pinjol terdaftar ojk

situs slot gacor jam sekarang 973Jutaan kata 239126Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol terdaftar ojk》

Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count******

“Kedamaian bahwa enak kepenak dalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawa

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan selama menunggu hasil real count Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
“Sikap kita jelas adalah seluruh rakyat warga negara Indonesia untuk tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah karena pengembangan quick count seperti survei,” kata Marsudi dalam acara deklarasi Seruan Pemuka Agama, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Pria yang akrab disapa Kiai Marsudi tersebut mengharapkan tokoh agama, adat, budaya, dan lainnya untuk menyerukan ajakan menjaga bangsa ini untuk menjadi negara yang nyaman, aman, dan damai di lingkungan atau di daerahnya masing-masing. “Kedamaian bahwa enak kepenakdalam hidup itu terwujud jika ada sikap rida, ikhlas menerima. Jika ada sikap belum menerima atau belum ikhlas, di Indonesia sudah ada jalannya. Sudah ada aturannya. Sudah jadi undang-undang, bisa memulai tahapan di Bawaslu,” ujarnya. Ia mengingatkan untuk tidak menciptakan permainan di luar hukum dan kekerasan selama menunggu hasil penghitungan. “Jangan sampai nanti ada permainan di luar hukum. Jangan ada kekerasan, tapi ayukita adalah menjadi negarawan atau menjadi bangsa yang menjunjung tinggi tentang hukum,” kata dia. Kiai Marsudi mengingatkan pula agar masyarakat harus bisa membedakan antara pemilu dengan hubungan dalam bermasyarakat. “Pilihan politik boleh berbeda, bangsa kita tetap satu, maka dengan demikian kita hendaknya saling melihat satu sama lain dengan kasih sayang. Jika demikian, maka dunia ini akan tercerahkan, dipenuhi kegembiraan, jiwa menjadi tentram, hati menjadi segar, bahagia akan muncul, kondisi hamba-hamba membaik, bangsa Indonesia akan tambah keberkahannya,” kata dia. Acara deklarasi Seruan Pemuka Agama digelar oleh Forum Peduli Indonesia Damai (FPID) di Pura Aditya Jaya, Jakarta, pada Jumat. Dalam acara itu, diserukan deklarasi yang berisi ajakan agar masyarakat Indonesia bersabar dan menjaga lingkungan yang kondusif selama menunggu hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

KPU siapkan santunan bagi penyelenggara "ad hoc" meninggal dunia******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku telah menyiapkan santunan bagi petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bekerja selama tahapan Pemilu 2024.

"Iya, disiapkan santunan," kata Hasyim dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dia menjelaskan santunan kecelakaan kerja hingga meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023.

Besaran santunan tersebut juga telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022, melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

"Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000," tambah Hasyim.

Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

KPU telah mencatat ada ribuan petugas penyelenggara ad hocyang sakit serta puluhan individu meninggal dunia selama pemungutan suara Pemilu 2024 pada periode 14-15 Februari.

Berdasarkan data, per Jumat (16/2), pukul 18.00 WIB, ada 35 petugas meninggal dunia.

Rinciannya, tiga orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), 23 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan sembilan orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Petugas ad hoc yang meninggal dunia saat bertugas itu masing-masing seorang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi utara, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Baca juga: Ketua KPPS di Kota Bandung meninggal dunia usai bertugas

Kemudian, ada dua orang di DKI Jakarta, enam orang di Jawa Barat, tujuh orang di Jawa Tengah, tujuh orang di Jawa Timur, serta dua orang di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, petugas ad hoc yang jatuh sakit selama pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) maupun di tingkat kecamatan ialah sebesar 3.909 orang.

Rinciannya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 119 orang, 596 anggota PPK, 2.878 petugas KPPS, dan 316 anggota Linmas.

Provinsi terbanyak dengan jumlah petugas ad hoc dirawat karena sakit ialah di Jawa Barat dengan 1.995 orang; Sulawesi Selatan 289 orang, Jawa Tengah 265 orang, Jawa Timur 182 orang, Gorontalo 128 orang, dan Aceh 122 orang.

Sehingga, Jawa Barat jadi provinsi terbanyak di mana petugas ad hoc penyelenggara pemilu jatuh sakit maupun meninggal dunia, sebanyak 2.001 orang; kemudian disusul Sulawesi Selatan 291 orang, dan Jawa Tengah 272 orang.

Baca juga: Praktisi sarankan petugas pemilu peka dengan keluhan kesehatan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Rahmat Bagja mempersilakan siapa pun yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk penghitungan suara pada Pemilu 2024.

"Silakan saja. KPU itu terbuka, kok. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin kalau itu," kata Rahmat Bagja di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat, menanggapi masukan sejumlah pihak agar aplikasi Sirekap diaudit.

Beberapa hari terakhir sedang ramai beredar di media sosial X soal aplikasi Sirekap yang datanya diduga di-mark-up atau digelembungkan. Terdapat data yang berbeda antara hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan hasil yang tercantum pada Sirekap.

Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Mengenai hal itu, Rahmat Bagja mengatakan aplikasi Sirekap adalah sistem baru dan kemungkinan ada kekeliruan di dalam sistemnya sehingga isu yang saat ini beredar di masyarakat tidak perlu dikembangkan.

"Sirekap ini sistem baru dan saya kira pasti ada trial dan error-nya, tetapi jangan kemudian dianggap jadi ada penambahan suara. Misalnya, di tampilan 3 juta itu penambahan suaranya. Jadi, jangan kemudian dianggap terhadap calon pasangan tertentu, jangan. Kita berharap ini tidak menjadi isu yang berkembang," ujarnya.

Bagja mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi aplikasi Sirekap dan Bawaslu juga akan menempatkan tim untuk pengawasan di tingkat nasional.

"Bagi kami, masyarakat boleh (mengawasi) dan itu merupakan partisipasi masyarakat juga bagi teman-teman KPU. Kami juga akan mengawasi dengan menempatkan tim untuk melakukan pengawasan Sirekap di tingkat nasional," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu

Dikutip dari laman resmi KPU, aplikasi Sirekap dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk penghitungan suara.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung atau real count, namun bukan hasil resmi Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Baca juga: KPU: Ada 2.325 TPS alami salah konversi Formulir C. Hasil Pemilu 2024
Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：erek erek ikan patin、slot gacor 666、prediksi togel california

Terkait：situs judi slot terpercaya、buku tafsir mimpi 4d terlengkap 2022、max slot vip 777、slot judi terpercaya、situs slot login、trik duofu duocai、situs game slot terbaru、menghasilkan uang dari hago、sgp slot vip、lele 2d togel

---

---

bab terbaru：slot gacor asia（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07