mimpi togel 330Jutaan kata 629579Orang-orang telah membaca serialisasi
《link zeus server thailand》
Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).
Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.
Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.
Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;
1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.
3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.
Lihat Juga :Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024 |
Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.
Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.
"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.
Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Ragu Masalah Polusi Cepat Kelar******
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Shinta Kamdani mengatakan penanganan polusi udara tak bisa cepat rampung dalam waktu singkat.
Menurutnya, untuk menuntaskan masalah tersebut membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.
Untuk solusi jangka panjang, salah satunya adalah dengan Just Energy Transition atau transisi energi yang adil.
Shinta menekankan dalam proses transisi energi berkeadilan perlu diperhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut.
Dalam implementasinya, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.
"Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday," kata Shinta.
Untuk solusi jangka pendek, Shinta menyarankan pemerintah menegakkan regulasi yang sudah ada. Misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, dan kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.
Kemudian insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dengan mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu, kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.
Sedangkan solusi jangka menengah, Apindo mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport (MRT).
Selain itu, Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat.
Terkait rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi mengurangi polusi udara, Shinta mengatakan pihaknya meminta agar rencana itu tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Pasalnya tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan WFH, misalnya para pekerja pabrik.
Menurutnya, polusi udara perlu diselesaikan dengan upaya yang lebih berkelanjutan dan holistik.
"Apindo juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain," tutup Shinta.
[Gambas:Video CNN]
(fby/dzu)
Label:jamin gacor slot、pinjol ada modal ilegal atau legal、buku mimpi 72
Terkait:daftar judi slot terbaik、lapak89 slot、superslot88、pasar gacor slot、toto slot gacor、game paling gacor hari ini、rgotogel、campus maxwin、bocoran admin slot jarwo、geo138
bab terbaru:ajukan pinjaman kredivo(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).
Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.
Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.
Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;
1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.
2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.
3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.
Lihat Juga :Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024 |
Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.
Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.
"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.
Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)Shinta Kamdani mengatakan penanganan polusi udara tak bisa cepat rampung dalam waktu singkat.
Menurutnya, untuk menuntaskan masalah tersebut membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek.
Untuk solusi jangka panjang, salah satunya adalah dengan Just Energy Transition atau transisi energi yang adil.
Shinta menekankan dalam proses transisi energi berkeadilan perlu diperhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut.
Dalam implementasinya, ia mendorong pemerintah memberikan dukungan berupa pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal.
"Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday," kata Shinta.
Untuk solusi jangka pendek, Shinta menyarankan pemerintah menegakkan regulasi yang sudah ada. Misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, dan kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.
Kemudian insentif bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi dengan mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan. Lalu, kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.
Sedangkan solusi jangka menengah, Apindo mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas. Misalnya peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport (MRT).
Selain itu, Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat.
Terkait rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) demi mengurangi polusi udara, Shinta mengatakan pihaknya meminta agar rencana itu tidak semata bersifat temporer dan reaktif. Pasalnya tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan WFH, misalnya para pekerja pabrik.
Menurutnya, polusi udara perlu diselesaikan dengan upaya yang lebih berkelanjutan dan holistik.
"Apindo juga berpendapat kajian sumber utama polusi diperlukan dengan dengan sejumlah pertimbangan, yang meliputi besaran polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan atau faktor lain," tutup Shinta.
[Gambas:Video CNN]
(fby/dzu)
Startup finansial Pluang mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen karyawannya di Indonesia, Singapura, dan India.
Co-Founder Pluang Claudia Kolonas mengaku perusahaan tidak kebal dengan situasi dan kondisi makroekonomi yang tidak menentu.
Tingginya tingkat inflasi disertai menurunnya daya beli membuat permintaan produk-produk investasi semakin rendah.
"Kami juga memberikan perpanjangan masa asuransi bagi karyawan dan keluarganya serta dukungan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar Pluang," imbuhnya.
Claudia mengatakan keputusan PHK ini sudah berdasarkan evaluasi Pluang. Ia menyebut perusahaan sudah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap tujuan strategis Pluang, mulai dari pemantapan bisnis, penyusunan ulang prioritas, hingga restrukturisasi organisasi.
Pilihan Redaksi
|
Ia berharap serangkaian upaya ini bisa memberikan Pluang ruang gerak yang cukup untuk mengantisipasi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global. Claudia ingin terus menjaga masa depan pertumbuhan dan kinerja perusahaan yang berkesinambungan.
Pluang pertama kali hadir di Indonesia pada 2019. Ini adalah perusahaan rintisan berbasis aplikasi investasi multiaset yang menyediakan akses terhadap berbagai kelas aset secara praktis.
[Gambas:Video CNN]
Buruh makin ngotot minta pemerintah menaikkan upah minimum pekerja swasta (UMP) sebesar 15 persen pada tahun depan. Tuntutan ini salah satunya dipicu kebijakan Presiden Jokowi menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 8 persen di 2024.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut PNS, TNI, dan Polri saja yang ia sebut sebagai cost centeralias pekerja yang mengambil duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja bisa dapat kenaikan gaji 8 persen, masa buruh di bawahnya.
Padahal kata Said, para buruh adalah profit center, orang yang menghasilkan pendapatan dan pajak untuk negara.
