ojk ilegal

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Gandeng Himbara, BPJS Ketenagakerjaan Bisa Beri KPR ke Peserta******

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) membuka layanan tambahan bagi peserta berupa pinjaman dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan layanan pinjaman ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi peserta. Hal ini berkaca pada kasus banyak pesertanya yang terjerat pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi.

"Saya baca pemberitaan bahwa banyak peserta kita yang terjerat pinjol, makanya kita beri kemudahan melalui aplikasi JMO ini, peserta bisa meminjam ke kita," ujarnya dalam acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program 2022 BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (12/5).

"Bunga yang kita berikan juga kompetitif dan lebih kecil dari pinjol-pinjol," jelasnya.

Cara mengajukannya, tentu saja harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membuat akun di aplikasi JMO. Kemudian, masuk ke akun JMO dan pilih layanan tambahan yang diinginkan, apakah pengajuan pinjaman atau perumahan pekerja (KPR).

Namun, ini baru berlaku untuk sistem android, IOS belum bisa.

Sementara, Deputi Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni P Marbun menyebutkan tentu ada syarat yang ditetapkan bagi peserta untuk bisa memanfaatkan layanan tambahan ini.

"Tentu dong ada syarat yang kita tetapkan. Nggak mungkin dia baru masuk sebulan misalnya kita kasih atau dia peserta lama tapi pembayarannya angot-angotan kan nggak mungkin kita berikan," jelas Oni.

Berikut kriteria dan syarat sisa mengajukan KPR BPJS Ketenagakerjaan:

Kriteria KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.
- KPR maksimal adalah Rp500 juta rupiah.
- Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.
- Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Overkredit)

Syarat mengajukan KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

- Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
- Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran.
- Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.
- Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT,JKK,JKM) dan aktif membayar iuran.
- Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
- Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.
- Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.
- Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

Syarat mengajukan pinjaman bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengajuan hanya dapat dilakukan pada aplikasi JMO
2. Mempunyai rekening payroll BRI atau Bank RAYA
3. Minimal gaji Rp3 juta
4. Usia maksimal 55 tahun
5. Lama bekerja di atas 2 tahun di perusahaan terakhir
6. Merupakan peserta aktif BP Jamsostek dan tidak menunggak iuran
7. Plafon Rp500 ribu-Rp25 juta tenor hingga 18 bulan
8. Bunga 1,24 persen flat/bulan
9. Mendapatkan benefit Rp25 ribu yang akan dikreditkan ke rekening payroll BRI atau Bank RAYA.

[Gambas:Video CNN]

Tentara Pembebasan Alien

IHSG Redup ke 6.663 Jelang Libur Kenaikan Isa Almasih******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.663 pada Rabu (17/5) sore. Indeks saham melemah 13 poin atau turun 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 331 saham terkoreksi, dan 210 saham lainnya stagnan. Terpantau, 8 dari 11 saham di indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi yang minus 1,14 persen. Sedangkan, tiga sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh infrastruktur yang bangkit 0,83 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,64 persen, indeks NYSE Composite melemah 1,26 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Huashan Shenmen

Pengusaha Korsel ke Bahlil: Presiden RI Besok Seperti Jokowi Tidak?******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pengusaha Korea Selatansempat ragu tentang pengganti Jokowi di Pilpres 2024 mendatang. 

Keraguan terutama mereka arahkan pada cara presiden Indonesia pengganti Jokowi dalam menangani masalah investasi. Karena keraguan itu, Bahlil mengatakan pengusaha Korea Selatan sering bertanya kepadanya apakah presiden Indonesia yang terpilih pada 2024 mendatang masih akan sama dengan Jokowi atau tidak.

"Kalau ditanya ada keraguan tidak, jujur saja mereka pengusaha-pengusaha (Korea) ini bertanya, 'kira-kira Presiden RI besok masih sama seperti Pak Jokowi tidak?'" katanya usai mendampingi Jokowi menerima delegasi pengusaha dan anggota parlemen Korea Selatan di Komplek Istana Kepresidenan Senin (15/5).

Dari survei itu Bahlil mengatakan bahwa pengusaha Korea Dapat jawaban atas keraguan mereka terhadap pengganti Jokowi nanti. Jawaban diberikan survei LSI soal apakah publik setuju program Jokowi dilanjutkan.

"Sekitar 65 persen menyatakan setuju dilanjutkan. Itu versi LSI jadi bukan versi Bahlil," katanya.

Ia meyakini dengan jawaban itu, presiden yang akan memenangkan pilpres pada 2024 mendatang akan satu tipe dengan Jokowi. 

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Harga Telur Ayam Melejit, Tembus Rp38 Ribu per Kg di Papua Barat******

Harga telur ayam melonjak tembus Rp30 ribuan per kg.

Mengutip hargapangan.id, Senin (15/5), harga telur ayam di Papua Barat melonjak hingga Rp38.700 per kg. Harga tersebut adalah yang paling mahal di Indonesia.

Di Papua, harga telur ayam dijual Rp37.100 per kg, Sedangkan di DKI Jakarta, harga telur ayam dijual Rp32 ribu per kg.

Berikut daftar harga telur ayam di Indonesia per kilogram;

Lihat Juga : Utang Indonesia Tembus Rp5.961,4 T pada Kuartal I 2023

Sulawesi Selatan Rp26.750
Jambi Rp27.650
Sulawesi Utara Rp27.900
Bali Rp28.150
Bengkulu Rp28.200
Kepulauan Riau Rp28.300
Lampung Rp29.250
Riau Rp29.250
Sumatera Selatan Rp29.700
Aceh Rp30.350
Kalimantan Selatan Rp30.350
Sulawesi Tengah Rp30.800
Sumatera Utara Rp30.950
Jawa Tengah Rp31.050
Jawa Timur Rp31.300
Nusa Tenggara Barat Rp31.550
Jawa Barat Rp31.950
Kalimantan Utara Rp31.950
DKI Jakarta Rp32 ribu
Kalimantan Tengah Rp32.050
Nusa Tenggara Timur Rp32.450
Banten Rp32.500
Gorontalo Rp32.750
Maluku Utara Rp34 ribu
Papua Rp37.100
Papua Barat Rp38.700

[Gambas:Video CNN]

Raja bola nomor 1

Pemerintah Rampung Bahas 367 DIM RUU PPRT******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga(RUU PPRT). Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru.

"DIM yang kami bahas ada 238. Kemudian setelah kami melakukan pembahasan akhirnya menjadi 367 DIM. Kenapa jadi banyak? Itu karena kami setelah melakukan koordinasi antara kementerian lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi stakeholder," kata Ida dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ida mengatakan RUU PPRT berisi kurang lebih sembilan bab. Rinciannya, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Kemudian Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelas Ida.

Lalu, Bab IV berisi tentang hubungan kerja, Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.

Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam UU ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.