menang 123

jdarumtoto 996Jutaan kata 973640Orang-orang telah membaca serialisasi

《menang 123》

Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina, dilarang mengisi BBM bersubsidi jika telat membayar pajak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :

“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”

Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?

Unggahan yang menarasikan Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024. CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menyampaikan hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan. (Facebook)

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.

Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.

Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda).

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah

Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia perjuangkan kepentingan nasional pada UNEA ke******

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia yang terdiri atas Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, Duta Besar RI di Nairobi Mohamad Hery Saripudin, serta pejabat dari Kementerian LHK, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan KBRI Nairobi sukses berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam acara The United Nations Environment Assembly (UNEA) ke-6 di Nairobi, Kenya.

“Indonesia telah meningkatkan kualitas lingkungan (tanah, air, udara), melalui langkah-langkah komprehensif, inovatif, terpadu untuk mengendalikan polusi melalui optimalisasi pengelolaan sampah (hulu-hilir) dan ekonomi sirkular dalam kerangka Zero Waste, Zero Emission 2030," kata Alue yang memimpin delegasi tersebut dalam siaran pers KBRI Nairobi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Alue, Indonesia juga telah berupaya keras untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga pengelolaan bakau berkelanjutan melalui inisiatif bakau berketahanan iklim dan mendirikan World Mangrove Center.

Indonesia juga menggarisbawahi keberhasilan pada pengelolaan air yang akan menjadi showcase pada The 10th World Water Forum pada Mei di Bali, serta mengundang partisipasi seluruh pihak pada pertemuan tersebut.

Indonesia mengajak sejumlah negara lain melakukan konservasi, restorasi dan pengelolaan bakau secara berkelanjutan, mencegah dan mengatasi polusi yang merusak hutan mangrove, mencegah konversi hutan mangrove, meningkatkan R&D dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan mangrove, dan meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan mangrove, serta memobilisasi sumber daya untuk konservasi, restorasi dan pengelolaan mangrove berkelanjutan.

UNEA yang beranggotakan 193 Negara Anggota PBB merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di dunia untuk menetapkan prioritas kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan global seperti isu ekonomi sirkular; tindakan multilateral yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan menuju keadilan iklim; modifikasi radiasi matahari; pengelolaan bahan kimia dan limbah yang baik, serta badai pasir dan debu.

Lebih dari 5.000 delegasi dari 139 Negara Anggota PBB serta sekitar 60 menteri dan 50 pejabat setingkat wakil menteri/direktur jenderal hadir pada UNEA Ke-6 yang berlangsung pada 26 Februari–1 Maret.

Dubes Hery mengatakan UNEA Ke-6 merupakan platform untuk menentukan norma tentang bagaimana negara anggota menyikapi berbagai isu lingkungan.

Baca juga: KLHK: Dokumen ULM lengkap kelola 621 hektare mangrove Kotabaru
“Sebagai pemilik hutan mangrove terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia memberikan teladan yang baik dan’ Lead by Example’, yang menjadi kontribusi penting dalam mengatasi tantangan lingkungan global yang saling terkait (interlinkages)”, kata Hery.

Lebih lanjut, Hery mengatakan Indonesia senantiasa mendorong sinergi antara proses dan inisiatif global pada berbagai platform multilateral, dengan pelibatan inklusif seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mewujudkan dunia yang lebih hijau.

UNEA Ke-6 menghasilkan Ministerial Declarationberisi dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan perubahan iklim, mendukung implementasi The United Nations Decade on Ecosystem Restorationdan The United Nations Convention to Combat Desertification, memerangi degradasi lahan/penggurunan dan deforestasi, transisi produksi pertanian/perikanan berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, mewujudkan just and sustainable energy transition, pengelolaan mineral/logam ramah lingkungan, aktif konstruktif pada negosiasi pembentukan instrumen internasional terkait polusi plastik, meningkatkan kerja sama mengatasi polusi serta pengelolaan bahan kimia/limbah yang lebih baik.

UNEA Ke-6 juga mengadopsi 1 laporan dan 2 putusan, serta 15 resolusi mengenai sirkularitas agroindustri tebu rendah karbon; peningkatan peran forum regional para menteri/kantor regional program lingkungan hidup PBB dalam kerja sama multilateral; pemajuan kerja sama-kolaborasi-sinergi implementasi Multilateral Environment Agreements (MEAs) dan instrumen lingkungan hidup terkait; aspek lingkungan mineral dan logam; peningkatan kerja sama UNEA-UNEP-MEAs; memerangi badai pasir dan debu; pemajuan gaya hidup berkelanjutan; pengelolaan bahan kimia/limbah yang baik; memajukan kerja sama regional mengatasi polusi udara global; penanganan pestisida yang sangat berbahaya; bantuan pemulihan lingkungan hidup di wilayah konflik bersenjata; solusi efektif/inklusif untuk memperkuat kebijakan air; memperkuat upaya internasional memerangi/memulihkan degradasi lahan/penggurunan, serta ketahanan terhadap kekeringan dan amandemen instrumen pembentukan Global Environment Facilitiy.

