axiata 4d

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Mengintip Gaji Tsamara Amany Usai Jadi Staf Khusus Erick Thohir******

Menteri Badan Usaha Milik Negera (BUMN) Erick Thohir menunjuk mantan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amanysebagai staf khusus.

Erick menyampaikan Tsamara diangkat sebagai staf khusus menteri karena Kementerian BUMN memerlukan suara anak muda sebagai jembatan untuk menyambung aspirasi apa yang mereka perlukan.

Ia meminta Tsamara agar fokus pada kebijakan publik.

Salah satu peran Tsamara dalam kebijakan publik di Kementerian BUMN adalah memasukkan masalah kesehatan mental dalam program Employee Well-Being Policy.

Terlepas dari tugas tersebut, Tsamara akan mendapat gaji seperti staf khusus Erick lainnya.

Lantas, berapa gaji Tsamara setelah menjadi staf khusus Erick?

Ketentuan terkait gaji staf khusus menteri diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Adapun aturan terkait gaji secara spesifik termaktub dalam Pasal 72 beleid tersebut. Pasal itu menyatakan gaji dan fasilitas lainnya untuk staf khusus setara dengan pejabat eselon I.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi staf khusus diberikan paling tinggi setara dengan jabatan struktural eselon I.b atau jabatan pimpinan tinggi madya," demikian bunyi Pasal 72 Ayat (1).

Meski begitu, staf khusus yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak memperoleh uang pensiun dan pesangon.

Eselon I sendiri merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Untuk besaran gaji pokok, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat.

Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Anies, Prabowo, Ganjar Ikuti Dialog Pengusaha di Jakarta Hari Ini******

Sehari jelang debat perdanaPilpres 2024, tiga calon presiden yang ada dijadwalkan mengikuti dialog bersama pengusaha di Jakarta pada hari ini, Senin (11/12).

Tiga capres yakni Anies Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3) akan menjadi pemateri secara terpisah dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada hari ke-14 masa kampanye ini.

Anies menjadi pembicara lebih dulu di Dialog Pengusaha dengan Calon Presiden RI yakni pada pukul 10.00 WIB.

Lihat Juga : Mahfud MD: Saya Ikut Mengusulkan Revisi UU KPK Dibatalkan

Apindo menggelar dialog itu guna mengawal transisi kepemimpinan di Indonesia, khususnya advokasi kebijakan serta memposisikan peran asosiasi itu dalam peta perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Ketiga pasangan tersebut akan menghadapi debat yang akan berlangsung lima kali selama masa kampanye hingga 10 Februari 2024.

Adapun debat pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 di Kantor KPU, Jakarta Pusat. Debat perdana Pilpres 2024 nanti adalah dengan topik terkait hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Lihat Juga : Survei Indikator: Anies-Imin Unggul di Pemilih Pendidikan Tinggi

Nona seksiku

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Penerus Tuhan

OIKN Jawab Kritik Anies soal IKN di Debat Pertama Capres******

Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) merespons pernyataan calon presiden nomor urut 1Anies Baswedan soal Nusantara di debat pertama capres semalam (12/12).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono memberikan beberapa catatan atas pernyataan Anies. Ia setuju jika masalah di Jakarta tak bisa ditinggalkan, tetapi Agung menekankan pembangunan IKN juga tetap harus dilanjutkan.

"Kita memang tidak bisa mempengaruhi dinamika politik. Mau debat, ya sudah debat, silakan. Ini kan namanya pesta demokrasi, soal gagasan dibuka, silakan membahas. Yang jelas kami melihat kalau ada gagasan yang bertentangan dengan Undang-undang, ya kami tidak akan jalankan, tidak terima itu," kata Agung dalam Virtual Zoom bersama CNNIndonesia.com, Rabu (13/12).

Ia juga mengomentari pernyataan Anies yang menyebut lebih baik merevitalisasi sekolah rusak, menghadirkan kereta api, hingga membangun jalan tol antar-Kalimantan ketimbang mendirikan IKN. Menurutnya, poin-poin tersebut justru dikerjakan berbarengan dengan proses pemindahan ibu kota baru.

"Inilah lagi-lagi kesalahpahaman dari yang menyampaikan (Anies Baswedan). Mungkin enggak melihat dari groundbreaking kedua kemarin, salah satunya adalah revitalisasi sekolah, SDN 020 Sepaku yang selama ini sering terendam banjir. Ini revitalisasi dan dipindah lokasinya dengan lahan hibah," tuturnya.

