cara mendapatkan voucher gratis ongkir shopee cod

Pelindung Negara Long Shuai

BPN Sebut Stok Kedelai Hanya Cukup Sampai 7 Hari ke Depan******

Badan Pangan Nasional (BPN) menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan di tengah ancaman krisis pangan.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa meminta pemerintah memperhatikan hal tersebut agar pasoknya terutama bagi perajin tahu dan tempe tak terganggu.

"Kita wajib waspada, kita tidak boleh terpaku pada peribahasa seolah daerah kita ini subur, padahal kondisi riil di lapangan ada daerah yang surplus, dan ada daerah yang defisit. Ini menjadi peran kita bersama," katanya dalam Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Sementara, ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, jagung masih cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari. Lalu, pasokan cabai besar juga cukup untuk 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.

BPN juga terus berupaya agar Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dapat menyerap produksi petani untuk memenuhi cadangan pemerintah. Saat ini Bulog memiliki pasokan sekitar 700 ton beras yang perlu ditambah.

"Saat ini kami sedang membenahi perpres (peraturan presiden) tentang cadangan pangan. Tiga komoditas utama yang cadangannya akan kami tata, yakni beras, jagung, dan kedelai sehingga cadangannya dikuasai Bulog untuk mengendalikan harga," katanya.

Ia berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dapat menjaga agar tingkat inflasi tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi.

"Kami juga memobilisasi pasokan pangan dari daerah yang mengalami surplus ke daerah yang mengalami defisit, menggelar pangan murah," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Pengusaha Ditanya soal Investasi di IKN: Didoakan Sukses******

Ketua Kebijakan Publik DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana mengaku tak tahu berapa pengusahayang sudah berkomitmen ber-investasidi ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Sebagai gantinya, ia hanya mendoakan supaya proses pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu sukses. "Pengusaha sih mendoakan IKN sukses," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/10).

Danang menuturkan ada beberapa faktor yang membuat para pengusaha masih ragu untuk berinvestasi di IKN. Padahal, pemerintah sudah menawarkan insentif berupa tax holiday (penghapusan pajak) dan super tax deduction (pengurangan pajak).

Menurutnya, pemerintah malah lebih membuka komunikasi dan karpet merah kepada negara-negara luar untuk membangun IKN.

Kedua, ketidakpastian politik pada 2023 dan 2024. Danang mengatakan hal ini menimbulkan keraguan pengusaha lokal dan mancanegara untuk memastikan diri ikut dalam IKN.

"Apakah next president akan lanjutkan (pembangunan IKN) atau tidak, apakah ruling party (partai berkuasa) akan berpindah atau tidak? Ini pertanyaan yang membuat investor bisa tarik ulur, banyak pertimbangan," imbuh Danang.

Ketiga, ada ancaman resesi global pada 2023. Ia mengatakan resesi di depan mata, dan lonjakan inflasi sudah pasti terjadi.

Menurut Danang, dalam kondisi seperti ini sebaiknya pemerintah berbicara ke publik tentang hal-hal yang optimistis alih-alih pesan yang menakutkan.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani menuturkan investasi pada sektor-sektor ekonomi yang sudah menerapkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) diprediksi tetap tumbuh ke depan.

Pasalnya, Indonesia masih memiliki potensi yang belum dioptimalisasi. "Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan lebih baik dari negara lain, termasuk di area tertentu seperti kendaraan listrik, itu mungkin akan terus jalan," katanya seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya, investasi di IKN Nusantara pun akan terus berlanjut karena pembangunannya menerapkan konsep smart city yang sesuai dengan prinsip SDGs.

"Selama kita bisa menjustifikasi permintaan, pasar, dan siapa saja yang akan pindah, saya rasa investor akan mau berinvestasi," jelasnya.

"Apalagi kalau kita fokus ke investasi yang berkelanjutan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar Loli yang Berubah

Kementerian ATR soal HGB Investor IKN Bisa 160 Tahun: Tak Menyalahi UU******

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjelaskan soal pemberian izin hak guna bangunan (HGB) bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selama 80 tahun dan dapat diperpanjang hingga 160 tahun tak menyalahi aturan.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengungkapkan pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus kedua selama 80 tahun berikutnya sudah sesuai dengan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960.

"Tidak menyalahi UU PA. Karena diberikan secara bertahap," kata Suyus, Rabu (26/10).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto sempat menyampaikan bahwa pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun, dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun.

Hadi mengklaim jika pemberian izin HGB benar-benar dipergunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas, pemerintah bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian izin pada siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya. Tujuannya adalah menarik penanam modal agar bisa berinvestasi sebaik-baiknya.

