran Astra melalui YPA-MDR dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten PPU.

"Kerja sama ini akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan pendidikan di daerah ini," ucap dia.

Sebagai informasi, selama 14 tahun berdiri, YPA-MDR telah turut berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia di wilayah-wilayah terpencil. Dengan fokus pada pembinaan empat pilar, yaitu akademis, karakter, seni budaya, dan kecakapan hidup yang adaptif, inovatif, dan berdampak, YPA-MDR telah memberikan pembinaan kepada lebih dari 2.225 guru dan 30.491 siswa.

Program bantuan pendidikan YPA-MDR telah menyentuh 136 sekolah jenjang SD, SMP, dan SMK sebagai konsep Sekolah Eskalator. Program ini tersebar di 15 kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.

Komitmen Astra melalui YPA-MDR dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan di Kawasan Ibu Kota Negara Nusantara memperlihatkan semangat nyata untuk menciptakan sekolah-sekolah berwawasan global, unggul, dan memiliki karakter. Program kolaborasi ini memberikan harapan baru bagi masa depan generasi Indonesia dengan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

Ketik 8 orang

Konsultan Properti Ungkap Biang Kerok Investasi Apartemen Bikin Rugi******

Konsultan properti mengatakan jumlah orang yang berinvestasi apartemensaat ini cenderung menurun karena mengalami kerugian.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan kerugian terjadi karena minat sewa apartemen yang rendah.

"Pemilik apartemen merasa bahwa 'saya rugi beli apartemen karena kosong, susah banget cari penyewa'. Itu memang fenomena yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," kata Ferry dalam media briefing, Kamis (20/7).

Investor, kata Ferry, semakin rugi karena harga apartemen yang tidak naik.

"Harga jelas tidak bisa naik. Kalau memang tidak ada sewanya, siapa yang mau beli dengan harga lebih tinggi. Itu yang buat orang tidak tertarik lagi investasi di apartemen," katanya.

Menurutnya, pada tahun ini jumlah orang yang membeli apartemen saat ini lebih sedikit dibanding yang membelinya untuk dipakai sendiri atau end user.

Ia merinci jumlah investor saat ini sekitar 46 persen, sedangkan end user54 persen. Padahal sebelumnya jumlah investor mencapai 60 persen sedangkan end user40 persen.

Ferry menjelaskan penyebabnya karena saat ini pengembang lebih memilih untuk menghabiskan stok apartemen yang siap huni, di mana jenis apartemen itu lebih diminati end user. Sedangkan investor lebih menyukai apartemen yang dalam proses pembangunan (under construction).

"Tujuannya adalah untuk mendapatkan capital gain yang lebih baik tapi sekarang stok under constructionenggak terlalu banyak," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Gibran Sebut Uni Emirat Arab Bakal Dirikan Rumah Sakit Jantung di Solo******

Uni Emirat Arab (UEA) bakal membangun rumah sakitdi Kota Solo. Rencananya, rumah sakit tersebut akan menjadi rumah sakit spesialis kardiologi ataujantung.

Tim Konsultan dari UEA telah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming di Hotel Alila, Solo, pada Kamis (20/7) kemarin.

Gibran mengatakan pihaknya telah menyediakan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Solo seluas 1,9 hektar. Lokasinya di kompleks Solo Techno Park (STP), Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Solo.

Pada tahap awal, ia menyebut rumah sakit itu memang dibuat sebagai rumah sakit jantung. Namun ke depan ada kemungkinan akan dikembangkan dengan menambah layanan spesialis kanker.

"Ini rumah sakit kardiologi dulu. Nanti masih ada fase kedua, fase ketiga. Setelah kardiologi bisa tambah kanker dan lain-lain," katanya.

Awalnya, Gibran sempat mengusulkan agar investasi dari UEA tersebut ditanam untuk mengembangkan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkot Solo. Namun, rencana tersebut batal.

"Enggak jadi (upgradeRSUD). Ini bikin baru ya," katanya.

Lebih lanjut, Gibran mengatakan rumah sakit besutan UEA ini akan dibangun bertaraf internasional dan diharapkan menjadi rujukan dari rumah sakit lain, sehingga dapat mengurangi jumlah warga Indonesia yang berobat ke luar negeri, sebagaimana yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Betul. Ini untuk menjawab itu," katanya.