"Justru dengan adanya IKN ini kita bisa merevitalisasi sekolah dan bahkan tidak dengan anggaran negara, ada penghematan. Investasi swasta, partisipasi masyarakat," sambung Agung.

Terkait jalan tol, Agung mengatakan saat ini sudah terbangun Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan akan ditambah dengan jalur yang menghubungkan Balikpapan ke IKN. Ia menyebut IKN bakal hadir dengan konsep 'Tri-City' yang turut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Lihat Juga : Survei BPS: Biaya Hidup di Jakarta Rp14,8 Juta, Tertinggi di RI

Bahkan, ia menyebut tengah dilakukan kajian atau feasibility study (FS) terkait tol bawah laut oleh investor Korea Selatan. Menurutnya, jika ini terealisasi, maka jarak Balikpapan-IKN bisa dipangkas dari 50 menit menjadi 30 menit.

Tak hanya itu, konsep tol terowongan bawah laut atau immersed tunnel juga diklaim bisa menjaga lingkungan di Kalimantan. Agung menyebut tol ini akan menjaga ekosistem perairan sekitar, di mana merupakan habitat pesut.

Soal kereta api, Agung mengatakan Otorita IKN juga tengah bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk pembangunan Kereta Trans Kalimantan. Ia menyebut fasilitas ini bakal dibangun melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Meski memberikan beberapa sanggahan terhadap pernyataan Anies, Otorita IKN sepakat agar tak meninggalkan masalah-masalah di Jakarta. Agung menyebut pemindahan ibu kota negara ke IKN bukan berarti meninggalkan permasalahan di Jakarta.

"Kalau dibilang jangan tinggalkan Jakarta, justru itu, saya setuju. Masalah Jakarta harus diatasi, ini bukan berarti kita pindah ke IKN masalah Jakarta enggak diatasi. Kan Pemerintah Jakarta masih ada, nanti menjadi daerah khusus rencananya, sedang digodok rancangan undang-undang (RUU)-nya," ucapnya.

Terlepas dari itu, Agung menyebut Otorita IKN terbuka jika para capres-cawapres hendak berkunjung ke lokasi ibu kota baru tersebut. Menurutnya, jika sudah melihat langsung, bisa jadi mereka akan percaya progres pembangunan IKN.

"Sesuai dengan Pak Kepala Otorita (Bambang Susantono), kita Otorita welcome untuk siapapun, termasuk capres-cawapres silakan datang ke IKN, terbuka karena kita ingin menunjukkan. Orang bilang seeing is believing, kalau melihat maka akan jadi percaya kemajuan pembangunannya seperti apa," tuturnya.

"Tapi, hanya tentu perlu dikoordinasikan. Karena di lapangan sedang banyak sekali kegiatan fisik pembangunan, kita tentu tidak ingin itu terganggu," tutup Agung.

Lanjut ke halaman sebelah...

Kritik Anies soal IKN di Debat Pertama Capres

Tuhan segala bencana

Zulhas Beber Alasan Bolehkan TikTok Betransaksi di Platform Sendiri******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas membeberkan alasan TikTok masih boleh bertransaksi di dalam platform sendiri meskipun sudah bekerja sama dengan Tokopedia.

Ia mengatakan kelonggaran itu diberikan agar Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) bisa segera menjual produknya.

"Tujuannya kita agar UMKM bisa on boarding, bisa ikut, bisa menggunakan platform itu," kata Zulhas di Jakarta Convention Centre (JCC), Kamis (13/12).

"Kalau mereka (negara lain) pakai ekonomi digital, kita enggak, kita bisa kalah. Jadi inilah yang pemerintah siapkan agar kita bisa memanfaatkan ini (platform digital)," katanya.

Namun, Zulhas menegaskan seharusnya TikTok tidak boleh bertransaksi jual-beli secara langsung di platformnya, melainkan harus lewat Tokopedia.

"Jadi dia (TikTok) pakainya Tokopedia karena dia tidak boleh jualan langsung," katanya.

Zulhas mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melindungi produk dalam negeri. Upaya yang dilakukan dengan mempersulit barang impor masuk dan mempermudah ekspor.

"Kemarin kita impornya gampang banget, bablas. Ekspornya susah. Mati dong usaha dalam negeri," katanya.

