buana138

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Pedagang Keluhkan Harga Beras Naik Usai Serapan di Petani Rendah******

Sejumlah pedagang mengeluh kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir.

Milah (56), pemilik warung makan di kawasan Jakarta Timur, mengeluhkan hal tersebut. Padahal, sebagai pedagang, ia membutuhkan beras dalam jumlah yang lebih banyak dari rata-rata konsumsi rumah tangga.

"Beras kayak gini sekarang harganya Rp11 ribu per kg, biasanya cuma Rp9.500 per kg, sudah seminggu lebih," kata Milah padaCNNIndonesia.com, Jumat (18/11).

Pengelola toko Idola di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Hariyanto mengungkapkan kenaikan harga ini sudah berlangsung setidaknya tiga minggu. Alasannya adalah pasokan dari para petani sudah diserap oleh Bulog dan tidak banyak masuk ke pasaran.

"Kalau yang premium kenaikannya dipicu penyerapan beras oleh Bulog. Bulog kan ini lagi pengadaan atau penyerapan komersil itu, cuma harganya fleksibel, tiap-tiap toko beda," kata Anto, sapaan akrabnya, saat ditemui di PIBC.

Akibat penyerapan beras yang dilakukan oleh Bulog, para pemasok beras kini harus bersaing harga dan mengikuti standar pemerintah.

Padahal menurut Anto, panen kali ini adalah panen gaduk. Artinya, pada musim seperti ini, para petani tak hanya menanam padi namun juga palawija. Sehingga hasil panen beras tidak akan sebanyak saat panen raya atau panen pertama.

"Makanya kalau panen padi pertama itu bisa 90 persen padi semua. Kalau Bulog niat pengadaan harusnya Februari, Maret, April. Itu panen raya, panen pertama, padi berlimpah. Jadi dalam bulan-bulan yang produktivitas rendah, dia maksain pengadaan. Otomatis kaya gini, harga melambung," keluh Anto.

Harga beras di tokonya sendiri rata-rata meningkat hingga Rp1.000, baik untuk beras premium ataupun medium. Meskipun untuk beras premium belum melewati harga eceran tertinggi (HET), namun untuk beras medium kenaikannya sudah melampaui HET Rp9.450.

Ia pun membandingkan kenaikan harga beras justru tak terjadi saat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dipangkas oleh pemerintah.

"Waktu kenaikan BBM justru nggak ngaruh, Walaupun logistiknya naik, tapi nggak ngaruh, yang ngaruh justru ini. Makanya kalau harga beras melambung tinggi ini yang disalahkan Bulog. Waktu pengadaannya gak tepat," sambungnya lagi.

Anto kembali memaparkan kenaikan harga ini ikut berdampak pada pembelian yang semakin berkurang. Saat ini, rata-rata harian stok keluar masuk di tokonya mencapai 100 ton. Meskipun kenaikan ini tak separah 2013 lalu, Anto menyentil mestinya pemerintah melakukan penyerapan saat beras sedang berlimpah.

"Pas panen (raya, padi) banyak kan harga turun, itu harusnya diserap pemerintah, entar musim paceklik bulan-bulan gini, keluarin lagi tuh. Kan lapangan kosong, Bulog ada, harusnya gitu. Jadi kayak salah strategi, ini kebalik, pas di lapangan kosong malah menyerap, otomatis melambung," ucapnya.

Namun, meski serapan di tingkat petani sedang rendah, Anto menyebut stok miliknya masih dalam ukuran aman. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Sekretaris Perusahaan PIBC Kadek Reza yang mengungkapkan stok beras saat ini masih dalam taraf aman.

"Terkait dengan stok beras saat ini di PIBC kurang lebih berada di 38 ribu ton, jadi masih dalam batas aman," tegasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) menipis karena ketersediaan terbatas dan harga jual yang tinggi.

Buwas, panggilan akrabnya, mengaku kesulitan mendapatkan beras atau gabah di tingkat produsen karena keterbatasan pasokan di tingkat penggilingan maupun petani. Imbasnya, pasokan CBP saat ini di gudang Bulog hanya sebanyak 651 ribu ton jauh dari target 1,2 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

Anak Muda China Ogah Kerja di Pabrik: Gaji Kecil, Risiko Besar******

Anak muda Chinakini mulai ogah bekerja dipabrik meski membantu perekonomian negara. Menurut mereka, upahrendah, jam kerja ekstra, hingga risiko cedera yang besar sebagai pekerja pabrik tidak layak diperjuangkan.

Julian Zhu yang tumbuh di sebuah desa di China harus menerima kenyataan bertemu sang ayah beberapa kali dalam setahun saja, saat ayahnya libur kerja dari pabrik tekstil di Guangdong Selatan.

"Setelah beberapa saat, pekerjaan itu (pabrik) membuat pikiran Anda mati rasa. Aku tidak tahan dengan pengulangan," kata Zhu kepada Reuters, Senin (21/11).

Orang seperti Zhu dan pemuda lainnya di usia 20 dan 30-an yang menolak kerja di pabrik membuat produsen China frustasi karena kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, mereka hanya mampu memproduksi sepertiga dari barang yang dikonsumsi secara global.

Menurut survei CIIC Consulting, lebih dari 80 persen pabrik di China menghadapi kekurangan tenaga kerja mulai dari ratusan hingga ribuan pekerja pada tahun ini.