"Langkah tersebut akan bermanfaat buat semua pihak, baik kesejahteraan mereka yang bermukim di sana, ataupun oleh pelaku usaha itu sendiri," kata Hadi Tjahjanto.

Di lain kesempatan, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan bahwa peraturan pemerintah (PP) terkait pemberian izin HGB 80 tahun hingga 160 tahun di IKN sedang dalam pembahasan di Kementerian ATR/BPN.

PP tersebut ditargetkan selesai pada Oktober 2022 sebagai upaya mempercepat pembangunan IKN.

"PP-nya sedang dibahas untuk pelaksanaannya. Insyaallah bulan ini selesai," katanya.

Langkah Kementerian ATR ini sempat dikritisi oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Berbeda dengan pernyataan Suyus, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyebut tawaran itu melanggar UUPA 1960.

Kata Dewi, dalam UUPA juga tidak ada ketentuan soal pembaruan hak atas tanah dan tidak mengenal pembagian siklus dalam pemberian hak atas tanah.

Dewi berpendapat jika tawaran tersebut mengacu pada UU Cipta Kerja, maka tetap tidak sah. Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menegaskan aturan HGB mesti merujuk pada UUPA 1960 sebagai payung hukum agraria nasional, yang tak lain merupakan terjemahan dari Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pasal tersebut, kata Dewi, dijelaskan bahwa tanah dan air harus digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan melarang adanya monopoli tanah oleh segelintir kelompok.

Atas dasar itu, Dewi mengkritik pemerintah berambisi membangun proyek di IKN sampai rela melakukan penyimpangan terhadap UU dan konstitusi.

[Gambas:Video CNN]

Sage dan Gadis

Ridwan Kamil dan Mencegah Agar LRT Jabodebek Tak Senasib LRT Palembang******

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek menjadi salah satu moda transportasiyang tengah dikembangkan oleh pemerintah. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2023, mundur dari target awal 2022.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pernah memastikan LRT Jabodebek akan meluncur pada 17 Agustus 2022 bersamaan momentum HUT RI ke-77.

"17 Agustus kita harapkan jadi hadiah (HUT RI), soft launchingakan kita lakukan," ujarnya saat ditemui di Jatimulya, Bekasi Timur, April lalu.

Dalam kesempatan terpisah, PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan mengoperasikan LRT Jabodebek mengatakan dengan moda itu, perjalanan Bekasi-Jakarta bisa ditempuh dalam 34 menit, lebih cepat dari selama ini yang bisa memakan lebih dari satu jam.

Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan LRT rencananya beroperasi setiap hari mulai 05.45 WIB hingga 23.00 WIB. Penentuan jam operasional disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat komuter beraktivitas di seputar Jakarta dan Bekasi.

LRT Jabodebek akan menghubungkan beberapa kota, meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam proyek ini, tergabung Kementerian Perhubungan, PT KAI, PT LRT, PT INKA, PT LEN Industri, dan PT Adhi Karya.

Terbaru, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Entus Asnawi Mukhson mengatakan pembangunan proyek secara fisik sudah mencapai 96 persen saat ini. Namun, pihaknya masih perlu memastikan terlebih dahulu terkait faktor keamanan penumpang.

Dia mengatakan kereta layang ringan ini dioperasikan dengan Grade of Automation (GoA)level tiga atau tanpa masinis, yang merupakan pertama kali diterapkan pada sistem perkeretaapian di Indonesia.

Kemudian, semua pengoperasian dan pengendalian akan dilakukan melalui sistem di unit depo seluas 11 hektar yang berlokasi di Bekasi Timur.

"Tidak ada masinisnya, semua dikendalikan oleh sistem yang dikelola di depo," ucap Entus.

Dia menjelaskan nilai kontrak proyek kereta tanpa masinis ini mencapai Rp23,3 triliun, dengan pola pembiayaan yakni sebesar Rp4,2 triliun pembayaran dilakukan di akhir, dan sebesar Rp19,1 triliun pembayaran dilakukan dengan periode tiga bulanan.

"Jadi kurang lebih (anggaran proyek) Rp500 miliar per kilometer," ujar Entus.

LRT Jabodebek bukan lah proyek pertama pemerintah di sektor transportasi serupa. Sebelumnya pemerintah telah membangun LRT di Palembang bertepatan dengan perhelatan Asian Games 2018.