"Yang impor banyak syaratnya. Kita enggak mempersulit tapi menata. Syaratnya mesti ada izin BPOM, harus ada izin edarnya, jadi banyak syaratnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Rifan Ardianto menyebut saat ini TikTok baru mengantongi izin sebagai social commerce. Karenanya, tidak boleh melakukan transaksi.

"Kurang lebih harusnya seperti itu (transaksi di Tokopedia) dari sisi regulasi," kata Rivan di Tokopedia Tower, Jakarta, Selasa (12/2).

Dalam kesempatan itu, Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan ada dua jalan yang bisa ditempuh jika TikTok Shop ingin berjualan kembali. Pertama, membuka e-commerce sendiri. Kedua, bekerja sama dengan e-commerce yang sudah ada seperti yang saat ini dilakukan.

"Tetap dengan (izin) social commerce, tapi kerja sama dengan e-commerce. Transaksinya di Tokopedia," kata Isy.

Ia mengatakan saat ini kerja sama Tokopedia dan TikTok baru diluncurkan sehingga perlu waktu untuk transisi.

"Kan untuk menjadikan sistem perlu pindahkan pedagangnya, banyak yang mesti diurus," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

Eks Bos TransJakarta Respons soal Klaim Pengguna Kendaraan Umum Anies******

Eks bos TransJakarta ikut bersuara usai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim ada kenaikan pengguna kendaraan umum di DKI Jakarta menjadi 1 juta orang per hari pada masa jabatannya.

Direktur Utama PT TransJakarta 2018-2020 Agung Wicaksono mengamini pembenahan transportasi umum yang dilakukannya berjalan seiring dengan pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Kala itu, Anies menjadi orang nomor satu di DKI pada 2017-2022.

"Saya waktu di TransJakarta (menjadi dirut), waktu itu kebetulan gubernurnya sudah Pak Anies. Juga dengan mandat dari beliau kita lakukan solusi di TransJakarta waktu itu jumlah penumpang meningkat menjadi 1 juta (per hari), beberapa hari setelah saya selesai di sana," jelas Agung dalam Virtual Zoom bersama CNNIndonesia.com,Rabu (13/12).

Oleh karena itu, eks bos TransJakarta itu sepakat bahwa masalah yang masih tersisa di Jakarta harus dibereskan. Kendati, Agung yang kini menjabat sebagai deputi bidang pendanaan dan investasi Otorita IKN tak sepakat bila pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dibenturkan dengan penanganan masalah Jakarta.

Menurutnya, penanganan masalah, termasuk urusan transportasi umum bakal tetap berjalan meski ibu kota akhirnya pindah. Agung berpendapat Jakarta yang rencananya akan menjadi daerah khusus setelah ibu kota pindah ke IKN harus tetap berbenah.

"Kalau dibilang jangan tinggalkan Jakarta, justru itu, saya setuju. Masalah Jakarta harus diatasi, ini bukan berarti kita pindah ke IKN masalah Jakarta gak diatasi kok. Kan Pemerintah Jakarta masih ada, nanti menjadi daerah khusus rencananya, sedang digodok rancangan undang-undang (RUU)-nya," jelas Agung.

"Masalah di Jakarta tetap perlu ditangani, dilanjutkan apa yang sudah dikerjakan para gubernur-gubernur, Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 Joko Widodo), Basuki (Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama), Djarot (Gubernur DKI Jakarta 2017 Djarot Syaiful Hidayat), Anies (Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan), dan sekarang Pak Heru (Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono), itu harus terus ditangani. Sedangkan kami di IKN akan membangun sesuatu yang baru untuk masa depan yang membuat kita nanti bisa unggul di kancah internasional," tandasnya.

Sebelumnya, Anies mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang penanganan polusi udara di Jakarta berbekal anggaran Rp80 triliun. Pada debat pertama itu, Anies memamerkan prestasi yang dicapainya selama menjadi gubernur DKI Jakarta.

Anies mengatakan polutan muncul disebabkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terbang ke Jakarta. Karena Jakarta punya indikator atau alat ukur, akhirnya muncul data polusi udara tersebut.

Ia menilai berbeda ketika angin bergerak ke arah Lampung, Sumatra, atau Laut Jawa yang tidak punya alat ukur polusi. Pada akhirnya, tidak muncul data polusi udara di wilayah-wilayah tersebut.

"Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu (orang) per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta," balas Anies kepada Prabowo dalam debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

[Gambas:Video CNN]