Pada kesempatan itu Indonesia juga mengadakan side event bertajuk "World Mangrove Center - Leading by Example" yang menggarisbawahi peran Indonesia sebagai negara pemenang dalam isu mangrove dan menekankan perlunya "will to connect", termasuk melalui pendirian World Mangrove Center.

Baca juga: BRGM dan Bank Dunia rehabilitasi 32 ribu hektare mangrove tahun ini

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Kalbar gencarkan Gerakan Tani Pro Organik atasi pupuk mahal******

Kami saat ini terus melakukan sosialisasi kepada petani yang ada di Kalbar, untuk melaksanakan Gerakan Tani Pro Organik, sebagai upaya kita meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia

Pontianak (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalimantan Barat (Kalbar) menggencarkan Gerakkan Tani Pro Organik di sejumlah daerah di provinsi itu untuk meningkatkan hasil panen yang optimal serta mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang semakin langka dan mahal.

"Kami saat ini terus melakukan sosialisasi kepada petani yang ada di Kalbar, untuk melaksanakan Gerakan Tani Pro Organik, sebagai upaya kita meningkatkan hasil pertanian masyarakat dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia," kata Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Dinas TPH Kalbar Iskandar Mirza di Pontianak, Minggu.

Untuk menggencarkan Gerakan Tani Pro Organik tersebut, pihaknya terus melakukan kegiatan sosialisasi sekolah lapang tematik Gerakan Tani Pro Organik (Genta Organik) tahun 2024.

"Yang terakhir kami melakukan sosialisasi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, yang diikuti para penyuluh pertanian dan wakil-wakil dari kelompok tani setempat," tuturnya.

Baca juga: Mentan sebut padi organik bisa jadi alternatif atasi krisis pangan

Iskandar menjelaskan kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan Sekolah Lapang Pertanian Organik untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dan pelaksanaan pertanian organik.

Pihaknya menekankan pentingnya pemanfaatan Program Genta Organik dalam memperbaiki tata kelola lahan pertanian pro organik.

Ia menyoroti pentingnya hasil panen yang optimal serta mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia yang semakin langka dan mahal.

"Kegiatan Genta Organik merupakan upaya nyata untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan mendorong petani dan penyuluh untuk beralih ke pupuk organik. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Kementan utamakan pertanian organik hadapi El Nino di 2023

Genta Organik, kata dia, menekankan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah, dan pestisida alami, sebagai solusi terhadap masalah pupuk yang mahal dan langka.

Tujuan utama dari gerakan ini, lanjutnya, memberdayakan petani dalam memproduksi bahan-bahan tani secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan sektor pertanian.

"Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan para petani dan penyuluh pertanian di Kalbar semakin termotivasi untuk bergabung dalam Genta Organik guna menciptakan pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan," kata Iskandar.

Baca juga: Petani dan penyuluh di Kalbar dibekali kemampuan buat pupuk organik
Baca juga: Kalbar gencarkan buat pupuk secara mandiri melalui program BSM3
Baca juga: FAO-Kementan gandeng petani perbatasan Kalbar produksi beras sehat

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：akun slot gacor hari ini、erek lengkap、kredivo cicilan 12 bulan

Terkait：kiwbet、situs judi 88、rtfharmonibet、4d slot88、slot gacor resmi、jawel4d、apk cheat jam gacor、link ug slot terbaru 2022、seribu mimpi 52、prediksi togel singapura malam ini

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：agenbos168（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

yoda4d

limit tertinggi shopee pinjam

remember gulag slot demo

line 88 slot

slot malam ini yang gacor

link slot anti rungkad

juaraqq

link main slot 88

depoqq

sejarahBacaan TerkaitMore+

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

panen77slot

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ruang tamu Naruto

gratis ongkir shopee hari ini

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Lima Benua dan Bangsa

situs gacor online

Kemenkes: Pandemi COVID******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menyatakan pandemi COVID-19 lalu menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur kesehatan agar negara lebih siap menghadapi pandemi-pandemi lain di masa depan.

"Virus COVID-19 masih bermutasi, dan WHO sudah mengingatkan ada virus X yang belum diketahui tetapi dapat menyebabkan pandemi. Artinya, kita harus bersiap-siap," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Kemenkes: Pandemi COVID-19 titik balik RI perkuat kesehatan nasional

Nadia memberikan respons tersebut terkait 3 tahun peringatan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Diketahui, kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Terdapat dua pasien, yaitu seorang perempuan berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun.