"Cara berpikirnya aneh nih negara, pemerintah aneh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, giliran dirinya mau naik upah tinggi, giliran swasta dan rakyat profit centermenghasilkan pajak untuk negara, upahnya lebih rendah. Aneh, negeri paling aneh sedunia ini," sambungnya kesal.
Meski begitu, Iqbal menegaskan dirinya bukan tidak setuju kenaikan upah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Ia hanya ingin meminta keadilan dengan menaikkan upah buruh 15 persen.
Ia mengatakan rumus kenaikan upah yang berlaku kini merugikan buruh.
Tak hanya kecewa ke pemerintah, ia pun kecewa dengan sikap pengusaha yang terkesan meremehkan kualitas pekerja Indonesia. Pasalnya, para pengusaha selalu mempermasalahkan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah dengan selalu menjelek-jelekkan kualitas pekerja.
"Pengusaha kita itu saking nasionalismenya tidak ada, selalu menjelek-jelekkan (buruh) Indonesia. Orang luar negeri,buyer, justru bangga dengan orang Indonesia. Kenapa pabrik bermerek itu lebih senang ke Indonesia? Karena keterampilan tangan (pekerja)," tutur Iqbal.
"Sayangnya, mesin kita mesin tua, teknologi lama. Investor-investor lokal kita itu medit, pelit, tidak mau beli mesin baru. Karena dia takut kalau beli mesin baru, buyer memberi ordernya tak panjang. Pengusaha kita nih cengeng," tandasnya.
Presiden memang akan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri 8 persen pada 2024. Ada tiga pertimbangan menaikkan gaji para PNS tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Pertama, menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif.
Kedua,mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemerintah mengalokasikan Rp52 triliun dalam RAPBN 2024 untuk menaikkan gaji PNS dan uang pensiunan tersebut.
"Kalau lihat dari komposisinya, untuk ASN pusat anggarannya Rp9,4 triliun, pensiunan kenaikan 12 persen itu anggaran tambahan Rp17 triliun, dan untuk ASN daerah Rp25,8 triliun," rinci Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).
Lihat Juga :Sepak Terjang Bisnis Sukanto Tanoto, dari Bengkel ke Bantu IKN Jokowi |
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) percaya diri atau PD jika fenomena el nino tak akan mempengaruhi produksi minyak kelapa sawit(CPO) secara signifikan.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan pihaknya selalu menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan demi mengantisipasi masa kekeringan setiap tahunnya.
Selain itu, Gapki juga bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi kekeringan seperti salah satunya yakni membuat hujan buatan.
Oleh karena itu Eddy tak begitu khawatir soal dampak el nino tahun ini.
Meski demikian, Eddy mengatakan mau meremehkan hal ini. Ia mengatakan sudah memberikan sejumlah instruksi pada para pengusaha sawit seperti meminta anggota Gapki melakukan perawatan sawit dengan benar.
Pilihan Redaksi
|
"Contoh pemupukan dilakukan clear sebelum el nino, supaya begitu nanti (el nino) terjadi kita gak bisa memupuk. Jadi pada waktu setelah el nino produksi tidak langsung terjun bebas," jelas Eddy.
Selain itu, ia juga melarang pengusaha melakukan pemangkasan pelepah saat terjadi el nino. Tak hanya itu, Eddy juga meminta pengusaha tak melakukan penyemprotan pupuk.
"Kami tetapkan sosialisasi secara terus menerus dan juga tidak boleh melakukan penyemprotan, itu bahaya," pungkasnya.
(mrh/rds)Badan PanganPBBalias Food and Agriculture Organization (FAO) waswas harga berasyang naik mencapai level tertinggi dalam 12 tahun bakal memicu lonjakan inflasi pangan di Asia.
Ada dua biang kerok utama lonjakan harga beras yang mereka identifikasi.
Pertama, larangan ekspor India sejak bulan lalu.
Kedua, ancaman cuaca buruk akibat El Nino yang merusak produksi beras.
"Harga beras global sangat mengkhawatirkan. Yang jelas adalah volatilitas harga pangan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan mendatang," kata Direktur Senior Bank Pembangunan Asia Qingfeng Zhang kepada CNBC, dikutip Rabu (23/8).
Sejatinya, inflasi pangan di Asia relatif terkendali sebelum India memberlakukan larangan ekspor. Kini, India akhirnya mengklarifikasi bahwa tidak ada rencana pembatasan apa pun terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.
Menteri Pangan India Sanjeev Chopra mengklaim pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan, apalagi larangan ekspor beras.
Terlepas dari itu, El Nino masih menghantui produksi beras. Terlebih, fenomena alam ini terjadi di tengah sikap Rusia yang menarik diri dari inisiatif biji-bijian di Laut Hitam dan proteksi kebijakan pangan dalam bentuk pembatasan perdagangan.
Tak cuma beras, komoditas pangan lain juga dikhawatirkan ikut naik harganya karena iklim ekstrim imbas El Nino. Jika terjadi, lonjakan inflasi tak terhindarkan.
Munculnya El Nino juga dikhawatirkan mengulang krisis pangan pada 2010-2012 lalu. Bank Pembangunan Asia menyebut kenaikan harga pangan internasional mencapai 30 persen pada 2011.
[Gambas:Video CNN]
《link zeus server thailand》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,datamakaoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link zeus server thailand》bab terbaru。