Bahkan, Kementerian Pendidikan China memproyeksi akan ada kekurangan 30 juta pekerja manufaktur pada 2025.

Pengusaha mengatakan mereka akan menghasilkan produk lebih banyak dan cepat dengan tenaga pemuda. Namun, mereka enggan menawarkan upah yang lebih tinggi dan jaminan kerja lebih baik karena berisiko mengikis level kompetitif perusahaan.

Klaus Zenkel selaku Pimpinan Kamar Dagang Eropa di China Selatan mengatakan pekerja mereka kebanyakan berusia 50 sampai 60 tahun dan harus bergulat dengan mesin serta perkakas. Ia mengaku butuh darah muda, tetapi pesimis pemuda China berminat menekuni pekerjaan di pabrik.

"Cepat atau lambat kita perlu mendapatkan lebih banyak pekerja muda, tetapi itu sangat sulit. Pelamar akan melihat sekilas dan berkata, tidak, terima kasih. Itu bukan untuk saya," katanya.

Julian Zhu juga punya alasan kuat enggan kerja di pabrik. Ia mendapat cerita seram rekan-rekannya di mana mereka cedera di tempat kerja karena terkena lembaran logam tajam. Ia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih bebas.

Selain Zhu, ada juga Xiaojing yang sanggup menghasilkan 5.000 hingga 6.000 yuan per bulan sebagai tukang pijat di daerah kelas atas Shenzhen. Sebelumnya, ia tiga tahun bekerja di pabrik printer dan hanya menghasilkan 4.000 yuan per bulan.

"Semua teman seusia saya meninggalkan pabrik. Kalau mereka membayar saya 8.000 yuan belum termasuk lembur, tentu saja (kembali ke pabrik)," ujarnya yang mengatakan mustahil untuk kembali bekerja di pabrik.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Xuan kembali

DAMRI Obral Tiket, ke Luar Kota Cuma Rp76 Ribu******

DAMRIberikan harga perjalanan khusus sebesar Rp76 ribu untuk rute antar kota dan potongan sebesar 10 persen untuk rute layanan antar kota dan layanan bandara.

Harga khusus ini diberikan dalam rangka menyambut HUT ke-76 perusahaan.

Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri mengatakan pemesanan tiket dengan potongan diskon 10 persen dapat dilakukan mulai 22 November 2022 dan keberangkatan di 25 November 2022.

Promo ini berlaku untuk pembelian menggunakan DAMRI Apps dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Adapun rute yang dapat dipesan untuk mendapatkan harga Rp76 ribu adalah Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta, Jakarta-Malang, Malang-Jakarta, Tanjung karang-Gambir, dan Gambir-Tanjung Karang.

Lalu, Pontianak-Nanga Pinoh, Nanga Pinoh-Pontianak, Pontianak-Sintang, Sintang-Pontianak, Bandung-Lampung, dan Lampung-Bandung.

Untuk mendapatkan harga khusus tersebut, pelanggan DAMRI wajib mengunduh dan membuat akun baru di DAMRI Apps dan mengikuti media sosial Instagram DAMRI.

Selanjutnya, pelanggan diharapkan untuk mengunggah hasil screenshot akun pelanggan di DAMRI Apps ke Instastory masing-masing akun Instagram pelanggan dengan mention akun @DAMRIIndonesia.

Zulfikri mengatakan ketika mengunggah ke Instastory, pelanggan harus menyertakan caption semenarik mungkin dan mention 5 orang teman. Selain itu, pelanggan wajib menggunakan 3 hastag pada caption, yakni #HUTDAMRI76, #BangkitTumbuhdanBerAKHLAK, dan cantumkan hastag sesuai rute yang diinginkan, contoh: #GambirTanjungKarang.

Pelanggan yang berkesempatan mendapatkan harga khusus akan dihubungi oleh pihak DAMRI pada 23 November 2022 melalui akun Instagram @DAMRIIndonesia.

Zulfikri menyebut sesuai tema HUT ke-76 yaitu DAMRI 'Bangkit, Tumbuh, dan BerAKHLAK', promo ini dihadirkan agar pelanggan dapat menikmati layanan yang diinginkan dengan harga lebih terjangkau.

[Gambas:Video CNN]

Shihuang Daluo

2 Pertimbangan Menaker Batasi Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahmenerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi 2023.

Salah satu hal yang diatur dalam beleid tersebut yakni UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan itu sebagaimana dikutip dari Permenaker Nomor 18.

Pertama, aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

"Maka perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha," katanya sebagaimana dikutip dari beleid itu.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.

"Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata aturan tersebut seperti dikutip pada Senin (21/11).

Mengutip Antara, Ida Fauziyah juga mengatakan beleid ini diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida, Sabtu (19/11) lalu.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," sambung Ida.

[Gambas:Video CNN]

Pemburu monster Jepang

Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi2023. 

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah pada 2023 mendatang.

Salah satunya, soal provinsi yang telah memiliki upah minimum, kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Mengutip Antara, Ida mengatakan beleid diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tambahnya.

Dia menjelaskan saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid-19 belum sepenuhnya pulih. Di tengah kondisi itu, kondisi ekonomi global malah kian tak pasti akibat perang Rusia-Ukraina.

Padahal, tambahnya struktur ekonomi nasional mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat dipengaruhi daya beli dan fluktuasi harga.

Cincin bela diri abadi

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]