slot minimal deposit 5000 gopay

sistem generasi dewa laki-laki

Raksasa Teknologi China Tencent Bakal PHK Besar******

Tencent, raksasa teknologi China, dilaporkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Tencent merupakan perusahaan yang kental dengan gim PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Mengutip Reuters, Selasa (15/11), empat sumber terdekat perusahaan mengatakan bahwa Tencent akan melakukan PHK terhadap tiga dari enam divisi yang ada saat ini.

Beberapa divisi yang dilaporkan terdampak adalah Platform & Content Group (PCG) yang terdiri dari platform video dan berita, Interactive Entertainment Group (IEG) yang berfokus pada game, dan Cloud & Smart Industries Group (CSIG).

Kendati, belum ada pernyataan resmi dari pihak Tencent terkait kabar PHK ini. Detail soal PHK Tencent juga belum bisa dipetakan apakah hanya berdampak pada kantor pusat di China atau kantor-kantor di negara lain.

Mengutip dari situs resmi Tencent, perusahaan ini didirikan pertama kali pada 1998 dengan kantor pusat di Shenzhen, China. Tencent juga telah melantai di bursa efek Hong Kong sejak 2004 silam.

Tencent dikenal luas karena mengembangkan gim battle royale PUBG Mobile. Jadi, pengembang gim tersebut PUBG Corp bekerja sama dengan Tencent Games untuk mengembangkan PUBG Mobile setelah sukses dikenal dalam versi komputer (PC).

Perusahaan asal China itu kini menjadi pemilik saham terbesar Bluehole (Krafton) yang merupakan pembuat PUBG. Tak hanya PUBG, Tencent juga menanamkan modal di perusahaan-perusahaan gim ternama, seperti Supercell hingga Riot Games.

Terlepas dari Tencent Games yang lebih dikenal masyarakat awam, Tencent Music Entertainment Corp tercatat mengalami penurunan pendapatan kuartalan sebesar 5,6 persen pada Selasa (15/11).

Penyebab penurunan pendapatan tersebut adalah lemahnya iklan dan pertumbuhan pengguna berbayar yang merugikan platform streaming audio China tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

Buruh Jadi Korban PHK Buntut Orderan Sepatu Anjlok Nyaris 50 Persen******

Pengusaha sepatu menyebutkan jumlah buruhyang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) masih akan terus bertambah. Hal ini dikarenakan menurunnya permintaan industri yang hampir menyentuh 50 persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengatakan sebanyak 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini.

"Kalau yang terdampak PHK, data kami itu baru ada delapan perusahaan. Itu pun sudah di angka 25.700 (karyawan). Potensinya di Desember nanti akan terus bertambah sampai mungkin awal tahun depan," jelas Firman kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brand semua pegang inventori, kemudian pabrik kita juga sedang di-hold dulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk order masuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Firman menegaskan PHK ini beda dengan isu relokasi pabrik yang sudah berlangsung lama, bahkan sejak 2015. Menurutnya, perusahaan yang punya dua pabrik dengan perbedaan wilayah upah minimum (UMP/UMK) harus mengorbankan salah satunya.

"Jadi karena pabrik yang terkena dampak penurunan order, yang satu di UMK tinggi di Tangerang, Banten lalu satunya lagi di Jawa Tengah. Dengan kondisi penurunan ini, yang pasti akan dikorbankan pertama, yang bebannya paling berat adalah di daerah yang UMK-nya tinggi," tuturnya.

"Makanya PHK ini masih berkisar di daerah dengan UMK tinggi, seperti Tangerang, Banten, Karawang, dan sebagainya. Namun, ada juga PHK di daerah yang upah minimumnya rendah, tapi mereka gak punya pabrik di daerah dengan UMK tinggi," sambungnya.

Kendati, Firman enggan merinci nama-nama perusahaan tersebut. Ia hanya ingin isu PHK karyawan tersebut tidak bias dengan adanya kabar relokasi beberapa pabrik ke Jawa Tengah.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Jokowi: Kejahatan Siber Berpotensi Rugikan Ekonomi Dunia Rp78 Ribu T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan potensi kerugian atas kejahatan siberterhadap ekonomi dunia bisa mencapai US triliun atau Rp78.096 triliun (asumsi kurs Rp15.615 per dolar AS) pada 2024 mendatang.

"Kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi hingga US triliun pada 2024," ujar Jokowi saat membuka sesi tiga Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua, Bali, Rabu (16/11).

Sebab itu, keamanan dunia digital harus diperkuat agar tidak bisa diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini tentunya tak bisa dilakukan hanya oleh satu negara tapi bersama-sama semua anggota G20.

"Untuk itu keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin, G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global," jelasnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap dunia digital bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia. Sebab, saat ini masih ada sebanyak 2,9 miliar penduduk di dunia yang belum merasakan digitalisasi.

"Yang Mulia, kita harus kerja sama memastikan manfaat digital dirasakan merata oleh semua. Saya mengundang kontribusi-kontribusi mulia untuk masa depan dunia digital yang aman, inklusif dan bermanfaat bagi semua," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

tawanan Naruto

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Dahuanglu

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Peri dokter ajaib

Bandara Bali Layani Kedatangan 34 Pesawat VIP Delegasi KTT G20******

PT Angkasa PuraI menyebut Bandara I Gusti Ngurah Rai, Balimelayani kedatangan 34 pesawat VIP delegasi KTT G20 pada rentang 13 November-15 November 2022 atau menjelang  puncak KTT G20.

Data tersebut per Selasa (15/11) pukul 11.00 Wita. Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan sesuai dengan rencana operasional penanganan pesawat VIP delegasi KTT G20, sebagian pesawat ada yang ditempatkan atau Remain Over Night (RON) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Serta ada yang ditempatkan di 8 bandara Angkasa Pura I lainnya yang ditetapkan sebagai lokasi penempatan pesawat VIP delegasi KTT G20, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/11).

Rinciannya, 5 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, serta 2 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Perancis dan Amerika Serikat.

Sedangkan pada 14 November 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, telah melayani kedatangan sebanyak 25 pesawat VIP delegasi KTT G20.

Rinciannya; 19 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Senegal, Turkiye, Uni Emirat Arab, Australia, Rwanda ada dua pesawat, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Argentina, Perancis, Afrika Selatan, Britania Raya, Kamboja, Spanyol, Italia, India, Jerman, Singapura, dan Belanda, serta 6 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Turkiye, Uni Emirat Arab ada dua pesawat, Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, dan Australia.

Kemudian, pada 15 November 2022, terdapat kedatangan 2 pesawat VIP delegasi KTT G20 dengan rincian 1 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Arab Saudi, serta 1 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Arab Saudi.

"Dapat kami sampaikan juga bahwa keseluruhan pesawat VIP delegasi KTT G20 yang mengangkut kepala negara dan atau kepala pemerintahan negara anggota G20 dan undangan sudah tiba di Bali. Kami turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi yang terlibat dari awal perencanaan operasional, hingga hari H penanganan kedatangan delegasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]