Dia menjelaskan, saat ini COVID-19 masih ada, dan masih bermutasi pula. Akan tetapi, kata dia, jumlah kasus per harinya sudah semakin rendah, dan fatalitas akibat penyakit itu pun sangat turun.

Menurut Nadia, COVID-19 memberikan berbagai pelajaran berharga, seperti penyediaan alat kesehatan, vaksin, dan obatan-obatan secara domestik atau dalam negeri, yang dinilai membuat negara menjadi lebih mandiri. Hal itu, ujar dia, agar negara tidak bergantung pada pihak lain untuk ke depannya.

Baca juga: Kemenkes: Kerja sama pentahelix pembelajaran utama pandemi COVID-19

Selain itu, dia mengatakan bahwa pelajaran lainnya yang dipetik Indonesia adalah penguatan riset dan surveilans guna deteksi dini virus baru di suatu daerah, serta penemuan anomali kesakitan dan kematian.

Melalui hal-hal tersebut, katanya, Indonesia pun menginisiasi sejumlah hal, baik di skala regional maupun global. Contohnya, realisasi vaksinasi COVID-19 sebagai program imunisasi nasional yang diperuntukkan pada kelompok rentan, seperti orang lanjut usia, orang dengan komorbiditas atau obesitas berat, ibu hamil, serta anak berusia di bawah 12 tahun yang punya gangguan imunitas (immunocompromised).

Baca juga: Kemenkes: Penyakit menular via udara berpeluang jadi diseases X

Dia melanjutkan, pada skala global, ada inisiatif berupa Pandemic Fund saat G20 dan Keketuaan ASEAN, yang diharapkan bakal bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan, respons, serta penanganan pandemi di masa depan. Hal tersebut juga diharapkan untuk mendorong adanya kerja sama dalam bidang teknologi, seperti whole genome sequencing (WGS), berbagi informasi dan data, juga kolaborasi dalam pengembangan kapasitas antarnegara.

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

tenor kredivo

InJourney klaim F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dari tahun lalu******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney mengeklaim penyelenggaraan F1 Powerboat Danau Toba 2024 lebih baik dibanding penyelenggaraan sebelumnya pada 2023. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono mengatakan perlombaan tahun ini berjalan lancar dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan. "Kami sangat bangga karena kejuaraan tahun ini berjalan dengan lancar. Kalau tahun lalu 'kanada beberapa kendala seperti cuaca," kata Maya dalam konferensi pers di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024, Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige Kabupaten Toba, Sumatera Utara, usai perlombaan, Minggu. Ia menjelaskan, dengan berkaca pada tahun lalu, InJourney bersama dengan H2O Racing bersepakat untuk mengganti jadwal perlombaan menjadi pagi hari. "Kami belajar dari tahun lalu sehingga mengganti jadwal menjadi pagi hari karena kondisi ombak atau gelombang air lebih stabil," ujar dia. Selain itu, lanjut Maya, optimalisasi kegiatan juga dilakukan sehingga penonton atau wisatawan yang datang tidak hanya menonton balapan jet air saja tetapi juga bisa menikmati kejuaraan nasional aquabike atau jetski dan kompetisi perahu dayung Solu Bolon. Dengan penyelenggaraan side eventitu, diharapkan wisatawan dan masyarakat bisa lebih terhibur sehingga akan berdampak baik untuk ekonomi. Baca juga: Pembalap debutan Rusty Wyatt juara F1 Powerboat Danau Toba 2024

Maya menambahkan, pada tahun lalu dampak ekonomi penyelenggaraan ajang internasional tersebut mencapai Rp1,6 triliun. Tahun ini, diharapkan dampaknya bisa meningkat minimal 10-20 persen. Dia optimistis karena telah melihat langsung peningkatan jumlah penumpang di Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit dalam beberapa hari terakhir. Selain itu, keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dipusatkan di sekitar lokasi utama perlombaan membuat masyarakat memiliki banyak pilihan aktivitas selama penyelenggaraan lomba jet air tersebut. Ia mengajak semua pihak khususnya masyarakat untuk membantu mempromosikan ajang otomotif itu sehingga minat wisatawan domestik dan mancanegara semakin tinggi untuk berlibur ke danau vulkanik terbesar di dunia itu. Setelah seri Danau Toba 2024, kompetisi dilanjutkan dengan seri berikutnya di Vietnam.
Sementara itu, di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Rusty Wyatt: Saya beruntung dapat momentum untuk menang
Baca juga: Stefan Arand: Gelombang air dan cuaca panas Danau Toba jadi tantangan

Darah kerajaan

logo kakek zeus

KPU Karawang berhentikan lima anggota PPK karena memainkan suara caleg******

Karawang (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memberhentikan lima anggota Panitia Pemilihan Kecamatan karena diduga melakukan "permainan" perolehan suara calon legislatif pada Pemilu 2024.

