ada kami pinjaman

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

jam gacor bermain slot

Polisi dalami kasus ledakan kapal di bawah jembatan Ampera******

Palembang (ANTARA) - Aparat Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan mendalami kasus meledaknya sebuah kapal Jukung hingga mengakibatkan kebakaran di bawah jembatan Ampera. "Kami telah menangani peristiwa ini dan kami mengintensifkan terus melakukan penyelidikan pemicu ledakan ini. Apakah ini murni kecelakaan atau ada kesalahan manusia yang terlibat,  masih kami dalami," kata Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihhartono dikonfirmasi, Selasa.

Ia menjelaskan peristiwa mengenaskan itu terjadi pada Senin 1 April 2024 malam di stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) Apung Palembang ketika sebuah kapal jukung yang tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) mengalami ledakan. Peristiwa ini berawal ketika kapal jukung sedang melakukan pengisian BBM di SPBB Apung pada sore hari Senin. Setelah SPBB tersebut tutup, kapal jukung masih berada di lokasi. "Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kita menemukan percikan api dari kayu dan jangkar yang meledak, hingga kayu dan jangkar tersebut terlempar ke SPBB," katanya. Ia menambahkan titik awal ledakan terjadi di sisi kanan SPBB yang mengalami kerusakan parah. Berdasarkan penelusuran sementara, polisi menyimpulkan bahwa sumber ledakan berada di dekat ujung SPBB. Percikan api yang mencapai atap SPBB, dapat disimpulkan bahwa ledakan tersebut berasal dari kapal. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pengemudi kapal diketahui bernama Askolani tewas. Sementara dua diantaranya kritis yakni Dedi dan Krisna dan satu korban lagi Endut masih dalam pencarian.

Sementara itu berdasarkan keterangan warga sekitar lokasi kejadian, terjadi dentuman yang cukup keras diduga suara ledakan dari kapal tersebut.
 

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Oga Emas dari dunia lain

situs gacor terbaru hari ini

Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR******

Bandung, CNN Indonesia--

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(csr/agt)

pakaian wanita

slot terbesar di indonesia

Sri Mulyani Soal Dipanggil ke Sidang MK: Insyaallah Akan Hadir******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanggil dirinya untuk bersaksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April.

Sri Mulyani mengatakan dirinya mengusahakan hadir jika memang mendapat undangan.

"Kalau diundang, Insyaallah akan hadir," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/4).

Adapun tiga menteri lainnya yaitu Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

"Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan hari ini, Senin (1/4).

Suhartoyo menegaskan keputusan pengikutsertaan lima pihak itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan MK terhadap permintaan para pemohon yakni kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

"Jadi cuma yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2," katanya.

"Pihak pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5," ujar Suhartoyo menambahkan.

Sebelumnya Kuasa hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir meminta MK untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.

Empat menteri yang dimaksud, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia serta Menko Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangannya dalam persidangan ini," kata Ari dalam persidangan, Kamis (28/3).

Tim Hukum Ganjar-Mahfud juga mendukung permintaan Tim AMIN mengenai menteri-menteri yang perlu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Kami mendukung usul dari pemohon 1. Tapi kalau majelis hakim menganggap itu tidak mungkin, kami menerima kebijaksanaan majelis," kata kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

tanda tanda maxwin princess

KCIC Kejar Kereta Cepat Beroperasi Komersial Oktober 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa dilaksanakan pada Oktober 2023 mendatang.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menuturkan mulai dioperasikan pada Agustus 2023 sebagai hadiah kemerdekaan ke-78 Indonesia. Namun, itu hanya sebatas uji coba.

Dengan kata lain, pada masa tersebut masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial bahkan gratis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam ini.

"Sampai Oktober diharapkan beroperasi secara normal," kata Emir di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

Adapun operasional secara normal yang ia maksud adalah operasional secara penuh sesuai ketentuan Kemenhub serta ada pengenaan tarif.

Dalam kesempatan lain, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testingdan commissioningKCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km per jam.

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan. Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km per jam, 300 km per jam, 350 km per jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km per jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," tutup Emir.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Pemain untuk Semua

asiahoki77 akun demo

Wamenkominfo ungkap langkah tangani WNI terlibat sindikat judi online******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan langkah-langkah yang diambil dalam menangani kasus-kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat dalam sindikat judi online di luar negeri.