Namun, baru-baru ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik dan menyebut LRT Palembang sebagai proyek gagal. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang yang dasar perencanaannya dilakukan berdasar tujuan politik. Ridwan Kamil mengatakan keputusan membuat LRT Palembang didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decisionRp9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari detik.com, Senin (24/10)

Ridwan kemudian menjelaskan LRT Palembang mengalami tantangan karena kondisiridership-nya penumpang hariannya belum maksimal. Hal ini disebabkan populasi masyarakat yang tidak besar.

Namun, ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut.  Ia menyatakan permasalahan pembangunan LRT Palembang ia sampaikan terkait permintaan developerdi Bekasi-Karawang dalam sebuah diskusi.

Dalam diskusi itu, tiba-tiba ada developer yang meminta dibangunkan MRT. Kemudian ia jawab permintaan itu dengan beberapa argumentasi.

"Bukan format tanya jawab dengan media," katanya.

"Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam ber-statement akademik, melekat jabatan saya sebagai pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain". Kritikan itu saya terima dengan lapang dada," ujarnya.

Namun, Kabag Humas PT KAI Divre III Palembang Aida Suryanti mengatakan tren penumpang LRT Palembang saat ini terus membaik. Berdasarkan data yang dikantonginya, rata-rata penumpang harian pada Oktober 2022 sudah mencapai 9.666 penumpang per hari.

"LRT Sumsel ini memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat kota Palembang," papar Aida.

Lantas apakah LRT Jabodebek berpotensi sepi peminta seperti LRT Palemabang?

Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma mengatakan potensi permintaan LRT Jabodebek bisa lebih besar dibanding Palembang. Pasalnya populasi masyarakat Jabodebek lebih banyak dibandingkan Palembang.

Ia juga memprediksi jumlah penumpang LRT Jabodebek bisa melebihi LRT Palembang yang sebanyak 9.666 orang per hari,

Namun untuk itu, ia mengatakan aksesibilitas dari dan menuju stasiun LRT serta konektivitas dengan moda transportasi lain perlu diperhatikan demi menunjang permintaan menggunakan LRT Jabodebek.

"Kalau akses dari dan menuju stasiun tidak baik maka demandyang akan menggunakan LRT juga tidak akan optimal," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/10).

Lebih lanjut, Andyka mengatakan keberadaan LRT Jabodebek nantinya bisa mengurangi penggunaan motor dan mobil di jalanan. Namun, pembatasan penggunaan kendaraan dan manajemen lalu lintas juga ia sebut perlu ditinjau kembali sehingga bisa mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

LRT Jabodebek Didukung 310 Potensi Kawasan Perumahan

Dalam threesome pasti ada laki-laki perempuan

Pengusaha Prediksi Gelombang PHK Hantam Sektor Padat Karya******

Wakil Ketua KadinBidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memprediksi sektor padat karyaakan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

PHK di sektor padat karya terjadi sebagaimana halnya perusahaan rintisan (startup) pada tahun ini. Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta dalam Bincang Bersama BKPM, Bappenas, dan Kadin, seperti dilansir Antara, Selasa (25/10).

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima, perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri. "Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Tentu, sambung dia, Indonesia bisa kalah berkompetisi dengan negara-negara Asean yang lain jika tidak berhasil mengatasi lima kendala tersebut.

"Negara-negara lain sangat cepat tumbuh ekonomi, sektor padat karya, juga padat teknologi. Misalnya, Bangladesh, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka juga menghadapi situasi yang sama," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bab dari masa lalu

PHRI soal Larangan Hotel Bagi Non Suami******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons wacana larangan check in hotelbagi pasangan bukan suami istri bisa berujung pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Terkait rencana undang-undang itu bahwa diharapkan orang yang akan check in itu adalah suami istri dan jika tidak, itu pidana. Jujur ini masih polemik yah," tutur Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Rabu (26/10).

"Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan. Apalagi, ada unsur yang membidik pasar orang asing. Kalau orang asing juga mau check in tidak ada surat nikahnya juga dipersoalkan," lanjutnya.

"Ini agak susah, jadi ini sesuatu yang sangat personal. Agak repot buat kita jika bepergian itu suami-istri harus bawa surat nikah," jelasnya.

Anggiat berharap wacana tersebut tidak menjadi suatu kewajiban, namun hanya bersifat imbauan sehingga bisa mencegah perzinahan, karena agama juga menekankan hal itu.

"Tapi bukan berarti dilarang orang check in bukan suami-istri. Seberapa repotnya kita nanti, kalau semua ditanya minta surat nikahnya. Berarti kita hotel jadi catatan sipil nantinya. Jangan diundangkan, tetapi imbauan boleh, agar tidak jadi persoalan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]