sgp paito harian

Bepergian dengan Dewa Kematian

LPEI dan Pemprov Sumbar Kolaborasi Dorong Produk Berorientasi Ekspor******

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) / Indonesia Eximbank dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalin kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding).

LPEI dan Pemprov Sumatera Barat sepakat berkolaborasi dalam pengembangan kapasitas Industri Kecil dan Menengah (IKM), Koperasi, BUMDesa, BUMDESMA, serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berorientasi ekspor di Provinsi Sumatera Barat.

Direktur Pelaksana Hubungan Kelembagaan LPEI, Chesna F. Anwar, menjelaskan Sumatera Barat memiliki potensi besar untuk pasar ekspor. Salah satunya rendang yang telah diakui menjadi salah satu makanan terlezat di dunia.

"Diperlukan kolaborasi yang apik semua pihak untuk dapat membangun fondasi program-program pengembangan ekspor untuk menjadikan Desa Devisa yang ada di Sumatera Barat dapat merebak dan sukses mengangkat ekonomi masyarakat," katanya.

Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pasar ekspor, diperkuat oleh kekayaan budaya yang menjadi ciri khas Indonesia. Keberagaman kuliner seperti rendang, serta beragam kerajinan, fashion, dan rempah-rempah, memberikan berbagai peluang bagi pelaku usaha berorientasi ekspor di Sumatera Barat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Sumatera Barat mencapai USD193,53 juta pada Oktober 2023. Produk unggulan ekspor meliputi Crude Palm Oil (CPO), produk kimia, dan karet.

Pakistan tetap menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Barat pada triwulan II 2023, dengan pangsa sebesar 34,53 persen, diikuti oleh India dan Bangladesh dengan masing-masing 31,80 persen dan 9,71 persen.

"Saya berharap implementasi MoU ini dapat berjalan dengan cepat karena kerja sama ini akan meningkatkan ekspor produk Sumatera Barat ke mancanegara, sehingga akan memberikan penguatan pada perekonomian di daerah," kata Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

Sementara itu, Kementerian Keuangan, melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG juga menegaskan komitmennya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Menurutnya, MoU antara LPEI dan Pemprob Sumatera Barat memang khusus diarahkan untuk memberdayakan UMKM yang siap ekspor.

"Mimpi kita bersama menjadikan tidak hanya satu nagari (desa) devisa di Sumatera Barat, namun banyak nagari (desa) menjadi kota dan kabupaten devisa di Sumatera Barat. Insya Allah bisa," kata Syukriah.

Jerman Berdarah Besi

Masa Transisi Bayar Tol Tanpa Setop Ditargetkan Maret 2024******

Direktur Utama Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengungkap masa transisi sistem transaksitol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ditargetkan bakal berlangsung pada Maret 2024.

Untuk tahapan awal, sambung Keszeg, uji coba transisi MLFF hanya dilaksanakan di Bali untuk pengguna dari kementerian, kepolisian, hingga perusahaan taksi di Pulau Dewata. Masa transisi akan dilaksanakan usai uji coba dievaluasi oleh pemerintah.

"Untuk internal testing sendiri sudah dilakukan dan sudah berjalan dengan baik," kata dia saat ditemui di Control Center RITS, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Uji coba MLFF di sejumlah ruas jalan tol direncanakan dilakukan pada Desember 2023 hingga Januari 2024.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menyatakan uji coba transisi MLFF bakal dilakukan di Bali dalam skala kecil pada Desember.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengatakan pada tahap awal uji coba hanya akan diberlakukan di lajur 4 Gerbang Tol Ngurah Rai dan baru diterapkan di seluruh lajur gerbang tol pada Maret 2024.

"Uji coba telah dimulai sejak Minggu ke-2 November 2023 dan akan terus disempurnakan kesiapan alat dan simulasinya. Direncanakan mulai 12 Desember 2023 hingga Januari 2024 untuk peluncuran uji coba terbatas khususnya bagi kendaraan pegawai pemerintah," kata Triono dikutip situs resmi PUPR.

MLFF yang menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) sebelumnya direncanakan diuji coba pada 1 Juni 2023 di Bali tetapi batal karena kisruh manajemen operator RITS.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali di tahun-tahun cerah

Bahlil Klaim Proyek Investasi Asing di IKN Dimulai Usai Agustus 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreakingpembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk investasi asing akan dilakukan pada 2024.