Ia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melacak jejak para pekerja yang direkrut oleh sindikat judi online yang berbasis di negara-negara seperti Kamboja dan Myanmar.

"Kami sudah bekerja sama dengan banyak pihak, dengan Bareskrim Polri melacak soal pekerja-pekerja Indonesia yang direkrut oleh mafia judi online yang berbasis di Kamboja dan Myanmar dan negara lain," kata Nezar di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kemenkominfo telusuri dugaan situs judi online terdaftar PSE

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan komitmen berantas praktik judi online

Upaya lainnya adalah menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat di negara-negara tersebut. Namun, Nezar mengatakan terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, seperti perbedaan peraturan terkait judi antara Indonesia dan negara-negara tersebut.

Judi online di Indonesia, kata dia, merupakan hal yang ilegal, sementara di negara tersebut judi online adalah praktik yang legal. Meskipun demikian, pihaknya terus berupaya untuk mengantisipasi dan menangani masalah ini dengan sebaik mungkin.

"Jadi ada perbedaan peraturan. Tapi kita coba antisipasi jalurnya. Kami sudah menghubungi pihak-pihak terkait lah untuk meredam yang namanya judi online ini, setidaknya kita tidak jadi sasaran terus menerus dicecar oleh program yang berbasiskan judi online," pungkas dia.

Menurut temuan pemerintah, saat ini pengembang judi online pada umumnya tidak berdomisili di Indonesia, tetapi di negara tetangga seperti Kamboja dan Myanmar.

Menurut Nezar, dalam siaran pers, Senin (1/4), pelaku judi online dari luar negeri melakukan rekrutmen dan menjadikan warga negara Indonesia sebagai penggerak judi online.

"Banyak anak-anak Indonesia main ke Kamboja dan Myanmar dengan ekspektasi tadinya bekerja di perusahaan developer game, ternyata sampai di sana mereka diminta bikin game yang di online (judi online) dan itu ribuan. Sampai di sana baru tahu kalau ternyata kerjaannya adalah itu," kata Nezar.

Baca juga: Perkuat literasi finansial digital agar terhindar jeratan judi online

Baca juga: Kemlu: jumlah WNI bekerja di judi daring Kamboja bertambah pesat

Baca juga: Kemenkominfo panggil X ke Indonesia bahas penanganan judi online
 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

kelaparanku yang hebat

lemacau

Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) Rakhmadi Afif Kusumo mengungkap rencana yang bakal dilakukan pada Hotel Sultan setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco. Direktur Utama PT Indobuildco adalah Pontjo Sutowo.

Menurut Rakhmadi, setelah sengketa ini beres PPK GBK bakal merevitalisasi kawasan tersebut.

"Revitalisasi kawasan ini menyangkut dari berbagai event-event besar, dan kita juga rasakan di tahun ini akan ada berbagai kegiatan internasional," ujar Rakhmadi dalam konferensi pers di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (25/5).

Ia belum dapat berkomentar lebih lanjut mengenai opsi pengelolaan Hotel Sultan apakah akan dikerjasamakan dengan pihak lain. Menurutnya, belum ada putusan mengenai hal itu.

Lihat Juga : JPMorgan PHK 1.000 Karyawan First Republic Bank

Kemensetneg sebelumnya telah menegaskan pengambilalihan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau Hotel Sultan telah didasari putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkekuatan hukum tetap alias inkrah.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

"Perlu kami sampaikan bahwa semua fakta dan argumen yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh pengadilan dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK-1) tanggal 23 November 2011," jelas Setya, Sabtu (18/3).

Menurut Setya, putusan PK-1 tersebut telah dikuatkan melalui penolakan atas tiga permohonan PK yang diajukan oleh PT Indobuildco yaitu PK-2 tanggal 19 Desember 2014, PK-3 tanggal 4 Desember 2020, dan PK-4 tanggal 21 Juni 2022.

Kemensetneg dalam hal ini PPKGBK menurutnya telah menyambut baik konsistensi MA dalam menerbitkan empat Putusan PK yang berdampak pada terselamatkannya aset negara strategis.

Kemudian, Surat Keputusan Kepala BPN No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 yang telah dinyatakan sah oleh Majelis PK MA kembali digugat oleh Direktur Utama PT Indobuildco Pontjo Sutowo ke PTUN dengan perkara nomor 71/G/2023/PTUN.JKT. Proses gugatan ini masih berjalan di PTUN hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

(pop/pta)