Gibran enggan membeberkan nama rumah sakit yang akan dibangun UEA itu. Ia juga tidak menjawab saat ditanya kemungkinan rumah sakit tersebut menerima pasien BPJS Kesehatan.

"Detailnya nanti sik (tunggu dulu). Sing penting iki wis deal kabeh (yang penting ini sudah deal semua).Tak proses-e sik izine (saya proses dulu izinnya)," kata Gibran.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Ditikung Lagi, Mengapa Tesla Tak Kunjung Investasi di Indonesia?******

Perusahaan Tesla milik Elon Musktak kunjung berinvestasi di Indonesia hingga saat ini. Padahal pemerintah telah 'merayu' miliarder nomor wahid itu sejak beberapa tahun terakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan telah bertemu dengan Musk pada Mei 2022 lalu. Saat itu, Jokowi didampingi Presiden Direktur Bakrie & Brother Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Indonesia Untuk AS Rosan Roeslani.

Melalui akun LinkedIn-nya, Anindya mengatakan pertemuan itu bertujuan meyakinkan Tesla untuk bekerja sama dengan Indonesia terkait penyediaan dan pemrosesan nikel sebagai bahan baterai kendaraan listrik.

Terbaru, Luhut mengatakan akan bertemu Musk bulan depan. Pertemuan itu untuk menyikapi investasi Tesla di Malaysia yang sedang ramai dibahas dalam beberapa waktu terakhir.

"Belum ada Tesla juga (di Malaysia). Saya mau ketemu Elon nanti (tanggal) 2 bulan depan (Agustus)," kata Luhut di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

"Ya itu, kita mau finalkan. Makanya tadi pertanyaan dia itu berkaitan dengan itu," imbuh Luhut.

Sebelum menyasar Malaysia, Tesla juga menyatakan berminat berinvestasi di India. Kabar itu ia sampaikan usai bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi.

Lihat Juga : Kembangkan Bursa Karbon, Indonesia Terima Hibah Rp52 M dari Inggris

Menurutnya, India sangat bagus untuk investasi energi surya. Ia pun berencana mengunjungi India tahun depan untuk menjajaki investasi Tesla.

"Kami akan melakukannya sesegera mungkin. Kami tidak ingin terburu-buru pada pengumuman, tetapi kemungkinan akan ada investasi yang signifikan dalam hubungan dengan India," katanya.

Lantas mengapa Tesla tak kunjung berinvestasi di Indonesia?

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan Tesla memang tidak hanya bernegosiasi dengan RI untuk berinvestasi, tetapi juga dengan Malaysia dan India. Kedua negara itu dinilai menjadi saingan berat bagi RI dalam beberapa konteks.

Dalam ekosistem kendaraan atau otomotif, kedua negara itu sudah punya pengalaman dalam membangun industri sendiri.

Kondisi itu didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni serta dukungan politik.

Lihat Juga : Sri Mulyani Klaim Indonesia Diminta Dunia Berbagi Cara Tarik Investasi

"Menurut saya ini juga kemudian dilihat sebagai pertimbangan oleh Tesla," kata Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Yusuf menilai Tesla tak kunjung berinvestasi di Tanah Air lantaran ekosistem atau infrastruktur kendaraan listrik yang belum sepenuhnya terbangun.

Kondisi itu membuat investasi yang diharapkan bisa menggaet pasar domestik tidak bisa terpenuhi, setidaknya dalam jangka waktu pendek.

Maka dari itu, ia menilai pemerintah harus memperbaiki terlebih dahulu ekosistem kendaraan listrik dalam negeri. Kemudian juga memastikan regulasi terkait ekosistem kendaraan listrik berkelanjutan.

"Artinya, siapapun pemimpin baru nanti, bisa memastikan bahwa program hilirisasi nikel atau ekosistem kendaraan listrik bisa berlanjut," katanya.

Yusuf menilai wajar jika pemerintah ngotot agar Tesla berinvestasi di Indonesia karena merupakan perusahaan mobil listrik terbesar di dunia.

Jika bisa mendapatkan investasi Tesla, maka peluang RI untuk masuk ke dalam rantai pasok global kendaraan listrik semakin besar.

Ekspor ilegal hingga cadangan nikel dikuasai perusahaan smelter China

biarkan penyihir itu pergi

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

legenda kosong

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.