Bahlil mengatakan groundbreakinginvestor asing akan berlangsung usai diselenggarakannya Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai.

"Setelah tahap pertama ini selesai, habis itu tahap kedua. Setelah kita upacara di 17 Agustus, tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia membantah bahwa investor asing enggan untuk berinvestasi di IKN. Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan klaster-klaster untuk para penanam modal.

"Bukan enggak ada yang masuk (investor asing), harus diingat, sudah ada yang masuk. Tapi, saya diperintahkan Presiden untuk di klaster A memprioritaskan kepada pengusaha dalam negeri, agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," katanya.

Meski belum bisa menyebut total investasi asing yang masuk ke IKN, Bahlil menyampaikan bahwa beberapa negara yang sudah menanamkan modalnya adalah Uni Emirat Arab, China, dan Korea Selatan.

Presiden Jokowi tiba-tiba mengerem investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Padahal, Jokowi mengungkap ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa.

Namun, ia Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi asing. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN.

"Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar," lanjut dia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

'Bahasa Langit' Kemenkeu soal Guna JTTS Usai Anies Kritik Tol Jokowi******

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuanganmembantu menjelaskan dengan 'bahasa langit' manfaat pembangunan jalan toldi era Presiden Joko Widodo, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur awalnya menjelaskan strategi pembangunan infrastruktur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ia menyebut dampak pembangunan infrastruktur di Indonesia, antara lain menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah ke akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

"Dulu waktu sebelum ada tol, Palembang-Lampung 10 jam atau 11 jam, itu daerah rawan. Jalan lintas Sumatra itu banyak bajing loncat, rampok di tengah jalan, tidak aman, lama lagi. Begitu ada Tol Trans Sumatra, Palembang-Lampung itu ditempuh dalam 2 jam sampai 3 jam. Itu contoh yang sangat terasa dampaknya," tegas Meirijal.

Meirijal menegaskan kehadiran jalan tol tersebut membuat Lampung kebanjiran turis lokal dari Palembang. Bahkan, ia mengklaim orang sugihdari Palembang banyak yang berlibur ke Lampung.

Ia menyebut para turis Palembang itu meningkatkan permintaan oleh-oleh dari Lampung. Bahkan, Meirijal mengklaim suatu waktu pisang Lampung sampai habis diborong turis Palembang.

"Jadi, nilai tambah ekonominya di situ. Berapa logistic costdan pertumbuhan regional akibat adanya infrastruktur terbangun. Ini tujuan RPJMN kita dan pemerataan ekonomi," tandasnya.

Proyek tol era Jokowi kerap dikritik beberapa pihak. Salah satu sosok yang vokal mengkritik Jokowi adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Bahkan, Anies terang-terangan menyindir pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Ia mengatakan lebih baik menghadirkan fasilitas transportasi umum kereta double trackketimbang membangun tol.

Anies menganalogikan kereta api merupakan kendaraan untuk semua lapisan masyarakat. Selain hemat biaya, kereta api juga dapat membuat para penggunanya saling berbagi ruang.

[Gambas:Video CNN]

"Naik kereta api, kita bisa belajar berbagi ruang. Di dalam kereta api, yang kaya dan miskin duduk setara bersama," ujar Anies saat dialog kebangsaan di Universitas Malahayati di Kota Bandarlampung, Kamis (7/12).

"Tanpa disadari, pembangunan jalan tol membuat terseleksi pemakainya. Kalau kereta api itu, adalah kendaraan rakyat yang mempersatukan sehingga siapa saja bisa menggunakan kereta api," imbuhnya.

Senin ajaib

Bahlil Klaim Proyek Investasi Asing di IKN Dimulai Usai Agustus 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan peletakan batu pertama atau groundbreakingpembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk investasi asing akan dilakukan pada 2024.

Bahlil mengatakan groundbreakinginvestor asing akan berlangsung usai diselenggarakannya Upacara Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 di IKN atau setelah pembangunan tahap pertama selesai.

"Setelah tahap pertama ini selesai, habis itu tahap kedua. Setelah kita upacara di 17 Agustus, tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ujarnya di Jakarta, Kamis (7/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia membantah bahwa investor asing enggan untuk berinvestasi di IKN. Menurut Bahlil, pemerintah telah menetapkan klaster-klaster untuk para penanam modal.

"Bukan enggak ada yang masuk (investor asing), harus diingat, sudah ada yang masuk. Tapi, saya diperintahkan Presiden untuk di klaster A memprioritaskan kepada pengusaha dalam negeri, agar tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," katanya.