"Sampai sekarang sudah ada lima ketua dan anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang dinonaktifkan karena terindikasi melanggar etik sebagai penyelenggara pemilu," kata komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang Ikmal Maulana saat dihubungi di Karawang, Minggu.

Awalnya, KPU menonaktifkan dua anggota PPK Pakisjaya, kemudian dilakukan sanksi nonaktif terhadap satu anggota PPK Lemahabang, dan yang terbaru KPU Karawang menonaktifkan dua orang PPK Cikampek.

"Dua orang PPK Cikampek yang dinonaktifkan adalah ketua dan satu anggotanya," kata dia.

Ia mengatakan kelima anggota dan ketua PPK yang dinonaktifkan diduga melakukan "permainan" perolehan suara calon legislatif DPRD Karawang.

Baca juga: KPU Sulsel rampungkan 14 daerah penghitungan suara Pemilu 2024

Mereka melakukan penggeseran suara calon legislatif tertentu dan memindahkan perolehan suara ke calon legislatif lainnya.

Dia menjelaskan keputusan menonaktifkan lima anggota dan ketua PPK tersebut dilakukan setelah KPU Karawang menemukan bukti dan pengakuan terjadinya pergeseran perolehan suara dari satu caleg yang satu ke caleg lainnya.

KPU Karawang memutuskan untuk menonaktifkan lima orang PPK karena terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

"Semua yang terindikasi bermain, kami nonaktifkan. Dan kami lanjutkan dengan sidang pemeriksaan etik," katanya.

Seorang anggota dan ketua PPK Cikampek dinonaktifkan karena diduga melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di PKB yang mengakibatkan salah satu caleg dirugikan.

Seorang anggota PPK Lemahabang dinonaktifkan karena melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Golkar yang merugikan caleg lainnya dari partai yang sama.

Sebanyak dua anggota PPK Pakisjaya dinonaktifkan setelah mengaku telah melakukan penggeseran perolehan suara antara dua caleg di Partai Demokrat, yang mengakibatkan caleg lainnya merugi karena kehilangan perolehan suaranya.

Baca juga: Partisipasi pemilih Pemilu 2024 di Lumajang capai 83,5 persen
Baca juga: Din Syamsuddin: Jangan beri justifikasi pada perampas hak rakyat
Baca juga: Mengawal suara rakyat demi Pemilu berkualitas

dunia cermin tertinggi

buku mimpi 4d abjad 2020

Korban banjir di OKU terima bantuan makanan tambahan******

Baturaja (ANTARA) - Korban banjir di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya (KPR), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, menerima bantuan makanan tambahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melalui Dinas Kesehatan OKU.

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) OKU Afua Amuri di Baturaja, Minggu, mengatakan bahwa bantuan yang bersumber dari Kemenkes RI tersebut guna membantu korban banjir agar mendapat asupan gizi yang cukup dan seimbang untuk kebutuhan tubuh setelah dilanda bencana alam.

"Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) itu menyasar pada balita dan ibu hamil korban bencana banjir di Kecamatan KPR," katanya.

Baca juga: BPBD OKU siagakan personel di lokasi banjir

Tercatat lebih dari 100 balita dan ibu hamil yang mendapat bantuan PMT berupa biskuit dan susu untuk memenuhi gizi pascabencana alam.

Dia menjelaskan, pemberian makanan tambahan selain makanan yang dimakan sehari-hari ini bertujuan untuk memulihkan keadaan gizi dan kesehatan, khususnya bagi balita dan ibu hamil.

"Akibat bencana alam tidak sedikit masyarakat yang kekurangan asupan gizi seimbang sehingga perlu mendapatkan makanan tambahan yang sehat dan bergizi," katanya.

Baca juga: BPBD sebut banjir di OKU akibat cuaca ekstrem

Sebelumnya, Dinas Kesehatan OKU menerima bantuan makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil yang terdampak bencana alam dari Kemenkes RI berupa 1.000 piecesmakanan tambahan dan 1.000 dus susu.

Bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya para korban banjir karena selain obat-obatan, balita dan ibu hamil juga membutuhkan makanan tambahan.

Baca juga: BPBD sebut 165 hektare lahan pertanian di OKU terendam banjir

"Selain KPR, bantuan makanan tambahan ini juga sudah didistribusikan kepada ratusan balita dan ibu hamil korban banjir di Desa Keban Agung, Kecamatan Semidang Aji," ujarnya.

《menang 123》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot mudahHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《menang 123》bab terbaru。