Meski belum bisa menyebut total investasi asing yang masuk ke IKN, Bahlil menyampaikan bahwa beberapa negara yang sudah menanamkan modalnya adalah Uni Emirat Arab, China, dan Korea Selatan.

Presiden Jokowi tiba-tiba mengerem investasi asing dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ia beralasan langkah itu dilakukan demi mengutamakan investor dalam negeri untuk ikut dalam pembangunan di IKN.

Infografis Daftar Pengusaha yang Gelontorkan Rp20 T Demi Bantu Jokowi Membangun IKN. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

"Kami memang rem dulu. Saya sampaikan kepada Kepala Otorita, rem untuk yang dari luar, berikan kesempatan, kalau bisa juga di joint-kan (pengusaha) dari dalam (negeri)," kata Jokowi di IKN, Rabu (1/11).

Padahal, Jokowi mengungkap ada 130 investor dari Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN. Ada juga 30 investor dari Jepang, 30 investor dari Malaysia dan Uni Emirat Arab yang menunjukkan ketertarikan serupa.

Namun, ia Jokowi tetap menutup pintu untuk investasi asing. Ia tak mau para pengusaha dalam negeri tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di IKN.

"Kalau mentok dan sudah tidak ada (investor dalam negeri), kita akan keluarkan jurus yang dari luar," lanjut dia.

[Gambas:Video CNN]

Pembalasan Tentara Bayaran

Kenapa Sih Uni Eropa Suka Ganjal Ekspor RI, Ada Masalah?******

Uni Eropa (UE) seolah mencari masalah dengan Indonesia lewat perdagangan internasional. Pasalnya, Benua Biru itu selalu saja mengganjal produk eksporRI masuk ke wilayah mereka dengan sejumlah dalih ekonomihingga isu lingkungan.

Kali ini, UE bea masuk antidumping (BMAD) baja nirkarat atau baja tahan karat dari Tanah Air. Buntutnya, Pemerintah Indonesia pun menggugat UE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

BMAD adalah pungutan negara terhadap barang impor yang dijual lebih rendah dari nilai normalnya. Bea masuk ini kerap dikenakan sebagai proteksi terhadap industri dalam negeri.

BMP yang dikenakan kepada Indonesia sebesar 21 persen dan India 7,5 persen. Lalu, BMAD yang dikenakan Uni Eropa ke Indonesia sebesar 10,2 sampai 31,5 persen sejak 2021.

Eropa sendiri merupakan produsen baja terbesar kedua dunia, setelah China. Lima anggota UE yang merupakan produsen baja terbesar adalah Jerman, Italia, Perancis, Spanyol dan Polandia.

Di Eropa, industri baja menjadi tulang punggung perekonomian lantaran terkait erat dengan berbagai sektor industri seperti otomotif, konstruksi, elektronik, dan energi terbarukan.

Menurut The European Steel Association (EUROFER), industri besi dan baja menempati urutan ketiga nilai produksinya dibandingkan dengan sektor lain. Nilainya mencapai 132 juta euro pada 2020.

Adapun baja nirkarat (stainless steel cold-rolled flat/SSCRF) lebih dikenal dengan stainless steel. Material ini kerap digunakan sebagai bahan baku pembuatan alat dapur, medis hingga alat berat.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Internasional Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan alasan UE meneganakan BMAD ke Indonesia.

Ia menyebut UE menuding Indonesia menerima subsidi dari pemerintah China. Pasalnya, Tiongkok mendirikan perusahaan baja di Tanah Air.

"Bagi UE itu unfair practices. Jadi sama saja UE membeli produk China, tapi pabriknya di Indonesia, tapi disubsidi oleh Pemerintah China," katanya saat berbincang di Timika, Papua Tengah, seperti dikutip dari Antara, Minggu (13/12).

Bara menyampaikan saat ini permintaan ekspor stainless steelIndonesia ke Eropa sedang meningkat.

Dengan adanya BMAD dan BMP, kerugian yang dialami Indonesia dalam setahun bisa mencapai 40 juta euro atau Rp569,1 miliar.

Pengetatan aturan UE terhadap produk Indonesia juga sebelumnya ditujukan untuk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), kakao, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya. Hal ini dilakukan melalui memberlakukan Undang-undang (UU) Antideforestasi sejak 16 Mei 2023.

Dengan adanya aturan itu, UE akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU Antideforestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) dari sisi ekspor.

Ia juga menyebut kebijakan itu akan berdampak pada 15 juta-17 juta perkebunan Indonesia.

Kembali menyoal baja nirkarat, Indonesia dan UE soal 'perang' dalam perdagangan. Maklum, Eropa juga menggugat Indonesia karena melarang ekspor bijih nikel sejak 2020, yang merupakan bahan baku pembuatan baja.

Indonesia, sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia, menyetop ekspor nikel mentah dan mendorong hilirisasi logam ini agar memberi nilai tambah ekonomi.

Namun, langkah ini diprotes UE. Blok tersebut menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh RI membuat harga nikel di pasar melejit, sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Eropa lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021.

Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO. Artinya, Indonesia kalah gugatan. Namun, setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

Lantas, kenapa sih Uni Eropa selalu mencari masalah dagang dengan Indonesia. Punya masalah apa mereka?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai langkah Eropa mengenakan bea masuk antidumping pada baja nirkarat adalah sesuatu yang lumrah. Menurutnya, upaya itu juga tak berkelindan dengan langkah politik UE.

Dalam perdagangan luar negeri, kata Piter, semua negara akan berupaya meningkatkan surplus perdagangan. Salah satunya dengan mengurangi impor.

"Caranya dengan menerapkan apa yang disebut sebagai non tarif barrier seperti mengaitkan isu lingkungan dan lain-lain," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/12).

Ia menyebut Eropa juga mengatakan aturan dagang internasional demi melindungi industri dalam negeri mereka yang bisa terancam oleh produk-produk impor.

Oleh karena itu, Piter berpendapat Indonesia harus terus menggunakan jalur-jalur diplomasi perdagangan seperti melalui WTO dan berbagai perundingan bilateral untuk melunakan UE.

"Di sisi lain memang Indonesia perlu mengubah sedikit di kebijakan impor. Tekanan terhadap barang-barang Eropa juga harus dilakukan. Agar imbang dalam perundingan," imbuh Piter.

Ia menilai selama ini kebijakan impor Indonesia terlalu polos dan mudah. Hampir tidak ada hambatan terutama hambatan non tarif.

"Hampir semua produk impor yang masuk ke Indonesia sekarang ini tidak ada barrier-nya," kata dia.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan ada tiga motif Eropa mengenakan bea masuk antidumping baja nirkarat.

Pertama, motif proteksionisme. Ronny mengatakan UE mulai mengetatkan aturan untuk jenis komoditas ekspor tertentu dari Indonesia.

Ia mencontohkan pembatasan impor CPO. Aturan pengetatan lewat UU Antideforestasi mengindikasikan UE sedang melindungi minyak rapeseed dari gempuran CPO Indonesia dan Malaysia.

"Pasalnya, biaya produksi minyak rapeseed yang jauh lebih mahal dibanding minyak goreng dari bahan baku CPO," kata Ronny.

kedua, motif perlindungan lingkungan. Tak dipungkiri bahwa UE adalah kawasan yang paling ketat dalam urusan perlindungan lingkungan.

Oleh sebab itu, Ronny memandang UE mempersulit beberapa komoditas ekspor Indonesia masuk karena perusakan lahan yang cukup masif di Tanah Air.

Menurutnya, Eropa menilai RI melakukan deforestasi perkebunan sawit.

Ketiga, motif kecilnya interdependensi ekonomi antara Indonesia dan UE. Ronny menuturkan nilai perdagangan Indonesia-UE tidak terlalu besar, bahkan kalah dari nilai perdagangan Vietnam-UE.

Ucapan Ronny ini bukan isapan jempol. Berdasarkan data yang dipaparkan Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansury, volume perdagangan Indonesia-UE sebesar US miliar atau sekitar Rp723,3 triliun pada 2022.

Angka ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan nilai perdagangan Vietnam-UE yang melebihi US miliar atau sekitar Rp1.478 triliun.

Ronny menyebut kecilnya nilai perdagangan Indonesia-UE ini, membuat Eropa tak kehilangan saat membatasi impor produk RI.

"Uni Eropa tak terlalu banyak kehilangan insentif ekonomi jika melakukan tekanan terhadap Indonesia, termasuk melakukan pelarangan atas beberapa komoditas ekspor Indonesia," tuturnya.

RI Tak Perlu Kobarkan Perang Dagang dengan Uni Eropa